cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 22   23   24   25   26 
MENELAAH ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 15/PID.B/2015/PN. PDP) Rezky Bagas Pradipta; Winarno Budyatmojo; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47415

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Padang  Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp mengenai pemerasan dan pengancaman menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis hukum yang digunakan yaitu metode penalaran deduksi. Penggunaan sistem elektronik memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah adanya tindak  kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Ini dapat terlihat dalam kasus pemerasan dan  pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, diketahui bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh terdakwa adalah melalui sarana handphone dan menggunakan foto pribadi korban. Terdakwa divonis menggunakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi. Memperhatikan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sebagai ketentuan khusus.Kata kunci : Pemerasan, Pengancaman, Sistem Elektronik, Pornografi AbstractThis study aims to determine whether or not the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number  15/Pid.B/2015/PN. Pdp regarding the crime of threat and extortion cases carried out using an electronic system with the provision contained in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 on Pornography. This legal research is a descriptive normative research. The types of data used include primary and secondary data types. Data collection techniques used were literature study and document study. The legal analysis used is the deduction method. The use of electronic systems has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the existence of a crime that utilizes an electronic system. This can be seen in the case of extortion and threats that occur in the city of Padang Panjang, West Sumatra. Based on the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15 / Pid.B / 2015 / PN. Pdp, it is known that the defendant’s blackmail and threats were carried out by means of a cellphone and using the victim’s personal photo. The defendant was convicted using Article 368 paragraph (1) and Article 369 paragraph (1) of the Criminal Code. In this study, it was evident that the defendant’s actions fulfilled the provisions contained in the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Law. Noting the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle, it can be said that the Padang Panjang District Court Jurisprudence is not in accordance with the provisions in those special laws.Keywords : Crime of Extortion, Crime of Threat, Electronic System, Pornography
TINJAUAN TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.) Ravinska Audina Zhasadoma
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40553

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dengan mengajukan  pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai premis mayor dan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 15/Pid. Sus/2014/PN.Skh sebagai premis minor, yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh yaitu bahwa hakim menyatakan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh yaitu bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu : alat bukti yang terdiri dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, ada tidaknya alasan pemaaf dan pembenar serta ditambah dengan keyakinan hakim.Kata kunci : Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Pelaku Anak, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.AbstractThis research intents to know the regulation of substantive criminal law againts the perpetrators of the crime of burdensome theft is done by children and to know the legal reasoning of judges in imposing punishment on the decision number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh. The research method used is a method of normative legal research or legal research doctrinal prescriptive. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used in this reaserch is the method of syllogism that used deductive thinking patterns, the technique present the regulation of theft by burdensome theft as the major premise, and the consideration of judges Sukoharjo District Court Number : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh as the minor premise, then the conclusion can be drawn. Based on the research, it is known that the Judge’s decision in the case of the incriminating crime of theft executed by children in the case number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, that the Judge stated that the defendants action was proven legally and convicingly meet all the elements contained in the Article 363 verse (1) the 5th of the Criminal Code. about the Judge’s consederation in giving the desicion in the case of incriminating crime of theft done by children in the case number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, that in giving the decision, the judge would consider several things, the evidence which consist of the information from witnesses, the information from the defendants and evidence, the fulfillment to the elements of the criminal, incriminating and alleviating things, whether there ia a reason of forgiving and justifier.Keywords : the crime of burdensome theft, child perpetrators, Article 363 verse (1) the 5th of the Criminal Code.
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI DISERTAI PENJUALAN BAGIAN TUBUH KORBAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR 34/PID.B/2015/PT.PBR Hilary Surya Megasakti; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47731

Abstract

ABSTRAK Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis membahas menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach). Pada penelitian hukum ini penulis mendapati bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam sistem concurcus realis belum dapat terpenuhi dikarenakan terdapat unsur kejahata­n yang tidak diperhatikan dengan baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa tidak memperhatikan pasal 181 KUHP, unsur dimana jasad para korban dipotong dan dijual kepada pemilik kedai sebagai daging kambing untuk dikonsumsi. Sehingga penerapan pasal KUHP dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Delfi menjadi kurang tepat karena tidak menerapkan Pasal 181 KUHP terhadap tindak pidana yang jelas telah dipenuhi unsur-unsurnya.Kata kunci : penegakan hukum, mutilasi, concurcus realis.ABSTRACTThis journal was designed to analyze the law enforcement on the premeditated murder with mutilation issue in the Appeal Court of Pekanbaru  Verdict of Number 34/PID.B/2015/PT.PBR. The journal was conducted by employing the normative legal research. Legal research is a process to discover the penal provisions, legal principles and the doctrines of law to answer the legal issues which encountered by collecting secondary data as the source of legal primary and secondary data. The researcher used case approach and statute approach. Through this research, the researcher concluded that the law enforcement of the issue has not been fulfilled as the criminal elements are not being well noticed to strengthen the penal provisions because of criminal act that the defendant do which cut the victim body into a pieces and sale them to the butcher, actually violating criminal law on article 181. So that the application of article in criminal acts committed in cafes by the defendant muhammad delphi be inappropriate because not to apply article 181 Indonesian penal code to crimes which obviously had been fulfilled its elements.Keyword : law enforcement, mutilation, conjunction of more act.
TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERANGKAT PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Denny Mahendra Putra; ' Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40583

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, pemidanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan dari hasil penelitian, regulasi terkait dengan ketentuan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE masih tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri masih dijual bebas di pasar Indonesia. Penelitian ini juga mengemukakan sebab-sebab mengapa masih banyaknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasar Indonesia.Kata kunci: Konsumen, Perlindungan Konsumen, Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE, Tingkat Kandungan Dalam NegeriAbstractThis study aims to find out whether the regulation of importing 4G/LTE smartphones in Indonesia, both in terms of legislation, punishment arrangements, and their implications based of the minister of industrial regulation number 65/M-IND/PER/7/2016 about terms and procedures for calculation of domestic components. This study includes in normative legal research. The study approach used in this research is the approach of legislation. Legal materials that were used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials using the method of deduction. Based on the results of this study, regulations related on import provision of 4G/LTE smartphones, still not in line with the reality that exists in society, it indicated with 4G/LTE smartphones that do not meet the Domestic Contents Certification is still sold freely in the Indonesian market . This study also explains causes why 4G/LTE smartphones that not pass the domestic components regulation still circulating in the Indonesian market.Keywords: Consumers, Consumer Protections, 4G/LTE smartphones, Level of Domestic Components
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Ajeng Sekar Arum; ' Supanto; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47780

Abstract

Abstrak            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik di Indonesia dan efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menerapkan hukum tindak pidana penodaan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola pikir deduktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aturan hukum Indonesia tindak pidana penodaan agama dalam KUHP diatur pada Pasal 156a yang merupakan penambahan pasal dari Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, selain dalam KUHP tindak pidana penodaan agama secara khusus diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto 19 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diterapkan secara baik dan efektif akibat beberapa faktor, yang salah satunya adanya kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana penodaan agama. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Abstract            This legal research aims to know about legal arrangements work on a crime of blashpemy through electronic media in Indonesia and the effectiveness of Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 juncto Act Number 19, 2016 in adjusting defamation of religion criminal act law. The type of this research is a normative legal research that is prescriptive and applied by using the statue approach and cases approach.  The source of this research is taken from primary and secondary law material by using the technique of collecting legal material of literature study or document study. All the legal material is then analyzed by syllogism method using deduction mindset.The result of this research is first, Indonesian rule of law for a crime of blashpemy in Criminal Code set out in Chapter 156 (a) which is additon chapter from Presidential Decree Number 1/PNPS/1965 about Abuse and Blashpemy, apart from Criminal Code a crime of blashpemy specifically set in Chapter 28 Verse (2) Act Number 11, 2008 Juncto Act Number 19, 2016 regarding Information and Electronic Transactions, and second, the application of Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 Juncto Act Number 19, 2016 that not yet well and effectively applied because of some factors. One of these factors is the lack of understanding they whom used to be law enforcement apparatus in enforce the law to blashpemy offender.  Keywords :  Law Enforcement, crime of blashpemy, Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 juncto Act Number 19, 2016
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40604

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu: wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo masih terdapat kekurangan terutama dari segi fasilitas. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum dan hak-hak bagi Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dengan meningkatkan kinerja para petugas. Sementara kekurangan di bagian fasilitas dilakukan dengan cara pemberian saran kepada pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu fasilitas.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.AbstractThis legal writing examines the form of legal protection of the rights of the child prisoners in the process of guidance which is contained in Kutoarjo Class I Special Penitentiary. The writing of this law is a descriptive empirical legal research. This writing uses a qualitative approach. The type of data used is primary data as well as secondary data. In this study, data collection techniques used by the authors to collect primary data are: interviews and document studies, analytical techniques used are qualitative data analysis. The results showed that the legal protection of the rights of the child prisoners in the guidance process that existed in the Kutoarjo Class I Special Penitentiary still lacked especially in terms of facilities. Therefore the form of legal protection and the rights for the child prisoners is by improving the performance of the officers. While the shortage in the facility is done by giving advice to the government to improve the quality of facilities.Keywords: Legal Protection, Child Prisoners, Child Special Penitentiary.
KEJAHATAN JALANAN KLITIH OLEH ANAK DI YOGYAKARTA Anggito Wijanarko; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58845

Abstract

ABSTRAKDaerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak predikat, seperti kota pelajar dan  kota wisata.  Predikat kota pelajar  diberikan kepada Kota Yogyakarta. Yogyakarta tidak lepas dari kejahatan namun ada yang menjadi kejahatan mungkin tidak ada di kota lain. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan jalanan klitih di mana sebagian besar pelaku kejahatan ini anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (klitih) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan kepolisan  dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan klitih di Yogyakarta. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penilisan hukum ini adalah deskriptif. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan jalanan klitih merupakan suatu tindak kejahatan, faktor terjadinya kejahatan jalanan klitih   terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam sub-culture theory dan faktor eksternal pada anak yang disebutkan dalam social learning theory. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam encegahan kejahatan jalanan klitih adalah upaya pre-emtiv, Preventif dan represif.Kata Kunci : klitih, kejahatan jalanan,  juvenile delinquency,  kriminologi.AbstractDaerah Istimewa Yogyakarta has many titles, such as a student city and a tourist city. The student city predicate given to the City of Yogyakarta. Yogyakarta is not free from crime, but there are crimes that cannot be found in other cities. The crimes referred to are street crimes where most of these crimes are minors. The aims of this research is to find out about the definition and factors that affect the street crime called “klitih” by children in Yogyakarta and to know the efforts made by Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta and  Balai Perlindungan and Rehabilitasi Sosial Remaja related to the prevention of street crime “klitih”. This research is descriptive empirical legal research. Object of legal research is Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta and Balai Perlindungan and Rehabilitas Sosial Remaja. The results showed that street crime “klitih” consider as one of crime, the factors that affect street crime “klitih” consists of internal factors which mentioned in the sub-culture theory and external factors in childern which mentioned in the social learning theory. The efforts made by Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja in the prevention of street crime “klitih” is a pre-emtiv, preventive dan represive.keywords : klitih, street crime , juvenile delinquency, criminology.
UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SUKOHARJO Andika Saputra; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40616

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo, tingginya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditangani. Bahaya narkotika dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang menggunakannya. Narkotika mempunyai dampak negatif apabila disalahgunakan dalam penggunaannya, terlebih jika seseorang sudah kecanduan untuk menggunakannya. Tindak kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini apabila tidak ditindak secara tegas maka akan menyebabkan jumlah peredaran narkotika akan terus meningkat. Sehingga jika hal ini terjadi, dapat memberikan efek buruk kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo karena motif ekonomi, serta jaringan pengedar narkotika sudah masuk ke dalam masyarakat, berbaur dan menjadikan narkotika menjadi barang yang banyak dikonsumsi anak muda karena lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya sosialisasi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) dan lemahnya pengawasan dari kepolisian karena keterbatasan personil.Kata Kunci: Penyalahgunaan, Tindak Pidana, Narkotika.AbstractThis research addressed the effort to overcome drugs circulation and missappropriation in Sukoharjo District. The high drugs missappropriation rate in Sukoharjo is a serious problem that should be overcome immediately. Drugs hazard can threaten the health and even the life of those missappropriate it. Drugs exert negative effect when they are misused, moreover when an individual has been addicted to missappropriate it. This drugs circulation and missappropriate crime will increase in number over times. Thus, if will affects the community adversely. The approach used in this study was qualitative approach. The law material source used consisted of primary and secondary law materials. Drugs circulation and missappropriation crime in Sukoharjo District is actually due to economic motive, and drugs dealer (circulator) network has entered into the community, penetrated into community and made drugs a commodity consumed widely by youth due to parents’ weak supervision, inadequate socialization by BNN (National Narcotics Agency) and inadequate supervision by police officer as a result of limited number of personnel.Keywords: Missappropriation, Crime, Drugs.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray) Elfas Yanuardi; Khoiril Kiswadi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32326

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dalam Putusan Perkara Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  sifat  penelitian  preskriptif.Menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.Jenis data yang digunakan ialah data sekunder.Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengambilan data ini adalah studi pustaka.Semua bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan dan melanggar pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang 20 tahun 2001 karena hakim sudah berpedoman pada batasan minimal maupun maksimal pidana yang dapat dijatuhkan.Kata Kunci: tindak pidana, korupsi, pertimbangan hakim.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.) Maulana Yusuf Afif; Budi Setiyanto; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58938

Abstract

AbstractThis article is for analyzing verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime that firstly observed first with criminal law. This research is a normative-prescriptive law research. The data achieved from primary and secondary data. According to the study and result of research that produce some conclusion about verdict contemplation with Indonesian positive law and law judgement of judge with elements of criminal law. Verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime observed by some regulations that rule of this criminal act. Law judgements of judges in the verdict then observed and appropriated with the elements of criminal law in Indonesia.Keywords: Pharmacy Stuffs, Indonesian Positive Law, Law judgements of judgesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan dalam perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan meninjau terlebih dahulu dengan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan mengenai tinjauan putusan dengan hukum positif Indonesia dan tinjauan pertimbangan hukum hakim dengan unsur-unsur hukum pidana. Putusan dari perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang ada di dalam putusan tersebut kemudian ditinjau dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia.Kata Kunci: Sediaan Farmasi, Hukum Positif Indonesia, Pertimbangan Hukum Hakim

Page 24 of 28 | Total Record : 271

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue