cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 23   24   25   26   27 
PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 225/PID.SUS/2014/PN.TSM TERHADAP KEMPEMILIKAN AIRSOFTGUN TANPA IJIN Muhammad Arif Meilana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40636

Abstract

AbstractThis research aims to determine how the interpretation of judges in deciding of the case Number: 225 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Tsm. Emergency laws Republic Of Indonesia Number 12 in 1951 in this research the authors use a kind of normative legal research done by researching library materials or secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials relating to the fire arms and airsoftgun. Sources of data obtained from the primary data and secondary data. Primary legal materials are materials that are autoratif law, means having authority. Primary legal materials consist of legislation, official records, or minutes in the legislation and the judge’s decision. Materials secondary law is a legal substance in the form of all publications on the law which is not an official documents. Publication of the law include text books, dictionaries law, legal journals, and commentaries. Based on the results of research and discussion produced the conclusion that There are the judge in deciding the case that made of ekstensive interpretaton ,  airsoftgun is a firearn because of the physical form dan how it works to match the firearm if abused, on the facts of the law made by the defendant in the trial through an examination of the testimony of the defendant and the evidence presented in court and connected with element indicted by the public prosecutor.Keywords: Ekstensive Interpretation, airsoftgun, Emergency law Number  12 in1951AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran hakim dalam perkara Nomor: 225/Pid. Sus/2014/Pn.Tsm. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan airsoftgun dan dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Dari bahan tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa hakim dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2014/Pn.Tsm. Menafsirkan secara ekstensif bahwa airsfotgun adalah merupakan senjata tiruan/mainan yang bentuk fisik dan data teknis / cara kerjanya menyerupai senjata yang bilamana disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang dan dapat juga dipergunakan mengancam atau menakuti orang lain. juga berdasarkan fakta - fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan saksi ahli lalu barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.Kata kunci: Penafsiran Ekstensif,  Airsoftgun, Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBEBERAPA NEGARA Wahyu Agus Hartono; Puguh Dwi Hananto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32716

Abstract

AbstractThe purpose of this journal is to provide an alternative to the proposed imposition of criminal penalties on perpetrators of sexual abuse against children in Indonesia. Through comparative criminal law castrated for perpetrators of sexual abuse on children in some countries. In the legal system in Indonesia a maximum penalty 15 years imprisonment as has been set out in Article 81 of Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Childrens felt less effective in combat and suppress the number of cases of sexual abuse against children underage. Conventional criminal sanctions as the bet is already too mainstream for criminals. Criminals can do anything that might be cruel when it’s out of prison. We need a bolder treatment efforts, progressive and preventive. One such effort is through the imposition of criminal sanctions in the castrated sex offenders against children in Indonesia. In this journal use a normative legal research methods. Normative legal research methods is use done by examining existing library materials.According to the author punishment castrated is one of the alternative punishments that can be imposed on perpetrators of sexual abuse on children. As punishment castrated that has been successfully applied by some countries such as the United States, South Korea, Estonia, Turkey and many more. According to our castrated Penalties will be able to deliver justice and guarantee that the perpetrators sexual abuse on children not to repeat such acts recounted an incident.Keyword: castrated punishment, perpetrators of sexual abuse, child.AbstrakTujuan jurnal ini adalah untuk memberikan suatu usulan alternatif pengenaan hukuman pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Melalui perbandingan hukum pidana kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dibeberapa negara. Dalam tatanan hukum di Indonesia hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun seperti yang telah di cantumkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasakan kurang efektif dalam memberantas dan menekan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dibawah umur. Pemberlakuan sanksi pidana yang konvensional seperti itu diangap sudah terlalu biasa bagi para pelaku kejahatan,. Pelaku kejahatan dapat melakukan perbuatan yang mungkin lebih kejam saat sudah keluar dari penjara. Maka diperlukan suatu upaya penanganan yang lebih berani, progresif dan preventif. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penjatuhan sanksi pidana kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Dalam jurnal ini metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Jadi menurut penulis hukuman kebiri merupakan salah satu alternatif hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Seperti hukuman kebiri yang telah sukses diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Estonia, Turki dan masih banyak lagi. Menurut penulis Hukuman Kebiri akan dapat memberikan keadilan dan jaminan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatan kejinya tersebut.Kata kunci: hukuman kebiri, pelaku kekerasan seksual , anak.
PIDANA MATI SEBAGAI SARANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Joko Supriyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40749

Abstract

AbstrakTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia dan pidana mati ditinjau dari Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif dan bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan metode penelitian di atas, hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa urgensi pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia, pidana mati masih sangat dibutuhkan di Indonesia karena tindak pidana narkotika di Indonesia bukan lagi merupakan kejahatan biasa, melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan upaya hukum yang luar biasa pula, selain masih menjadi hukum positif di Indonesia, pidana mati juga merupakan konsekuensi dari perjanjian internasional tentang narkotika yang sudah ditandatangani oleh Indonesia, yaitu Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Menentang Perdagangan Gelap Narkoba Narkotika dan Psikotropika, 1988. Ancaman pidana mati dibutuhkan di Indonesia selama angka penyalahgunaan narkotika tinggi serta sanksi pidana mati merupakan sanksi yang paling efektif jika dibandingkan dengan pidana penjara maupun denda, eksistensi pidana mati juga dikuatkan oleh adanya uji materi terhadap undang-undang narkotika terdahulu. Pelaksanaan pidana mati ditinjau dari Pancasila dan Hak Asasi Manusia, saat ini pidana mati sudah dilakukan dengan lebih memperhatikan hak-hak terpidana mati.Kata Kunci: Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika, Kejahatan Luar Biasa.AbstractThe aims of this research is to know the importance of the death penalty on the drug trafficking eradication in Indonesia and the death penalty according to Pancasila and Human Rights. This type of research is normative and has prescriptive characteristic and also use statute approach. Law materials used in this research are primary and secondary law materials obtained through library research. Based onthe above research methods, the results of this research that the importance of the death penalty on the drug trafficking eradication in Indonesia, death penalty is still needed in Indonesia because drug trafficking in Indonesia are not ordinary crimes anymore, but already become extra ordinary crimes so that need extra ordinary legal effort too, besides still becomes positif law in Indonesia, the death penalty is also consequences of International Agreement about drugs that already signed by Indonesia, there are The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 and Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. Threat of the death penalty is needed in Indonesia during drugs abuse rate is hight and the death penalty is most effective sanction when compared with imprisonment and fine, the existence of the death penalty also corroborated by judicial review to the past drugs law.The implementation of the death penalty according to Pancasila and Human Rights, nowadays the death penalty already done with give more attention to the rights of the person who punished with death penalty.Keywords: Death Penalty, Drug Trafficking, Extra Ordinary Crimes.
PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SURAKARTA) Fitri Nuraini; Anggy Eka Cahya
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40487

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan mediasi penal oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan restorative justice. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan mediasi penal yang dilakukan kepolisian dalam usaha menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.  Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penganalisisan data secara kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adalah penanganan di klasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan korban, umumnya penerapan mediasi penal dilakukan pada perkara kecelakaan dengan klasifikasi luka ringan dan kerugian secara materiil saja, akan tetapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan klasifikasi sedang dan berat juga dapat di terapkan mediasi penal, namun tidak menggugurkan penuntutan terhadap pelaku. Hambatan kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adalah adanya benturan kepentingan pelaku dan korban, benturan terhadap sistem pemidanaan yang berlaku serta benturan nilai kepastian hukum.Kata kunci : Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas, Mediasi Penal, Kepolisian, Restorative JusticeAbstractThis study aims to determine the application of penal mediation by police agencies in the crime of traffic accident as efforts to achieve restorative justice . In this study, the authors use a kind of empirical legal research to provide an overview or disclosure of subject and object of research related to penal mediation by police in an attempt to resolve the criminal case of traffic accidents. Source of data derived from primary data and secondary data. Analyzing qualitative data with interactive models of components of data reduction and data presentation is done in conjunction with data collection, then after the data is collected, the three components interact and if the conclusion is lacking, it is necessary to verify and research back to collect field data. Based on the results of research and discussion produced the conclusion that the Unit Laka City Police Surakarta in trying to resolve the crime of traffic accident through mediation penal is handling classified based on the severity of victims, generally the application of mediation penal done in case of accidents classified as minor injuries and losses material only, but in the case of a traffic accident settlement with moderate and severe classification can also be applied penal mediation, but does not terminate the prosecution of perpetrators. Police barriers in an effort to resolve crimes of traffic accidents through penal mediation is a conflict of interests of the offender and the victim, the clash against the criminal system and the clash of values   prevailing legal certainty.Keywords: Crime traffic accidents, Penal Mediation, Police, Restorative Justice
PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIBER OLEH DESK COLLECTOR PINJAMAN ONLINE Meingga Mahening Nurwahridya; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47391

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, mengapa Polri dalam melaksanakan  tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman online oleh desk collector belum optimal. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman online (cyber crime) oleh desk collector belum optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan, baik hambatan dari undang-undang perbankan, tidak adanya alat untuk membuktikan tindak pidana ITE, kesulitan mendatangkan saksi dan ahli, dan minimnya SDM kepolisian yang paham pembuktian ITE dan masyarakat yang belum bisa kooperatif.Kata Kunci : Hambatan kepolisian; penanggulangan kejahatan; tindak pidana ITE; Pinjaman Online.AbstractThis study describes and examines why the Indonesian Police Department is not optimal while there’s on  duty for prevention Desk Collector crime. This research is empiric legal research which is descriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials and secondary. Data collection techniques used is interview and library study. Technical analysis is qualitative method. The results shows that Indonesian Police Department is not optimal while there’s on duty for preventing Desk Collector crime (cyber crime) to online lending costumer is because there’s many obstacles, such as banking regulation, there is no tool for cyber crime evidence, difficulty in bringing witness and expert witness, lack of personnel Indonesian police department who understand the cyber crime evidence, and many people doesn’t cooperative with the police. Keywords : Police obstacles; crime prevention; cyber crime; online lending.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid. Sus/2014/Pn.Wat) Rosiani Niti Pawitri; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40532

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap jaminan fidusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang dipergunakan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait tindak pidana terhadap jaminan fidusia hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 dan Pasal 36. Perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana terhadap jaminan fidusia adalah sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia; dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Selanjutnya, perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat ini pertimbangan hukum oleh hakim dalam tindak pidana terhadap jaminan fidusia yang dilakukan pelaku telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia..Kata Kunci: Tindak Pidana, Jaminan Fidusia, Tindak Pidana Jaminan Fidusia.AbstractThe purpose of this research is to find regulation of fiduciary crimes in the legislations in Indonesia and its application in legal consideration by the judges in the cases of fiduciary crimes. The method used prescriptive doctrinal legal research. Types of legal materials that are used in this paper is a secondary law. Technique used in the collection of legal materials is with the study of documents. Technique of law material data was used sylogism method with deduction reasoning. Based on the result of this research concluded that the crime of fiduciary just regulated by Fiduciary Act No. 42 of 1999 on the Article 35 and 36. Actions of fiduciary crimes are deliberately falsified to created the fiduciary certificate; and transfer the object of fiduciary without written approval from the recipient of the fiduciary. Futhermore, the fiduciary crimes in the transfer the object of fiduciary without written approval from the recipient of the fiduciary at Wates First Intance No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat these legal considerations by the judges in the fiduciary crimes already in accordance with Fiduciary Act No. 42 of 1999.Keywords: Criminal Act, Fiduciary, Fiduciary Crimes.
PENINGKATAN TINDAK PIDANA ANAK BERUPA PENCABULAN DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Adnan Briantoni
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.69359

Abstract

This research examines the problem of increasing child crime in the form of obscenity that occurred during the Covid-19 pandemic in the Province of D.I. Yogyakarta. The writing of this law is included in the writing of empirical juridical law. The author emphasizes the existence of legal materials in the form of primary and secondary data obtained by field studies in the form of interviews and literature studies that are relevant to the topic of discussion in research using qualitative analysis. The results of the study show that in the Province of D.I. Yogyakarta The criminal act of obscenity is not only committed by adults, but many students are included in the category of children. In this case, a child who commits a crime must of course be held accountable for his actions and be processed according to applicable legal provisions. The students who were still in the child category committed a criminal act of obscenity during the pandemic due to several factors, one of which was the result of government policy through Kemdikbud Circular Letter No. 15 of 2020 about Guidelines for Learning from Home During the Covid-19 Period. At the time before the Covid-19 pandemic, children carried out face-to-face learning activities carried out at school. He explained that the increase in cases of sexual abuse was one of the impacts caused by the reduced level of parental supervision of children due to the Covid-19 pandemic. 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK HELM SEBAGAI TINDAK PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Kelvin Hanuka; ' Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47409

Abstract

 AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor yang mendorong  produsen, pedagang dan konsumen untuk memproduksi atau menjual atau menggunakan helm dengan merek palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modus operandi para pelaku kejahatan pemalsuan merek helm di Surakarta dilakukan dari produsen helm dengan merek palsu dan dari pedagang yang memalsukan merek helm yang dijualnya dengan cara menjual produk merek helm palsu dengan perbuatan yang berbeda-beda, menjual merek helm palsu dengan tidak mengetahui bahwa adanya barang yang dijualnya palsu, barang yang dijualnya merupakan barang asli namun pada kenyataanya pada helm “INK” palsu ini jika tidak suka dengan mereknya dapat diberi merek lain ataupun dijual tanpa merek namun dengan harga tetap sama dengan alasan karena memang harga dia belinya sama baik yang polos tanpa merek ataupun dengan stiker terpisah yang belum ditempel.Kata kunci : Merek; Helm; dan Modus Operandi. AbstractThe research aims to know, review, and analyse factors that encourage manufacturers, merchants  and consumers to produce or sell or use helmets with counterfeit brands. The research methods used are empirical, legal research, which is descriptive analytical. The results of this study stated that the method of procedure perpetrators of counterfeiting helmets brand in Surakarta is carried out from helmet manufacturers with a fake brand and from traders who falsify the helmet brand sold by selling counterfeit helmet brand products With different deeds, sell a counterfeit helmet brand by not knowing that the existence of goods sold counterfeit, goods sold are genuine goods but in fact in the helmet “INK” this fake if you do not like the brand can be given another brand or sold without a brand but with the price remains the same as the reason because it is the price he bought is either a plain without a brand or with a separate sticker that has not been pasted.Keywords : Brand; Helmet; and Method of Procedure.
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DALAM PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPURA Nita Erlytawati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40548

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan marital rape di Indonesia tidak tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak dirinci secara jelas dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), hanya disebutkan dengan istilah kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan di Singapura pengaturannya diperinci dalam Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224) dan Women’s Charter (Cap.353) walaupun dengan beberapa pengecualian.Kata kunci: perkosaan dalam perkawinan, perbandingan hukum, ketentuan pidanaAbstractThis research aims to know how marital rape is regulated in Indonesia and Singapore. The study used normative legal research method which prescriptive characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal material analysis is syllogism method that using deductive thinking model. According to the result of this research, it was found that the marital rape arrrangements in Indonesia are not expressly regulated in the Indonesia Crimal Code and not detailed in Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, is only mentioned in terms of sexual violence againts persons within the scope of their household. While in Singapore the arrangements are detailed in the Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224) and Women’s Charter (Cap.353) although with some exceptions.Keywords: marital rape, comparative law, legislation
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK ATAS PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA Riana Dewi; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47724

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana dan pelanggaran kode etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam pemberitaan media cetak, media elektronik, dan teknologi informasi (internet) yang dilakukan oleh perusahaan pers. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perbuatan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa adalah tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sekaligus sebagai pelanggaran etika berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran etika diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu melalui pengaduan kepada Dewan Pers. Perusahaan pers sebagai korporasi, pertanggungjawaban berada pada Pemimpin Redaksi. Hingga saat ini hanya pada pengaduan kepada Dewan Pers sebagai pelanggaran etika dan prinsip-prinsip jurnalistik, tidak ada laporan kepada kepolisian sebagai suatu tindak pidana. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pers, Publikasi Identitas Anak Berhadapan Hukum.AbstractThis research aims to determine the responsibility of Criminal act and an ethical violation of the publication of the identity of Children in conflict with law in the print media, electronic media, and information technology (internet) by the press company. This research is a normative research that is prescriptive, with the statute approach. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials. Act of the publication identity of Children in conflict with the law in the mass media is a criminal act under Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 23 Year 2002 as amended with Law Number 35 Year 2014 and Law Number 17 Year 2016, at the same time as an ethical violation of the Press Council Regulation Number:6/Regulation-DP/V/2008 concerning Ratification of Press Council Decision Letter Number 03/SK-DP/III/2006 on the Journalistic Code of Ethics, Indonesian Broadcasting Commission Regulation Number 01/P/KPI/03/2012 on the Guidelines of Broadcasting Behavior, Regulation of the Indonesian Broadcasting Commission Number 02/P/KPI/03/2012 on the Broadcast Program Standards. The responsibility of the Press ethical violations are resolved to Law Number 40 Year 1999 on the Press through a complaint to the Press Council. Until now, only a complaint to the Press Council as a violation of ethics and journalistic principles, no report to the police as a criminal act.Keywords: Criminal Responsibility, Criminal Act of Press, Publication of the Identity of Children in Conflict with Law.

Page 25 of 28 | Total Record : 271

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue