cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 22   23   24   25   26 
Optimalisasi Perampasan Aset oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Sylvi Fitria Sylvi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i3.85635

Abstract

Penelitian ini mengengkaji optimalisasi perampasan aset oleh penegak hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang diakibatkan permasalahan kasus korupsi di Indonesia yang terus meningkat, yang dipengaruhi berbagai faktor yang dinilai mempengaruhi terhambatnya perampasan aset  saat ini dinilai kurang maksimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengharuhi perampasan aset tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum belum mengembalikan kerugian negara. Temuan membuktikan bahwa perkembangan praktik tindak pidana yang semakin kompleks, mekanisme yang belum memadai, perkembangan informasi dan transaksi elektronik, dalam penindakan perampasan aset kurang progresif. Maka mekanisme yang ideal dalam perampasan aset yang bisa diterapkan di Indonesia dengan menggunakan mekanisme tanpa pemidanaan karena dinilai lebih efktif dan lebih cepat penanganannya dibandingkan mekanime yang berlaku saat ini.
A New Modus Operandi of Corruption: Exploring the Phenomenon of Trading in Influence Nabila Alinka Wibowo; Zulfiani Anita
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.98767

Abstract

This research discusses a new form of corruption crime in the form of influence peddling. The background of this research stems from the regulation of trading in influence in the United Nations Convention Against Corruption 2003 and the increase in the number of corruption cases. In this research, a normative type of research that is prescriptive and technical in nature is used. This research uses two approaches, namely the legislative approach and the conceptual approach. There are two issues derived from this research. How is the pattern of trading in influence characteristics? (2) How is the regulation of trading in influence in Indonesia? The results of this research on the first issue found three patterns of influence trading, namely horizontal, vertical, and vertical with intermediaries. As for the second issue, it was concluded that trading in influence is not yet regulated in Indonesian positive law, but it is regulated in the UNCAC 2003Keywords : Corruption; Criminal Offense; Trading In Influence Abstrak: Penelitian ini membahas bentuk baru kejahatan korupsi berupa perdagangan pengaruh. Latar belakang penelitian ini berasal dari regulasi perdagangan pengaruh dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi 2003 dan peningkatan jumlah kasus korupsi. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan teknis. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual. Ada dua isu yang dihasilkan dari penelitian ini. Bagaimana pola perdagangan pengaruh? (2) Bagaimana regulasi perdagangan pengaruh di Indonesia? Hasil penelitian pada isu pertama menemukan tiga pola perdagangan pengaruh, yaitu horizontal, vertikal, dan vertikal dengan perantara. Adapun isu kedua, disimpulkan bahwa perdagangan pengaruh belum diatur dalam hukum positif Indonesia, tetapi diatur dalam UNCAC 2003.Kata Kunci: Korupsi; Tindak Pidana; Perdagangan Pengaruh
Analisis Dampak Obstruction of Justice Terhadap Proses Peradilan Afifah Diva Aramitha Suprayoga
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i2.86418

Abstract

Obstruction of justice, yang merupakan tindakan sengaja menghalangi atau mengganggu proses peradilan, dapat membahayakan kebenaran dalam proses peradilan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tindakan obstruction of justice dapat mengganggu proses penyidikan dalam sistem peradilan dan bagaimana sanksi pidana yang dapat diberikan bagi pelaku yang menghalangi proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data berdasarkan faktor-faktor pendukung obyek penelitian, dan kemudian menganalisis peran faktor-faktor tersebut. Hasil penelitian ini ialah bahwa tindakan obstruction of justice memiliki dampak serius terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan. Penghalangan akses dan pengumpulan bukti yang relevan serta manipulasi proses hukum menjadi bentuk konkret dari obstruction of justice yang mengganggu integritas dan keadilan proses penyidikan. Untuk mengatasi dampak tersebut, diperlukan langkah-langkah tegas dan koordinatif dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang masalah obstruction of justice, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta peningkatan kerjasama dan koordinasi antara lembaga dan pihak terkait dalam penanganan kasus obstruction of justice.
Kewajiban Pembacaan Akta di Hadapan Para Pihak dan Saksi Instrumentair dalam Perspektif Kausalitas Pidana berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan No. 762/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel Varian Ikhsan Muhammad
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 3 (2025)
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i3.111211

Abstract

Abstrak : Tulisan ini menganalisis keterkaitan antara kelalaian formil dalam pembuatan akta notaris khususnya tidak dilakukannya pembacaan akta serta tidak dihadirkannya saksi instrumentair dengan timbulnya tindak pidana yang merugikan hak seseorang. Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, di mana akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) dibuat tanpa memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta yang cacat formil tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk menguasai hak atas tanah milik orang lain dan menjadi dasar terjadinya tindak pidana penggelapan sebagaimana dibuktikan dalam persidangan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis teori kausalitas, tulisan ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam prosedur kenotariatan tidak hanya mendegradasi kekuatan pembuktian akta dari yang sebelumnya otentik menjadi hanya menjadi perjanjian di bawah tangun, namun juga memiliki implikasi langsung terhadap pembuktian pidana, serta menegaskan pentingnya peran saksi instrumentair sebagai mekanisme kontrol formal untuk mencegah penyalahgunaan akta sebagai instrumentum delictiAbstract : This paper analyzes the relationship between formal negligence in the drafting of notarial deeds particularly the failure to read out the deed and the absence of instrumentair witnesses and the emergence of criminal acts that infringe upon an individual's rights. The study focuses on the South Jakarta District Court Decision Number 762/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, in which the Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) and the Deed of Sale and Purchase (AJB) were executed without complying with Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Office Act. These formally defective deeds were subsequently used by the Defendant to unlawfully gain control over another person's land rights and served as the basis for a proven criminal act of embezzlement. Employing a normative juridical approach and an analysis based on the theory of causality, this paper demonstrates that negligence in notarial procedures not only degrades the evidentiary strength of the deed—from an authentic deed to one deemed merely a private agreement but also has direct implications for criminal proof. The findings reaffirm the essential role of instrumentair witnesses as a formal control mechanism to prevent the misuse of deeds as an instrumentum delicti.Keywords: Authentic Deed; Causality; Court Decision; Embezzlement; Instrumentair Witness; Reading of Deed;
Asas Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Helen Mulyono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i3.72157

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai asas kepastian hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah implementasi asas kepastian hukum dalam penanganan kasus tindak pidana Narkotika oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas kepastian hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana Narkotika belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana Narkotika masih terjadi permasalahan dalam menerapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akibat adanya frasa yang tidak jelas dan menimbulkan multitafsir di dalamnya. Ketidakjelasan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berimbas pada tidak tercapainya nilai kepastian hukum secara utuh dalam penerapannya di lapangan.  

Page 26 of 26 | Total Record : 255

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue