Garuda - Garba Rujukan Digital

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DALAM PUTUSAN M.A.R.I NOMOR: 3124K/Pdt/2016 Martha Hasanah Rustam
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractThis research focused on two matters of the problem which included how was the Juridical Review of The Binding Sale and Purchase Agreement of Land contained in the Decision of Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 3124K/Pdt/2016 and How is the Judge's consideration in the Decision of Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 3124K/Pdt/2016. The research method used normative legal research where data is compiled and processed qualitatively to obtain a truth by deciphering the data that has been collected so that the solution can be made of a problem associated with existing theories. The results of this research can be concluded that the Juridical Review of the The Binding Sale and Purchase Agreement on land contained in Decision of Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 3124K/Pdt/2016 is SHM number 311 which has been converted into Property Rights Certificate Number 639/Rumbai bukit which is used by Hayatunnupus as collateral at PNM (Persero) is not against the law because the land of the object in accordance with Property Certificate Number 311 is still in the name of Hayatunnupus and has not been declared to switch to Dahniar because there is no evidence of The Binding Sale and Purchase Agreement until it reaches the deed of Sale and Purchase as proof of transfer of land rights repaid and regarding the Judges' Judgments in Decision of Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 3124K/Pdt/2016 is to grant a request for cassation from the applicant for the appeal of I HAYATUNNUPUS and Appellant II of PT PNM (Persero) and cancel the Decision of Pekanbaru High Court Number 167/PDT/2015/PT. PBR dated 18 December 2015 which corrected the Pekanbaru District Court Decision Number 174/Pdt.G/2014/PN.PBR dated April 23, 2015. Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Land, Decision of Supreme Court AbstrakPenelitian ini difokuskan pada dua hal rumusan masalah yang meliputi Bagaimana Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang terdapat dalam Putusan M.A.R.I Nomor: 3124K/Pdt/2016 dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan M.A.R.I Nomor: 3124K/Pdt/2016. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative dimana data disusun dan diolah secara kualitatif untuk mendapat suatu kebenaran dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dapat dilakukan pemecahan dari suatu masalah dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual beli tanah yang terdapat dalam Putusan M.A.R.I Nomor: 3124K/Pdt/2016 adalah SHM nomor 311 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Rumbai bukit yang dijadikan Hayatunnupus sebagai agunan di PNM (Persero) tidak bertentangan dengan hukum karena tanah objek perkara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 311 masih atas nama Tergugat I Hayatunnupus dan belum dinyatakan beralih kepada Dahniar karena tidak adanya bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli hingga sampai ke Akta Jual Beli sebagai bukti pengalihan hak atas tanah yang sudah dilunasi dan mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan M.A.R.I Nomor : 3124K/Pdt/2016 adalah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I HAYATUNNUPUS dan pemohon Kasasi II PT PNM (persero) serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR tanggal 18 Desember 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.PBR tanggal 23 April 2015. Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Tanah, Putusan Mahkamah Agung

PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Muslim Kasim; Andi Pangerang Moenta; Ahmad Ruslan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractThis study aims to analyze (1) the position and duties of Non-Structural Institutions (NSI) in the institutional structure of the Republic of Indonesia and (2) the arrangement of NSI in the framework of administering the government of the Republic of Indonesia. The research method was used in the research is normative research method. The type of this research was primary and secondary data. Techniques of collecting data through literature study through books, journals, and other documents required and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that (1) the growth of non-structural institutions is high but ironically it has not been accompanied by significant improvements in efficiency, effectiveness and performance as well as: (2) institutional growth and fragmented arrangement creates institutions to overlap in tasks and the function of inter-governmental agencies as well as raising high costs of government birocracy. Keywords: Effectiveness, Government, Non-Structural Institution AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan dan tugas Lembaga Non Struktural (LNS) dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia dan (2) penataan LNS dalam rangka penyelengaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka melalui buku, jurnal, serta dokumen lain yang diperlukan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kedudukan LNS dalam Negara Republik Indonesia bersifat independen atau mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta berada diluar struktur kementerian negara maupun lembaga pemerintah lainnya,.serta: (2) pentaan LNS dilakukan dalam bentuk melakukan kegiatan tertentu secara khusus dan membantu tugas pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Kata Kunci: Efektivitas, Pemerintahan, Lembaga Non-Struktural

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK MAKANAN KHAS DAERAH DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Ade Pratiwi Susanty; Andrew Shandy Utama
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractTrade secret is information that is not known to the public in the field of technology and / or business, has economic value because it is useful in business activities, and is kept confidential by the owner of a trade secret. The problem is how is the legal protection of regional food products in the Pekanbaru City based on Law Number 30 of 2000 about Trade Secrets? What are the obstacles in legal protection for regional food products in Pekanbaru City? The method used in this research is socio-legal research. The results of this research indicate that the typical regional food products and their variations in Pekanbaru City are protected as a trade secret based on Law Number 30 of 2000 about Trade Secrets because they are confidential, have economic value, and are kept confidential. If there is a violation of the trade secret, then there are strict criminal sanctions in Law Number 30 of 2000 about Trade Secrets. Constraints in legal protection against trade secrets in the Pekanbaru City, namely there are no regional regulations specifically made to regulate and protect regional specialties, businesses do not know and understand the law regarding trade secrets, and regional specialties are the cultural heritage of the people taught hereditary and inherited from generation to generation without registered rights. Keywords: Typical Foods, Trade Secrets, Legal Protection AbstrakRahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Permasalahannya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap produk makanan khas daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang? Bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap produk makanan khas daerah di Kota Pekanbaru? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk-produk makanan khas daerah maupun variasinya yang ada di Kota Pekanbaru dilindungi sebagai sebuah rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang karena bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang tersebut, maka ada sanksi pidana yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Kota Pekanbaru yaitu tidak ada peraturan daerah yang dibuat secara khusus untuk mengatur dan melindungi makanan khas daerah, pelaku usaha tidak mengetahui dan memahami hukum mengenai rahasia dagang, serta makanan khas daerah merupakan warisan kebudayaan masyarakat yang diajarkan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa didaftarkan haknya. Kata Kunci: Makanan Khas Daerah, Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum

PEMAAFAN KORBAN DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Roby Anugrah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractThe purpose of research is an effort to victim get proportional attention in determining criminal imposition of the perpetrators. So that a policy is needed in reforming the criminal law so that the position of the victim becomes more active in order to realize the purpose of punishment for the future (ius constituendum). In the Criminal Code the position of a passive victim is only a witness of a criminal case which is solely to prove the fault of the suspect or defendant. The research method used is the normative approach or a conceptual approach that is focused on examining the role of victims in the reform of criminal law in order to realize the purpose of punishment. The results of this study answer that in the Criminal Code the position of the victim is passive so that the purpose of punishment is only retributive without regard to the aspects of the victim. Furthermore, in the renewal of Indonesian criminal law, the victim will get a proportional place in determining the criminal imposition of the perpetrator with the principle of forgiveness by the victim in order to realize the objectives and guidelines for fair punishment. Keywords: Forgiveness of Victims, Reform of Criminal Law, Objective of Punishment. AbstrakPenelitian ini bertujuan sebagai upaya agar korban mendapatkan perhatian yang proporsional dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Sehingga diperlukan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana agar posisi korban menjadi lebih aktif guna mewujudkan tujuan pemidanaan untuk masa yang akan datang (ius constituendum). Dalam KUHP posisi korban pasif, hanya berkedudukan sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif atau conseptual approach yang difokuskan untuk mengkaji peran korban dalam pembaharuan hukum pidana guna mewujudkan tujuan pemidanaan. Hasil penelitian ini menjawab bahwa dalam KUHP posisi korban pasif sehingga tujuan pemidanaan hanyalah bersifat pembalasan/retributive tanpa memperhatikan aspek korban. Selanjutnya pada pembaharuan hukum pidana Indonesia korban lebih mendapat tempat yang proporsional dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan adanya asas pemaafan oleh korban guna mewujudjan tujuan dan pedoman pemidanaan yang adil. Kata Kunci: Pemaafan Korban, Pembaharuan Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan

KAJIAN HUKUM ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PENGANIYAAN DAN MUTILASI (STUDI ATAS KASUS-KASUS MUTILASI KONTROVERSI DI INDONESIA) Ridwan Arifin; Arsitas Dewi Fatasya
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractMurder cases in Indonesia from year to year continue to increase. There are at least 500 homicides throughout 2018 (until November 2018). Even in many cases, this murder was preceded by torture and even mutilation of victims. Several murder cases accompanied by mutilation of victims have emerged in Indonesia, for example the case of Ryan Jombang and Babe Baikuni. Both were included in the list of controversial homicides. In fact, the killings were explicitly threatened with severe crimes, and were specifically regulated in the Criminal Code, in Chapter XIX Book II as Crimes against Life. This paper intends to discuss three main points, namely, first, how legal arrangements for criminal acts of premeditated murder accompanied by torture and mutilation are regulated in Indonesian national law, second, how criminal law views cases of mutilation in Indonesia, and third, factors what lies behind the occurrence of premeditated murder with mutilation cases in Indonesia. This study uses a socio-legal research method with a qualitative approach, where the author looks at the facts in cases of mutilation that have occurred in Indonesia and analyzes the cases using relevant laws and legal theories. The cases that I use in this paper are obtained from print and online media. Opinions of legal experts in this study also the authors get through various print media and related previous research. The results of this study confirm that there are differences in criminal threats for mutilating cases of life (accompanied by previous killings) and mutilation of bodies. Criminal law views corpses as limited to inanimate objects, so it is only subject to Article about destruction or destruction of goods. In the view of Criminology Victimology, this study proves that mutilation cases that have occurred in Indonesia are motivated by factors: (1) Romance and relationship (including infidelity), (2) Economy (debt), (3) Mental Disorders (occult whispers, sadism), and (4) Revenge. This research underlines that it is necessary to attempt appropriate law enforcement accompanied by community oversight of the potential emergence of these criminal acts in the context of crime prevention. Keywords: Premeditated Murder, Mutilation, Torture, Legal Review AbstrakPeristiwa pembunuhan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedikitnya terhadi 500 kasus pembunuhan sepanjang tahun 2018 (hingga November 2018). Bahkan dalam banyak kasus, pembunuhan ini didahului dengan penganiayaan dan bahkan mutilasi terhadap korban. Beberapa kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban pernah mencuat di Indonesia, misalnya kasus Ryan Jombang dan Babe Baikuni. Keduanya masuk ke dalam daftar kasus pembunuhan kontroversial. Padahaln, pembunuhan secara tegas diancam dengan pidana yang berat, dan diatur khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Bab XIX Buku II sebagai Kejahatan terhadap Nyawa. Tulisan ini hendak membahas tiga hal pokok, yakni, pertama, bagaimana pengaturan hukum atas tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiyaan dan mutilasi diatur dalam hukum nasional Indonesia, kedua, bagaimana hukum pidana memandang kasus-kasus mutilasi di Indonesia, dan ketiga, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus mutilasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis melihat fakta-fakta pada kasus-kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia dan menganalisisnya menggunakan peraturan perundangan-undangan dan teori-teori hukum yang terkait. Kasus-kasus yang penulis gunakan dalam tulisan ini didapatkan dari media cetak dan online. Pendapat pakar-pakar hukum dalam penelitian ini juga penulis dapatkan melalui berbagai media cetak dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Hasil penelitian ini mengegaskan bahwa terdapat perbedaan ancaman pidana bagi kasus mutilasi terhadap nyawa (disertai pembunuhan sebelumnya) dan mutilasi terhadap mayat. Hukum pidana memandang mayat hanya sebatas benda mati, sehingga hanya dikenakan Pasal tentang pengrusakan tau penghancuran barang. Dalam sudut pandang Kriminologi Viktimologi, penelitian ini membuktikan bahwa kasus-kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia dilatarbelakangi karena faktor: (1) Asmara dan Percintaan (termasuk selingkuh), (2) Ekonomi (hutang), (3) Gangguan Jiwa (bisikan-bisikan gaib, sadisme), dan (4) Dendam. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa diperlukan upaya penagakan hukum yang tepat disertai dengan pengawasa masyarakat terhadap potensi munculnya tindak pidana ini dalam konteks crime prevention. Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Mutilasi, Penganiayaan, Kajian Hukum

GAGASAN PERTANGGUNGJAWABAN ORANGTUA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN BERLALU-LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR Nico Alpino Siregar; Emilda Firdaus; Dessy Artina
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractThe purpose of this writing is to find out the responsibility of parents for traffic violations committed by minors and to know the idea of traffic violations committed by minors. This type of research will examine the subject matter in accordance with environmental space and identify problems through a normative juridical approach. Based on the results of the analysis in this study, it can be concluded: The responsibility of parents for traffic violations committed by minors due to negligence resulting in traffic accidents carried out by children cannot be transferred to their parents for criminal liability. The idea of criminal acts of traffic violations committed by minors should be transferred to the parents of the child on the grounds that the person responsible for the violation of the child is the parent of the child who has been negligent with his decision to make a leeway on the highway while still underage. Parents are stated as an aid to criminal acts committed by their children and are also responsible for victims of criminal acts committed by their children. Besides that, children can also be categorized as victims in the sense of victims from their parents' negligence because as long as their status is still a child, they are still under control parent or guardian. Keywords: Parental Responsibility, Criminal Driving, Children. AbstrakTujuan penulisan ini adalah mengetahui pertanggungjawaban orangtua terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur dan gagasan terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur. Jenis penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkungan dan diidentifikasi masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Pertanggungjawaban orangtua terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tuanya. Gagasan terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur sebaiknya dialihkan kepada orangtua anak dengan alasan yaitu penanggung jawab akibat pelanggaran pada anak adalah orangtua si anak yang telah lalai dengan keputusannya memberikan kelonggaran berkendara di jalan raya padahal masih di bawah umur. Orangtua dinyatakan sebagai perbantuan terhadap tindak pidana yang dilakukan anaknya dan turut bertanggungjawab terhadap korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya, disamping itu anak juga bisa dikategorikan sebagai korban dalam artian korban dari kelalaian orang tuanya karena selama statusnya masih menyandang sebagai anak maka ia masih dibawah penguasaan orangtua atau walinya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Orangtua, Pidana Berkendara, Anak.

KONSTRUKSI HUKUM WAJIB CUTI BAGI PETAHANA KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XIV/2016 Muhammad Rudi Juanda
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractIn this study two main issues are focused, namely why compulsory leave for incumbents in construction becomes a legal obligation for incumbents This study uses a normative legal method in which the data collected is analyzed with sentences related to existing theories.The results of the study show that campaign leave for incumbents that is mandatory in the regulations provides different interpretations. In the government the campaign leave meant that the regional head did not use his authority, but among the incumbents the campaign leave that was obliged disrupted the performance of the regional head itself in the administration of regional government. To see further the Legal Construction of Mandatory Leave for Petahana refers to the mandatory implications for leave for incumbents on the administration of government in the region. And focused on the applicable leave regulations.Leave is a temporary or certain absence due to certain reasons that receive information from related parties. In other words, the regional head must have a holiday and not work within the term of office and can interfere with the governance of the regional administration referring to this condition there needs to be a solution for improvement so that this regulation can be accepted by all parties. Keywords: Legal Construction, Constitutional Court Decision, Implications AbstrakPenelitian ini di fokuskan dua hal permasalahan pokok yaitu Mengapa wajib cuti bagi petahana di konstruksikan menjadi kewajiban hukum bagi petahana Apa implikasi wajib cuti bagi petahana terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif di mana data yang di kumpulkan dianalisis dengan kalimat- kalimat di kaitkan dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cuti kampanye bagi petahana yang di wajibkan di dalam peraturan memberikan penafsiran yang berbeda. Di pemerintah cuti kampanye di maksudkan agar kepala daerah tidak menyalagunakan wewenangnya, tetapi di kalangan petahana cuti kampanye yang di wajibkan itu mengganggu kinerja dari kepala daerah itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melihat lebih jauh Konstruksi Hukum Wajib Cuti BagiPetahana merujuk pada implikasi wajib cuti bagi petahana terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dan di fokuskan pada peraturan cuti yang berlaku. Cuti merupakan berarti ketidak hadiran secara sementara atau tertentu karena alasan tertentu yang mendapat keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Dengan kata lain kepala daerah harus libur dan tidak bekerja dalam masa jabatan dan dapat mengganggu tata kelolaan pemerintaan daearah merujuk kondisi ini perlu ada solusi untuk perbaikan agar peratuaran ini dapat di terimah oleh semua pihak. Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Implikasi

PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) TAHUN 1991 SAMPAI DENGAN TAHUN 2000 Sufriadi Sufriadi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v8i1.6843

AbstractThis study examines the application of the general principles of good governance (AUPB) by the State Administrative Court (PTUN) from 1991 to 2000. The year range which is the first period of the State Administrative Court (PTUN) began to carry out its duties in adjudicating disputes. Interestingly, the use of the AUPB was actually not explicitly accommodated by Act Number 5 of 1986 to be used as part of an instrument that can be used by judges. This study focused on the use of primary legal material in the form of a collection of State Administrative Court (PTUN) decisions in the span of the year as objects. The research approach used is a juridical approach, case approach, and legal history approach. The results of this study concluded that AUPB has been popularly implemented in the State Administrative Court (PTUN) environment since the agency effectively examined and decided cases. Technically, the freedom of judges is very prominent in the use of the type of AUPB, so that judges often used AUPB that is different from the type argued by the parties. Then, in terms of the term or type of principle, there are at least 16 types of principles used by the State Administrative Court (PTUN) judges in that period. Keywords: General Principles of Good Governance, State Administrative Courts, Disputes. AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tahun 1991 hingga tahun 2000. Rentang tahun yang merupakan periode satu dasawarsa pertama PTUN mulai melaksanakan tugasnya mengadili sengketa. Menariknya, penggunaan AUPB tersebut sebetulnya tidak diakomodir secara eksplisit oleh UU No. 5 Tahun 1986 untuk dijadikan sebagai bagian dari instrumen yang dapat digunakan oleh hakim. Penelitian ini berfokus pada penggunaan bahan hukum primer berupa kumpulan putusan PTUN dalam rentang tahun tersebut sebagai objek. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa AUPB sudah populer diimplementasikan di lingkungan PTUN sejak lembaga itu efektif memeriksa dan memutus perkara. Secara teknis, keleluasaan hakim terlihat sangat menonjol dalam penggunaan jenis AUPB, sehingga hakim tidak jarang menggunakan AUPB yang berbeda dari jenis yang didalilkan para pihak. Kemudian, dari sisi istilah atau penamaan jenis asas, terdapat setidaknya 16 jenis asas yang digunakan oleh hakim PTUN pada periode tersebut. Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa.

FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN DELIK PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KABUPATEN BONE Jumrah Jumrah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v8i1.6994

AbstractThe research aims to analyze (1) the factors that hinder the process of investigation of family theft in the District of Bone, and (2) countermeasures against theft in the family in Bone Regency. This study uses a juridical-sociological research method, which examines law by connecting with social symptoms that have an effect and effect on various aspects of social life. This research is descriptive (descriptive research), namely research that has the character of knowing and describing an object of study. The results of the study show (1) the inhibiting factors of family theft in the Regency of Bone is the lack of legal awareness and the quality of human resources. The police, and (2) the prevention of theft of theft in the family in Bone Regency is carried out through two efforts, namely: preventive measures: establishing an environmental security system, counseling, namely in the form of legal counseling and increasing security for areas considered prone to crime and repressive efforts: arrest and detention and guidance for criminals. Keywords: Investigation, Family Theft, Bone AbstrakPenelitian bertujuan untuk menganalisis (1) Faktor yang menghambat Proses penyidikan Delik Pencurian dalam keluarga di Kabupaten Bone, dan (2) penanggulangan delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisi-sosiologis, yakni mengkaji hukum denagn menghubungkan dengan gejala sosial yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang sifatnya untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu objek kajian, Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor penghambat penyidikan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone adalah Kurangnya kesadaran hukum dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Kepolisian, dan (2) Penanggulangan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone dilakukan melalui 2 upaya yaitu: Upaya preventif: mengadakan sistem keamanan lingkungan, Penyuluhan, yakni berupa: Penyuluhan Hukum dan Meningkatkan pengamanan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan dan Upaya represif: penangkapan dan penahanan dan Pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Kata Kunci: Penyidikan, Pencurian Keluarga, Bone

DETERMINASI ILMU HUKUM DI PANGGUNG JUS DICERE: SEBUAH TITIK AKHIR POTRET GENEOLOGIS DARI MEDAN PENGOLAHAN HUKUM PRAKTIS, INTRAYUDISIAL DAN EKSTRAYUDISIAL Herman Bakir
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v8i1.6745

AbstractThis paper aims to theoretically describe a genealogical feature of science which because of itsown orientative profundity has received the awarding of the title of the legal theory as “the authentic legal science”, namely: science of law, especially by looking at the activities that this science has done in forums Jus Dicere. The method used in this descriptive effort is called normative-theoretical, while the starting point (approach) is a juridical-interdisciplinary way of looking of Legal Theory, especially while this theoretical discipline must theorize the genetic potential of science of law itself. The results of this study are: (a) Genetically, science of law is a science that can separate itself into the family of engineering sciences, and the genuine science of law at this belief is Legal Engineering; (b) Jus Dicere is a much wider area than Jus Dare, as a place where the science of law demonstrates all itsown potential, or expertises/skills as an engineering sciences and technology; (c) in this capacity, the science of law does not merely appear as a Technique of Legislative Drafting (Jus Dare); but also as an Technique of Investigation; Technique of Prosecution; Technique of Adjudication; Technique of Notaryship; Technique of Court Proceedings; Advocacy Techniques for Criminal Law Cases; etc (Jus Dicere). The theoretical explanations related to geneology, as well as the daily tasks of science of law are important, especially in relation to the development of the disciplinary paradigm of the science that we call the science of law. Finally, however, this paper wants to promise its readers a more convincing theoretical insight regarding the theoretical knowledge of science of law, whether it is at the state of inactive, or when it is in motion. Keywords: The Science of Law, Family of Engineering Science, Legal Technique, The Stage of Jus Dicere AbstrakArtikel ini dimaksudkan untuk secara teoretis mendeskripsikan sebuah fitur geneologis dari ilmu yang karena kedalaman orientatifnya telah menerima penganugerahan Teori Hukum sebuah gelar sebagai “the authentic legal science”, yakni: Ilmu Hukum, terutama dengan memperhatikan kiprah ilmu disebutkan terakhir di forum-forum Jus Dicere. Metode dalam usaha deskriptif ini adalah normatif-teoretikal, sedangkan titik-tolaknya (pendekatannya) adalah cara melihat yang yuridis-interdisipliner dari Teori Hukum, terutama selagi disiplin ilmu teoretis ini harus berteori dengan sisi geneologis dari Ilmu Hukum itu sendiri. Hasil penelitian: (a) secara genetikal, llmu Hukum adalah ilmu yang mengelompokkan diri ke dalam keluarga ilmu-ilmu teknikal, dan oleh karenanya Ilmu Hukum yang sesungguhnya itu dengan bertolak dari keyakinan ini disebut “Teknik Hukum”; (b) Jus Dicere merupakan lahan yang jauh lebih luas di banding Jus Dare, tempat di mana Ilmu Hukum mendemonstrasikan segenap potensi, atau keahlian/keterampilan teknisnya sebagai suatu ilmu yang mandiri secara disipliner; (c) dalam terminologi ini (Teknik Hukum), llmu Hukum tidak sekedar tampil sebagai Teknik Perundang-undangan (Jus Dare); tapi juga sebagai Teknik Penyidikan; Teknik Penuntutan; Teknik Kehakiman; Teknik Kenotariatan; Teknik Beracara; Teknik Advokasi; dan lain sebagainya (Jus Dicere). Akhirnya, bagaimanapun tulisan ini ingin menghadirkan kepada pembacanya sebuah wawasan teoretis yang lebih meyakinkan terkait pengetahuan-pengetahuan teoretis tentang Ilmu Hukum, baik saat diam, ataupun saat bergerak. Kata Kunci: Ilmu Hukum, Keluarga Ilmu Teknikal, Teknik Hukum, Panggung Jus Dicere

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hayatul Ismi

Contact Email hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone +6281268116279

Journal Mail Official hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address Jl. Patimura No.9

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA