cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
sprnwijaya@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jurnalku.org@gmail.com
Editorial Address
Plaza Cordoba G/03, Serpong, Tangsel
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnalku
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28089030     DOI : https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.300
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnalku merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di keuangan umum, termasuk, namun tidak terbatas pada topik ekonomi, bisnis, keuangan, manajemen, akuntansi, kebijakan publik, dan keuangan umum lainnya. Jurnalku terbit empat kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 173 Documents
 6   7   8   9   10 
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Lina Rosana; Risma Wira Bharata
Jurnalku Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i1.366

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Adapun penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan masyarakat ataupun SKPD dalam mengetahui apakah SAP berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan serta apakah penerapan dari PP Nomor 71 Tahun 2010 telah terlaksana pada proses penyajian laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini memberikan kesimpulan subjektif mengenai implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan dari peneliti terdahulu, yang membuktikan bahwa SAP sangat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah. Namun untuk penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual belum sepenuhnya diterapkan dalam proses penyajian laporan keuangan, baik itu di pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Karena terdapat beberapa kendala seperti kesiapan SDM, tata Kelola pemerintahan, dan kendala lainnya. Namun tetap terdapat strategi tertentu untuk mengatasi kendala tersebut.
Perbandingan Performa Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Tahun 2016-2019 Indah Nopita Dewi; Siti Afidatul Khotijah
Jurnalku Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i1.368

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja pembiayaan bank syariah dan bank konvensional dengan menggunakan CAR, NIM, NPL, dan LDR. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016-2019 dengan jumlah populasi 5 bank syariah dan 5 bank konvensional. Penelitian ini menggunakan uji independent sample t-Test. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional pada rasio CAR, NPL, dan NIM. Sedangkan rasio ROA dan LDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Implikasi penelitian ini untuk meningkatkan kinerja perbankan seperti meningkatkan modal, meningkatkan pendapatan bunga, meningkatkan profitabilitas, mengurangi kredit bermasalah dan untuk para nasabah sebagai bahan pertimbangan dalam memilih bank mana yang akan mengelola dananya.
Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Eksternal Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Rizal Prasetya; Herabudin Herabudin; Fitri Fitri
Jurnalku Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.365

Abstract

Tugas pelayanan publik adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah.  Kewajiban dalam mengelola keuangan daerah merupakan salah satu bentuk dari tugas pelayanan publik tersebut. Bentuk dari pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari pelaksanaan APBD. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung termasuk organisasi pemerintahan yang bertugas untuk merealisasikan APBD. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung belum melakukan realisasi anggaran yang efektif dan efisien di tahun 2020 yang menyebabkan adanya senjangan anggaran. Hal ini dibarengi dengan pandemi COVID-19 yang menimbulkan ketidakpastian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu adakah pengaruh ketidakpastian eksternal organisasi terhadap senjangan anggaran yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dan mengukur seberapa besar pengaruhnya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif asosiatif. Pengambilan data yang diterapkan adalah melakukan observasi dan menyebarkan kuesioner. Pengambilan sampel yang dipakai adalah pengambilan sampel secara purposive. Teknik pengolahan data yang diterapkan adalah analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. Hasil akhir dari penelitian memperlihatkan adanya pengaruh positif ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi terhadap senjangan anggaran yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung harus lebih siap dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi ke depannya, sehingga dapat mencegah dan mengurangi terjadinya senjangan anggaran.
Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Nilai Perusahaan Di Indonesia: Aset Hak Guna Dan Utang Sewa Dadi Heryana; Sofiana Dewi; Amrie Firmansyah
Jurnalku Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.382

Abstract

Peningkatan nilai aset dan liabilitas sebagai implikasi penerapan PSAK 73 merupakan indikasi bagi investor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aset hak guna dan utang sewa akibat penerapan PSAK 73 terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki informasi aset hak guna dan utang sewa di tahun 2020. Data penelitian bersumber dari laporan keuangan yang diperoleh dari www.idx.co.id dan harga saham yang diperoleh dari www.finance.yahoo.com. Berdasarkan purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk data cross-section. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi aset hak guna berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan utang sewa berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memberikan literatur tambahan terkait dengan penerapan PSAK 73 di Indonesia terkait dengan respon investor di pasar modal.
Pengaruh Pajak Karbon, Penggunaan Bahan Bakar Fosil, Dan Pertumbuhan PDB Terhadap Emisi Karbon Pradita Galih Sekar Palupi; Masruri Muchtar; Pardomuan Robinson Sihombing
Jurnalku Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.385

Abstract

Penelitian ini menguji pengaruh pajak karbon, penggunaan bahan bakar fosil, dan pertumbuhan PDB terhadap emisi karbon. Sampel yang digunakan yaitu 12 negara Eropa dalam kurun waktu 2016 – 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gas alam dan minyak bumi menjadi variabel yang memengaruhi emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Kenaikan 1% dari penggunaan gas alam akan meningkatkan emisi karbon sebesar 0,24% dan kenaikan 1% dari penggunaan minyak bumi juga akan meningkatkan emisi karbon sebesar 0,71%. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terhadap kebijakan fiskal yang dapat diterapkan di Indonesia terkait upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon.
Mitigasi Risiko Industri Pariwisata: Antisipasi Pemerintah Hadapi Resesi Ekonomi Aldhania Uswatun Hasanah; Dini Kurnia Putri; Fania Mutiara Savitri; Muhammad Akmal Muntafi; Keisa Ghautsi Arifa
Jurnalku Vol 3 No 3 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i3.408

Abstract

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan devisa serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini mengkaji tentang arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi resesi ekonomi pada sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis pada analisis media. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah telah berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan ekonomi pada sektor pariwisata dengan menerapkan berbagai program-program unggulan sebagai bentuk mitigasi risiko yang dilakukan dalam mengantisipasi resesi ekonomi. The tourism sector has an important role as a source of foreign exchange earnings and can encourage national economic growth. This study examines the direction of government policy in dealing with an economic recession in the tourism sector. This study uses a descriptive qualitative method based on media analysis. The results show that the government has played an active role in determining the direction of economic policy in the tourism sector by implementing various excellent programs as a form of risk mitigation in anticipation of an economic recession. 
Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sharah Puan Hany; Tasdik Mahandito; Vani Alsilana; Zahra Zuhrotun Nafi’ah; Ferry Irawan
Jurnalku Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.453

Abstract

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hadir dalam rangka merevisi peraturan perpajakan tak terkecuali Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Hal tersebut dilatari kemunculan pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian nasional. Besaran sanksi administrasi dalam UU HPP yang cenderung lebih ringan dibanding UU KUP menimbulkan hipotesis bahwa kepatuhan wajib pajak akan berkurang sejalan dengan berkurangnya sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan merumuskan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan sanksi administrasi pada UU KUP dan UU HPP, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan sanksi administrasi dalam UU HPP terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengurangan sanksi administrasi yang diberikan dalam UU HPP berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini merupakan kepatuhan sukarela yang mencerminkan tingkat kepercayaan yang baik oleh wajib pajak kepada otoritas pajak.
Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan Rafiq Wahyu Novianto; Rendi Dwi Putra Ramadhan; Safira Faradisa Azzahra; Ferry Irawan
Jurnalku Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.454

Abstract

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2022 dengan tujuan untuk mendorong realisasi target penerimaan pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi di tahun 2022. kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan di antara masing-masing pihak. Institusi pemungut pajak harus memperhatikan berbagai faktor dalam memungut pajak, salah satunya adalah asas pemungutan pajak. Asas keadilan merupakan salah satu asas terpenting yang harus kita pertimbangkan di saat memungut pajak. Permasalahan yang selalu didengungkan adalah adilkah pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kenaikan tarif pajak pertambahan Nilai (PPN) ditinjau dari asas keadilan.
Faktor Sukses Kunci Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan Melalui Manajemen Risiko Basis COSO-2017 Aries Heru Prasetyo
Jurnalku Vol 3 No 3 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i3.462

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor sukses kunci dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui penerapan manajemen risiko basis COSO-2017. Metode COSO-2017 dipilih sebagai alat manajemen risiko dalam riset ini setelah melalui beberapa pertimbangan, salah satunya adalah kesesuaian antara karakteristik metode dengan kebutuhan perusahaan akan manajemen risiko. Obyek penelitian ini adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi dan properti. Satu hal unik yang ada dalam penelitian ini adalah bahwa kajian dilakukan pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga salah satu indikator efektivitas manajemen risiko adalah ketika sistim mampu menjadi detektor dini dalam mengidentifikasi kerugian yang jauh lebih besar. Alhasil efisiensi dan ketepata biaya menjadi indikator acuannya. Melalui metode penelitian stud kasus, penelitian ini berhasil mengidentifikasi 5 (lima) faktor sukses kunci yakni: pemahaman risiko, struktur organisasi, budaya risiko, kelengkapan dan kesesuaian antara dokumen manajemen risiko dengan karakteristik khusus yang ada dalam industri serta pendampingan yang tepat dalam implementasi manajemen risiko. Kelima faktor tersebut terbukti menjadi kunci sukses bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistim manajemen risikonya demi teraihnya sasaran kinerja dalam jangka menengah maupun panjang. Ketika laporan ini disusun perusahaan masih berusaha untuk menyukseskan restrukturisasinya namun kelima faktor tersebut dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain yang menghadapi realitas yang sama. Penelitian ini ditutup dengan agenda berikutnya yakni pengujian secara empiris atas kelima faktor kunci sukses tersebut.
Rancangan Manajemen Risiko Dan Assesmen Risiko Pada PT Pel Berlian Pulau Mandangin Berdasarkan ISO 31000:2018 Leopoldus Donyngajo Salim; Aries Heru Prasetyo
Jurnalku Vol 3 No 3 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i3.463

Abstract

This research was conducted to examine the design of risk management in accordance with the characteristics of agency services and sea transportation companies in the process of achieving the vision and mission of the company, as well as conducting a risk assessment for the company. This study uses a descriptive qualitative approach with applied research that refers to ISO 31000, 2018. The object of this research is PT Pel Berlian Pulau Mandangin, one of 200 shipping companies in Indonesia. From the results of the risk assessment, 60 corporate-level risks were obtained consisting of 14 financial risks, 19 external event risks, 23 operational risks and 1 strategic risk. From the risk analysis, 31 priority risks will be obtained for which risk treatment recommendations will be made. Of the 31 priority risks, 12 risks are categorized as extreme so that they need to be prevented and mitigated, 19 risks are categorized as high risk that need to be mitigated and 29 risks are categorized as moderate so they need to be prevented. With the global economy of scale and high volatility in the coal industry, it is important for companies to immediately implement an integrated corporate risk management system. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji rancangan manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik perusahaan jasa keagenan dan angkutan laut dalam proses tercapainya visi dan misi dari perusahaan, serta melakukan asesmen risiko bagi perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian terapan yang mengacu pada ISO 31000, 2018. Objek dari penelitian ini adalah PT Pel Berlian Pulau Mandangin, satu dari 200 perusahaan pelayaran yang ada di Indonesia.  Dari hasil penilaian risiko, maka diperoleh 60 risiko tingkat korporasi yang terdiri dari 14 risiko financial, 19 risiko kejadian eskternal, 23 risiko operasional dan 1 risiko strategis. Dari analisa risiko, maka diperoleh 31 risiko prioritas yang akan dibuatkan rekomendasi perlakuan risikonya. Dari 31 risiko prioritas tersebut, diperoleh 12 risiko masuk kategori ekstrim sehingga perlu untuk dicegah dan dimitigasi, 19 risiko masuk kategori risiko tinggi hingga perlu dimitigasi dan 29 risiko masuk tingkat moderat sehingga perlu di cegah. Dengan adanya ekonomi skala global serta votalitas tinggi dalam industri batubara maka penting bagi perusahaan untuk segera menerapkan sistem manajemen risiko korporat terintegrasi.  

Page 8 of 18 | Total Record : 173

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 4 (2025) Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 4 (2023) Vol 3 No 3 (2023) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 4 (2022) Vol 2 No 3 (2022) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 4 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 3 (2021): September 2021 Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021 Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 More Issue