cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
redaksi.bhl@gmail.com
Phone
+6281906532003
Journal Mail Official
redaksi.bhl@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No 21 Bandung 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bina Hukum Lingkungan
Published by Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia
ISSN : 25412353     EISSN : 2541531X     DOI : https://doi.org/10.24970/bhl
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Bina Hukum Lingkungan (BHL) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) terbit tiga kali setahun pada bulan Oktober, Februari, dan Juni. Jurnal BHL merupakan sarana publikasi bagi akademisi dan praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel telaah konseptual di bidang hukum lingkungan (nasional dan internasional). Ruang lingkup kajian pada Jurnal Bina Hukum Lingkungan meliputi aspek hukum: Tata Ruang; Agraria; Kehutanan; Pertambangan; Energi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara; Kearifan Lokal; Sengketa Lingkungan; Kelautan dan Perikanan; Keanekaragaman Hayati; Perubahan Iklim; Perumahan Permukiman; Sumber Daya Air.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 23   24   25   26   27 
Pengendalian Pengelolaan Sampah Indonesia dalam Perspektif Hukum: Studi Banding Peraturan Pengelolaan Sampah di Singapura Jennifer, Jennifer; Davis, Russel; Cristabella, Nadya
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i3.264

Abstract

ABSTRAKPengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu khususnya di Indonesia. Indonesia menghasilkan 68,7 ton sampah setiap tahunnya dan jumlah tersebut akan terakumulasi pada tahun berikutnya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan hukum dan perbaikan pengelolaan sampah berjalan seiring di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui analisis komparatif, yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman melalui perbandingan undang-undang di negara lain tentang peraturan pengelolaan sampah, baik dengan data atau interpretasi literatur lain.Penelitian ini akan menggunakan studi komparasi terhadap peratuuran mengenai pengelolaan sampah di Singapura yang sukses terutama dengan kontrol regulasi. Studi komparasi ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai cara pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia harus ada upaya aktif untuk mengembangkan regulasi yang efektif. Kata kunci: pembangunan berkelanjutan; pengelolaan sampah; regulasi sampah   ABSTRACT Waste management as part of sustainable development has been an issue, especially in Indonesia. Every year Indonesia produces 68,7 tons of waste every year and will accumulate every year. This paper aims to analyze how the development of laws and the improvement of waste management go hand in hand in Indonesia. This research is done through comparative analysis, which combines qualitative and quantitative data to gain understanding through comparison of laws in other countries about regulation on waste management, either by data or interpretation of other literature. Previous research regarding the connection of a country's wealth with accumulation of waste shows that there has to be an active contribution made by the government to keep waste accumulation on a controllable scale. The effort relies upon the introduction of effective waste management (collection, recycling, waste culture). This research will analyze how Singapore can have a successful management in waste especially by the regulation control. These comparative studies summarize that to reach a sustainable way of managing waste in Indonesia there has to be an active effort to develop effective regulation. Keywords: sustainable development; waste management; waste regulation
Kebjakan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Mengatur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk Mengurangi Perubahan Iklim Heria, Heriamariaty; Theresia, Louise; Afentina; Veronika, Evi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i3.343

Abstract

ABSTRAKPerubahan iklim telah menjadi faktor utama dalam meningkatkan risiko dan luasnya kebakaran hutan dan lahan, serta memicu peningkatan emisi gas rumah kaca. Larangan membakar hutan dan lahan diatur diberbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun lokal antara lain melalui UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Hidup serta ditingkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Namun demikian peraturan-peraturan tersebut belum memberi ruang bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mempraktikkan kearifan lokal mengolah lahan. Masih ada anggota masyarakat terutama masyarakat hukum adat yang ditangkap karena aktivitas membakar walaupun dengan cara kearifan lokal, bahkan dipertanyakan legalitas keberadaan anggota masyarakat tersebut sebagai masyarakat hukum adat. Karena itu perlu dicari solusi yang tepat bagi upaya pengendalian kebakaran lahan dengan tetap mempertahankan eksistensi masyarakat adat dan ketahanan pangannya. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengidentifikasi pertentangan norma (gap) peraturan nasional dan daerah terkait kebakaran hutan serta pertentangan peraturan tersebut dengan kebutuhan serta kearifan lokal masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan asas. penelitian ini menemukan bahwa telah diterbitkan Peraturan daerah untuk mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai dasar legalitas eksistensi mereka, serta diterbitkannya Peraturan Gubernur yang mengatur larangan dan perbolehan bagi masyarakat hukum adat untuk membakar dan mempertahankan ketahanan pangannya, namun demikian masih terdapat pasal yang bertentangan dengan peraturan kehutanan. Hasil dari studi ini dapat menjadi rekomendasi kepada para pemangku kepentingan serta stakeholders di daerah agar mampu mengeluarkan kebijakan yang nantinya mampu menyelaraskan dan memperhatikan hak asasi manusia dan lingkungan.Kata kunci: kebijakan; pengendalian kebakaran hutan dan lahan; masyarakat hukum adat; perubahan iklim AbstractClimate change has become a major factor in increasing the risk and extent of forest and land fires, as well as triggering an increase in greenhouse gas emissions. The prohibition on burning forests and land is regulated in various laws and regulations at both national and local levels, including through the Forestry Law, Plantation Law, Life Protection and Management Law and at the regional level it is regulated by Regional Regulations and Governor regulations. However, these regulations do not yet provide space for Indigenous Peoples to practice local wisdom in cultivating land. There are still community members, especially traditional law communities, who are arrested for burning activities even though they use local wisdom, and the legality of the existence of these community members as traditional law communities is even questioned. Therefore, it is necessary to find the right solution for efforts to control land fires while maintaining the existence of indigenous communities and their food security. This research is the first step to answer these challenges by identifying conflicting norms (gaps) in national and regional regulations related to forest fires as well as conflicts between these regulations and the needs and local wisdom of the community. The method used in this research is a type of normative legal research with a statutory and principled approach. This research found that a regional regulation has been issued to regulate the recognition and protection of customary law communities as the basis for the legality of their existence, as well as the issuance of a Governor's Regulation which regulates the prohibition and permission for customary law communities to burn and maintain their food security, however there are still articles that conflict with this. forestry regulations. The results of this study can be used as recommendations to stakeholders and regional stakeholders to be able to issue policies that will be able to harmonize and pay attention to human rights and the environment.Keywords: policy, forest and land fire control, indigenous peoples, climate change.
Pendekatan Prismatik Hukum dalam Penyelesaian Masalah Perambahan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Barat Rahmat, Rahmat
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 2 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 2, Februari 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i2.344

Abstract

ABSTRAKPasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara eksplisit menyebutkan bahwa “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Provinsi Sulawesi Barat salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami lajunya doferestasi dari tahun ke tahun sejak terbentuknya daerah otonomi baru ini, hal ini diakibatkan maraknya perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan pembukaan lahan pertanian. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berfokus pada dinamika konflik pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Batu Ampa, antara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi Barat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep hukum prismatik sebagai pendekatan dalam menangani konflik perambahan hutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah konseptual (conceptual aproach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum terhadap kasus perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat masih mengedepankan kepastian hukum dalam arti secara normatif terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Kehutanan sehingga kurang efektif dan untuk menyelesaikan masalah perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat konsep hukum prismatik yang menggabungkan bagian positif dari rechtstaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan ekspresi kesetaraannya dapat menjadi pendekatan dalam penyelesaian masalah dalam perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat.Kata kunci: hutan produksi terbatas; prismatik hukum; perambahan hutan. ABSTRACTArticle 33 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia explicitly states that “The land and water, and the natural resources contained therein, are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people.” West Sulawesi Province is one of the regions in Indonesia that has experienced rapid deforestation year after year since the formation of this new autonomous region. This is due to the rampant encroachment of forest areas by the community for the purpose of clearing land for agriculture. Based on this, this study focuses on the dynamics of conflict over the management of Limited Production Forest (HPT) areas in Batu Ampa Village between the communities living around the forest area and the Security and Law Enforcement Agency (Gakkum) of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) for the West Sulawesi Region. The novelty of this study lies in the use of the prismatic law concept as an approach to handling forest encroachment conflicts. The method used is normative legal research, using a conceptual approach and a statute approach, with qualitative normative data analysis methods. The results of this study indicate that. Keywords: limited production forest; prismatic law; forest encroachment.
Perspektif Ilmu Lingkungan terhadap Pengertian Yuridis Lingkungan Hidup Aminudin, Cecep
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i3.384

Abstract

ABSTRAKPengertian yuridis lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 32/2009 dianggap tidak mudah dipahami. Dengan menggunakan kajian hukum interdisipliner, perbandingan dan pendekatan normatif artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna pengertian yuridis lingkungan hidup yang ada dalam peraturan perundang-undangan dilihat dari perspektif ilmu lingkungan? Dari hasil kajian diketahui bahwa pengertian yuridis lingkungan hidup dalam UUPPLH 32/2009 berdasarkan penelusuran historis, dirumuskan dengan bantuan ilmu ekologi. Oleh karena itu, pengertian yuridis lingkungan hidup semestinya dipandang sebagai konsep yang holistik sekaligus supel. Sebagai konsep yang holistik artinya mencakup lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan dan lingkungan hidup sosial serta mencakup kehidupan di ruang darat, laut, udara termasuk ruang di dalam bumi. Sebagai konsep yang supel artinya penerapannya relevan pada semua tingkat wilayah (nasional bahkan mungkin di tingkat global hingga usaha/kegiatan dan rumah tangga). Cara pandang ekosistem yang holistik adalah bagian integral dari konsep yuridis lingkungan hidup.Kata kunci: pengertian yuridis; lingkungan hidup; ilmu lingkungan. ABSTRACTThe legal definition of the environment in Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management is considered difficult to understand. Using interdisciplinary, comparative and a normative approach legal studies, this article aims to examine the meaning of the legal definition of the environment contained in legislation from an environmental science perspective. The study reveals that the legal definition of the environment in Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management based on historical research, was formulated with the help of ecological science. Therefore, the legal definition of the environment should be viewed as a holistic and flexible concept. As a holistic concept, it means that it covers the natural environment, built environment and social environment and includes life in the land, sea, air, and beneath the earth space. As a flexible concept its application is relevant at all regional levels (national or even in global scale to business/activity and household). The ecosystems (holistic) perspective is an integral part of the juridical concept of the environment.Keywords: legal definition; environment; environmental science.
Hambatan Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kambuno dalam Melaksanakan Tugas Perlindungan Hutan Hannang, Abd. Hannang; Takdir, Takdir; Tahmid, Muhammad Tahmid Nur
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i3.398

Abstract

ABSTRAKKepolisian Kehutanan dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disebut UPTD KPH Kambuno, bertugas menjaga dan melestarikan hutan lindung di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berawal dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 371 tanggal 17 September 2020 diikuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui kewajiban tugas dan hambatan yang dihadapi oleh Polisi Hutan dalam menjaga hutan lindung. Penelitian ini memperhatikan kinerja aparat kepolisian kehutanan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk melihat, mengkaji, mengamati aktivitas Polisi Kehutanan melalui sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara langsung. Hasil penelitian ini menemukan bahwa belum optimalnya efektivitas pelaksanaan perlindungan hutan karena mengalami berbagai tantangan, termasuk kekurangan personel, fasilitas yang kurang memadai, keterbatasan dana operasional, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat serta menemui berbagai hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.Kata kunci: hutan lindung, efektivitas polisi hutan; pengawasan hutan. ABSTRACTThe Forestry Police were delegated to the Regional Technical Implementation Unit of the Forest Management Unit (UPTD KPH Kambuno), tasked with guarding and preserving protected forests in Seko District, North Luwu Regency, South Sulawesi Province. This decision stemmed from Decree of the Minister of Environment and Forestry Number 371 dated September 17, 2020, which was then followed by Regulation of the Governor of South Sulawesi Number 19 of 2023 concerning the Organization and Work Procedures of Regional Technical Implementation Units. This study aims to determine the duties and obstacles faced by the Forestry Police in guarding protected forests. This study examines the performance of forestry police officers using empirical legal research methods to observe, review, and observe Forestry Police activities from a legal perspective. This study used data collection techniques through direct observation and interviews. The results of this study found that the effectiveness of forest protection implementation is less than optimal due to various challenges including a shortage of personnel, inadequate infrastructure, limited operational funds, weak coordination between institutions, and low public awareness, as well as encountering various obstacles in carrying out their duties.Keywords: protected forests; forest police effectiveness; forest monitoring.
Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Polluter Pays dalam Hukum Lingkungan Internasional Mengenai Kecelakaan dan Pencemaran dari Kapal Selam Nuklir Haryono, Mazaya Azka Qinthar; Mulyana, Imam
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 2 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 2, Februari 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i2.402

Abstract

ABSTRAK Negara pemilik kapal selam nuklir yang mencemari lingkungan, tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Hal ini bersumber dari adanya kekosongan hukum berkaitan dengan kecelakaan kapal selam nuklir dan tidak ada konsekuensi hukum atas aktivitas pembuangan limbah yang dilakukan. Kapal selam nuklir K-141 milik Rusia tenggelam tanpa pertanggungjawaban atas kontaminasi radioaktif. Pada kasus lain, Uni Soviet membuang limbah radioaktifnya, dan kegiatan ini terus berlanjut bahkan setelah menjadi negara pihak pada Konvensi London 1972. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prinsip strict liability dan polluter pay sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum atau apakah ada urgensi untuk dibuatnya suatu perjanjian baru terkait tanggung jawab negara jika terjadi kecelakaan kapal selam nuklir dan untuk mengetahui apakah kedua prinsip tersebut dapat diterapkan dalam Konvensi London 1972 sebagai efek jera bagi para pihak untuk mematuhi perjanjian internasional di bidang pembuangan limbah. Penelitian ini berargumen bahwa kedua prinsip tersebut akan lebih efektif jika diterapkan dalam sebuah perjanjian. Kerangka hukum diperlukan terkait tindakan negara untuk mempertanggungjawabkan kerusakan yang tidak disengaja. Kedua prinsip tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam Konvensi London 1972.Kata kunci: kapal selam nuklir; prinsip strict liability; prinsip polluter pays ABSTRACTThe country that owns the nuclear submarine responsible for the environmental pollution is not held accountable for its actions. This stems from a legal void regarding nuclear submarine accidents and the lack of legal consequences for waste disposal activities.. Russia's K-141 nuclear submarine sank with no accountability for radioactive contamination. In another case, the USSR dumped its radioactive waste, and this activity continued even after becoming a state party to the 1972 London Convention. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical writing specification method. The purpose of this study is to find out whether strict liability and polluter pay principles are sufficient to be used as a legal basis or if there is an urgency for the formatting of a new treaty related to state responsibility in the event of a nuclear submarine accident and to find out whether both principles can be applied in the 1972 London Convention as a deterrent effect for parties to comply with international treaties in the field of waste disposal. This study argues that both principles would be more effective if applied to a treaty. The legal framework is needed regarding state actions to account for accidental damage. It is also possible to incorporate both principles into the 1972 London Convention.Keywords: nuclear submarine; strict liability principle; polluter pays principle
Analisa Hukum dan Tata Kelola Lingkungan di Ibu Kota Nusantara: Pendekatan Hybrid terhadap Kebijakan Pelepasan Hutan Negara Wijaya, Hengky; Kusmana, Cecep; Rusdiana, Ommo; Rushayati, Siti Badriyah
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i3.470

Abstract

ABSTRAK Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menimbulkan urgensi kajian hukum yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan IKN menghadirkan dua permasalahan hukum mendasar. Pertama, terdapat disharmoni antara peraturan tata ruang dan peraturan kehutanan yang membuka peluang konflik tenurial serta ketidakpastian hukum dalam penggunaan lahan. Kedua, hak konstitusional masyarakat adat dan kewajiban negara melindungi lingkungan hidup sering kali terpinggirkan oleh kepentingan investasi dan percepatan pembangunan. Kedua isu ini menegaskan perlunya telaah yang menempatkan hukum bukan sekadar instrumen administratif, tetapi sebagai fondasi normatif pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap regulasi serta pengujian empiris melalui analisis prospektif (MICMAC) dan Bayesian Belief Network (BBN). Dengan mengaitkan data kuantitatif dengan kerangka hukum, penelitian ini menilai konsistensi negara dalam menegakkan prinsip hukum tata ruang, hukum kehutanan, dan hukum agraria. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dukungan politik berperan besar dalam efektivitas implementasi regulasi, sementara lemahnya komitmen politik mengakibatkan meningkatnya konflik lahan dan degradasi ekosistem. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan IKN merupakan arena uji supremasi hukum di Indonesia. Harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan penegakan hukum, dan jaminan partisipasi publik adalah syarat mutlak bagi tercapainya pembangunan yang sah secara hukum dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi mempertegas bahwa permasalahan hukum dalam pelepasan kawasan hutan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara untuk menegakkan prinsip negara hukum (rechtsstaat) secara konsisten.. Keywords: prospective analysis; hukum kehutanan dan tata ruang; ibu kota nusantara; konflik tenurial dan hak masyarakat adat; asas negara hukum. ABSTRACTThe relocation of the National Capital City (IKN) to East Kalimantan as stipulated in Law Number 3 of 2022 raises the urgency of legal studies that cannot be ignored. The policy of releasing forest areas for the development of the IKN presents two fundamental legal problems. First, there is a disharmony between spatial planning regulations and forestry regulations which opens up opportunities for tenure conflicts and legal uncertainty in land use. Second, indigenous peoples' constitutional rights and the state's obligation to protect the environment are often marginalized by investment interests and accelerating development. These two issues emphasize the need for a review that places law not just as an administrative instrument, but as a normative foundation for sustainable development. This study uses a normative juridical method with an approach to regulation and empirical testing through prospective analysis (MICMAC) and Bayesian Belief Network (BBN). By associating quantitative data with the legal framework, this study assesses the country's consistency in enforcing the principles of spatial law, forestry law, and agrarian law. The results of the discussion showed that political support plays a major role in the effectiveness of regulatory implementation, while weak political commitment results in increased land conflicts and ecosystem degradation. The conclusion of this study confirms that the release of forest areas for the development of the IKN is an arena for testing the rule of law in Indonesia. Harmonization of regulations, strengthening law enforcement institutions, and guaranteeing public participation are absolute requirements for the achievement of legally and sustainable development. Thus, this study contributes to emphasizing that legal problems in the release of forest areas cannot be separated from the state's responsibility to consistently uphold the principle of the state of law (rechtsstaat).Keywords: prospective analysis; forestry law and spatial planning; nusantara capital city; tenure conflict and indigenous peoples' rights; principle of the state of law.
Reaktualisasi Folu Net Sink 2030 dalam Menekan Emisi Karbon (Autokritik Instrument Hukum Terkait Deforestasi Indonesia) Subekti, Rahayu; Aristawidya, Nabila Salma
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i1.348

Abstract

ABSTRAK Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi ancaman secara global, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement sebagai bentuk komitmen dalam mitigasi emisi global. Namun, justru semakin banyak tantangan dalam menekan angka emisi tersebut, salah satunya tidak terlindunginya hutan alam di wilayah konsesi, sehingga menimbulkan risiko terlampauinya target pemerintah dalam FOLU Net Sink 2030. Target FOLU Net Sink 2030 dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Terdapat kebijakan dalam FOLU Net Sink 2030 yang menjadi bumerang bagi kelangsungan dan keberlanjutan hutan di Indonesia karena tetap melegalkan deforestasi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum semakin memperburuk kegiatan deforestasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif. Sehingga didapatkan dua kesimpulan, yakni 1) diperlukan penghapusan terminologi "deforestasi terencana" yang mengizinkan penggundulan 325.000 hektar per tahun termasuk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) karena akan bertentangan dengan komitmen global yang tertuang dalam dokumen NDC, 2) Diperlukan reformasi kebijakan yang fundamental dan komprehensif, dimulai dari reaktualisasi regulasi anti deforestasi yang absolut tanpa pengecualian dengan memperhatikan perencanaan, dan mekanisme pengawasan oleh lembaga negara terkait serta penegak hukum. Kata kunci: deforestasi; folu net sink 2030; hutan.   ABSTRACT Increased greenhouse gas (GHG) emissions pose a global threat, and Indonesia is no exception. Indonesia has ratified the Paris Agreement as a form of commitment to global emission mitigation. However, there are increasingly many challenges in reducing these emissions, one of which is the lack of protection for natural forests in concession areas, thereby posing a risk of exceeding the government's target in FOLU Net Sink 2030. The FOLU Net Sink 2030 target can have both positive and negative impacts. There are policies in the FOLU Net Sink 2030 that are counterproductive to the survival and sustainability of forests in Indonesia because they continue to legalize deforestation for National Strategic Projects (PSN). Weak coordination between law enforcement agencies further exacerbates deforestation activities. This study uses a qualitative method with a normative and comparative approach. This leads to two conclusions: 1) it is necessary to remove the term “planned deforestation,” which allows for the clearing of 325,000 hectares per year, including for National Strategic Projects (PSN), as it contradicts global commitments outlined in the NDC document; 2) Fundamental and comprehensive policy reform is needed, starting with the re-actualization of absolute anti-deforestation regulations without exceptions, taking into account planning and monitoring mechanisms by relevant state institutions and law enforcement agencies. Keywords: deforestation; folu net sink 2030; forest;
Pemanfaatan Ruang atas Tanah sebagai Solusi Tata Ruang Berkelanjutan di Jakarta: Studi Kasus The Villas MOI Purba, Cristine T.; Asmarani Ramli
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i1.447

Abstract

ABSTRAK Kota Jakarta menghadapi tekanan tinggi dalam pengelolaan ruang akibat pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan yang tersedia. Urbanisasi yang masif telah memicu alih fungsi lahan hijau dan menyebabkan degradasi lingkungan serta ketimpangan ruang hidup. Dalam konteks ini, pemanfaatan ruang di atas bangunan (ruang vertikal) muncul sebagai solusi inovatif untuk mendukung tata ruang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan implementasi pemanfaatan ruang vertikal melalui studi kasus “The Villas” di atas Mall of Indonesia (MOI), Jakarta. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, melalui analisis peraturan perundang-undangan di bidang agraria, tata ruang, serta perizinan bangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan ruang tiga dimensi dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan pengaturan HMSRS dalam Undang-Undang Rumah Susun, regulasi mengenai hak atas ruang di atas tanah (air rights) secara spesifik masih belum tersedia. Studi kasus “The Villas” menunjukkan keberhasilan integrasi hunian dan komersial dalam satu struktur bangunan, namun juga menyoroti celah hukum terkait status kepemilikan dan legalitas izin pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan harmonisasi regulasi antara hukum agraria, tata ruang, dan sistem perizinan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang vertikal. Pendekatan ini tidak hanya menjawab krisis ruang kota, tetapi juga mendukung pengembangan kota berkelanjutan dan efisien. Kata kunci: hukum agraria; ruang vertikal; tata ruang berkelanjutan   ABSTRACT Jakarta faces significant spatial challenges due to rapid population growth and limited available land. Massive urbanization has triggered the conversion of green spaces, leading to environmental degradation and spatial inequality. In this context, the utilization of space above buildings (vertical space) emerges as an innovative solution to support sustainable spatial planning. This study aims to analyze the legal basis and implementation of vertical space utilization through a case study of “The Villas” located above the Mall of Indonesia (MOI) in Jakarta. Using a normative and conceptual legal approach, the study examines relevant regulations in agrarian law, spatial planning, and building permits. The findings reveal that although three-dimensional space is acknowledged in the Spatial Planning Law and ownership of apartment units is regulated under the Housing Law, there remains a regulatory vacuum regarding specific rights over airspace above land (air rights). The “The Villas” case demonstrates the feasibility of integrating residential and commercial functions within a single structure, yet also highlights legal uncertainties related to ownership status and development permits. Therefore, regulatory reform and harmonization between agrarian law, spatial planning, and the permitting system are urgently needed to provide legal certainty for vertical space utilization. This approach not only addresses the spatial crisis in urban areas but also promotes the development of efficient and sustainable cities. Keywords: agrarian law; sustainable spatial planning; vertical space.

Page 27 of 27 | Total Record : 269

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025 Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 2, Februari 2025 Vol. 9 No. 1 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2024 Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024 Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023 Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023 Vol 8, No 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022 Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022 Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021 Vol 6, No 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020 Vol 5, No 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019 Vol 4, No 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018 Vol 3, No 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017 Vol 2, No 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016 Vol 1, No 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan More Issue