cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
redaksi.bhl@gmail.com
Phone
+6281906532003
Journal Mail Official
redaksi.bhl@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No 21 Bandung 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bina Hukum Lingkungan
Published by Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia
ISSN : 25412353     EISSN : 2541531X     DOI : https://doi.org/10.24970/bhl
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Bina Hukum Lingkungan (BHL) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) terbit tiga kali setahun pada bulan Oktober, Februari, dan Juni. Jurnal BHL merupakan sarana publikasi bagi akademisi dan praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel telaah konseptual di bidang hukum lingkungan (nasional dan internasional). Ruang lingkup kajian pada Jurnal Bina Hukum Lingkungan meliputi aspek hukum: Tata Ruang; Agraria; Kehutanan; Pertambangan; Energi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara; Kearifan Lokal; Sengketa Lingkungan; Kelautan dan Perikanan; Keanekaragaman Hayati; Perubahan Iklim; Perumahan Permukiman; Sumber Daya Air.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 276 Documents
 24   25   26   27   28 
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TERHADAP SUMBER MATA AIR SEBAGAI UPAYA KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN Mulyanti, Dewi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air sangat dibutuhkan manusia untuk konsumsi, kebutuhan rumah tangga sampai kebutuhan industri berskala besar. Peningkatan penggunaan air yang tidak diimbangi dengan pengelolaan kualitas dan kuantitas sumber daya air, akan berdampak serius bagi kerusakan lingkungan. Salah satunya menurunnya debit air tanah dan menurunnya permukaan tanah. Tujuan kajian ini untuk mendeskripsikan pemanfaatan air tanah dan air permukaan, dampak penggunaan dan upaya pengelolaan, dan konservasi bagi lingkungan. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif terhadap regulasi dan dalam kearifan lokal masyarakat melalui pengambilan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian adanya istilah “pamali” merupakan tradisi sunda dalam upaya pelestarian sumber mata air (sirah cai) agar tetap terjaga kualitasnya sebagai kearifan lokal yang terus dipertahankan dalam upaya konservasi lingkungan. Regulasi perlu dilakukan dalam pengambilan dan pemanfaatan air serta pengaturan anggaran bagi konservasi sumber daya lingkungan baik melalui pajak pemanfaatan air permukaan dan air tanah serta sanksi terhadap pengelolaan air yang merusak lingkungan.
PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU DARI LIMBAH IKAN ASIN BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Kholik, Saeful; Nurlinda, Ida; Muttaqin, Zainal; Priyanta, Maret
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran atau konsep perlindungan dan pemulihan kerusakan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu akibat pengelolaan limbah ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui peran serta masyarakat. Metode dalam penggunaan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti dari beberapa sumber bahan pustaka atau data skunder yang di jadikan bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan atau litelatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti. Permasalahan penecemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) dari limbah industri ikan asin (B3) merupakan permasalahan yang tidak bisa di anggap biasa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka dapat di kemukakan konsep 5 (lima) prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemulihan pencemaran lingkungan dapat menerpakan 3 (tiga) pendekatan salah satunya adalah persamaan hak untuk berperan aktif.
IZIN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN USAHA PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Amri, Fauzi Hadi Al
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai lebih memiliki tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dibandingkan memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penilaian tersebut muncul akibat pengubahan konsep Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan pelemahan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia khususnya terhadap pengaturan izin lingkungan kegiatan usaha serta dampaknya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, cara penelitian yang dilandasi studi pustaka dan menggunakan data sekunder. Pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja mengalami perubahan. Semula izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang berbasis lisensi sedangkan saat ini lebih kepada izin berbasis risiko. Perubahan konsep tersebut menciptakan dua persepsi dampak terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dampak negatif dan positif, akibat standardisasi lebih lanjut pada konsep izin lingkungan dalam kegiatan berbasis risiko yang belum jelas pengaturannya.
PROBLEMATIKA PEMENUHAN KEPATUHAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH B3 PADA INDUSTRI KABEL LISTRIK (STUDI INDUSTRI PT “X” DI KOTA BANDUNG) Sentoso, Geraldus Grenaldo
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i1.241

Abstract

ABSTRAKPengelolaan limbah B3 di PT X menjadi salah satu prasyarat wajib yang dapat mempengaruhi legalitas perizinan berusaha. Namun, pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan limbah B3 di PT X sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap bahan hukum yang dikandung istilah dalam peraturan perundangan melalui studi pustaka dan observasi partisipasi dalam proses pengelolaan limbah B3 di PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X antara lain kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, kurangnya pengawasan, dan kurangnya sanksi bagi pelanggar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X melalui peningkatan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, peningkatan pengawasan, dan pemberian sanksi bagi pelanggar. Hal ini penting untuk dilakukan guna mencegah risiko pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia serta memenuhi kewajiban hukum yang berlaku.Kata kunci: pengelolaan limbah; kepatuhan hukum; limbah B3 ABSTRACTHazardous waste management at PT X is one of the mandatory prerequisites that can affect the legality of business licensing. However, hazardous waste management that is not in accordance with applicable regulations can have a negative impact on the environment and human health. Therefore, legal awareness and compliance in hazardous waste management at PT X is very important. The purpose of this study is to evaluate the level of awareness and legal compliance in hazardous waste management at PT X and the factors that influence it. This research uses a normative juridical method with a descriptive analysis approach to legal materials contained in terms of laws and regulations through literature study and participatory observation in the process of hazardous and toxic waste management at PT X. The results show that the level of awareness and compliance in hazardous and toxic waste management at PT X is very important. The results showed that the level of awareness and legal compliance of hazardous waste management at PT X is still low. Factors affecting the awareness and compliance of hazardous waste management law at PT X include lack of knowledge about applicable regulations, lack of supervision, and lack of sanctions for violators. The conclusion of this study is that there needs to be an effort to increase awareness and legal compliance of hazardous waste management at PT X through increasing knowledge of applicable regulations, increasing supervision, and imposing sanctions for violators. This is important to do in order to prevent the risk of environmental and human health pollution and fulfill applicable legal obligations.Keywords: waste management; legal compliance; hazardous waste
HUKUM ADAT SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN TERHADAP TEMBAWANG PADA SUB SUKU DAYAK TOBAG KALIMANTAN BARAT Seko, Salfius; Lolita, Lolita; Soa, Alfonsus Hendri
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i1.243

Abstract

ABSTRAKTembawang atau lebih dikenal sebagai temawak pada sub suku Dayak Tobag merupakan kebun yang ditanami beraneka macam buah-buahan terkadang juga ditanami pohon tertentu, misalnya ulin, sungkai, dan lain sebagainya. Tembawang ini yang memiliki banyak fungsi, baik fungsi ekologis ekonomis, sosial budaya bahkan juga menjadi simbol identitas etnisitas dan keluarga. Saat ini keberadaannya “darurat “ baik eksistensi dan keberlangsungannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka kajian ini memfokuskan pada permasalahan utama, yakni bagaimana perlindungan terhadap keberadaan tembawang pada sub suku Dayak Tobag? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dan pendekatan action research dengan metode FGD. Penggunaan kedua metode tersebut dengan pertimbangan untuk melakukan pendalaman dan akurasi data terhadap kajian yang dilakukan. Sedangkan implementasi penelitian ini menggunakan metode FGD adalah bentuk aksi masyarakat dalam merekonstruksi dirinya ketika menghadapi suatu permasalahan sesuai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan tembawang pada masyarakat sub suku Dayak Tobag yang terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun, baik secara kualitas maupun kuantitas, dikarenakan alih fungsi lahan secara masif dan dampak dari pembangunan yang tidak berbasis pada konsep ekologis. Di samping kedua faktor tersebut, ketiadaan regulasi yang memberi perlindungan terhadap tembawang berkontribusi cukup besar penyusutan areal tembawang tersebut. Untuk itu, kajian ini menjadi penting guna mendorong adanya pengakuan dan perlindungan secara de facto dan de jure, baik pada masyarakat adat maupun oleh negara. Adanya aturan adat dan peraturan di tingkat desa dapat menjadi solusi di tingkat basis untuk memberi perlindungan minimum terhadap keberadaan tembawang.Kata kunci: ketentuan hukum adat; perlindungan hukum; tembawang. ABSTRACTTembawang or better known as temawak in the Tobag Dayak sub-tribe is a garden planted with various kinds of fruits, sometimes certain trees are also planted, such as ironwood, sungkai, and so on. This Tembawang has many functions, both ecological, economic, socio-cultural and even as a symbol of ethnic identity and family. Currently its existence is "emergency" both its existence and sustainability. Based on this fact, this study focuses on the main problem, namely how to protect the existence of tembawang in the Tobag Dayak sub-tribe? The research method used is explorative qualitative and an action research approach with the FGD method. The use of these two methods is with the consideration of deepening and accuracy of the data for the studies conducted. While the implementation of this research using the FGD method is a form of community action in reconstructing themselves when facing a problem according to local wisdom that lives in society. The existence of tembawang in the Tobag Dayak sub-tribe community continues to experience depreciation from year to year, both in quality and quantity, due to massive land conversion and the impact of development that is not based on ecological concepts. In addition to these two factors, the absence of regulations that provide protection for tembawang has contributed significantly to the reduction in the tembawang area. For this reason, this study is important to encourage de facto and de jure recognition and protection, both for indigenous peoples and by the state. The existence of customary rules and regulations at the village level can be a solution at the base level to provide minimum protection against the existence of tembawang.Keywords: customary law; legal protection; tembawang.
DASAR HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA YANG BERASAL DARI KENDARAAN BERMOTOR Suhaedi, Edi; Sodikin, Sodikin
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.244

Abstract

Kendaraan bermotor banyak memberikan sumbangan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan lingkungan dan berakibat buruk pada kesehatan. Dampak buruk akibat dari gas buang kendaraan bermotor perlu ada penanggulangan secara komprehensif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Hasil penelitian ini merupakan temuan penelitian yang menjelaskan tentang kewenangan pemerintah dalam penanggulangan pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah pusat banyak membuat regulasi dan kebijakan tentang penanggulangan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Kebijakan yang dibuat pemerintah pusat tidak semuanya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangannya.
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS PRODUK BIJI KOPI LUWAK ARABIKA INDONESIA DARI JAWA, SUMATERA DAN SULAWESI DI AMERIKA SERIKAT Andieni, Rinda Ayu; Allagan, Tiurma M. Pitta
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.246

Abstract

ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan indikasi geografis pada perdagangan produk Kopi Luwak Arabika Indonesia yang berasal dari Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Kopi Luwak Arabika merupakan salah satu kopi khas Indonesia yang telah dipromosikan dan dipasarkan secara luas ke mancanegara, salah satunya ke Amerika Serikat. Meskipun Kopi Luwak Arabika sudah dikenal luas sebagai kopi khas Indonesia, tetapi Kopi Luwak Arabika belum terdaftar dalam indikasi geografis di Indonesia yang merupakan negara asalnya. Oleh karena itu artikel ini akan membahas perlindungan indikasi geografis terhadap Kopi Luwak Arabika yang dihasilkan di Indonesia dan dijual di Amerika. Kopi ini seyogianya perlu segera mendapatkan perlindungan indikasi geografis di Indonesia sebagai negara asal budidaya dari Kopi Luwak Arabika, untuk dapat melindungi produk kopi tersebut baik di Indonesia maupun dimancanegara. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari artikel ini cukup unik karena indikasi geografis pada kopi luwak arabika ini ditemukan bukan dari biji kopi arabika, namun dari sebaran binatang khas di Indonesia yaitu Luwak (Paradoxurus Hermaphroditus) yang secara khusus melibatkan Luwak melalui proses fermentasi di pencernaan Luwak. Keywords: paris convention; kopi luwak arabika; indikasi geografis. ABSTRACTThis article aims to provide an understanding of the protection of geographical indications on the trade of Indonesian Arabica Luwak Coffee products originating from Java, Sumatra and Sulawesi. Kopi Luwak Arabica is one of Indonesia's specialty coffees that has been widely promoted and marketed to foreign countries, including the United States. Although Kopi Luwak Arabica has been widely recognized as a typical Indonesian coffee, it has not been registered in geographical indications in Indonesia, which is the country of origin. Therefore, this article will discuss the protection of geographical indications for Arabica Luwak Coffee produced in Indonesia and sold in America. This coffee should immediately get geographical indication protection in Indonesia as the country of origin of the cultivation of Arabica Luwak Coffee, to be able to protect the coffee product both in Indonesia and abroad. The writing of this article uses normative juridical research methods. The conclusion of this article is quite unique because the geographical indication on luwak arabica coffee is found not from arabica coffee beans, but from the distribution of typical animals in Indonesia, namely Luwak (Paradoxurus Hermaphroditus) which specifically involves Luwak through the fermentation process in Luwak's digestion. Keywords: paris convention; kopi luwak; geographical indication.
URGENSI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM Kurniati, Nia; Surya, Sherly Meilintan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i1.248

Abstract

ABSTRAKKelahiran Bank Tanah merupakan implementasi asas “dikuasai negara” atas tanah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Pemaknaan asas tersebut dijabarkan dalam UU No.5/1960, dalam fungsi kewenangan mengatur peruntukan tanah. Pembangunan kepentingan umum, memerlukan tanah dengan cara “pengadaan tanah” dipayungi UU No.2/2012. Timbul pertanyaan, apakah urgensi dibentuknya Bank Tanah, sementara telah ada UU No.2/2012. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada norma hukum, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan metode analisis data secara kualitatif, berupaya mengamati dan menghubungkan data-data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian, Bank Tanah adalah badan hukum khusus (sui generis), dalam fungsinya berwenang menjadi manajer, menjamin ketersediaan tanah yang berkepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan kepentingan umum, menyediakan blueprint yang berisi pemetaan situasi dan kondisi pertanahan di Indonesia, menuangkan blueprint ke dalam action plan yang berisi penataan tanah, dan cara-cara yang akan dilakukannya, menetapkan kebijakan (beleid) dalam bentuk tindakan berdasarkan blueprint dan action plan, koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait (baik di Pusat maupun di daerah); dan pengawasan serta law enforcement antara bank tanah dengan aparat penegak hukum. Maka, “dimilikinya” aset tanah oleh Bank Tanah, Negara akan mudah mendapatkan tanah yang clean and clear mendukung pengadaan tanah untuk Pembangunan kepentingan umum tanpa merugikan kepentingan individu.Kata kunci: bank tanah, pengadaan tanah, kepentingan umum. ABSTRACTThe birth of the Land Bank is an implementation of the principle of "state control" over land as stated in the 1945 Constitution, Article 33 Paragraph (3). The meaning of this principle is explained in Law No. 5/1960, in the function of the authority to regulate land use. Development of public interests requires land by means of "land acquisition" under the umbrella of Law No.2/2012. The question arises, what is the urgency of establishing a Land Bank, while there is Law No.2/2012.This legal research is normative juridical research, namely research that is guided by legal norms, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Using qualitative data analysis methods, attempts to observe and relate the data obtained to legal provisions and principles related to the problem being studied.The results of the research show that the Land Bank is a special legal entity (sui generis), in its function it has the authority to act as a manager, guarantee the availability of land with legal certainty to carry out development in the public interest, provide a blueprint containing mapping of the land situation and conditions in Indonesia, incorporate the blueprint into an action plan which contains land planning and the methods that will be carried out, establishing policies (beleid) in the form of actions based on blueprints and action plans, integrated coordination with related agencies (both at the Center and in the Regions); and supervision and law enforcement between land banks and law enforcement officials. So, by "owning" land assets by the Land Bank, the State will easily obtain clean and clear land to support land acquisition for development in the public interest without harming individual interests.Keywords: land bank, land acquisition, public interest.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KEGIATAN STOCKPILE BATUBARA DI KABUPATEN MUARO JAMBI Herman, Hendra; Widowaty, Yeni
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.256

Abstract

ABSTRAKKeberadaan stockpile batubara di Kabupaten Muaro Jambi perlu dilakukan pengaturan. Stockpile batubara yang berada di pinggir Sungai Batanghari dan disekitar lokasi pemukiman penduduk harus dipindahkan karena dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pengaturan terhadap stockpile batubara sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi stockpile batubara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum atas kegiatan stockpile batubara di Kabupaten Muaro Jambi dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap masyarakat yang terkena dampat kegiatan stockpile batubara di Kabupaten Muaro Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau sosio legal terhadap perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum terhadap penerapan atau berlakunya hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan stockpile batubara dan tidak tegasnya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan upaya penegakan hukum terhadap stockpile batubara yang telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.Kata kunci: perlindungan hukum; pencemaran dan perusakan lingkungan; stockpile batubara. ABSTRACTThe existence of a coal stockpile in Muaro Jambi Regency needs to be regulated. Coal stockpiles located on the banks of the Batanghari River and around residential areas must be moved because they can cause pollution and environmental damage. Coal stockpile regulation as an effort to protect the law for the community around the coal stockpile location. The purpose of this study was to find out the legal arrangements for coal stockpile activities in Muaro Jambi Regency and to find out the legal protection efforts made by the government of Muaro Jambi Regency for communities affected by coal stockpile activities in Muaro Jambi Regency. The research method used is empirical juridical or socio-legal research on the behavior of individuals, communities, organizations, or legal institutions in the application or enactment of law. The results of the study indicate that there is a legal vacuum in regulating coal stockpiles, and the Muaro Jambi Regency Government is not firm in making efforts to enforce the law against coal stockpiles, which have polluted and damaged the environment.Keywords: coal stockpile; legal protection; pollution and environmental destruction.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK BERMUKIM SUKU BAJO DI INDONESIA, SALAH SATU BENTUK IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA Salam, Safrin; Muhammad Karim, La Ode; Taheriah, Nuragifah; Azhar, Eko; Yusran, Yusran
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.257

Abstract

Suku Bajo merupakan suku yang hidup bebas mengembara di lautan luas sehingga sering dikenal sebagai pengembara laut (Sea Nomads). Salah satu kearifan yang dimiliki oleh Masyarakat Suku Bajo adalah adanya pemukiman diatas laut yang telah ditinggali secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hak bermukim Masyarakat Suku Bajo dan mendesign konsep perlindungan hukum hak bermukim Masyarakat Suku Bajo. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan hukum yakni, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang kemudian analisis secara preskriptif untuk mendapatkan hasil bahan hukum yakni norma hukum mengenai pengaturan hak bermukim Masyarakat Suku Bajo. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak dasar bagi pemenuhan hak asasi manusia merupakan budaya Masyarakat Suku Bajo. konsep perlindungan Masyarakat Suku Bajo harus memenuhi prinsip nondiskriminasi, dan bersifat progresif, selain itu dalam penerapannya harus melibatkan langsung Masyarakat Suku Bajo. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pemberian hak berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditinggali oleh Masyarakat Suku Bajo secara turun temurun. Pemberian sertipikat tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap Masyarakat Suku Bajo dengan memberikan kepastian hukum terhadap tempat bermukimnya.

Page 26 of 28 | Total Record : 276

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026 Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025 Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 2, Februari 2025 Vol. 9 No. 1 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2024 Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024 Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023 Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023 Vol 8, No 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022 Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022 Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021 Vol 6, No 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020 Vol 5, No 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019 Vol 4, No 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018 Vol 3, No 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017 Vol 2, No 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016 Vol 1, No 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan More Issue