cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
 16   17   18   19   20 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Dodi Haryono
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v1i01.477

Abstract

Perlindungan hak-hak tenaga kerja sangat penting untukmenumbuhkan industri. Praktek menunjukkan bahwa hak-hak pekerjamasih sangat lemah. Karena itu dilakukan perubahan atas undang-undang ketenagakerjaan dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan adanya sistimyang baru ini, diharapkan akan terwujudnya kepastian hukum dalampenyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan proses yangcepat, tepat, adil dan murah sehingga dapat menimbulkan kepercayaandari para investor. Ketidakpastian dan multitafsir dalam peraturanbidang hubungan industrial sering kali menimbulkan konflik,perselisihan, dan pemogokan yang merugikan baik bagi pekerjamaupun bagi pengusaha.
PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA Davit Rahmadan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v1i01.475

Abstract

Dalam rancangan KUHP yang baru pidana mati merupakan pidanayang bersifat khusus. Karena pidana mati dalam praktek selalumenimbulkan suatu perdebatan. Diantara yang setuju adanyapidana mati tersebut. Bahwa pidana mati menurut pandangan UUD45 setelah di Amandemen dan Undang Undang HAM tidak relevanlagi untuk dipertahankan dalam KUHP nasional yang barn diIndonesia maupun dalam ketentuan diluar KUHP dengan alasan:Karena pidana mati bertentangan dengan jiwa yang ada dalam UUD1945 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHAM.Bahwa pidana mati menunjukkan ketidakmampuan negaramendidik narapidana kearah yang lebih baik.Bahwa jika teijadikekeliruan dalam putusan Hakim tidak dapat diperbaiki lagi. Bahwapidana mati adalah tidak lain dan pembunuhan yang dilegalisir,sebab Allah melarang melakukan pembunuhan.
KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH DALAM KAITAN DENGAN PEMBATALAN SERTIFIKAT OLEH PENGADILAN Rahmad Hendra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v2i01.490

Abstract

UUPA telah menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan pemerintah. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka diharapkan terjaminlah kepastian hukum hak-hak atas tanah yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini yang dibutikan dengan sertifikat atau akta tanah. Dalam praktek tidak jarang sertifikat dibatalkan atau dikalahkan dalam persidangan pada peradilan umum. Makalah ini menyimpulkan bahwa kekuatan bukti serifikat sebagai jaminan kepastian atas hak miliki tanah tergantung sejauh mana pihak lain mampu membuktikan atas dasar dalil yang diajukan. Kekuatan sebuah sertifikat tidak bersifat mutlak.
KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Efa Laela Fakhriah; Yusrizal '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i2.1814

Abstract

Islamic law in Aceh justice by theSyar'iyah Court a Special Courtwithin the Religious Courts. Islamiclaw in Aceh Judicial (Syar'iyahCourt) is a special court in thereligious courts throughout thejudicial authority concerningreligious authority, and a specialcourt in the general judicialauthority concerning all judicialauthority generally. CourtSyar'iyah authority as specialcourts as described in Section 3A ofAct Number 3 of 2006 is no longerlimited in the field of civil, but alsoincludes field mu'amalah andjinayah. As part of the Indonesianjudicial system, the Court Syar'iyahhas two basic competence, which isauthorized and partly ReligiousCourt authorized the General Court.Improvement regarding theadditional powers of the CourtSyar'iyah shall be in the form ofspecific legislation governingSyar'iyah Court as a special courtas stipulated in Article 24paragraph (3) of the 1945Constitution.
POLA PERLINDUNGAN HUTAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU RIAU DI PROVINSI RIAU Gusliana HB
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v2i01.486

Abstract

Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau yang bertujuan untuk membendung agar tidak lagi terjadi pertunpahan darah b a ik dikalangan mayarakat adat yang memiliki hak ulayat, maupun pihak pengusaha selaku pengelola hak ulayat dari masyarakat adat, dapat dilakukan dengan pola antara lain, Pertama, Konversi Hak-hak Adat yang Privat, Kedua, Memperkuat Peran Pemerintah sebagai Pengawas, Ketiga, Re-defenisi Nasionalisme, Keempat, Pemetaan tanah ulayat dan Kelima, Keterlibatan masyarakat Adat dalam proses penggunaan Tanah Ulayat Keenam, adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat beserta peraturan pelaksana lainnya serta pola-pola pemberdayaan partisipatif merupakan pilihan yang ideal untuk masyarakat hukum adat agar pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat melayu Riau dapat berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna.
PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA Rika Lestari
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i2.1819

Abstract

Dispute resolution as mediationhas been known since the first inIndonesia because of the customssystem in resolving a case alwaysuphold discussion and consensusthrough traditional forums ofeach region in Indonesia. As itgrows by time, this is enforced inthe court (Court ConnectedMediation) as form of justice law.However, mediation process incourt has to be enforced throughthe civil dispute resolution. Ifmediation as set forth in SupremeCourt Rule No. 1 of 2008, ifmediation is not implemented, thejudgment will be omitted for lawpurpose.
Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman Hengki Andora
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v2i02.1016

Abstract

Pariaman apply two system of lowest government in its region, namely the system of Desa and system of Kelurahan. Number of desa is  55 Desa and number of Kelurahan is 16 Kelurahan. Pariaman not want to apply the system of Nagari, with arguing: i) in rural communities have felt comfortable with the system of Desa (status quo); i) the establishment of Nagari government system will cause a reduction in the allocation of development fund from the goverment; iii) Pariaman already heterogenous society; and iv) the establishment of Nagari system will cause loss public office and employment for people who sit in the Desa institutional structures. Desa in Pariaman performed in accordance with Local Regulation No. 7 of 2007 on Desa. Institutional Desa consist of Desa government, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), and another Desa Institutional.
NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN DAN TINDAKAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DALAM WUJUD KONTRAK SOSIAL BERNEGARA Hengki Firmanda
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v9i1.7871

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui tentang nilai-nilai pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan bagi penyelenggara negara yang hal tersebut merupakan bagian dari kontrak sosial di dalam kehidupan bernegara. Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai utama yang menjadi pegangan di dalam kehidupan bernegara di Indonesia mengacu kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam sila-sila pada Pancasila. Nilai-Nilai tersebut ialah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Sila kedua dipahami bahwa Penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan melakukan tindakan menjadikan dasar bahwa penyelenggara negara yang memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memposisikan dirinya sebagai penyelenggara negara yang mengurusi negara dan subjek-subjek yang ada di dalamnya dengan adil dan beradab. Sila ketiga mengisyaratkan bahwa persatuan menjadi titik penting dalam penyelenggaraan negara, dengan bersatu maka penyelenggaraan negara akan mudah untuk dilaksanakan. Proses penyelenggaraan negara diuraikan pada sila keempat bahwa penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dengan hikmat, kebijaksanaan dan musyawarah. Tujuan akhirnya ialah adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kontrak ini menjadi dasar utama dalam melakukan penyelenggaraan negara.
Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi dan Memajukan Hak atas Pengembangan Diri melalui Ekonomi Kreatif Tantowi Akbar
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v9i2.7954

Abstract

 Abstract The state has the responsibility to protect and advance human rights, including the right to self-development. One of self-development methods is through creative economic activity. With the fact that electricity access and internet connection are not evenly distributed in the territory of The Unitary State of the Republic of Indonesia, how can creative society develop their creativity products? This paper presents the form of state’s responsibility in protecting and advancing creative economy industry as the right to self-development of Indonesian citizens. Legal protection provided by the state is actualized through several laws and regulations that have been established, whereas the state's responsibility to advance creative economy is given through actions that have been undertaken by several ministries in Indonesia.  AbstrakNegara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk mengembangkan diri. Salah satu metode pengembangan diri adalah melalui kegiatan ekonomi kreatif. Dengan kenyataan bahwa akses listrik dan koneksi internet belum merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana masyarakat kreatif dapat mengembangkan produk kreativitasnya? Tulisan ini memaparkan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi dan memajukan industri ekonomi kreatif sebagai hak atas pengembangan diri warga negara Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara diwujudkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk, sedangkan tanggung jawab negara untuk memajukan ekonomi kreatif diberikan melalui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh beberapa kementerian di Indonesia.
Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Azmi Fendri
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v2i02.1017

Abstract

Since reform marked by fall downing regime him Governance of New Order, peeping out a period to transition in course of democracy. Word democratize likely become tidy political jargon in the form of social issues and HAM which later then diekspos to society to oppose all policy of governance. Proper confessed during governance of New Order, democracy likely become very matter of taboo to be talked openly  public. This matter of mirror from various legislation product which do not express justice of society in general.

Page 18 of 25 | Total Record : 246

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue