Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2014)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN MENURUT UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Widia Edorita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.247 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2088
<![CDATA[Dalam rangka mewujudkantujuanpembangunanberkelanjutan, maka salah satucara yang diberikan olehUndang-Undang Nomor 32Tahun 2009 dalam pasal 70adalah dengan mengoptimalkanperan serta masyarakat dalamperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup. Pasal inimenguraikan beberapa peranyang bisa dilakukan olehmasyarakat,diantaranyapengawasan sosial, memberikansaranpendapat,usul,keberatan, pengaduan sertamenyampaikan informasi danatau laporan. Dengan demikian,secara normatif UUPPLH sudahsejalan dengan atau telahmengadopsiPrinsip10Deklarasi Rio 1992 yangmenekankan pentingnya peransertamasyarakatdalamperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup.Kata kunci: peran serta- masyarakat- lingkungan hidup]]>
<![CDATA[MEMBANGUN MODEL HUKUM YANG MEMERHATIKAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN : TELAAH PARADIGMA KONSTRUKTIVISME ]]>
<![CDATA[Aditya Yuli Sulistyawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.835 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2093
<![CDATA[Hak atas kebutuhan seksualbertalian erat dengan hak-hak sipildasar yang tercantum dalamaturan-aturan HAM baik secaranasional maupun internasional.Pengingkaran terhadap adanyakebutuhan biologis bagi narapidanamerupakanpengingkaran pulaterhadap state of nature (sifatalamiah) seorangnarapidanasebagai manusia. Berbagai temuanmengenai aktivitas pemenuhankebutuhan seksual narapidana diLembagaPemasyarakatanmerupakan fenomena yang tidakbisa diabaikan. Berbagai aktivitasseksual yang dilakukan, sepertimasturbasi, praktek homoseksual,kekerasan seksual hingga bisnisseks di Lembaga Pemasyarakatanmerupakan temuan yang nyataditemukan di lapangan. Keadaantersebutdiharapkandapatmendorongpemerintahuntukmemerhatikan kebutuhan seksualnarapidana melalui suatu modelhukum yang humanis, misalnyamelaluiimplementasiCutiMengunjungi Keluarga (CMK).Kata Kunci : kebutuhan seksual, narapidana, paradigma konstruktivisme]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN ]]>
<![CDATA[Sri Arnetti]]>;
<![CDATA[Darnis ']]>;
<![CDATA[Egy Valia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.245 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2084
<![CDATA[Alongwiththeregionalautonomy, lcal government areexpected to be able manage andmaximize eisting resources in theregins for the continuity of theprogress of itself. One of thegovernment 's efforts to increaserevenue kabupaten solok selatanoriginal the area is through thetax excavation category c Ingeneral. the contribution of thetax excavation golongan c thelocal revenue of Kabupaten SolokSelatan, Still relatively small , butsignificant enough in financingadministering government ofKabupaten Solok SelatanKata Kunci : Tax excavacation, pajak]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Yudi Krismen]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.821 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2089
<![CDATA[Perkembangan globalisasi ekonomi,berpotensiterjadikriminal/kejahatan dalam bidangekonomi yang dilakukan parapelakuusahadalambentukkorporasi yang dapat menimbulkankerugian sertakorban, yangdidukung oleh kemunculan danberkembangnya ilmu pengetahuandan teknologi informasi . Sulitnyamemintapertanggungjawabanpidana terhadap korporasi dalamkegiatan money game denganmenjadikan emas sebagai objekdalam investasi online, denganmenggunakan jaringan multi levelmarketing dan jaringan networksecara online, akhirnya banyakmenimbulkan kerugian materiil darikorban selaku nasabah. Namunpertanggungjawaban pidana dalambentuk strict liability, dapatmemberikan sebuah solusi terhadapmasalahini,dimanadalampertanggungjawabanpidanakorporasi secara penuh (strictliability) menyatakanbahwapertanggungjawaban pidana bisadimintakan terhadap korporasi .Kata Kunci : Gadai Emas, Investasi]]>
<![CDATA[POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor) ]]>
<![CDATA[Titin Fatimah]]>;
<![CDATA[Hengki Andora]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.945 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2085
<![CDATA[As other territories in Indonesia, theusing of communal land by privateenterprise has been also creatingdisputes in West Sumatra. Accordingto the law of land procurement inIndonesia, for getting land, a privateenterprise should contact the landowners (or traditional communities)as the subject of communal land formaking contract directly. As amatter of fact, they have got the landfrom the Local Government not fromthepeople.Thecommunitiesprotested to the corporate activitieson their land. Beside that, the privateenterprises have got agrement withcommunities, but they did not followit, for instance building plasmaplantation for the communities. Thecorporates have been doing disputessettlements, but it is not effisien tosolve the problem. The communitieshave also done everything forstruggling their land, such asnegotiation even into the court. But,they have not got their rights yet. Inthe field, it has involved poverty andenvironmental degradation.Keyword : dispute settlement]]>
<![CDATA[PROSES AKUISISI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Rezmia Febrina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.144 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2090
<![CDATA[Akuisisi dapat diartikan sebagaipengambilalihanyangmerupakan perbuatan hukumyang dilakukan oleh badanhukum atau orang perseoranganataumengambilihsahamperseroan yang mengakibatkanberalihnya pengendalian atasperseroantersebut.Denganakuisisi, dua atau lebih badanusaha tetap eksis secara hukumdan badan usaha yang palingbesar menjadi induk perusahaan.Proses akuisisi hanya mengubahstatus pemilik saham yaituberalih dari pemegang sahamperseroan terakuisisi kepadapemegang saham pengakuisisi.Jadi perubahan yang timbulbukan pada status perseroantetapi pada pemegang sahamKata Kunci : Akusisi, saham, perseroan terbatas]]>
<![CDATA[NORMATIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANTARA IDEALITA DAN REALITAS ]]>
<![CDATA[Firdaus ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.993 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2091
<![CDATA[Penormaan CSR sesungguhnyamemperlihatkan karekteristik danwajah asli ekonomi Indonesia, dansekaligusuntukmenjawabberbagai kritik dan pandanganyang mengatakan bahwa sistemekonomi adalah ‘sistem ekonomibukan-bukan’ (bukan sosialis danbukan kapitalis). Pelaksanaan CSRoleh perusahaan pengelola SDAbelum sesuai antara idealita(harapan) dan realitas, karena adaresistensi dari perusahaan ataskewajiban CSR oleh hukum.Kewajiban CSR bagi perusahaanpengelola SDA oleh UUPT didasarioleh nilai-nilai luhur bangsaIndonesia, seperti kepedulian,gotong-royong,dantolongmenolong, serta negara berdaulatdanberkewajibanmengaturpengelolaan SDA agar sesuaidengan tujuan sebesar-besarnyakemakmuran rakyatKata Kunci : CSR, SDA, perusahaan]]>
<![CDATA[KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mukhlis ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2086
<![CDATA[Keistimewaan dan kekhususanAceh mengalami pasang surutdalam perjalanan ketatanegaraanrepublik Indonesia, berdasarkanPasal 18B UUD 1945 dapatdisebutkan bahwa daerah AcehAceh merupakan daerah istimewadan khusus. Daerah istimewaterkait dengan kewilayahan yaitukeistimewaandalambidangagama, adat, pendidikan danulama sebagaimana diatur dalamUU No. 44 Tahun 1999, sedangkandaerah khusus terkait denganpemerintahan, sebagaimana diaturdalam UU No. 11 Tahun 2006(sebelumnya diatur dalan UU No.18 Tahun 2001) oleh karena ituAceh terdapat 2 (dua) sebutanyaitu daerah istimewa dan daerahkhusus, sehingga nama Aceh dapatdisebutkan sebagai daerah khususpropinsi daerah istimewa Aceh.Kata Kunci: Keistimewaan, Kekhususan, Aceh.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA PADA SITUASI KONFLIK BERSENJATA ]]>
<![CDATA[Zunnuraeni ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2087
<![CDATA[Hubunganantarahukumhumaniter internasional dan hukumhak asasi manusia saat ini telahmenarik perhatian dari banyak paraahli hukum. Pada awalnya hukumhumaniter internasional dan hukumhak asasi manusia dipandangsebagai dua bidang hukum yangberbeda dan terpisah satu samalain. Pandangan umum saat iniadalah bahwa hukum hak asasimanusia dan hukum humaniterinternasional memiliki kaitan yangerat dan hukum hak asasi manusiadapat diterapkan pada situasikonflikbersenjata.Persoalanhukum yang timbul dari adanyapandangan bahwa hukum hak asasimanusia dapat diterapkan padasituasi konflik bersejata adalahkemungkinanterjadinyapertentanga norma dengan hukumhumaniter internasional. Untukmengatasi pertentangan normatersebut dapat digunakan prinsiplex specialis. Hukum humaniterinternasionalmerupakanlexspecialis dari hukum hak asasimanusiaKata kunci: hubungan antara hukum hak asasi manusia dan hukumhumaniter internasional, hukum hak asasi manusia sebagai lex specialishukum humaniter internasional.]]>
<![CDATA[KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mukhlis ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2092
<![CDATA[Keistimewaan dan kekhususanAceh mengalami pasang surutdalam perjalanan ketatanegaraanrepublik Indonesia, berdasarkanPasal 18B UUD 1945 dapatdisebutkan bahwa daerah AcehAceh merupakan daerah istimewadan khusus. Daerah istimewaterkait dengan kewilayahan yaitukeistimewaandalambidangagama, adat, pendidikan danulama sebagaimana diatur dalamUU No. 44 Tahun 1999, sedangkandaerah khusus terkait denganpemerintahan, sebagaimana diaturdalam UU No. 11 Tahun 2006(sebelumnya diatur dalan UU No.18 Tahun 2001) oleh karena ituAceh terdapat 2 (dua) sebutanyaitu daerah istimewa dan daerahkhusus, sehingga nama Aceh dapatdisebutkan sebagai daerah khususpropinsi daerah istimewa Aceh.Kata Kunci: Keistimewaan, Kekhususan, Aceh.]]>
