Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Articles
271 Documents
<![CDATA[ANALISIS PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg) ]]>
<![CDATA[Awaliyah Nur Diana Sari]]>;
<![CDATA[Betha Noor Larossa]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40482
<![CDATA[AbstractThis paper aims at analyzing victim’s ivolevements from various perspectives of law in the case of sexual abuse in which a child becomes the victim. The analysis was undergone to the Semarang High Court Decision No.50/Pid.Sus/2012/PT.Smg. This is a doctrinal research which is prescriptive and applied in nature. The nature of this research is aimed at investigating the roles of victim of which child sexual abuse occurred. The investigation is thus based on the Semarang High Court Decision No.50/Pid. Sus/2012/PT.Smg. The research suggests that every conduct done by the victim, either consciously or unconsciously, plays a role in the occurrence of a crime. Factors attached to the victim also determine whether or not a crime succeeds to take place. Certain situation or condition of a victim contributes to stimulate or urge the offender to commit the crime, as well. Referring to the investigated case, the special relationship between the victim and the offender becomes the situation and condition which stimulate the offender to do the sexual abuse by means of persuading and threatening. The victim’s characteristics which are submissive and weak, both physically and psychologically, indicates the victim’s role in the occurrence of sexual abuse.Keywords: Victim’s involvement, Sexual abuse, VictimologyAbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis peranan korban dari berbagai perspektif hukum dalam terjadinya kejahatan seksual dengan anak sebagai korban dari tindakan tersebut. Analisis dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dogmatik. Sifatnya penelitian adalah penelitian preskriptif dan terapan Tentu saja sifat penelitian ini diarahkan sepenuhnya guna menelaah bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual pada anak berdasarkan kasus pada putusan pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ Pt. Smg. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku yang dilakukan korban, baik secara sadar maupun tak sadar, ikut berpartisipasi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor yang melekat pada diri korban ikut menentukan berhasil atau tidaknya tindak pidana terjadi. Hal inilah yang memicu adanya peranan korban dalam suatu tindak pidana. Situasi dan kondisi tertentu pada korban berpotensi pula merangsang atau mendorong pihak pelaku untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan kasus yang terjadi, hubungan khusus (pacaran) antara korban dan pelaku merupakan situasi dan kondisi yang merangsang pelaku melakukan kejahatan seksual pada korban dengan cara membujuk dan mengancam. Karakteristik korban yang mudah dibujuk dan keadaan mental serta fisik yang lemah merupakan faktor adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual.Kata Kunci : Peranan Korban, Kejahatan Seksual, Viktimologi]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyberpornography ]]>
<![CDATA[Jomastin Hegel Siringoringo]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i2.71560
<![CDATA[This research aims to determine the extent of criminal law regulation in the prevention of cyberpornography crime in Indonesia and the application of criminal law carried out by the police in the process of Investigation and action to overcome. This study uses normative legal research methods, which are descriptive and applied by using primary legal materials and secondary legal materials analyzed by deductive logic reasoning method. The technique of collecting legal materials used is the study of literature. This study also inventoried various laws and regulations, namely the Criminal Code, Telecommunications Law, broadcasting Law, Film law, Press Law, ITE Law and pornography law. In anticipating the crime of cyberpornography, investigators use the legal instruments of the ITE Law and the pornography law for a temporary period of time because in Indonesia there is no legislation that regulates this crime comprehensively and expressively verbist. ]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM KASUS PENGGUNAAN ALIRAN LISTRIK DI LAHAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KABUPATEN NGAWI ]]>
<![CDATA[Khafidz Abdulah Budianto]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i2.70816
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kealpaan dalam kasus penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Ngawi beserta dengan bagaimana upaya dalam penanggulangan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resort Ngawi, PT PLN ULP Ngawi, dan Petani di Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadi tindak pidana tersebut berasal dari dua faktor. Faktor internal berupa adanya kelalaian dan kurangnya kesadaran pada diri pelaku. Faktor eksternal berasal dari luar dan turut mempengaruhi pelaku berupa berupa maraknya hama tikus, kemudahan dalam membuat jebakan listrik serta ketidaan aturan terkait penggunaan jebaakan listrik. Upaya penanggulangan tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ngawi dan PT PLN ULP Ngawi dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan upaya represif dilakukan dengan menerapkan hukum pidana. Adapun tantangan dan hambatan yang terjadi yaitu masih banyaknya petani yang memasang jebakan listrik serta belum adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan jebakan tersebut.]]>
<![CDATA[PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI ASAS PROPORSIONALITAS HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Fiany Alifia Lasnita]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i2.70758
<![CDATA[This study aims to examine how the policy of granting assimilation for Narcotics Convicts during the Covid-19 pandemic based on the principle of proportionality in criminal law. This research is normative legal research with the type of approach used is a statutory approach. The legal materials of this research include primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used is a literature study technique. The analytical technique used is the syllogistic reasoning method that uses deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the condition of correctional institutions in Indonesia for narcotics convicts has a disproportionate or over-capacity prison capacity. the prison's disproportionate capacity or overcrowding. The Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020, including its restrictions on Article 11 paragraph (2) and Article 31 paragraph (2), does not pay attention to the health conditions of vulnerable convicts. Permenkumham Number 32 of 2020, if not supported by other legal policies granting assimilation of narcotics convicts, can be said to be in breach of narcotics prisoners' enshrined in the constitution rights to protect their lives. However, Permenkumham Number 32 of 2020 commits violations that are less severe than regular, and their implementation has been considered based on their benefits and advantages. ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA POLRI DI POLRES MAGELANG KOTA ]]>
<![CDATA[Ilyas Daffa Fadhlurrahman]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i2.70518
<![CDATA[Polri sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi pihak mencegah dan serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika, namun masih ada kasus oknum anggota Polri melakukan penyalahgunaan Narkotika di Magelang Kota. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Kota Magelang Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Magelang Kota [H1] artikel hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Magelang Kota sama dengan penegakan hukum penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh masyarakat umum, yang membedakan setelah menyelesaikan proses peradilan umum dan menjalani sanksi pidana. Anggota Polri menjalani penegakan hukum KEPP, karena perbuatan tindak pidana termasuk pelanggaran KEPP. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa rekomendasi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK ABORSI AMAN DAN LEGAL DI INDONESIA MERUJUK PADA PERMENKES NO.3 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Kasih Karunia]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i2.71647
<![CDATA[Artikel ini berisi penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memgetahui penyelenggaraan abrosi bagi korban tindak pidana perkosaan, meurut PERMENKES NO. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan disertai dengan wawancara para pihak – pihak terkait yang ahli dan merupakan bagian dari instansi yang bersangkutan dengan pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan. Sebelum masuk pada penyelenggaraannya, penelitian dimulai dari aturan yang mendasari adanya PERMENKES No. 3 Tahun 2016, baru kemudian dijelaskan prosedur pengajuan aborsi yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana perkosaan beserta syarat – syarat yang harus dipenuhi. Adanya persyaratan dan prosedur yang harus dilalui adalah supaya aborsi tidak disalahgunakan, namun tidak menutup kemungkinan akan timbulnya proses yang bebelit belit dan menyebabkan korban akhirnya tidak dapat mengajukan aborsi dan malah harus menanggung kehamilan yang tidak pernah diinginkan.]]>
<![CDATA[PROPORSI GANTI RUGI BAGI KORBAN ATAU KELUARGA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN ]]>
<![CDATA[Dhanastri Retnaning Putri]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i2.70401
<![CDATA[Transportation's role is essential as time progresses with quick mobility. It makes it possible for people to reach from one place to another. Ground transportation is one of the concise, easily found, and widely used modes. As ground transportation traffic activity increases, it triggers an increase in traffic accidents. One of several factors that causes traffic accidents is human errors. The negligent aspect of human errors causes injury and the loss of life of other people. As a form of a sense of responsibility, the perpetrators of criminal accidents compensate the victim and family. This research uses normative juridical research methods by collecting data obtained through library research, namely by studying books, laws, regulations, websites, and other documents related to this research. The results obtained show that compensation is a form of legal protection for victims and a form of accountability for the perpetrators of criminal accidents. In addition, the amount of the proportion of compensation given to victims can be determined by several factors so that later it can be right on target and create justice for both parties.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN ORANG TUA KANDUNG ]]>
<![CDATA[Nurul Fathiqah Sari]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i2.70402
<![CDATA[Traffic accidents that cause death are problems that are always prominent from time to time. Accidents can happen to anyone, anytime, and anywhere. Moving on from the tragic news of an accident that shocked the public in October 2022 involving a 15-year-old child member of the TNI with the initial AT driving a car and crashing into both of his parents causing death. This study needs to be examined in the aspect of criminal liability to resolve if the intended legal event occurs. The research method used in this research is normative juridical method.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR) ]]>
<![CDATA[Natasya Chairunisya]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i2.70814
<![CDATA[Abstract: Undang-undang Nomor 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengandung pemahaman bahwa penegakan hukum terhadap anak harus dibedakan dengan orang dewasa atas dasar perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri. Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat ketentuan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana anak diharuskan untuk diselesaikan melalui proses Diversi agar dapat mewujudkan keadilan restoratif. Namun, dalam pelaksanaan UU SPPA, masih terdapat sejumlah masalah yang berimplikasi pada perlindungan anak yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan Diversi terhadap tindak pidana anak dengan menggunakan studi kasus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian empiris. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyatakan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan Diversi pada tahapan penuntutan disebabkan oleh tiga faktor, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dengan demikian perlu adanya perbaikan penegakan hukumt terhadap tindak pidana anak melalui Diversi kedepannya. Keywords: Diversi, Hukum, dan Tindak Pidana Anak. ]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE: TERWUJUDNYA ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA INSTANSI KEPOLISIAN ]]>
<![CDATA[Alifianissa Puspaningtyas Nugroho]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i2.71620
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai studi kasus tentang penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan data hasil wawancara kepolisian di Polresta Surakarta. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan serta tercapainya asas keadilan dan asas kepastian hukum berdasarkan hasil studi kasus di Polresta Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Restorative Justice di Indonesia secara konseptual sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, perkara penganiayaan di Polresta Surakarta yang telah peneliti uraikan pada bab pembahasan yaitu proses penerapan konsep Restorative Justice dalam hal penyelesaian perkara penganiayaan ini sudah berjalan dengan baik, sudah mencapai asas keadilan. Namun secara faktual dalam hal pelaksanaan konsep Restorative Justice tersebut masih belum terealisasi secara maksimal, terutama terkait dengan asas kepastian hukum. Berdasarkan data, hal tersebut karena adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak bersesuaian dengan isi dari KUHAP. Serta, tidak adanya regulasi yang mengatur apabila pelaku tidak akan mengulangi tindakannya kembali. Sehingga, untuk dapat memaksimalkan asas kepastian hukum tersebut, maka perlu adanya perubahan, baik dalam segi RUU KUHAP, membentuk Undang-Undang baru mengenai Restorative Justice yang memuat mengenai perlindungan korban.]]>
