cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
redaksi.bhl@gmail.com
Phone
+6281906532003
Journal Mail Official
redaksi.bhl@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No 21 Bandung 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bina Hukum Lingkungan
Published by Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia
ISSN : 25412353     EISSN : 2541531X     DOI : https://doi.org/10.24970/bhl
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Bina Hukum Lingkungan (BHL) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) terbit tiga kali setahun pada bulan Oktober, Februari, dan Juni. Jurnal BHL merupakan sarana publikasi bagi akademisi dan praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel telaah konseptual di bidang hukum lingkungan (nasional dan internasional). Ruang lingkup kajian pada Jurnal Bina Hukum Lingkungan meliputi aspek hukum: Tata Ruang; Agraria; Kehutanan; Pertambangan; Energi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara; Kearifan Lokal; Sengketa Lingkungan; Kelautan dan Perikanan; Keanekaragaman Hayati; Perubahan Iklim; Perumahan Permukiman; Sumber Daya Air.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 289 Documents
 25   26   27   28   29 
Dari Keadilan Korektif ke Keadilan Distributif: Landasan Aksiologis Prinsip Common but Differentiated Responsibility Nadia Nurani Isfarin; Agustinus Supriyanto
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 3 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 3, Juni 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i3.507

Abstract

ABSTRAKCommon but Differentiated Responsibility (CBDR) merupakan salah satu pilar utama dalam hukum lingkungan internasional yang muncul sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan global. Namun, permasalahan mendasar yang muncul adalah bagaimana prinsip ini memperoleh legitimasi normatifnya, khususnya ketika dihadapkan pada ketimpangan historis antara negara maju dan negara berkembang dalam pembagian beban dan tanggung jawab lingkungan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menelaah landasan filosofis dari prinsip CBDR dengan menelusuri pergeseran paradigma dari keadilan korektif menuju keadilan distributif. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menegaskan bahwa keadilan korektif berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindakan tertentu, sementara keadilan distributif menekankan pembagian beban secara proporsional berdasarkan kapasitas, kondisi historis, dan posisi struktural negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa CBDR adalah mencerminkan nilai solidaritas internasional dan asas keadilan distributif yang menuntut pembagian tanggung jawab global secara adil dan berkelanjutan lintas generasi. Dengan kerangka aksiologis, artikel ini menegaskan bahwa CBDR memiliki fondasi filosofis yang kuat dan relevan dalam mewujudkan tata kelola lingkungan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.Kata kunci: common but differentiated responsibility; keadilan distributif; keadilan korektif. ABSTRACTCommon but Differentiated Responsibility (CBDR) has become one of the main pillars of international environmental law, emerging as a response to the challenges of climate change and global environmental degradation. However, a fundamental issue arises regarding how this principle gains its normative legitimacy, particularly in the context of historical inequalities between developed and developing countries in the distribution of environmental burdens and responsibilities. The purpose of this article is to explore the philosophical foundations of the CBDR principle by examining the paradigm shift from corrective justice to distributive justice. Through the lens of legal philosophy, corrective justice is understood as an effort to restore losses caused by certain actions, while distributive justice emphasizes the proportional distribution of burdens and responsibilities based on states’ capacities, historical conditions, and structural positions. The findings demonstrate that CBDR is not merely a norm arising from international agreements but also reflects the values of international solidarity and distributive justice, which demand a fair and sustainable sharing of responsibilities across generations. By employing ontological, epistemological, and axiological perspectives, this article argues that CBDR has a strong philosophical foundation and remains highly relevant in shaping a more just, inclusive, and sustainable global environmental governanceKeywords: common but differentiated responsibility; corrective justice; distributive justice.
Kesiapan Transformasi Penambang Tradisional menuju Pengolahan Emas Bebas Merkuri di Banyumas dalam Kerangka Konvensi Minamata Baginda Khalid Hidayat Jati; Lintang Ario Pambudi; Bahar Elfudllatsani; Agus Mardianto
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 3 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 3, Juni 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i3.508

Abstract

ABSTRAKKomitmen Indonesia untuk mengimplementasikan Konvensi Minamata 2013 menjadi dasar upaya nasional menghapus penggunaan merkuri, termasuk pada Penambangan Emas Skala Kecil (PESK). Meski ratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2017 dan implementasi RAN-PPM telah dilakukan, praktik di daerah masih menghadapi hambatan sosial, ekonomi, dan kelembagaan, terutama di wilayah PETI seperti Kecamatan Gumelar, Ajibarang, dan Pekuncen di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menganalisis kesiapan penambang tradisional Banyumas dalam bertransformasi menuju pengolahan emas bebas merkuri melalui pendekatan mixed methods, menggabungkan analisis normatif terhadap Konvensi Minamata, UU Minerba, UUPPLH, serta PP No. 96 Tahun 2021, dan wawancara empiris di Desa Paningkaban, sebagai wilayah dengan tingkat aktivitas pertambangan terbanyak di Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% penambang telah meninggalkan merkuri dan beralih ke sianida atau teknologi konsentrasi gravitasi karena alasan teknis dan efektivitas ekstraksi. Meskipun beberapa wilayah seperti Pancurendang, Paningkaban, dan Cihonje telah memperoleh dasar WPR, keberadaan WPR belum otomatis menghasilkan legalitas substantif karena perolehan IPR masih belum terkonfirmasi secara efektif, disertai kompleksitas prosedur, lemahnya pendampingan teknis, serta belum optimalnya pengawasan lingkungan dan reklamasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Minamata masih bersifat pragmatic compliance—yakni pemenuhan kewajiban formal pada tingkat kebijakan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan perubahan substantif di tingkat komunitas penambang.Kata kunci: kesiapan transisi; merkuri; pertambangan emas skala kecil; pragmatic compliance; wilayah pertambangan rakyat. ABSTRACTIndonesia’s commitment to implementing the 2013 Minamata Convention provides the foundation for national efforts to eliminate mercury use, including in Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM). Although Indonesia has ratified the Convention through Law No. 11 of 2017 and adopted the National Action Plan for Mercury Reduction and Elimination (RAN-PPM), local practices continue to face social, economic, and institutional barriers, particularly in PETI areas such as Gumelar, Ajibarang, and Pekuncen Districts in Banyumas Regency. This study analyzes the readiness of traditional miners in Banyumas to transform toward mercury-free gold processing using a mixed-methods approach, combining normative analysis of the Minamata Convention, the Mining Law, the Environmental Protection Law, and Government Regulation No. 96 of 2021 with empirical interviews conducted in Paningkaban Village, one of the areas with the highest mining activity in Banyumas. The findings show that more than 80% of miners have abandoned mercury and shifted to cyanidation or gravity concentration technologies due to technical considerations and extraction efficiency. Although several areas, such as Pancurendang, Paningkaban, and Cihonje, have obtained a legal basis through WPR designation, the existence of WPR has not automatically produced substantive legality, as the effective acquisition of IPR remains unconfirmed, accompanied by procedural complexity, weak technical assistance, and suboptimal environmental supervision and reclamation. These findings indicate that Indonesia’s compliance with the Minamata Convention remains a form of pragmatic compliance—namely, the fulfillment of formal obligations at the policy level without fully producing substantive change within mining communities.Keywords: artisanal and small-scale gold mining; mercury; pragmatic compliance; transition readiness; people’s mining area.
Integrasi Qanun dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan Gajah Sumatera: Studi Penanganan Interaksi Negatif “Abang Kul” di Kantong Gajah Liar Gayo Ghaitsa Al-Zahira Zulvita; Herlina Agustin; Gumgum Gumilar
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 3 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 3, Juni 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i3.548

Abstract

ABSTRAKIntensitas interaksi negatif gajah-manusia di Dataran Tinggi Gayo berakar pada persoalan struktural berupa hilangnya habitat dan fragmentasi koridor jelajah gajah akibat alih fungsi lahan hutan menjadi area perkebunan dan permukiman. Inefisiensi penegakan hukum dalam manajemen dampak ekologis ini memicu situasi kritis yang mengancam keselamatan manusia dan perlindungan satwa liar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2019 dalam merespons dinamika interaksi negatif gajah-manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian hukum empiris melalui pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif untuk mengonstruksi model integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum formal sebagai solusi atas diskoneksi antara hukum positif dan realitas sosiologis di tingkat tapak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Qanun Nomor 11 Tahun 2019 dalam penanganan interaksi negatif dinilai belum optimal sementara kearifan lokal Abang Kul sebagai pranata living law secara empiris memiliki efektivitas dalam langkah mitigasi interaksi negatif. Studi ini memberikan kontribusi pada diskursus pluralisme hukum lingkungan dengan menawarkan model koeksistensi adaptif sebagai solusi atas keterbatasan hukum positif.Kata kunci: abang kul; budaya gayo; gajah sumatera; interaksi negatif gajah-manusia; qanun. ABSTRACTNegative human-elephant interactions in the Gayo Highlands stem from structural issues such as habitat degradation and the fragmentation of elephant movement corridors resulting from the conversion of forests into plantation and settlement areas. The ineffectiveness of the regulatory framework in mitigating these ecological impacts has triggered a critical situation that threatens human safety and wildlife conservation. This study aims to analyze the limitations of the implementation of Qanun No. 11 of 2019 in addressing the dynamics of negative elephant-human interactions through a socio-legal approach using qualitative methods to construct a model for integrating local wisdom into the formal legal framework as a solution to the disconnect between positive law and sociological realities at the grassroots level. The research results indicate that the approach of Qanun No. 11 of 2019 in addressing negative interactions is considered suboptimal, while the local wisdom of Abang Kul, as a living law institution, has been empirically shown to be effective in mitigating negative interactions. This study contributes to the discourse on environmental legal pluralism by offering a model of adaptive coexistence as a solution to the limitations of positive law.Keywords: abang kul; gayo culture; sumatran elephant; negative human-elephant interactions; qanun.
Dinamika Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali I Putu Dharmanu Yudartha; Sri Suwitri; Teguh Yuwono
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 3 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 3, Juni 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i3.554

Abstract

AbstrakKota Denpasar menghadapi paradoks antara citra pariwisata yang bersih dan harmonis dengan tingginya volume sampah yang terus meningkat. Implementasi berbagai kebijakan pengelolaan sampah belum mampu mengatasi tren kenaikan timbulan sampah, mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar dengan menggunakan pendekatan teori Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi nonpartisipan di bank sampah dan TPS3R, serta studi dokumen. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan triangulasi untuk keabsahan data. Temuan menunjukkan implementasi kebijakan belum optimal karena komunikasi yang masih bersifat top-down dan kurang melibatkan nilai budaya, sumber daya manusia, finansial, dan teknologi yang terbatas, disposisi di mana masyarakat belum sepenuhnya mendukung akibat perilaku buang sampah sembarangan, dan struktur birokrasi yang hierarkis dan kurang kolaboratif antar pemangku kepentingan. Kesimpulan dan implikasinya yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar menghadapi tantangan multidimensi. Diperlukan pendekatan terintegrasi yang memadukan komunikasi partisipatif berbasis budaya, pembiayaan inovatif, penguatan modal sosial-kultural, dan restrukturisasi tata kelola kolaboratif (model penta-helix) untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.Kata kunci: implementasi kebijakan; kebijakan publik; pengelolaan sampah. ABSTRACTThe city of Denpasar faces a paradox between its image of pristine, harmonious tourism and the escalating volume of waste, which continues to grow. Implementing various waste management policies has failed to curb the rising trend in waste generation, revealing a gap between policy formulation and practical execution. This study analyzes the dynamics of waste management policy implementation in Denpasar City using the Edward III theoretical framework. A qualitative case study design was employed, and data were collected through in-depth interviews with key informants, non-participant observations at waste banks and TPS3R facilities, and document review. Data analysis used the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana, with triangulation techniques to ensure data validity. The results indicate that policy implementation is suboptimal due to predominantly top-down communication that neglects cultural values; limited human, financial, and technological resources; incomplete community engagement regarding littering behaviors; and a hierarchical, less collaborative bureaucratic structure among stakeholders. The conclusions and implications suggest that the challenges of implementing waste management policies in Denpasar City are multifaceted. An integrated strategic approach—comprising culturally based participatory communication, innovative financial mechanisms, strengthening socio-cultural capital, and restructuring collaborative governance through the penta-helix model—is essential for achieving sustainable waste management practices.Keywords: policy implementation; public policy; waste management.
Integrasi Deep Ecology dalam Green Victimology sebagai Dasar Reformulasi Konsep Korban dalam Hukum Lingkungan Fathurrahim; Muhammad Arif Setiawan; Aroma Elmina Martha
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.431

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi konsep deep ecology sebagai paradigma dalam green victimology guna mereformulasi konsep korban dalam hukum lingkungan di Indonesia yang selama ini masih didominasi paradigma antroposentris. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran laut, kontaminasi logam berat pada biota laut, serta pencemaran mikroplastik. Kerusakan tersebut tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga berdampak serius terhadap ekosistem dan makhluk hidup non-manusia. Namun, sistem hukum lingkungan di Indonesia pada umumnya masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya korban dalam tindak pidana lingkungan sehingga kerugian ekologis belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana prinsip nilai intrinsik makhluk hidup dalam konsep deep ecology dapat diposisikan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia serta bagaimana konsep tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka green victimology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, historis, dan dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma deep ecology yang menekankan kesetaraan nilai intrinsik seluruh unsur ekologis memiliki relevansi kuat sebagai basis filosofis dalam pengembangan green victimology. Integrasi paradigma ini memungkinkan perluasan konsep korban dalam kejahatan lingkungan tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup ekosistem, spesies, dan unsur ekologis lainnya sehingga dapat mendorong reformulasi kebijakan hukum lingkungan yang lebih ekosentris dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem Kata kunci: deep ecology; green victimology; hukum lingkungan.   ABSTRACT This study aims to analyze the integration of the concept of deep ecology as a paradigm within green victimology to reformulate the concept of victims in Indonesian environmental law, which has long been dominated by an anthropocentric paradigm. The background of this study is rooted in the increasing environmental degradation, such as deforestation, marine pollution, heavy metal contamination of marine life, and microplastic pollution. Such damage not only harms humans but also has serious impacts on ecosystems and non-human living beings. However, the environmental legal system in Indonesia generally still positions humans as the sole victims in environmental crimes, meaning that ecological losses have not yet received adequate legal protection. The research problem is how the principle of the intrinsic value of living beings in the concept of deep ecology can be positioned within Indonesia’s environmental legal system and how this concept can be integrated into the framework of green victimology. This study employs a normative legal research method using legislative, conceptual, analytical, and historical approaches, analyzed descriptively and prescriptively. The research findings indicate that the deep ecology paradigm, which emphasizes the intrinsic equality of all ecological elements, is highly relevant as a philosophical foundation for the development of green victimology. The integration of this paradigm allows for the expansion of the concept of victims in environmental crimes beyond humans to include ecosystems, species, and other ecological elements, thereby promoting the reformulation of environmental legal policies that are more ecocentric and focused on ecosystem sustainability. Keywords: deep ecology; green victimology; environmental law.
Tantangan dan Strategi Hukum Indonesia dalam Mengatasi Illegal Wildlife Trade Spesies Hiu dan Pari Fatia Kultsum; Widati Wulandari; Ahmad Gusman Catur Siswandi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.471

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan salah satu episentrum biodiversitas laut dunia, menjadi habitat bagi sekitar 20% keragaman spesies hiu dan pari secara global. Namun, di lain sisi kedua spesies ini terancam serius akibat eksploitasi berlebihan dan illegal wildlife trade, meskipun Indonesia telah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Keppres No. 43 Tahun 1978. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan spesies hiu dan pari di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementasi CITES beserta strategi penanggulangannya yang berprinsip pada legality, sustainability, dan traceability. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan yang bersumber dari tumpang tindih kewenangan kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan perdagangan lintas batas. Sebagai respons, artikel ini menawarkan strategi adaptif yang meliputi harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknologi dan SDM, serta intensifikasi kerja sama internasional. Kata kunci: convention on international trade in endangered species; hiu dan pari; illegal wildlife trade.   ABSTRACT Indonesia is one of the epicenters of global marine biodiversity, home to approximately 20% of the diversity of shark and ray species. However, these two species are seriously threatened by overexploitation and the illegal wildlife trade, even though Indonesia has ratified the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) under Presidential Decree No. 43 of 1978. This article analyzes the legal framework for the protection of shark and ray species in Indonesia, and it identifies the challenges of CITES implementation, along with countermeasures, with respect to legality, sustainability, and traceability. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show a significant gap between legal norms and their implementation in practice, stemming from overlapping institutional authority, limited human resource capacity, and weak supervision of cross-border trade. In response, this article offers adaptive strategies, including regulatory harmonization, institutional strengthening, technological and human-resource capacity building, and intensification of international cooperation. Keywords: convention on international trade in endangered species; illegal wildlife trade; sharks and rays.
Pemanfaatan Biomassa sebagai Energi Baru Terbarukan: Telaah Regulasi dan Dampak Lingkungan di Provinsi Gorontalo Supriyadi A Arief; Irlan Puluhulawa; Nuvazria Achir
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.494

Abstract

ABSTRAK Penelitian Biomassa sebagai salah satu sumber energi terbarukan menjadi penting karena penggunaan biomassa yang dimaksudkan mendukung kedaulatan energi dan mendukung ekonomi hijau justru membuka ruang terhadap tindakan perambahan hutan secara illegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan pemanfaatan biomasa sebagai energi terbarukan dari hasil pengelolaan sumber daya alam dalam mendukung kedaulatan energi dan menguraikan dampak pemanfaatan biomassa terhadap ekonomi hijau dan deforestasi hutan di provinsi Gorontalo. Persoalan ini akan ditelaah secara socio-legal yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang biomassa yang ada dalam berbagai regulasi belum sepenuhnya mencerminkan upaya mendukung kedaulatan energi di Indonesia. Pemanfaatan biomassa dalam bentuk produksi woodpalet masif di Gorontalo memang membuka potensi ekspor namun hasil produksi tersebut tidak membantu mendukung kebutuhan energi didaerah karena justru diekspor keluar negeri. Produksi woodpalet yang diperoleh dari menebang pohon justru kurang memberikan dampak perekonomian berupa dana bagi hasil daerah hingga menambah angka deforestasi serta dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar. Kata kunci: biomassa; deforestasi; energi terbarukan.   ABSTRACT Research on biomass as a renewable energy source is important because the intended use of biomass to support energy sovereignty and the green economy actually opens up opportunities for illegal forest encroachment. This study aims to analyze policies on the use of biomass as a renewable energy source from natural resource management in supporting energy sovereignty and to describe the impact of biomass use on the green economy and forest deforestation in Gorontalo province. This issue will be examined from a socio-legal perspective based on primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews with informants, while secondary data was obtained through a review of legislation. Research findings indicate that the provisions regarding biomass contained in various regulations do not yet fully reflect efforts to support energy sovereignty in Indonesia. The utilisation of biomass in the form of solid wood pallet production in Gorontalo does indeed open up export potential; however, this production does not help meet local energy needs as it is exported abroad. Wood pallet production, which is derived from tree felling, has a limited economic impact in terms of revenue for the local area, whilst contributing to increased deforestation and environmental impacts on the surrounding communities. Keywords: biomass; deforestation; renewable energy.
Kewajiban Membela Lingkungan sebagai Alasan Pembenar: Sebuah Tawaran dalam Melawan SLAPP Pidana di Indonesia Agung Wardana; Avicenna Elang Chandra; Muhammad Faiq Haidar
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 3 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 3, Juni 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i3.521

Abstract

ABSTRAKDi Indonesia, serangan terhadap pembela lingkungan merupakan tantangan fundamental di era krisis planet. Melalui hukum mereka justru menjadi terdakwa atau tergugat  dalam membela lingkungan hidup yang dikenal dengan konsep Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP). Akan tetapi, konsep SLAPP ini terlalu sempit untuk dapat memahami dinamika pembelaan lingkungan di Indonesia yang kompleks dan berangkat dari upaya melindungi ruang hidup alih-alih sekedar sebagai bentuk pelaksanaan hak untuk berpartisipasi. Dengan menggunakan penelitian doktrinal, artikel menawarkan sebuah pendekatan baru dengan memandang bahwa perlawanan pembela lingkungan sebagai bentuk  kewajiban dalam membela lingkungan sebagai sumber kehidupan dan sandaran bagi ekosistem lokal. Ketika perlawanan ini dikriminalisasi, maka pembelaan terhadap pembela lingkungan yang menjadi terdakwa dapat disandarkan pada doktrin bahwa kewajiban membela lingkungan merupakan alasan pembenar yang membuat mereka seharusnya dibebaskan.Kata kunci: alasan pembenar, eco-defence, pembela lingkungan, SLAPP.    ABSTRACTIn Indonesia, attacks on environmental defenders are a fundamental challenge in this era of planetary crisis. Through the law, they are turned into defendants or their struggle to defend the environment, known as the concept of Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP). However, the concept of SLAPP is too narrow to be used in understanding the complex dynamics of environmental advocacy in Indonesia, which stems from efforts to protect living spaces rather than simply as a form of exercising the right to participate. Therefore, utilising a doctrinal research method, this article offers a new approach in responding to attacks against environmental defenders, which predominantly occur through the criminal justice system. In this case, the resistance of environmental defenders  must be seen as their duty to defend the environment as a source of life and a foundation for local ecosystems. When they are criminalised tfor this resistance, their defence can be based on the doctrine that the obligation to defend the environment is a justificatory defence so that they should be acquitted.Keywords: eco-defence, environmental defenders, justificatory defence, SLAPP.
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Fungsionalisasi Sanksi Tindakan Pemulihan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Blok Mandiodo Sudaryat
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 3 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 3, Juni 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i3.569

Abstract

ABSTRAKPraktik pertambangan nikel di Blok Mandiodo dilakukan tanpa memperhatikan tata kelola pertambangan yang baik telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat serius sebagai implikasi dari kebijakan hilirasi nikel yang kurang tepat. Terjadi dualisme perizinan yang diberikan dan penyalahgunaan dokumen perizinan menjadi faktor penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan paradigma penegakan hukum yang mengutamakan sanksi finansial dalam memulihkan kerusakan lingkungan dan merumuskan pertanggungjawaban korporasi berbasis sanksi tindakan dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual serta kasus, ditemukan bahwa penegakan hukum selama ini masih terjebak pada pemulihan kerugian negara melalui instrumen tindak pidana korupsi, namun masih mengabaikan tanggungjawab lingkungan akibat penambangan tanpa menerapkan good mining practices. Penyalahgunaan dokumen IUP Operasi Produksi teridentifikasi sebagai celah utama bagi korporasi untuk lepas tangan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan. Melalui sanksi tindakan dalam KUHP Baru, negara dapat memaksa korporasi untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan secara konkret sebagai langkah nyata pemulihan alam bagi masyarakat terdampak.Kata kunci: blok mandiodo; KUHP baru; pemulihan alam; penyalahgunaan dokumen; sanksi tindakan. ABSTRACTNickel mining practices in the Mandiodo Block, carried out without regard for good mining governance, have caused very serious environmental damage as an implication of inappropriate nickel downstream policies. The dualism of permits granted and the misuse of permit documents are contributing factors. This study aims to analyze the failure of the law enforcement paradigm that prioritizes financial sanctions in remediating environmental damage and formulate corporate accountability based on sanctions in Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code). Using normative legal research methods and conceptual and case approaches, it was found that law enforcement has so far been trapped in recovering state losses through criminal acts of corruption, while still ignoring environmental responsibilities resulting from mining without implementing good mining practices. Misuse of Production Operation IUP documents was identified as a major loophole for corporations to escape responsibility for environmental restoration. Through sanctions in the New Criminal Code, the state can compel corporations to carry out concrete environmental restoration as a concrete step in restoring nature for affected communities.Keywords: action-based sanctions; document misuse; environmental recovery; mandiodo block; new criminal code.

Page 29 of 29 | Total Record : 289

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 3 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 3, Juni 2026 Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026 Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025 Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 2, Februari 2025 Vol. 9 No. 1 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2024 Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024 Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023 Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023 Vol 8, No 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022 Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022 Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021 Vol 6, No 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020 Vol 5, No 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019 Vol 4, No 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018 Vol 3, No 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017 Vol 2, No 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016 Vol 1, No 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan More Issue