Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Bina Hukum Lingkungan

bhl
Website

Published by Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia

ISSN : 25412353 EISSN : 2541531X DOI : https://doi.org/10.24970/bhl

Core Subject : Social,

Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Bina Hukum Lingkungan (BHL) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) terbit tiga kali setahun pada bulan Oktober, Februari, dan Juni. Jurnal BHL merupakan sarana publikasi bagi akademisi dan praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel telaah konseptual di bidang hukum lingkungan (nasional dan internasional). Ruang lingkup kajian pada Jurnal Bina Hukum Lingkungan meliputi aspek hukum: Tata Ruang; Agraria; Kehutanan; Pertambangan; Energi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara; Kearifan Lokal; Sengketa Lingkungan; Kelautan dan Perikanan; Keanekaragaman Hayati; Perubahan Iklim; Perumahan Permukiman; Sumber Daya Air.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 276 Documents

3 4 5 6 7

PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Ilham Dwi Rafiqi
Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKSalah satu penyebab yang paling mendasar atas permasalahan pengelolaan sumber daya alam adalah penyimpangan dalam agenda politik hukumnya. Akibatnya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam yang dibuat seringkali justru menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Teknik analisa adalah deskriptif kualitatif, interpretatif dan heuristik. Hasil penelitian menunjukan bahwa konstruksi existing politik hukum pengelolaan sumber daya alam tidak berjalan sesuai dengan konstruksi ideal cita-cita bangsa yang memiliki karakter sosialis. konstruksi existing politik hukum pembentukan perundang-undangan sektor pengelolaan sumber daya alam nasional cenderung berkarakter “neo-liberalistik” yang mengarahkan dukungan pada swasta, hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga hanya sebatas subordinatif sehingga keadilan yang berusaha diwujudkan adalah keadilan distributif (individual). Hukum progresif hadir menawarkan perspektif baru dengan berpegang pada prinsip bahwa agenda politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara responsif, partisipatif, dan holistik.Kata kunci: politik hukum; pengelolaan sumber daya alam; hukum progresifABSTRACTOne of the most fundamental causes of natural resource management problems is deviations in the legal political agenda. As a result, laws and regulations in the field of natural resource management often create new problems. The results showed that the existing construction of natural resource management laws did not work in accordance with the construction of the ideals of a nation that had a socialist character. The existing construction of the law on national natural resource management tends to have a "neo-liberalistic" character that directs support to the private sector, the relationship between the government and the community is also only subordinate so that the justice that is sought to be realized is distributive justice (individual). The politics of law in the formation of legislation in the field of natural resource management with a progressive legal perspective holds responsive, particpatory, and holistic principles.Keywords: legal policy; natural resource management; progressive law

PERANAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI ACEH Yanis Rinaldi; Irvianty Irvianty
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKKLHS disusun untuk memastikan berbagai akibat atas lingkungan diperhitungkan dan diintegrasikan dalam proses pembuatan keputusan, bersamaan dengan pertimbangan aspek sosial, ekonomi dan politik. Tujuan penelitian untuk mengkaji isu-isu strategis KLHS dan mengkaji integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program RPJM Aceh 2017-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, isu-isu strategis KLHS menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan. RPJMA telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam 5 (lima) KRP, yakni: pengembangan pertanian dan perkebunan, pertambangan dan energi, pengembangan industri dan agroindustri, tata ruang dan pembangunan ekonomi, serta pembangunan jalan dan jembatan.Kata kunci: peranan; KLHS; pembangunan berkelanjutanABSTRACTStrategic Environmental Assessment (SEA) is structured to ensure that various environmental consequences are taken into account and integrated in the decision-making process, along with social, economic and political considerations. The research objective is to examine strategic issues of SEA and to examine the integration of sustainable development principles in the Aceh Mid-Term Development Plan 2017-2022 Policies, Plans and Programs (KRP- RPJMA). This type of research is normative legal research with a statutory regulatory approach. The research results show that strategic issues of SEA are priorities for sustainable development. The RPJMA has integrated the principles of sustainable development into five KRPs, namely: agricultural and plantation development, mining and energy, industrial and agro-industrial development, spatial planning and economic development, as well as road and bridge construction.Keywords: role; SEA; sustainable development

MEMBANGUN TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH YANG EKOSENTRIS DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Haryadi, Dwi; Ibrahim; Darwance
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKPermasalahan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan oleh korporasi yang belum optimal sehingga berdampak pada masyarakat. Identifikasi masalah adalah apakah pengelolaan pertambangan di Bangka Belitung sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi lingkungan dan manusia itu sendiri dan bagaimana konstruksi kebijakan lingkungan yang selaras dengan konsep ekosentrisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan belum optimal dalam pemenuhan asas kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Konstruksi kebijakan seharusnya bersifat populis sebagai paradigma ekosentris dalam pengelolaan pertambangan yang berorientasi pada ekologi berkelanjutan.Kata kunci: bangka belitung, ekosentris, pertambangan timah ABSTRACTMining problems in Bangka Belitung Islands are related to environmental damage due to mining management by corporations that have not been optimized so that they have an impact on society. The identification of the problem is whether mining management in Bazngka Belitung is in accordance with the principle of benefit for the environment and humans themselves and how is the construction of environmental policies that are in line with the concept of ecocentrism in the Province of Bangka Belitung Islands. This research is a normative juridical research. The results of the study confirmed that mining management has not been optimal in fulfilling the principle of benefits for society and the environment. Policy construction should be populist as an ecocentric paradigm in mining management oriented towards sustainable ecology. Keywords: bangka belitung, ecocentric, tin mining

SINGAPORE TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT 2014: POTENSI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP LINTAS BATAS INDONESIA-SINGAPURA Imamulhadi Imamulhadi
Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

AbstrakMenyikapi permasalahan pencemaran kabut asap yang berasal dari Indonesia, Singapura telah mengundangkan Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014, yang memberlakukan prinsip extra-territorial. Berkenaan dengan pemberlakuan prinsip extra- territorial, hal tersebut memunculkan potensi konflik antara Indonesia dengan Singapura. Berkenaan dengan masalah tersebut maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji Hukum Lingkungan Nasional dan Internasional mana yang terkait; Dan bagaimanakah seharusnya pemerintah Indonesia menyikapi Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014.Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terkait dengan metode pendekatan tersebut, penulis di dalam menginventarisasi informasi dan data terkait permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Setelah data kepustakaan terinventarisir selanjutnya data diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif.Beranjak dari permasalahan yang ditetapkan, diperoleh kesimpulan bahwa Singapura berhak memberlakukan prinsip extra-territorial, namun prinsip tersebut tidak dapat serta merta diberlakukan, karena Singapura terikat oleh prinsip-prinsip hukum internasional mengenai kedaulatan negara, prinsip-prinsip extradisi, dan mekanisme penyelesaian sengketa kabut asap lintas batas sebagaimana diatur dalam Asean Agreement Transboundary Haze Pollution 2002. Namun demikian Indonesia memiliki kewajiban untuk melakasanakan kedaulatan atas exploitasi sumber daya alam yang berda di wilayahnya tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang mengancam wilayah negara lain. Kata kunci: Transboundary, Haze, Populasi AbsractIn addressing the problem related to smoke haze pollution originating from Indonesia, Singapore has enacted Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014, which enforces the principle of extra-territorial. Regarding the enforcement of the principle of extra-territorial, it may raise the potential for conflict between Indonesia and Singapore. With regards to these issues, the writing of this article is aimed at examining the relevant national and international environmental law; and how the Indonesian government should deal with the Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014. The method used to analyze the problem as used in this study is the normative juridical approach. Relating to the method of the approach, in the inventory of information and data related to the examined problems, the author used the methods of literary study. After the literature data were inventoried, the data were processed and analyzed by juridical qualitative.Drawn from the identified problem, it is concluded that Singapore has the rights to impose the extra-territorial principle, but the principle can not be applied by itself as Singapore is bound by the principles of international law concerning the sovereignty of states, principles of extradition, and the transboundary dispute settlement mechanism over the smoke haze as stipulated in Asean Agreement Transboundary Haze Pollution in year 2002. Nevertheless, Indonesia has the responsibility to carry out the sovereignty over the exploitation of the natural resources located in its territory without creating environmental damage that endangers the territory of another country.Keywords: Transboundary, Haze, Pollution.

PENATAAN RUANG BERBASIS PERTANIAN BERKELANJUTAN (PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI ATAS TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA) JT Pareke, JT Pareke
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.916 KB)

Tujuan utama riset ini adalah, pertama untuk mengetahui dan memahami penataan ruang kawasan pertanian di Kecamatan Kerkap. Kedua untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kecamatan Kerkap. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan instrumen wawancara sadar dan terarah, pengamatan berperan serta, dan kuesioner rumah tangga pertanian. Hasil riset yang didapat adalah: pertama, penataan ruang pertanian di Kecamatan Kerkap merupakan bentuk penataan ruang yang terpusat, dimana penduduk terkumpul dalam satu tempat sehingga seluruh sarana, baik pemukiman, fasilitas umum, kawasan persawahan dan kawasan perkebunan menjadi terpusat. Kedua perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kecamatan Kerkap belum terpenuhi dengan baik, terbukti dengan belum adanya desa dari keenambelas sampel yang mengatur tentang penataan ruang mikro dan perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian melalui instrumen peraturan desa.

PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN LAUT YANG BERKEADILAN Willem, Resdianto
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.683 KB)

Kawasan pesisir dan laut adalah bagian dari perlindungan lingkungan hidup dan merupakan amanat dari konstitusi, sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Banyaknya pemanfaatan dan penyalahgunaan ruang pesisir dan laut diberbagai aktivitas yang terus berlangsung menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak-dampak utama saat ini antara lain berupa polusi, abrasi, erosi dan lain-lain. Konflik sektoral merupakan persoalan yang harus dipecahkan bersama melalui manajemen kawasan pantai terpadu, dalam menunjang keberlanjutan pembangunan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkeadian bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tipe penelitian hukum dengan melakukan kajian atau penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya benturan kewenangan dan tumpang tindihnya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan ruang pesisir dan laut. Disimpulkan perlu adanya suatu perangkat hukum yang lebih riil dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang pesisir dan laut dan mencegah tumpang tindihnya kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Yuwono Prianto; Benny Djaja; Rasji SH; Narumi Bungas Gazali
Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKKetentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata kuliner. Kata kunci: fungsi lingkungan; pertambangan ilegal; penegakan hukum. ABSTRACTThe provisions of Article 14 Paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government have reduced the moral message and resulted in vertical legal inconsistencies with Article 33 paragraph 3, Article 18, and Article 18A of the 1945 Constitution also annulling the authority of the Level II Regional Government in mining sector based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal increases the consequences of environmental damage and results in the marginalization of legal protection for small people who due to limitations in conducting mining businesses without permits are threatened with criminal sanctions in accordance with Article 158. This article is based on sociological empirical legal research methods for get primary data through observation and interviews in 6 different villages determined purposively. Mining law enforcement without permits in Kuningan Regency is more persuasive in nature, not yet having a significant impact on environmental functions due to reduced population pressure. Legal empowerment needs to be done for them to be able to shift their livelihoods to the tourism culinary sector.Keywords: environmental function; illegal mining; law enforcement.

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA Umi Mustaghfiroh; Lailatul Khoirun Ni’mah; Asfiyatus Sundusiyah; Hilmi Alwi Addahlawi; Ahmad Fauzan Hidayatullah
Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKPengelolaan sampah yang baik demi kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup merupakan salah satu pinsip good envionmental governance. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kajian kepustakaan dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan metode pengolahan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah melakukan pengelolaan sampah yang baik, yaitu dengan membuat bank sampah, mendaur ulang sampah menjadi produk baru maupun melakukan sanitary landfill dengan cara melakukan pelapisan geotekstil pada permukaan tanah sebelum ditimbuni sampah. Dalam pengelolaan sampah, menurut penulis tedapat beberapa hal penting dalam proses pengelolaan sampah untuk menciptakan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dua hal diantaranya, yaitu mekanisme pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat. Kata kunci: good environmental governance; kebijakan pemerintah; pengelolaan sampah.ABSTRACTThe best way to manage garbage for good environment is recycling. This way is one of principles of good environmental governance. The research method in this journal uses the literature review method from various journals relating to the method of processing garbage in various regions in Indonesia. From this study it was concluded that several regions in Indonesia have carried out good garbage management, namely by creating a garbage bank, recycling garbage into new products and conducting sanitary landfills by coating geotextiles on the surface of the land before being piled up with garbage. In garbage management, according to the author, there are several important things in the garbage management process to create a clean and healthy environmental quality, two of them, namely the mechanism of garbage management and community participation.Keywords: good environmental governance; government policy; garbage management.

PENGGUNAAN PENTA HELIX MODEL SEBAGAI UPAYA INTEGRATIF MEMERANGI SAMPAH PLASTIK DI LAUT INDONESIA Sapto Hermawan; Wida Astuti
Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKMendalilkan kepada beberapa hasil penelitian, Indonesia dikelompokkan sebagai salah satu produsen sampah plastik di laut, sehingga situasi ini perlu mendapatkan peran nyata secara integratif dan serius. Artikel ini bertujuan menganalisis penggunaan model Penta Helix sebagai salah satu upaya integratif guna memerangi sampah plastik di laut Indonesia melalui kajian dari masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix. Masing-masing elemen sebagai penyusun model Penta Helix yaitu elemen Pemerintah, elemen Lembaga Swadaya Masyarakat, elemen Sektor Swasta, elemen Perguruan Tinggi, dan elemen Masyarakat Madani. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa target penurunan sampah plastik di laut perlu didukung melalui sinergi semua elemen pemangku kepentingan yang menjadi unsur pembentuk model Penta Helix. Mendasarkan analisis dari masing-masing elemen model Penta Helix dapat disimpulkan bahwa elemen peran Lembaga Swadaya Masyarakat sudah bagus. Elemen peran pemerintah cukup baik kendatipun masih ada beberapa kelemahan. Tiga elemen tersisa yaitu peran perguruan tinggi; peran sektor swasta; dan peran masyarakat madani tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu ditingkatkan lagi. Artikel ini berpendapat, jika masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix dipergunakan dengan terukur dan terintegrasi maka selain target penurunan sampah laut akan lebih cepat terealisasi, dalam jangka panjang juga bermanfaat untuk menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan. Kata kunci: ekosistem laut berkelanjutan; model penta helix; sampah plastik.ABSTRACTBased on several research results, Indonesia is classified as one of the producers of marine plastic litter, so this situation needs serious attention and also intergrative action. The objective of this article is to analyze each of element of the Penta Helix model as a part of integrative action to combat marine plastic litter in Indonesia. This article is written with normative legal research. This article concludes that the target for reducing marine plastic litter needs to be supported through the synergy of all stakeholder elements. Based on the analysis of each component of the Penta Helix model, it can be concluded that the aspects of the role of non-governmental organizations are respectable. The element of the government's role is quite good, although there are still some weaknesses. The remaining three components are the role of universities, the role of the private sector, and the role of civil society, seems to need special attention and needs to be improved. This article argues that if the Penta Helix model is used prudently, the target for reducing marine plastic litter will be more quickly realized. Besides, in the long term, it is beneficial to maintain a sustainable marine ecosystem.Keywords: sustainable marine ecosystems; penta helix model; marine plastic litter.

SUMBER DAYA GENETIK LAUT DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI NASIONAL: PERKEMBANGAN TERKINI DAN ARAH SELANJUTNYA Siswandi, Achmad Gusman
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.825 KB)

Perundingan untuk menyepakati instrumen hukum internasional tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar wilayah yurisdiksi nasional sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai krisis lingkungan laut. Salah satu bagian dari perundingan instrumen ini adalah pengelolaan sumber daya genetik laut yang memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan sumber daya hayati laut. Walaupun demikian, hingga saat ini belum tersedia pengaturan yang memadai tentang sumber daya genetik laut di luar wilayah yurisdiksi nasional. Tulisan ini membahas pengertian, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip dasar tentang pengelolaan sumber daya genetik laut; rancangan pengaturan pengelolaan sumber daya genetik laut di luar wilayah yurisdiksi nasional; dan kemungkinan arah perundingan selanjutnya. Kesimpulan dari tulisan ini adalah negara-negara peserta perundingan instrumen hukum internasional tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional kemungkinan akan lebih banyak menyepakati hal-hal yang telah memiliki landasan cukup kuat dalam instrumen lainnya yang telah ada saat ini, khususnya dalam aspek tujuan, pengaturan akses, dan pembagian keuntungan yang bersifat non-moneter.

Page 5 of 28 | Total Record : 276

3 4 5 6 7

Filter by Year

2016 2026

Filter By Issues

All Issue Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026 Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025 Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 2, Februari 2025 Vol. 9 No. 1 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2024 Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024 Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023 Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023 Vol 8, No 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022 Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022 Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021 Vol 6, No 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020 Vol 5, No 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019 Vol 4, No 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018 Vol 3, No 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017 Vol 2, No 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016 Vol 1, No 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agus Sumpena

Contact Email
redaksi.bhl@gmail.com

Phone
+6281906532003

Journal Mail Official
redaksi.bhl@gmail.com

Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No 21 Bandung 40132

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agus Sumpena

Contact Email redaksi.bhl@gmail.com

Phone +6281906532003

Journal Mail Official redaksi.bhl@gmail.com

Editorial Address Jl. Imam Bonjol No 21 Bandung 40132

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agus Sumpena

Contact Email
redaksi.bhl@gmail.com

Phone
+6281906532003

Journal Mail Official
redaksi.bhl@gmail.com

Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No 21 Bandung 40132

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA