cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 22   23   24   25   26 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Ika Putri Wijayanti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i1.76307

Abstract

Artikel ini menganalisis perihal pertanggungjawaban pidana korporasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan artikel ini adalah mengetahui penerapan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normatif. Usaha Pemerintah menjerat korporasi dengan pidana belum menimbulkan efek jera. 
PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN (KOMPARASI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA) Thio Faresha Adhithia
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 3 (2025)
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i3.99486

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana pengaturan perampasan aset dengan mengkomparasi antara  negara Australia dan Indonesia dengan peraturan perampasan aset yang di terapkan di negara Australia, dan peraturan perampasan aset yang di terapkan di Indonesia serta melihat keunggulan dari peraturan tersebut juka di terapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perbandingan (comperative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penulisan hukum ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dengan teknik analisis silogisme bersifat deduksi. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui bahwa sistem hukum di Indonesia sudah meratifikasi perampasan aset tanpa pemidanaan, tetapi Indonesia belum mempunyai Undang-Undang tentang perampasan aset tanpa pemidanaan. Berbeda halnya dengan Australia yang sudah menerapkan peraturan perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut dan australia berhasil dalam meminimalisir korupsi dinegaranya.Abstract: This article analyzes how the asset forfeiture regulation is compared between Australia and Indonesia with the asset forfeiture regulations applied in Australia, and the asset forfeiture regulations applied in Indonesia and looks at the advantages of these regulations when applied in Indonesia. This research is a prescriptive and applied normative law writing with the approach used, namely the comparative approach and the statue approach. This legal writing is sourced from primary legal materials and secondary legal materials using the technique of collecting legal materials from literature studies with deductive sillology analysis techniques. The purpose of writing this article is to find out that the legal system in Indonesia has ratified asset forfeiture without criminalization, but Indonesia does not yet have a law on asset forfeiture without criminalization. It is different from Australia which has implemented the law on asset forfeiture without criminalization and Australia has succeeded in minimizing corruption in its country.Keywords: Asset Forfeiture;Non-Conviction; Comparison; Regulations; Indonesia and Australia
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hanifa Fathia Hani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i3.89957

Abstract

Lingkungan hidup adalah anugerah Tuhan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat dan negara Indonesia. Pencemaran lingkungan menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman, serta menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan berdasarkan UU PPLH dan kendala dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPLH memberikan hak ganti rugi, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban pencemaran. Namun, pelaksanaan UU PPLH menghadapi kendala seperti keterbatasan penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masalah koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, koordinasi yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen dari semua pihak, diharapkan UU PPLH dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi korban pencemaran lingkungan di Indonesia.  
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN PENGGUNA JALAN DALAM KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API Nikita Ananda Beatrix
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.101163

Abstract

Perlintasan sebidang menjadi titik rawan kecelakan terutama perlintasan sebidang yang belum dijaga. Bilamana terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api, maka dari  pihak PT. Kereta Api Indonesia dan penjaga palang kereta pada perpotongan perlintasan tersebut yang dilekatkan, padahal kecelakaan di perlintasan kerap terjadi karena kelalaian pengguna jalan. Pengguna jalan memiliki hak  untuk menggunakan jalan dengan bersih dan aman, serta sesuai dengan fungsinya. Tetapi pengguna jalan juga memiliki kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memiliki surat-surat berkendara yang sah, menghormati pengguna jalan yang lain, menggunakan pengaman diri, dan menjaga kebersihan jalan. Bilamana pengguna jalan tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka pengguna jalan juga harus melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Penulis memakai metode penelitian normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terkait. Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa pengguna jalan yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan bisa dikenai pertanggungjawaban pidana asalkan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Pengguna jalan bisa dikenai pidana dengan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan kerugian yang diakibatkan. Dengan adanya UU LLAJ ini, pemerintah berusaha mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan penegakan hukum yang ketat tetapi juga pendidikan dan sosialisasi penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat supaya sadar pentingnya untuk mematuhi aturan-aturan  lalu lintas.Abstract : Level crossings are high-risk areas for traffic accidents, especially those that are unguarded. When an accident occurs at a railroad crossing, PT Kereta Api Indonesia and the crossing guard are often held responsible, even though such accidents are frequently caused by the negligence of road users. Road users have the right to comfort, safety, and security in accordance with the function of the road, as stated in Article 25 of the Road Traffic and Transportation Law (UU LLAJ). However, they also have the obligation to obey traffic signs, possess valid driving documents, respect other road users, use personal protective equipment, and maintain road cleanliness. However, they also have the obligation to obey traffic signs, hold valid driving documents, respect other road users, use personal protective equipment, and maintain road cleanliness. This study aims to analyze the criminal liability for negligence by road users in accidents occurring at railway crossings. This research uses a normative legal method by examining literature and relevant secondary data. The results show that road users who cause accidents due to negligence can be held criminally liable, provided that the elements of criminal responsibility are fulfilled, that the act is punishable by law, the person can be held accountable, the act is subject to criminal sanctions, and there is fault, either intentional or due to negligence. Keywords : Level Crossing; Traffic Accident; Road User negligence; Criminal Liability; Road Traffic and Transportation Act.
Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Oleh BNN Kabupaten Purbalingga Lukman Nur Ajis
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i3.71661

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang hukum pidana terkait tindak pidana narkotika yang sekarang ini telah menyebar luas di berbagai tempat termasuk di Kabupaten Purbalingga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai bagaimana Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga menjalankan kewenangannya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu wawancara dan observasi secara langsung di BNN Kabupaten Purbalingga dan data sekunder berupa dokumen resmi, buku dan jurnal. Hasil penelitian ini berupa strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika oleh BNN Kabupaten Purbalingga berupa Desa Bersinar, pembentukan pegiat anti narkotika dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.
Keterkaitan Sisi Keadilan : Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak sauzan vidya rastratama mitra; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 1 (2025): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i1.95404

Abstract

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dari efektivitas nilai keadilan yang diterapkan pada kebijakan  pemidanaan tindak pidana perpajakan yaitu mengenai penggelapan pajak. Tercantum pada Pasal 30 KUHP penerapan pemidanaan di Indonesia terutama sesuai pasa bahasan penulisan ini adalah pidana denda yang diberikan dapat digantikan dengan pidana kurungan. Namun kebijakan ini menimbulkan perdebatan di antara masyarakat mengenai keadilan bagi wajib pajak yang patuh, karena memberikan insentif bagi penghindar pajak tanpa konsekuensi yang setara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan studi kasus untuk mengidentifikasi pola perilaku pengemplang pajak yang memanfaatkan celah dalam kebijakan ini. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada para pengemplang pajak ini berpotensi merusak moralitas pajak dan menciptakan ketidakadilan antara wajib pajak yang taat menjalankan kewajibannya dengan wajib pajak yang melalaikan kewajibannya.Kata Kunci: Nilai keadilan, Pidana Kurungan, Penggelapan PajakAbstract: This study aims to review the effectiveness of the justice value applied to the criminalization policy for tax crimes, namely tax evasion. As stated in Article 30 of the Criminal Code, the application of criminal penalties in Indonesia, especially in accordance with the discussion of this writing, is a fine that can be replaced with imprisonment. However, this policy raises a gap between the community regarding justice for compliant taxpayers, because it provides incentives for tax evaders without equal consequences. This study uses a qualitative approach by analyzing documents and case studies to identify patterns of tax evader behavior that exploit loopholes in this policy. The results of this writing show that the penalties given to these tax evaders have the potential to damage tax morality and create injustice between taxpayers who are obedient in carrying out their obligations and taxpayers who neglect their obligations.Keywords: Justice Value, Imprisonment, Tax Evasion
Urgensi Rehabilitasi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Seksua Andara Hafzha Gustria Putri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.99350

Abstract

Teori pemidanaan relatif memandang hukuman pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dimana pidana bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Dalam kasus Anak yang menjadi pelaku tindak pidana seksual pada amar Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SRP kurang sesuai karena putusan tersebut tidak sesuai dengan teori pemidanaan relatif; ketentuan Pasal 59 A Undang-Undang Perlindungan Anak dimana negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus yaitu kepada Anak yang berhadapan dengan hukum yang telah ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; Seorang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dimana Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan bagian dari Anak yang Berhadapan Dengan Hukum berhak mendapatkan rehabilitasi fisik, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial; dan Pasal 91 Ayat (3) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan rehabilitasi sebagai upaya represif dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana seksual diantarnya, Psikologis Anak, Latar Belakang Pendidikan Anak, Latar Belakang Keluarga, dan Terdakwa Masih Berusia kategori Anak yang  memiliki masa depan panjang.
Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence Itok Dwi Kurniawan
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i3.80197

Abstract

One of the crimes that has become a recent phenomenon is sexual violence, especially against children. Children are an invaluable gift given by God to every human couple to be cared for, protected and educated well. He is a human being who has limited physical, mental and social abilities to overcome the various risks and dangers he faces and also automatically still depends on other parties, especially family members who play an active role in protecting and looking after him. The nature of this research is descriptive analysis, meaning that from this research it is hoped that a detailed and systematic picture of the problems to be studied will be obtained. The intended analysis is based on descriptions, the facts obtained will be subjected to careful analysis to answer the problem. So that you can answer questions according to the main problem in this writing. This research was carried out using data collection tools, namely: literature study or document study (documentary study) to collect secondary data related to problems in the protection of child victims of sexual violence. In the form of legal protection for children victims of sexual crimes are legal assistance, rehabilitation, health services and social security in accordance with physical, mental, spiritual and social needs as an effort to restore the condition of children victims of sexual violence who have long-term trauma. Obstacles in providing legal protection for child victims of sexual crimes are legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure that are not yet running optimally.
Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sarah Amanda Uly Sijabat; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i2.86771

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi membuat deepfake dapat menjadi sarana kejahatan baru di dunia maya, salah satunya dapat dilihat dengan adanya fenomena konten gambar dan video pornografi deepfake. Perbedaan karakteristik antara konten gambar dan video pornografi deepfake dengan konten pornografi pada umumnya serta regulasi hukum di Indonesia yang masih belum menjangkau perkembangan kejahatan di dunia maya secara menyeluruh menyebabkan penanganan cybercrime seperti pornografi deepfake dan pencemaran nama baik masih menjadi tantangan yang sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, perlu diketahui peraturan apakah yang dapat mengatur, mencegah, dan mengurangi akibat dari eksploitasi kejahatan pornografi deepfake ini. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis apakah konten gambar dan video pornografi yang dihasilkan oleh AI deepfake dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pornografi deepfake dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik karena telah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 310 KUHP dan juga Pasal 27A UU ITE. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa terdapat suatu kondisi khusus yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah suatu konten pornografi deepfake dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik, yakni ada atau tidaknya keterangan atau penjelasan yang sedari awal melekat pada konten pornografi deepfake tersebut yang mampu menjelaskan tentang sifat manipulatif dari konten pornografi deepfake.
Pemenuhan Hak Pemberian Premi Bagi Narapidana Yang Melakukan Pekerjaan Produktif Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya Kevin Palamba Aden , Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.112673

Abstract

Pemenuhan hak pemberian premi bagi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya secara gamblang diatur dalam Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan fakta yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya terdapat ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein pada Pasal 5 huruf b dan c Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01 – PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana. Esensi penelitian adalah menganalisis dan mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif dan faktor penghambat dalam hak pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuiaan pemenuhan hak pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya secara spesifik pada pembagian dana penunjang pembinaan narapidana yang direpresentasikan dalam bentuk premi sebesar 30% yang seharusnya  35% dan sebesar 10% yang seharusnya 15%  disetorkan ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Kendala dari faktor hukum belum ada ketentuan secara spefisik mengenai skema pembagian modal produksi. Kedua, dari segi faktor penegak hukum lemahnya koordinasi antara subseksi kerja. Ketiga, Faktor Sarana atau Fasilitas minimnya ketersediaan alat produksi, keempat dari faktor masyarakat narapidana belum memahami secara optimal mengenai hak premi, serta kelima faktor legal culture terlihat kesadaran dan pemahaman hukum petugas pemasyarakatan dan narapidana mengenai hak pemberian premi belum optimal.

Page 25 of 26 | Total Record : 255

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue