Jurnalku
Jurnalku merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di keuangan umum, termasuk, namun tidak terbatas pada topik ekonomi, bisnis, keuangan, manajemen, akuntansi, kebijakan publik, dan keuangan umum lainnya. Jurnalku terbit empat kali dalam setahun.
Articles
173 Documents
<![CDATA[Analisis Hubungan Penggunaan e-Filing Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menggunakan Technology Acceptance Model ]]>
<![CDATA[Salsabila Almi]]>;
<![CDATA[Ferry Irawan]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 2 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.36 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v2i4.290
<![CDATA[e-Filing memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya. Keterbatasan pemahaman dalam penggunaan internet di setiap daerah berbeda. Terutama pelaku UMKM yang masih banyak belum akrab dengan digitalisasi dalam bidang perpajakan. Adanya kesenjangan tersebut membuat penulis tertarik untuk meninjau mengenai kepatuhan pelaporan pajak UMKM di Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara kepada beberapa narasumber UMKM mengenai persepsi atas penggunaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan. Kemudian data sekunder berupa data mengenai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Lhokseumawe. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi wajib pajak UMKM atas penggunaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Lhokseumawe berhubungan kecenderungan individu menggunakan teknologi secara umum di kehidupan sehari-hari. Wajib pajak yang memiliki literasi teknologi akan lebih mudah menerima dan beradaptasi dengan penerapan e-Filing. Hasil penelitian menunjukkan temuan penting yaitu penerapan e-Filing tidak berhubungan dengan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Lhoseumawe. Hal ini diindikasikan oleh kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak UMKM yang menurun meski jumlah wajib pajak UMKM dan kontribusi e-Filing terhadap pelaporan SPT Tahunan wajib pajak UMKM meningkat tiap tahunnya.]]>
<![CDATA[The Historiography of Accounting: Diponegoro [Lease & Tax] Accountability ]]>
<![CDATA[Faizah Kusuma Wardhani]]>;
<![CDATA[Resi Ariyasa Qadri]]>;
<![CDATA[Aldilla Yasmin Inas]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 2 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1013.194 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v2i4.291
<![CDATA[This study aims to examine lease accounting and taxation in the Sultanate of Yogyakarta during the Diponegoro era, lessons acquired through conflicts over these occurrences, and their significance with lease accounting standards (PSAK 73). This qualitative research uses history books, e-journals, accounting standards, and videos about Sultanate of Yogyakarta. This study reveals that land leasing and taxation practices during the period lacked internal and external accountability. Some events in the Sultanate of Yogyakarta during that time are pertinent to current events reviewed using PSAK 73, such as the relationship between Zimbabwe and China and the experience of Indonesian tenant farmers. Accounting, tax, and agrarian policymakers need field research with enough samples to improve policy implementation.]]>
<![CDATA[Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS) ]]>
<![CDATA[Luqman Fajri]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 2 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.592 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v2i4.293
<![CDATA[This study aims to review the tax administration compliance of PT SSS as a corporate taxpayer. PT SSS is a newly established company so it has a self-assessment tax administrative obligation to deposit and report taxes independently. The research was conducted using a qualitative review method through literature studies and field studies on data that had been obtained from PT SSS and interview. The results of the study indicate that business operations, taxpayer competence, and DJP supervision are very influential and have an important role in the administrative compliance of PT SSS as a taxpayers. Each taxpayer can have administrative obligations of more than one type of tax. PT SSS must adapt to the modernization of the taxation system and have sufficient resource competencies so that its tax administrative obligations can be fulfilled properly. The practice of fulfilling tax administrative obligations involves the thoroughness of both PT SSS and tax officials. The accuracy of the calculation needs to be considered because it affects the legal provisions based on the applicable tax laws. Taxpayers may be subject to administrative sanctions in the form of fines, increases, and/or interest if there are tax obligations that are not fulfilled. PT SSS can file legal remedies if there is a calculation error or the application of policies that are not in accordance with the provisions of the tax law. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kepatuhan administratif perpajakan PT SSS sebagai wajib pajak badan. PT SSS merupakan perusahaan yang belum lama berdiri sendiri sehingga memiliki kewajiban administratif perpajakan self-assessment yakni menyetor dan melaporkan pajak secara mandiri. Penelitian dilakukan dengan metode tinjauan kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan atas data yang telah diperoleh dari PT SSS dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan operasional usaha, kompetensi wajib pajak, dan pengawasan DJP sangat berpengaruh dan berperan penting terhadap kepatuhan administratif PT SSS. Setiap wajib pajak dapat memiliki kewajiban administratif lebih dari satu jenis pajak. PT SSS harus beradaptasi terhadap modernisasi sistem perpajakan dan memiliki kompetensi sumber daya yang cukup agar kewajiban administratif perpajakannya dapat terpenuhi dengan baik. Praktik pemenuhan kewajiban administratif perpajakan melibatkan ketelitian baik dari PT SSS dan pegawai pajak. Ketelitian penghitungan perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap ketentuan hukum berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, kenaikan, dan/atau bunga apabila terdapat kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi. PT SSS dapat mengajukan upaya hukum apabila terdapat kesalahan penghitungan atau penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.]]>
<![CDATA[Rancangan Implementasi Manajemen Risiko Operasional Pada Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Di Jakarta 2023-2024 ]]>
<![CDATA[Fenny Natalia]]>;
<![CDATA[Aries Heru Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 2 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (455.79 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v2i4.294
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko operasional, serta mengusulkan perlakuan risiko dan rencana pemantauan dan peninjauan risiko operasional yang teridentifikasi di SMK Jelajah Mandala Jakarta. Merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian terapan mengacu pada ISO 31000:2018 dengan menggunakan alat analisis SWOT, FMECA, Diagram Pareto, Peta Risiko, dan Matriks perlakuan risiko. SMK Jelajah Mandala merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata di Jakarta bernaung dibawah yayasan Tonggak Pendidikan dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dari penelitian ini ditemukan 51 risiko operasional yang diidentifikasi dengan 18 risiko prioritas yang dianalisis untuk perlakuan risiko. Dari 18 risiko prioritas yang diidentifikasi, 10 risiko adalah risiko berdampak tinggi dengan probabilitas tinggi sehingga perlu dicegah dan dimitigasi, 3 risiko adalah risiko berdampak rendah dengan probabilitas tinggi sehingga perlu dicegah, dan 5 risiko adalah risiko berdampak tinggi dengan probabilitas rendah sehingga perlu dimitigasi. Melihat urgensi masalah yang ada dan potensi risiko yang teridentifikasi maka rancangan manajemen risiko operasional perlu segera diimplementasikan dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang rancangan strategi bisnis dan sistem manajemen sumber daya manusia yang efektif.]]>
<![CDATA[Pinjaman Fintech: Pengaruh Pada Perekonomian Dan Inklusi Keuangan Daerah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kuat Sidik Wahyono]]>;
<![CDATA[Pardomuan Robinson Sihombing]]>;
<![CDATA[Masruri Muchtar]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 2 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (624.547 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v2i4.300
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dampak fintech peer-to-peer (P2P) lending terhadap perekonomian daerah dengan menggunakan indikator ekonomi makro di 34 provinsi Indonesia tahun 2020 - 2021. Variabel independen yang digunakan adalah jumlah penyaluran kredit dan tingkat gagal bayar (TPW90) sedangkan variabel dependennya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, dan indeks inklusi keuangan. Data sekunder yang bersumber dari OJK dan BPS ini kemudian dianalisis menggunakan regresi multivariat. Berdasarkan hasil penelitian, kenaikan 1% fintech loan cenderung meningkatkan PDRB sebesar 0,653%, tingkat pengangguran sebesar 1,163%, dan tingkat ketimpangan sebesar 0,0215 namun fintech loan tidak berpengaruh baik terhadap tingkat kemiskinan maupun inklusi keuangan. Sementara itu, tingkat gagal bayar secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap masing-masing variabel dependen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan bagi peneliti lain pada penelitian selanjutnya.]]>
<![CDATA[Rancangan Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Tahun 2023-2024 ]]>
<![CDATA[Sianitawati Sianitawati]]>;
<![CDATA[Aries Heru Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 2 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (440.911 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v2i4.302
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji rancangan manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik perusahaan pertambangan batubara untuk mencapai visi dan misi perusahaan, serta untuk menciptakan nilai lebih bagi perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian terapan yang mengacu pada ISO 31000, 2018. Objek dari penelitian ini adalah PT Bara Indonesia Tbk, satu dari sepuluh perusahaan tambang terkemuka di Indonesia, yang mempunyai beberapa anak perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di Kalimantan dan Sumatera. Dari hasil penilaian risiko, maka diperoleh 105 risiko tingkat korporasi yang terdiri dari 6 risiko stratejik, 67 risiko operasional,15 risiko keuangan dan 17 risiko kepatuhan hukum. Dari analisa risiko, maka diperoleh 35 risiko prioritas yang akan dibuatkan rekomendasi perlakuan risikonya. Dari 35 risiko prioritas tersebut, diperoleh 3 risiko masuk kategori sangat tinggi sehingga perlu untuk dicegah dan dimitigasi, 30 risiko masuk kategori risiko tinggi hingga perlu dimitigasi dan 2 risiko masuk tingkat moderat sehingga perlu di cegah. Dengan adanya ekonomi skala global serta votalitas tinggi dalam industri batubara maka penting bagi perusahaan untuk segera menerapkan sistem manajemen risiko korporat terintegrasi.]]>
<![CDATA[Alternatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Beras ]]>
<![CDATA[Yulifar Amin Gultom]]>;
<![CDATA[Risqi Nurika Fatha Hidayati]]>;
<![CDATA[Kristian Abillio Pratama]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 2 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v2i4.336
<![CDATA[Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi seluruh barang atau jasa. Pemajakan PPN menganut prinsip negative list, salah satunya adalah beras yang masuk dalam kelompok barang kebutuhan pokok. Namun, setelah adanya Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau dikenal dengan UU HPP, beras dikeluarkan dari negative list. Alasan perubahan adalah untuk mencapai asas keadilan dan mengatasi tax incidence. Selain itu, diperlukan pula tambahan peneriman dari PPN untuk meningkatkan c-efficiency PPN. Pada akhirnya, pengenaan PPN pada beras dilakukan dengan pemberian fasilitas dibebaskan PPN. Penelitian ini mencoba melihat implikasi perubahan tersebut sekaligus melihat alternatif mekanisme yang bisa saja diambil terkait pemajakan beras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan PPN dengan fasilitas dibebaskan memenuhi beberapa kriteria yang penulis tetapkan, yaitu sisi keadilan, sisi fleksibilitas, dan sisi penerimaan, menunjukkan bahwa fasilitas dibebaskan lebih baik dari alternatif mekanisme lain. Pemerintah harus mampu mempercepat langkah pengaplikasian peraturan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah, sehingga keadilan dan tambahan penerimaan dapat dicapai sebagaimana semangat UU HPP.]]>
<![CDATA[Polemik Kebijakan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atas Air Bersih ]]>
<![CDATA[Muh. Fahreza Haqie]]>;
<![CDATA[Yani Sara Bauti]]>;
<![CDATA[Vega Antaresa Rakhmat Azhari]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 2 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v2i4.337
<![CDATA[This study aims to examine the impact of government policies in providing VAT facilities on the delivery of clean water. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The results of the study indicate that the VAT facility that is more suitable to be provided in the provision of clean water is the VAT facility that is not collected. This facility provides benefits for the seller (clean water entrepreneur) and the buyer (citizens). With the implementation of the non-collected VAT facility policy, clean water entrepreneurs or Taxable Employers (PKP) can still credit Input Tax obtained in connection with clean water delivery activities. In addition, the burden on the citizens can also be reduced because the selling price of clean water becomes cheaper because the Input Tax that can be credited by taxable entrepreneurs don’t become an additional component in the cost of selling clean water. The government can provide a VAT Certificate of Not Being Collected (SKTD) to clean water entrepreneurs which is a requirement so that the VAT facility that is not collected can be utilized. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari kebijakan pemerintah dalam memberikan fasilitas PPN terhadap penyerahan air bersih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas PPN yang lebih tepat diberikan atas penyerahan air bersih adalah fasilitas PPN tidak dipungut. Fasilitas ini memberikan keuntungan bagi pihak penjual (pengusaha air bersih) dan pembeli (masyarakat). Dengan diterapkannya kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut, pengusaha air bersih atau PKP masih dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan penyerahan air bersih. Selain itu, beban masyarakat juga dapat dikurangi dengan harga jual air bersih yang lebih murah, sebab Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP tidak menjadi komponen tambahan dalam harga pokok penjualan air bersih. Pemerintah dapat memberikan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN kepada pengusaha air bersih yang menjadi persyaratan agar fasilitas PPN tidak dipungut dapat dimanfaatkan.]]>
<![CDATA[Kinerja Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk Sebelum Dan Saat Pandemi ]]>
<![CDATA[Joel Paskalis Sitinjak]]>;
<![CDATA[M Rafiqulakmal Reyhan Rahasheva]]>;
<![CDATA[Subur Rizki Wahyuni]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i1.345
<![CDATA[Analisis Kinerja Keuangan digunakan dalam meninjau performa keuangan suatu perusahaan seperti ketika sebelum dan sesudah pandemi, dimana perusahaan yang digunakan adalah PT Unilever Indonesia. Tujuan Analisis Kinerja ini diantaranya memberikan penilaian dan pemahaman mendalam terhadap status perusahaan serta menilai masalah yang terjadi di dalam manajemen perusahaan, operasional, maupun dalam keuangan, sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan, dan sebagai bahan pertimbangan investor dalam mengambil keputusan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan yakni perusahaan tidak bisa atau kesulitan dalam membayar dan melunasi kewajiban jangka pendeknya namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. PT Unilever Indonesia juga mengalami hambatan dalam menghasilkan laba baik bagi diri sendiri maupun bagi investor yang mengakibatkan perusahaan menjadi less efficient. Walaupun kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendek serta menghasilkan laba, seiring berjalannya waktu dan penyesuaian di dunia ekonomi dapat membuat perusahaan yakni PT Unilever Indonesia lebih efisien di waktu yang akan datang.]]>
<![CDATA[Pengaruh Ekuitas Merek Dan Norma Subjektif Terhadap Niat Menggunakan Jasa Open Trip Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi ]]>
<![CDATA[Sisca Utami Rachman]]>;
<![CDATA[Martinus Sulistio Rusli]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i1.364
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel ekuitas merek dan norma subjektif terhadap niat menggunakan jasa open trip baik secara langsung mmaupun mellalui mediasi variabel kepercayaan. penelitian di aplikasikan pada bisnis jasa Piknik Nusantara dengan mengambil subjek yaitu follower aktif. Pengambilan sampel dillakukan dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 115 follower. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ekuitas merek berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan niat menggunakan jasa, variabel norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan niat menggunakan jasa, kepercayaan berpengaruh positif terhadap niat menggunakan jasa. penelitian ini juga membuktikan bahwa kepercayaan mampu menjadi variabel mediasi yang menghubungkan variabel ekuitas merek dan norma subjektif terhadap niat menggunakan jasa open trip Piknik Nusantara. ]]>
