cover
Contact Name
Muhamad Iqbal
Contact Email
19muhamadiqbal@gmail.com
Phone
+6285640593061
Journal Mail Official
19muhamadiqbal@gmail.com
Editorial Address
Jl KH Zaruqi Rt 004 Rw 003 Karang Tengah Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
Location
Kab. brebes,
Jawa tengah
INDONESIA
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam
ISSN : 26558882     EISSN : 2723195X     DOI : https://doi.org/10.56593
Jurnal Khuluqiyya diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 sebagai media untuk menyalurkan pemahaman tentang hukum dan studi Islam berupa hasil penelitian lapangan atau laboratorium maupun studi pustaka. Khuluqiyya secara etimologi berarti hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. Petunjuk untuk mengembangkan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia agar menjadi makhluk terhormat yang sesungguhnya (mulia). Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain dari dosen, peneliti, mahasiswa maupun praktisi dengan ketentuan penulisan, Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya. Khuluqiyya: Journal of Islamic Law emphasizes the study of Islamic family law and Islamic law in Islamic countries in general and specifically by emphasizing the theory of Islamic family law and Islamic law and its practice in the Islamic world that developed in attendance through publications of articles. Scope This journal specializes in studying the theory and practice of Islamic family law and Islamic law in Islamic countries, Islamic studies, Islamic socio-political, Islamic philosophy, Islamic perspectives which are intended to reveal original research and current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars from related fields who discuss the following general topics; Islamic Family Law Islamic Economic Law Islamic Criminal Law Islamic Constitutional Law Zakat and Waqf Law Thought of Contemporary Islamic Law Islamic Education Islamic Socio-Politics Islamic Though Islamic Philosophy
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2021)" : 7 Documents clear
Membentuk Karakter Anak Melalui Pendidikan Pra Nikah Taufiqurohman
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.857 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v3i2.62

Abstract

This paper discusses how to shape children's character through premarital education. In the family environment, parents are obliged to protect, educate, maintain, and guide and seriously direct the child's behavior or personality in accordance with Islamic law which is based on the guidance or rules that have been determined in the Koran. and hadith. This task is the responsibility of each parent that must be carried out. Of course, the education that is presented is like a chain of relationships that cannot be separated from the education of the parents themselves, so that if you are going to educate children, parents must also have the knowledge, in this case it can be prepared through pre-marital education. the author if you want to build a child's mental, it is necessary to foster and prepare a good family. Pre-marriage education as a problem solving is a concrete means and a way in the realm of the field through institutions, meaning that pre-marriage education is not only a formality at BP4 but pre-marital education can be carried out as long as the marriage runs, both by the community and the family itself.
Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Hadis Nabi Laily Liddini
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (878.207 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v3i2.64

Abstract

embangun keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang tidakmudah, karena pernikahan itu menyatukan dua jiwa yang berbeda sifat, watak,pemikiran, adat, budaya, latar belakang. Oleh karena itu sebelum menikahseseorang dianjurkan untuk memilih pasangannya yang sefaham, sepemikiran,setingkat, sederajat. Meskipun bukan suatu syarat sah ataupun syarat wajib, tetapisesuatu yang Sunnah dan lebih baik karena hal ini sangat berpengaruh untukmenyamakan presepsi dan menghindarkan cela. Perbedaan-perbedaan yangmengiringi dalam bahtera rumah tangga menyebabkan benih perselisihan yangmenjadikan keharmonisan rumah tangga terganggu. Keseimbangan, keharmonisandan keserasian diutamakan dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Banyakhadis yang mendorong kita mencari keserasian sebelum menikah, setelah ditelusuihadis tentang kafa’ah itu sanadnya sambung-menyambung akan tetapi ada salahsatu rawi yang terkena Jarh, akan tetapi dapat dipakai dengan dukungan riwayatyang lain. Kafa’ah ini sangat penting dalam suatu pernikahan demi kemaslahatankedua belah pihak antara suami istri sebagai upaya mewujudkan keluarga yangsakinah mawaddah wa rahmah.
Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya) Muhammad Abduh
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (850.74 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v3i2.65

Abstract

Penundaan pembagian harta warisan merupakan salah satu tradisi yangada di Kelurahan Purbaratu Kota Tasikmalaya, faktor penyebab terjadinyapenundaan karena salah satu orang tuanya masih hidup dan ahli waris belumdewasa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandanganhukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai penundaan warisan sertaproses dan juga pandangan tokoh setempat mengenai penundaan warisan.Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakanteknik wawancara kepada tokoh masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitianini: pertama, Hukum Islam tidak menganjurkan adanya penundaan pembagianharta warisan jika tidak ada udzur syar’i. Kedua, Hukum positif di Indonesiatidak membenarkan adanya penundaan pembagian harta warisan. Ketiga, tradisipenundaan harta warisan di Kelurahan Purbaratu termasuk ‘urf sohih dan bisadijadikan pertimbangan hukum. Keempat, Tokoh ulama dan aparaturpemerintahan yang ada di Kelurahan Purbaratu memandang penundaan warisantersebut sebagai suatu hal yang diperbolehkan dengan adanya kesepakatan darisemua ahli warisnya.
Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Achmad Baihaqi
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (984.606 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v3i2.66

Abstract

Manusia sebagai subjek hokum mempnyai hak, dan salah satu hakmanusia dalam hukum perdata adalah hak keluarga (familyrechten). Setiapmanusia diciptakan berpasang-pasangan dan untuk mewujudkan keinginannyauntuk hidup bersama pasangannya dalam ikatan yang sah, maka setiap manusiaharus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan untuk membentuksebuah keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri. Prinsip-prinsip hukum perkawinanbersumber dari Al Quran dan Hadith. Dari keduanya dituangkan dalam garis-garishukum melalui undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dankompilasi hukum Islam tahun 1991. Terdapat 7 asas atau kaidah hukum yangdikandung salah satu diantaranya yaitu Asas keseimbangan hak dan kewajiban.Pada umumnya sering kali seorang suami bersikap sewenang-wenang terhadapistri, jika seperti itu terjadi, maka seorang wanita berhak menuntut atas haknya,untuk mendapatkan hak yang seharusnya menjadi kewajiban suaminya. Hak dankewajiban suami istri ini telah diatur di dalam UUP No 1 tahun 1974 Bab VI pasal30 hingga Pasal 34. Penjelasan lain di dalam KHI Bab XII Pasal 77 hingga Pasal78, yang digunakan untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban suamiistri untuk sebuah jaminan. Dengan adanya taklik talak diharapkan dapatmeminimalisir sebab perceraian.Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untukmengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suamimengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukanya selamajangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akanmenyebabkan istri tersebut terceraikan. Dalam Pasal 46 ayat (3) Kompilasi HukumIslam ditulis bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikantidak dapat dicabut kembali”. Taklik talak bukanlah suatu hal yang diwajibkandalam suatu prosesi pernikahan, taklik talak ini dibuat untuk memberikanperlindungan kepada pihak isteri, karena dikhawatirkan ada pihak suami yangmenelantarkan isterinya, dan para istri dapat menjadikan alasan pelanggarantaklik talak ini sebagai sarana untuk menggugat cerai suaminya jika dia tidakberkenan diperlakukan seperti itu.
Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur'an Misbahul Huda
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.305 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v3i2.73

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa beragam corak penafsiran telahdihasilkan dan tak pernah mengenal kata mandek. Terutama diskursus mengenai pemukulansuami terhadap istri dalam tafsir al-Qur’an, tidaklah sederhana seperti seperti yangdibayangkan. Dengan menggunakan pendekatan normatif, tulisan ini berusaha menelusuri apasaja kontroversi diskursus pemukulan suami terhadap istri dalam tafsir al-Qur’an, sertabagaimana wujud polemik tafsir al-Qur’an tentang pemukulan suami terhadap istri.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa riwayat tentang asbab an-nuzulmikro an-Nisā’ (4): 34, belum lagi ditambah asbab an-nuzul makro. Mayoritas ulamamemaknai kata waḍribuhūnna dalam an-Nisā’ (4): 34 secara haqiqi, tetapi ada sebagian yangmemaknainya secara majazi (metaforis). Kebanyakan tafsir mengenai an-Nisā’ (4): 34menunjukan adanya pandangan bolehnya pemukulan, tetapi ada juga pandangan makruh, dankhilāf al-aulā. Terdapat beragam pandangan mengenai Surah Ṣād (38): 44 sebagai dasarpemukulan suami terhadap istri.
Analisis Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Fazat Labaiba
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.18 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v3i2.74

Abstract

Ketentuan mengenai usia perkawinan sebetulnya telah lama mendapatkan reaksi pro dan kontra. Reaksi ini terlihat semakin jelas ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan yang digugat oleh sejumlah aktifis dan warga negara. Polemik mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan kemudian satu per satu muncul seperti sudah tidak relevan dan terdapat beberapa Undang-Undang yang bersifat kontra terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari literatur kepustakaan. Ditinjau dari teori keadilan milik Rawls, mengenai dampak dan ketentuan batas minimal usia perkawinan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikatakan belum cukup memiliki unsur keadilan yaitu adanya pemberian unsur hak dan unsur manfaat. Dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kesempatan kepada para perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan, hak sehat, hak yang sama sebagaimna laki-laki, ia dapat bekerja dan mendapatkan porsi pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya.
KELUARGA BERENCANA DI MASA PANDEMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Chaula Luthfia
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The family planning program established by the Indonesian Family Planning Association (PKBI) since 1957 with its services, namely managing or managing pregnancies, treating infertility, and offering marriage counseling for married couples. In its development in the New Order Era, the family planning program was used as a solution to population problems in Indonesia. This family planning aims to regulate childbirth, regulate distance, the ideal age of childbirth, and regulate pregnancy through programs, protection and assistance in accordance with reproductive rights. Islam does not contain rules about family planning but in Islam it is known to exist azl. Here it is important to see how Islam views family planning law. During the Covid-19 pandemic, the government imposed new habits to prevent the transmission of Covid-19. One of them is the family planning program, where mothers give birth during Covid-19 have a higher risk of contracting it. Pregnant women have weaker immunity than non-pregnant women. Here it is important to see how Islam views family planning law during the Covid-19 pandemic. This research is a library research with a normative approach. With primary sources Presidential Decree Number 32 of 1969 concerning the Implementation of the Family Planning Program. The result of this study is a family planning program that aims to create a peaceful, prosperous family, not contrary to Islamic law. Where to protect the health of mothers and children and raise children who are morally straight, smart, and healthy, family planning programs are a solution. Moreover, the recommendation of the family planning program during the Covid-19 pandemic, where to protect the health of mothers and children, the family planning program is the right solution during the Covid-19 pandemic. But family planning is prohibited from using it if it has a terrible social impact and is done with bad intentions

Page 1 of 1 | Total Record : 7