cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 22   23   24   25   26 
Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Judi Online Yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Putri Maullita Sari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.99415

Abstract

Abstract: Online gambling involving children is a phenomenon that is increasingly widespread due to advances in technology and ease of internet access. The juvenile criminal justice system in Indonesia prioritizes an approach that is not only oriented towards punishment, but also protection and rehabilitation for children as perpetrators of criminal acts. This article discusses the application of a restorative justice approach in resolving online gambling cases involving children by focusing on the best interests of the child, social restoration, and preventing children from committing similar crimes again.Keywords: Restorative Justice, Online Gambling, Children, Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Social Rehabilitation.Abstrak: Judi online yang melibatkan anak merupakan fenomena yang semakin marak akibat kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengutamakan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga perlindungan dan rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Artikel ini membahas penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus judi online yang melibatkan anak dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan sosial, serta pencegahan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana serupa.Kata Kunci: Restorative Justice, Judi Online, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Rehabilitasi Sosial.
PENGEMBALIAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TAHAP PENYELIDIKAN KASUS KORUPSI YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) Maharani Putri Intan Nurhaliza
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i2.87934

Abstract

Abstract: This study aims to determine the chronology of corruption cases and to find out whether the return of potential state financial losses can eliminate the crime in corruption cases that occur in the Indonesian Export Financing Agency (LPEI). This type of research is normative and conducted based on prescriptive nature. This research uses a normative approach with library research techniques. The corruption case that occurred at the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) is still continuing in the process of the examination stage of law enforcement and there is a possibility of increasing the number of companies involved in this corruption case, so that the potential for state financial losses that can harm the state economy and hinder national development can increase. Return of assets by companies involved in criminal acts of corruption that occurred at the Indonesian Export Financing Agency (LPEI), before a legally binding verdict, this cannot eliminate the crime, but can be a mitigating reason for the judge's consideration to impose a verdict.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG MENIMBULKAN SENGKETA MEDIK (Studi Kasus Putusan No. 455 K/Pid/2010) Livanda Putri Vinata
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.100349

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelayanan kesehatan yang menimbulkan pelanggaran medis dan menganalisis penerapan ketentuan No 456 K/Pid/2010 berdasarkan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif yang mengkaji ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis normatif dengan menelaah keputusan pengadilan terdahulu yang berkaitan dengan tindakan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini Berdasarkan putusan Mahkamah Agung 455 K/PID/2010, majelis hakim menyatakan bersalah karena kelalaiannya yang menyebabkan luka serius pada korban, menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan dengan Pasal 360 ayat (2) KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka pada orang lain dan meningkatkan pemenuhan mengenai Standar Operasional Prosedur Nomor SOP dalam dunia medis. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Malapraktik, Sengketa Medik, Standart Operasional Prosedur. Abstract:Every country adopts a distinct approach to gambling regulation. This study seeks to analyze and compare the legal frameworks governing gambling in Indonesia and the Philippines to identify the regulatory models applied in each jurisdiction. Utilizing a normative juridical method with a comparative law approach, the research findings reveal that gambling is entirely prohibited and criminalized in Indonesia. In contrast, in the Philippines, land-based gambling is legal, provided it is licensed by the relevant authorities, whereas online gambling is permitted only for foreign nationals and licensed entities, but remains illegal for Filipino citizens. However, effective January 1, 2025, online gambling will be completely prohibited in the Philippines.Keywords: Legal Comparison; Gambling; Online Gambling; Indonesia; Philippines 
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Aplikasi Loklok Terhadap Karya Sinematografi Muhammad Tahrizi Aria Jiwa
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 1 (2025): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i1.95638

Abstract

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sifat melawan hukum aplikasi Loklok sebagai aplikasi streaming film yang menyebarkan dan menayangkan karya sinematografi di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aplikasi Loklok tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika serta tidak memiliki lisensi atas hak cipta untuk mendistribusikan, menggandakan dan menyewakan karya sinematografi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa aplikasi Loklok telah melanggar Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pembajakan karya cipta karya seni sinematografi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menindak kasus pembajakan yang marak terjadi. Hal tersebut bertujuan guna melindungi hak ekonomi, hak moral, dan hak terkait bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas karyanya.Kata Kunci: Hak Cipta; Karya Sinematografi;  Pembajakan. Abstract: This research aims to explain the unlawful acts of the Loklok application as a film streaming application that distributes and broadcasts cinematographic works in Indonesia. This research found that the Loklok application does not have official permission from the government under the Ministry of Communication and Informatics, and it does not have a copyright license to distribute, duplicate, and rent out cinematographic works. This research is normative juridical research, which is an approach in legal science that aims to examine and analyze written legal norms. The approaches used in this research are literature and statutory approaches. This research notes that the Loklok application has violated Article 113 paragraph (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright related to the piracy of copyrighted cinematographic works. Therefore, it is important for the government to take firm steps in addressing rampant cases of piracy. This aims to protect the economic rights, moral rights, and related rights of creators and copyright holders of their works.Keywords: Copyright; Cinematographic Works; Piracy.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA VANDALISME Arwin Iqbal Fauzan
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i3.72430

Abstract

A The rise of criminal acts of vandalism in Surakarta makes the environment seem dirty and creates visual pollution. Regulations regarding acts of vandalism are listed in Article 62 letter l of Surakarta Regional Regulation Number 10 of 2015. The purpose of writing this article is to link sanctions and efforts to deal with acts of vandalism by law enforcement so that acts of vandalism can be reduced. The research methodology in this article is to analyze secondary data which is then followed by primary data. Primary data was obtained through observation and interviews, while secondary data was data obtained through literature study. Countermeasures related to vandalism by law enforcement officials are repressive and preventive efforts  .
Analisi Kasus Pembelaan Terpaksa oleh Amaq Sinta Sebagai Alasan Pembenar (Noodware) Anintya Putri Fadhilah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.98960

Abstract

Artikel ini membahas tindakan Amaq Sinta dalam kasus pembelaan terpaksa (noodweer) dan penerapan pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan pelaku begal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan. Data diperoleh melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Amaq Sinta belum sepenuhnya memenuhi unsur pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 KUHP. Perdebatan muncul terkait aspek proporsionalitas dan subsidiaritas, terutama dalam tindakannya terhadap pelaku yang mencoba melarikan diri. serta dalam penggunaan senjata tajam yang diatur oleh Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap wacana hukum pidana terkait pembelaan diri, sekaligus menjadi referensi dalam penerapan hukum yang lebih objektif dan proporsional.Kata Kunci: pembelaan terpaksa, noodweer, penggunaan senjata tajam, pertanggungjawaban pidana, hukum pidana.  
PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT YANG SUDAH MENERAPKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE Tsalis Abida Nurdin
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i2.88652

Abstract

Penelitian ini mengadopsi pendekatan komparatif untuk membandingkan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan analisis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum perampasan aset di kedua negara untuk mengukur efektivitasnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset, implementasinya masih kurang efektif dan terdapat kekurangan dalam kewenangan pengelolaan serta penyitaan aset hasil korupsi. Di sisi lain, Amerika Serikat telah menerapkan NCB sebagai bagian dari strategi untuk memulihkan aset yang hilang akibat korupsi, memungkinkan perampasan aset tanpa memerlukan hukuman pidana. Perbedaan signifikan dalam pendekatan perampasan aset tindak pidana korupsi antara kedua negara telah teridentifikasi. Indonesia disarankan untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan kerjasama internasional guna meningkatkan efektivitas perampasan aset. Sementara itu, langkah maju yang diambil oleh Amerika Serikat dalam menerapkan NCB menyoroti fleksibilitas yang diperoleh dalam menangani aset hasil korupsi. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kebutuhan akan perbaikan dalam pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat dalam menerapkan NCB sebagai bagian dari upaya untuk menangani masalah korupsi.
Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi di Indonesia : Tinjauan Yuridis Terhadap Layanan Aborsi Aman dan Legal Nabilla Dewy Andjaswati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 3 (2025)
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i3.100004

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia akan tetapi pemanfaatan media, teknologi informasi dan komunikasi yang salah dapat  mendorong terjadinya tindak pidana seperti kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan seksual pada perempuan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan dan menjadi sebab terjadinya aborsi, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk melindungi hak perempuan dan jaminan kesehatan reproduksi maka disediakan layanan aborsi aman dan legal bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis pada kehamilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana aborsi di Indonesia melalui layanan aborsi yang aman dan legal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat  menambah wawasan masyarakat mengenai upaya penanggulangan baik secara penal maupun non penal terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia melalui layanan aborsi aman dan legal.
Pengaturan Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup Aldania Lesma Prasetya
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i3.85797

Abstract

Pengaturan terkait sanksi pidana denda bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang belum diatur secara jelas dan rinci pada UU PPLH. Serta, pada penerapannya seringkali ditemukan perbedaan dalam ketentuan penjatuhan sanksi pidana denda menjadikan permasalahan dalam penegakan hukumnya sehingga belum dapat berjalan dengan efektif dan belum menjamin pemulihan dari lingkungan hidup sebagai korban utama kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam ketentuan UU PPLH. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat kekosongan hukum terhadap pengaturan pelaksanaan pidana denda bagi korporasi dan diperlukannya pengaturan pidana pengganti denda terhadap korporasi yang tidak membayar denda pada UU PPLH. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi pada penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum dengan tetap memerhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup dan tujuan dari pemidanaan.
PENERAPAN KONVENSI PBB ANTI KORUPSI (UNITED NATION CONVENTION AGAIN CORRUPTION) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA DENGAN MALAYSIA Orchid Ismatun Nisa; Ismunarno Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 1 (2025): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i1.98407

Abstract

Abstract:Artikel ini menganalisis Perbandingan hukum tentang Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Dengan Malaysia. Tujuan artikel ini adalah untuk membandingkan Undang-undang Tipikor Indonesia dan Malaysia setelah meratifikasi UNCAC. Metodologi penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah mengkriminalisasi ketentuan UNCAC. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah di Indonesia masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yakni terdapat ketentuan-ketentuan UNCAC yang belum diterapkan pada Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yaitu terkait dengan penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, perdagangan pengaruh, dan penyuapan di sektor swasta. Kemudian dalam pemberian saksi bagi koruptor kesamaan dari UU Tipikor Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda dan yang membedakan adalah di Malaysia tidak menerapkan sanksi pidana mati kepada koruptor sedangkan di Indonesia masih memberlakukan pidana mati kepada koruptor dan pidana mati akan terus berlaku hingga berlakunya KUHP baru. Kata kunci: Perbandingan Hukum; Peraturan perundang-undangan; United Nation Convention Against Corruption, Indonesia, MalaysiaAbstract : This article analyzes the legal comparison of the implementation of the United Nation Convention Against Corruption in the Indonesian and Malaysian National Legal Systems. The purpose of this article is to compare the Indonesian and Malaysian Anti-Corruption Laws after ratifying UNCAC. The methodology of this research is to use normative research methods with a comparative approach. The results of this study prove that Indonesia and Malaysia have both criminalized the provisions of UNCAC. While the difference is that in Indonesia there are still several obstacles faced, namely there are UNCAC provisions that have not been applied in Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001, namely related to bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, trading in influence, and bribery in the private sector. Then in the provision of witnesses for corruptors, the similarity of the Indonesian and Malaysian Corruption Laws is that they both provide sanctions in the form of imprisonment and fines and the difference is that Malaysia does not apply the death penalty to corruptors while in Indonesia it still applies the death penalty to corruptors and the death penalty will continue to apply until the enactment of the new Criminal Code. Keywords : Comparative law,Law and Regulation, United Nation Convention Again Corruption, Indonesia, Malaysia

Page 24 of 26 | Total Record : 255

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue