cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Contact Email
habibi.marwa@law.uad.ac.id
Phone
+6285729007440
Journal Mail Official
adlp@uad.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan 4th Campus Building, 7th Floor, South Ringroad St., Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191, Indonesia
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Ahmad Dahlan Legal Perspective
Published by Universitas Ahmad Dahlan
ISSN : -     EISSN : 27923123     DOI : https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3554
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal aims to provide Indonesian academicians and researchers a venue for publishing their original research articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law, and another section related to contemporary issues in law or interconnection study with Legal Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2024)" : 5 Documents clear
Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia Asa Utama, Naufal; Tri Fanny, Nadhifa
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i1.8129

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta meratifikasi Agreement Eshtabelishing the World Trade Organization (WTO). Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang besar dan menarik bagi negara lain untuk saling berebut, sehingga sangat disayangkan jika pasar domestik di Indonesia malah dipenuhi oleh produk asing khususnya terhadap tekstil dan produk tekstil (TPT). Hal ini tentunya membuat pangsa pasar industri lokal semakin tergerus karena tidak dapat bersaing secara kompetitif, terutama dari sisi harga, oleh karena itu dengan diberlakukanya tindakan safeguard atas produk tekstil di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi penerapan safeguard terhadap produk TPT di Indonesia, sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran bagi pemerintah ataupun untuk menjadi bahan bacaan  mahasiswa ataupun masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseacrh), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil pembahasan dapat dijelaskan bahwa pengamanan perdagangan (safeguard) sesungguhnya adalah salah satu upaya untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri yang mengacu pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (4). Penerapan pengamanan perdagangan (safeguard) terhadap indutri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini belum efektif memberikan kemajuan yang besar bagi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia di pasar Internasional. Hal ini terlihat dari masih kurang bersaingnya produk tekstil Indonesia khususnya dalam pasar internasional.
Upaya Majelis Kehormatan Hakim dalam Menanggulangi Mafia Peradilan Putro, Raden Mas Wahyu Eko; Megawati
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i1.8604

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini menimbulkan konsekuensi yang harus diterima oleh Indonesia dengan memenuhi kelengkapan dirinya dengan memenuhi kelengkapan dirinya dengan perangkat kekuasaan kehakiman sebagai hal yang wajib Namun, beberapa tahun belakangan kekuasaan kehakiman banyak mengalami intervensi dan mendapat hambatan dari praktik yang disebut sebagai mafia peradilan. Dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim dilakukan guna menjadi sebuah upaya untuk menanggulangi mafia peradilan di titik sentral penegakan hukum yakni Hakim. Tujuan dari tulisan ini, yakni: pertama, untuk mengetahui penerapan dari kedudukan hukum (legal standing) Majelis Kehormatan Hakim dalam lembaga peradilan di Indonesia, dan kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam menanggulangi mafia peradilan (judicial corruption). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Majelis Kehormatan Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap menjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan untuk memeriksa pembelaan yang dilakukan oleh Hakim yang diberikan sanksi berat berupa pemberhentian dari Mahkamah Agung. Upaya dalam menanggulangi mafia peradilan dilakukan dengan mempertimbangkan kendala yang ada yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Dalam mengatasi kendala internal, perlu adanya perwujudan atas konsep yang dapat menunjang kinerja hakim dengan baik. Sedangkan dalam upaya mengatasi kendala eksternal, hal yang dilakukan adalah menjaga agar lembaga peradilan tetap menjadi lembaga yang independen, bebas dan tidak memihak.
Antinomy of Multiple Interpretations of Very Urgent Reason in The Marriage Dispensation in Indonesia Arkanbariq, Anantya Aliyya
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i1.9379

Abstract

The purpose of this research is to analyze the purpose of marriage dispensation in Indonesia and the antinomy of multiple interpretations of very urgent reasons in the regulation of marriage dispensation in Indonesia. This research is an empirical normative research that focuses on examining the antinomy in the regulation of marriage dispensation in Indonesia based on primary and secondary data that has been determined. This research use conceptual approach, statutory approach, and case approach with descriptive-qualitative method. The research found that the reason for the existence of marriage dispensation in the Indonesian marriage legal framework is to provide a way out for couples who are forced to marry before the age of 19 due to urgent reasons. The research also found that there are at least two antinomies as result of the lack of clear parameters and guidelines for judges regarding the reasons for urgency, namely between legal certainty and justice and between expediency and judge objectivity. To suppress the existence of antinomies that are too extreme, at least the government must regulate several things as parameters and guidelines that limit judges in interpreting very urgent reasons, including certain circumstances that absolutely cannot be granted dispensation, the minimum age limit for granting marriage dispensation for marriages where no previous pregnancy has occurred, and judges must ensure that the prospective bride and groom are underage to understand the rights, obligations, and risks of being husband and wife. Therefore, this research contributes to the development of science, especially in the field of law, by discovering the existence of antinomy as a result of the broad authority of judges in interpreting the reasons that are very urgent in the regulation of marriage dispensation in Indonesia and providing solutions to overcome the antinomy that is too extreme on these issues.
Alternative Design to Prevent Disharmony Between Regional Heads and Regional House of Representatives Ahmad Siboy; Al-Fatih, Sholahuddin; Tinuk Dwi Cahyani
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i1.9813

Abstract

Regional heads and Regional House of Representatives (DPRD) are local government. Both institutions were formed in order to support the running of local government within the framework of checks and balances. However, in practice, the relationship between the two institutions tends to be destructive and intrigue each other and result in a convergence of the priorities of the interests of the people. This research departs from questions about what are the factors that cause the fracture of relations between regional heads and DPRD, what are the implications of disharmony between regional heads and DPRD and how to design to prevent disharmony between regional heads and DPRD in the future. This research is qualified into the type of normative juridical research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results showed that the disharmony between the regional head and the DPRD was caused by the process of directly electing the regional head so that the regional head felt that they did not have a debt of gratitude to the DPRD. At the same time, at the time of nomination, the elected regional heads sometimes come from independent candidates and/or do not come from the majority party in the DPRD. In the future, the disharmony between regional heads and DPRD cannot be allowed to continue considering that the disharmony in relations has caused obstacles to the government. The design that can be taken to prevent disharmony in relations can be pursued by applying sanctions to regional heads and/or taking over temporary authority by superior organizations.
Klaim Quantum Meruit sebagai Perbaikan atas Pelanggaran Kontrak Saputra, Muhammad Adi; Rani, Febrina Hertika; Ardha, Dea Justicia
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i1.10218

Abstract

Pelaksanaan kontrak dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum, salah satunya adalah pengakhiran kontrak secara sepihak Ada berbagai upaya perbaikan atas pelanggaran kontrak, perbaikan yang tepat dalam suatu kasus tergantung pada materi subyek kontrak dan sifat pelanggarannya di antaranya tuntutan ganti rugi dengan cara memperoleh kembali sejumlah uang, atau tuntutan atas dasar Quantum Meruit. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perbedaan klaim Quantum Meruit dengan klaim ganti rugi pada umumnya? Dan kapan klaim Quantum Meruit dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa yang membedakan antara klaim Quantum Meruit dengan klaim ganti rugi pada umumnya dan mengetahui kapan klaim Quantum Meruit dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak. Dan bermanfaat untuk mempermudah menyelesaikan sengketa hukum yang timbul dari kontrak dan mempermudah dalam hal penentuan kompensasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan Quantum Meruit apabila sebanyak yang telah diperoleh Quantum Meruit sebagai sebuah konsep pemulihan berarti 'sebanyak yang layak' dan mengukur pemulihan berdasarkan kontrak tersirat untuk membayar kompensasi sesuai dengan nilai yang wajar dari layanan yang diberikan semata-mata untuk mengembalikan jumlah yang menjadi haknya. Sementara Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Quantum Meruit dapat menjadi pilihan yang tepat pada saat terdapat sebuah kontrak baik itu secara tersurat maupun tersirat mengenai sebuah pemberian jasa tetapi di dalamnya tidak ada klausul persetujuan tentang pemberian upah, situasi di mana ada perbuatan kedua belah pihak terdapat sebuah kontrak baru tersirat yang menggantikan kontrak asli salah satu pihak yang berkontrak memilih memutus kontrak karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain demikian juga apabila salah satu pihak menghalangi pihak lain dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)