Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
473 Documents
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PELANGGARAN JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS ATAS TANAH KAUM YANG TERINDIKASI MEMILIKI SPURIOUS SIGNATURE (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 634K/PID/2016) ]]>
<![CDATA[Annisa Winatasia]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.736 KB)
<![CDATA[Penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris tidak dapat dilakukan sertamerta oleh para ahli waris sejak kematian pewaris. Hal tersebut harus didahului dengan pembuatan Surat Keterangan Waris. Tujuan utama Surat Keterangan Waris adalah untuk membuktikan subjek yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan menurut hukum dan berapa perolehan masing-masingnya. Namun dalam pembuatan Surat Keterangan Waris banyak ditemui berbagai pelanggaran diantaranya manipulasi data ahli waris, bagian perolehan ahli waris bahkan pemalsuan tanda tangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal yang diteliti dalam artikel ini adalah Akibat hukum terhadap pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris atas tanah kaum yang terindikasi memiliki Spurious Signature dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 634K/PID/2016. Dalam Putusan tersebut, pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh DD, teman dari SS yang merupakan salah satu ahli waris. SS meminta DD untuk menandatangani Surat Keterangan Waris atas Mamak Kepala Waris sebagai pemegang kekuasaan atas tanah kaum dan juga sebagai salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari Mamak Kepala Waris tersebut. Sebelumnya SS dan DD membuat Surat Ranji, Akta Pernyataan dengan Notaris yang sama yakni ESP. Pembuatan akta tersebut dilakukan dalam rangka pelepasan hak atas tanah. Notaris dianggap telah mengetahui adanya perbedaan bentuk tanda tangan yang ada dalam kartu identitas Mamak Kepala Waris dengan tanda tangan yang dilakukan oleh DD karena pembuatan akta sebelumnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan Hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1461/DTF/2014 tanggal 4 Maret 2014. Oleh karena itu berdasarkan putusan tersebut penulis ingin menjelaskan bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran jabatan notaris yang dalam Surat Keterangan Warisnya memiliki Spurious Signature. Kata kunci: Surat Keterangan Waris, Spurious Signature, Putusan]]>
<![CDATA[Perjanjian Simulasi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Kebatalan Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr ]]>
<![CDATA[Dona Berisa]]>;
<![CDATA[Daly Erni]]>;
<![CDATA[Pieter Everhardus Latumeten]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.553 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Pembatalan ini memenuhi unsur adanya perjanjian simulasi dalam proses pembuatan akta dimaksud. Terdapat pertentangan antara kehendak dan pernyataan yang tidak diketahui oleh pihak ketiga. Agar terwujudnya perbuatan simulasi, harus terdapat penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr yang membatalkan akta autentik sebagai penyalahgunaan keadaan merupakan perjanjian simulasi serta bagaimana implikasi pembatalan akta berdasarkan misbruik van omstagdigheden yang merupakan perjanjian simulasi yang berlaku bagi para pihak dan pihak ketiga yang beritikad. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan bahan kepustakaan. Adapun analisis data dilakukan secara diagnostik. Hasil penelitian ini, perjanjian simulasi merupakan penyimpangan dari syarat objektif dan subjektif suatu perjanjian. Ini berakibat sebuah perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mengedepankan sikap kehati-hatian agar akta autentik yang dibuatnya terbebas dari unsur perjanjian simulasi. Kata kunci: akta; pembatalan; perjanjian simulasi.]]>
<![CDATA[Perkembangan Lembaga Konsinyasi Di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Ganti Rugi ]]>
<![CDATA[Silvia Syarafina]]>;
<![CDATA[Alwesius .]]>;
<![CDATA[Yuli Indrawati]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.048 KB)
<![CDATA[Kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur ditandai dengan banyaknya pembangunan termasuk pembangunan jalur kereta api cepat. Sedangkan disisi lain pertumbuhan penduduk setiap waktunya juga sangat tinggi seringkali menimbulkan kelangkaan tanah. Pengadaan tanah juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pengerjaannya dilakukan oleh Pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Dalam pengadaan tanah dikenal konsep konsinyasi, yaitu suatu mekanisme penitipan ganti rugi yang dilakukan dengan permohonan penitipan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai perkembangan lembaga konsinyasi di Indonesia dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Dari hasil analisa diketahui bahwa permasalahan utama dalam kasus yang diangkat yaitu persamaan yang terlihat jelas dalam perkembangan lembaga konsinyasi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik sebelum maupun setelah era reformasi yaitu dimana kewajiban melakukan musyawarah tidak dilaksanakan secara maksimal diantara para pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah sebagai pihak yang melepaskan tanahnya untuk pembangunan sehingga hal tersebut jelas memberikan kerugian bagi para pemegang hak atas tanah baik itu materiil maupun immaterial. Kata Kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Konsinyasi]]>
<![CDATA[Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap PPAT Pasca 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018) ]]>
<![CDATA[Norista Veronika]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.543 KB)
<![CDATA[Tesis ini mengemukakan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pasca perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018. Perlindungan hukum terhadap PPAT ini jelas berbeda dengan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, walaupun dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Belum diterbitkannya peraturan mengenai petunjuk pelaksana dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 membuat perlindungan hukum terhadap PPAT belum terlaksana dengan sempurna sebagaimana halnya perlindungan hukum terhadap Notaris. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kurang dilindunginya profesi jabatan PPAT dibandingkan dengan Notaris yang memiliki organ Majelis Kehormatan Notaris dalam memberi keputusan menyetujui atau menolak suatu pemanggilan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris]]>
<![CDATA[Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY) ]]>
<![CDATA[Devi Liana Isabella Siagian]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.075 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sieraf Teknik Perkasa (“PT Sieraf”) yang diseleggarakan tanpa kehadiran dan sepengetahuan dari pemegang saham mayoritas dan telah mengambil keputusan untuk memberhentikan pemegang saham mayoritas tersebut sebagai Direktur dalam PT Sieraf. Penyelenggaraan RUPSLB tersebut kemudian dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB (Kedua) PT Sieraf Teknik Perkasa Nomor 3 tertanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Wachid Hasyim, Notaris di Surabaya. Permasalahan dalam artikel ini adalah mengenai keabsahan dari penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf dan keputusan yang telah diambil serta tanggung jawab dari Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/PDT.G/2016/PN Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT Sby. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga keputusan yang diambil juga merupakan keputusan yang tidak sah. Selain itu oleh karena RUPSLB yang diselenggarakan tidak sah dan dinyatakan batal, maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tertanggal 5 Mei 2015 juga dinyatakan batal demi hukum dan Notaris dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan untuk tunduk pada putusan pengadilan. Kata Kunci:Batal Demi Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa]]>
<![CDATA[KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DOKUMEN LUAR NEGERI (ANALISA TERHADAP DOKUMEN HUKUM PT X) ]]>
<![CDATA[Tapi Masniari Lubis]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.73 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagai dokumen luar negeri yang dianalisa dengan dokumen hukum PT X. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data PT dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar RUPS PT; dan keabsahan keputusan pemegang saham PT X (analisa dokumen hukum PT X). Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan suatu dokumen asing berupa keputusan pemegang saham dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Legalisasi bukanlah suatu syarat formil sehingga dilegalisasi atau tidaknya keputusan pemegang saham tidak mempengaruhi keabsahan dari keputusan pemegang saham. Dalam hal ini Keputusan Pemegang Saham PT X yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 Tanggal 27 Februari 2019 telah memenuhi keabsahan dari aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Walaupun tidak dilegalisasi, Keputusan Pemegang Saham tetap berlaku secara sah. Namun, pemerintah perlu bersikap tegas apakah prosedur legalisasi terhadap dokumen asing ini wajib dilakukan atau tidak. Apabila wajib dan bermaksud diberlakukan secara umum, maka kewajiban legalisasi harus diatur dalam suatu undang-undang. Kata kunci: Keputusan Pemegang Saham, Legalisasi, Dokumen Asing]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) ]]>
<![CDATA[Andrian Aditya]]>;
<![CDATA[Agita Chici Rosdiana]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.122 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai Peran Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan suatu akta “relaas” mengenai E-RUPS haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait. Hal ini guna mencegah terjadinya pelanggaran saat Notaris menjalankan jabatannya tersebut serta memberikan suatu kepastian hukum bagi kliennya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris dalam suatu Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (E-RUPS) di Indonesia menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Keabsahan Akta Relaas dalam bentuk Akta Risalah mengenai Rapat Umum Pemegang Saham yang dilangsungkan secara Elektronik tersebut. Hasil analisa dalam penelitian ini adalah Notaris dalam Pelaksanaan RUPS berperan dalam pembuatan Akta RUPS, dimana pembuatan akta bisa dilakukan tanpa perlu dihadiri Notaris. Akta tersebut dapat dibuat dalam Bentuk Akta Pihak/Akta Partij berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau akta juga bisa dibuat dalam Bentuk Akta Pejabat/Relaas berupa Risalah RUPS dalam hal RUPS dihadiri langsung oleh Notaris. Dengan adanya Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020, RUPS dapat dilakukan secara Elektronik dan Notaris wajib membuat akta E-RUPS dalam bentuk Akta Risalah Rapat E-RUPS. Selain itu Akta Relaas berupa Akta Risalah E-RUPS sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak sepanjang memenuhi unsur syarat Akta Autentik pada Pasal 1868 KUHPerdata, RUPS yang dilaksanakan secara elektronik wajib dinyatakan dengan Akta Relaas berupa Akta Risalah E-RUPS meskipun memang pengaturannya tidak dinyatakan secara tegas dan nyata dalam POJK yang bersangkutan.Kata Kunci: Akta, Notaris, Akta RUPS Elektronik]]>
<![CDATA[Tindakan Notaris Yang Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Surat Kuasa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris ]]>
<![CDATA[Annasha Hany Trisnasari]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.948 KB)
<![CDATA[Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dalam melaksanakan tugas profesinya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun pada prakteknya seringkali Notaris tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun tidak saksama dan lalai sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dan akibat hukum dari akta yang dibuat dengan melanggar ketentuan kode etik jabatan profesi Notaris, serta pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 19/B/MPPN/VII/2019 terjadi pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa yang menyebabkan kerugian. Akta Notaris dibuat atas dasar permintaan para pihak atau penghadap. Namun dengan adanya dasar permintaan dari penghadap maka Notaris juga harus memeriksa kewenangan dari para penghadap serta mengecek dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Untuk kasus tersebut pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya dengan adanya pelanggaran adalah memberikan ganti rugi jika ada kerugian apapun yang ditimbulkannya dan menerima sanksi berupa hukuman berdasarkan pelanggaran kode etik. Sedangkan implikasi hukum atas akta yang dibuat notaris yang melakukan pelanggaran maka akta yang dihasilkan akan kehilangan keotentisitasnya. Kata Kunci : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Surat Kuasa]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Ayasha Salsabil Sosiawan]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (495.852 KB)
<![CDATA[Notaris rekanan Bank Syariah dituntut sebagai pejabat yang kompeten terhadap akad-akad syariah. Penerapan akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah seringkali tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah sehingga rentan mengandung unsur gharar dan riba, serta mengakibatkan tidak terpenuhinya Prinsip Syariah. Mayoritas Bank Syariah sudah mempunyai draft akta akad pembiayaan sendiri, termasuk akta akad pembiayaan murabahah bil wakalah. Dengan kurang pemahaman Notaris dan Nasabah terhadap akad syariah menjadikan Notaris dan Nasabah tidak menyadari atau membiarkan bahwa akta akad pembiayaan murabahah bil wakalah tidak memuat pernyataan dalam akta dengan sebenar-benarnya. Jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan tipelogi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, peran Notaris dalam pemenuhan Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah dapat dinilai dari pemahaman Notaris terhadap produk pembiayaan murabahah bil wakalah. Notaris yang paham pasti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara teori dan praktik dalam akad pembiayaan murabahah maupun akad pembiayaan murabahah bil wakalah. Dengan pemahaman itu pula, Notaris dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya dengan baik sesuai UUJN. Patutnya Notaris tidak dengan mudah mendapatkan Sertifikasi Syariah. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi Notaris yang hendak menjadi rekanan Bank Syariah. Kata Kunci : Murabahah Bil Wakalah, Peran Notaris, Prinsip Syariah.]]>
<![CDATA[Dampak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dibuat oleh Notaris L ]]>
<![CDATA[M Adi Saputra]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.434 KB)
<![CDATA[Saat ini peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham, saham adalah Legal Standing dari seseorang untuk dapat ikut dalam Suatu Rapat Umum suatu Perseroan Terbatas. Salah satu RUPS adalah RUPS LB yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Hasil dari RUPS baik Itu RUPST maupun RUPSLB biasanya dibuatkan dalam bentuk Akta Autentik, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik., dikarenakan hal tersebut, maka akan dibahas mengenai Implikasi Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris L pasca Putusan Pengadilan, dan Dampak Putusan Pengadialn terhadap Para Ahli Waris Pemegang Saham, Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yurisdis normatif dengan melakukan dekriptif analitis. Simpulan dari hal tersebut diatas Akta Pernyataan Keputusan Rapat pada rapat umum pemegang saham harus memenuhi ketentuan UUPT yang dimana salah satunya adalah harus memenuhi kewenangan bertindak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,yaitu harus namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. dan Para Ahli Waris Saham hanya mendapat pembagian deviden secara bersama-sama senilai saham yang ditinggalkan oleh si Pewaris,selain itu Para Ahli Waris Saham harus bersama-sama menunjuk satu nama Ahli Waris untuk dicatatkan di dalam Daftar Pemegang Saham.Kata kunci : RUPS, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Putusan Pengadilan, Para ahli Waris.]]>
