cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR SECARA ILLEGAL (Studi Putusan No. 264/Pid.Sus/2020/PNBjn) Rahmawati, Julieta Sonia Pradilla; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67439

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir secara illegal dengan menganalisis mengenai  Pengaturan  Hukum  Pidana  dan  Pertimbangan  Hukum dalam putusan perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bojonegoro  terhadap  Pelaku  Penambang  Pasir secara illegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai tinjauan putusan berkaitan dengan Pengaturan Hukum Pidana dan tinjauan Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus perkara berdasarkan unsur-unsur Pasal yang ada. Putusan perkara tindak pidana penambangan pasir secara illegal ditinjau menggunakan beberapa peraturan yang relevan dengan perkara tersebut seperti Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu karena penulis meneliti perkara yang ada di Daerah Jawa Timur terdapat Peraturan Daerah No.1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan. Dalam melakukan pertimbangan hukum, Majelis hakim mempertimbangkan dengan asas penafsiran hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori menimbang perkara tersebut dengan Peraturan hukum terbaru.Kata Kunci: putusan hakim; pertambangan pasir illegal; hukum pidana administratifAbstract: This research aims to analyze the Criminal Investigation of Illegal Sand Mining by analizing in advance the Criminal Law Regulation and The Judge Consideration of Bojonegoro District Court against Illegal Sand Mining with prescriptive normative legal research. The data achieved from primary and secondary data. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict related to the Regulation of Criminal Law and the review of Legal Considerations by the Judge obeserve based on elements of Criminal Law. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict relating to the Criminal Law Regulation and the review of Legal Considerations by the Judge in deciding the case based on the elements of the existing Article. The verdict of the illegal sand mining criminal case was reviewed using several regulations relevant to the case such as Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. In addition, because the author examined the case in East Java, there is Regional Regulation No.1 of 2005 on Mining Business Control. In conducting legal considerations, the judge uses principle of legal interpretation Lex Posterior derogate Legi Priori who weighs the case with the latest law. Keywords: law judgements; illegal sand mining; administrative criminal law
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BEKASI Herpradanti, Shafira; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67456

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Bekasi dengan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi yakni Faktor Pendidikan, Keluarga, serta Lingkungan. Diantara ketiga faktor tersebut, diketahui bahwa faktor yang paling mepengaruhi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika di kota Bekasi adalah Faktor Keluarga. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan mengadakan pembinaan serta penyuluhan tentang dampak narkotika, kemudian membuat sosialisasi melalui brosur, poster dan sejenisnya, serta melakukan pendekatan terhadap seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memberantas narkotika di Kota Bekasi.Kata Kunci: anak, kriminologi, penyalahgunaan narkotika Abstract: This study aims to determine the criminological review of criminal acts of narcotics abuse committed by children in the city of Bekasi by analyzing the causes of narcotics abuse by children in the city of Bekasi and the efforts made by the Metro Bekasi Police in tackling narcotics abuse by children in the city of Bekasi. Bekasi city. This research is an empirical legal research with descriptive analysis. The data in this study were obtained from primary data and secondary data. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that several factors that can influence narcotics abuse by children in the city of Bekasi are Education, Family, and Environmental Factors. Among these three factors, it is known that the most influencing factor in drug abuse in the city of Bekasi is the family factor. Meanwhile, the efforts made by the Bekasi City Metro Police in dealing with narcotics abuse by children are carried out in several ways, namely by providing guidance and counseling about the impact of narcotics). Then, making outreach through brochures, posters and the like as well as approaching all agencies, community leaders and religious leaders, as well as local governments to jointly eradicate narcotics in Bekasi City.Keywords: Child, Criminology, Drug abuse
PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PENYIDIKAN KEPOLISIAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER-TERRORISM Argastya, Alfendo Yefta; Supanto, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67425

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dalam mengakomodasi kejahatan cyber-terrorism di Indonesia serta penerapan hukum pidana yang dilakukan kepolisian dalam proses penyidikan untuk menangani kejahatan cyber-terrorism. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum, dilakukan wawancara dengan pihak Subdit V/Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian diperoleh bahwa tindak pidana cyber-terrorism belum dirumuskan ke dalam peraturan perundang- undangan. Dalam mengantisipasi tindak pidana cyber-terrorism penyidik menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme. Dalam penelitian ini juga dilakukan inventarisasi instrumen hukum yakni KUHP, UU Pendanaan Terorisme, dan UU Telekomunikasi. Tetapi instrumen tersebut tidak bisa diterapkan pada tindak pidana cyber-terrorism. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cyber-terrorism menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme dalam jangka waktu sementara.Kata Kunci: Cyber-terrorism, Penyidikan, Pengaturan Hukum Pidana, Penerapan Hukum Pidana oleh Penyidik.Abstract: This research aims to determine the regulation of criminal law in accommodating cyber-terrorism crimes in Indonesia and the application of criminal law by the police in the investigation process to deal with cyber-terrorism crimes. This research is a normative legal research, with a perspective using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logic reasoning methods. The technique of collecting legal materials used is literature study. To support legal material, interviews were conducted with the SubDirectorate V/Siber of the Directorate of Special Criminal Investigation at the Central Java Police. The results showed that the crime of cyber-terrorism has not been formulated into legislation. In anticipating criminal acts of cyber-terrorism, investigators use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law. In this study, an inventory of legal instruments was also carried out, namely the Criminal Code, the Terrorism Financing Act, and the Telecommunications Law. However, this instrument cannot be applied to criminal acts of cyber-terrorism.  Investigators in conducting investigations into criminal acts of cyber-terrorism use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law for a temporary period.Keywords: Cyber-terrorism, Investigation, Criminal Law Regulation, Application of Criminal Law by Investigators
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BALAP LIAR MELALUI PATROLI LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR MAGETAN Auliasari, Anisa; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67451

Abstract

Abstrak: Balap liar merupakan suatu ajang adu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor  yang  dilakukan  tanpa  izin  resmi  dan  diselenggarakan  di  jalan  raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap liar dan efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar di Kabupaten Magetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Magetan, pelaku balap liar dan masyarakat, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa aksi balap liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulanagan pelanganggaran lalu lintas dalam hal balap liar di nilai masih kurang efektif karena balap liar masih sering terjadi dan waktu pelaksaan patroli lalu lintas sudah diketahui oleh pelaku balap liar.Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas; Balap Liar; Patroli Lalu Lintas. Abstract: Illegal racing is a vehicle speed competition, especially motorized vehicles which is carried out without official permission and is held on the highway. This study aims to determine the criminal provisions regarding violations related to illegal racing and the effectiveness of the implementation of traffic patrols as an effort to overcome illegal racing traffic violations in Magetan Regency. The method used in this research is empirical juridical research. The legal materials used are primary and secondary legal materials, the primary legal materials in this study were obtained through interviews with Magetan Resort Police officers, illegal racing players and the public, while the secondary legal materials were library materials. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the study stated that the action of illegal racing has been regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The implementation of traffic patrols as an effort to overcome traffic violations in terms of illegal racing is considered to be still ineffective because illegal racing is still common and the timing of traffic patrols is already known by the perpetrators of illegal racing.Keywords: Traffic Violations; Illegal Street Racing; Traffic Patrol.
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Nur Fauzi, Satria; Primasari, Lusihana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47740

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pola berfikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian ini menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, E-commerceABSTRACTThe objective of this research are to understand forms of fraud in online shopping sites, and to understand fraud related regulations in online shopping sites (e-commerce) based on the Indonesia law. This research was categorized as normative legal research or doctrinal legal research with prescriptive or applied characteristic. This research consist of primary and secondary legal materials source. The analytical techniques used in this research is syllogism method with deductive reasoning pattern. Deductive reasoning pattern is a thinking mindset on the basic principles that provide the object to be examined in order to get conclusions on the specific facts.The result of this research concluded that there are three forms of fraud : fraud on discount prices in National Online Shopping Day 2015 (Harbolnas 2015), merchant fraud, and fraud by pretense. The law that can be applied in this fraud cases are Article 378 of Indonesia Penal Law Code (KUHP), Article 28 clause 1 Law No. 19 of 2016 on Revised of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, and Article 9 clause 1 Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection. Keywords: crimes, fraud, E-commerce, online shopping
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI PENGANCAMAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR) Dewantoro, Iqbal Bagas; Budyatmojo, Winarno; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58831

Abstract

AbstrakPenelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman berbasis fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deduksi silogisme. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus Putusan NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKT. UTR. Seharusnya hakim bisa menjatuhkan sanksi pada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan atau concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu concursus realis yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Beberapa perbuatan tersebut yaitu tentang pengancaman dengan muatan pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas. Putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi.Kata Kunci : UU ITE, Teknologi FinansialAbstractThis legal research aims to determine the application of law in fintech-based extortion and threats. This research uses doctrinal or normative legal research methods. Doctrinal research is research based on legal materials that focuses on reading and studying primary and secondary legal materials, using a statute approach. The data collection technique used in this study is literature study or document study research technique and the data analysis technique used was the syllogistic deduction technique. The result of this research is the application of the article of law by the North Jakarta District Court Judge in deciding Verdict NUMBER 438 / PID.SUS / 2020 / PN.JKT.UTR. The judges should have been able to impose sanctions on a defendant who has committed a combined criminal act or concursus, as regulated in Article 65 of the Criminal Code, it is a combination of several criminal acts that stands alone. Some of these actions include threats with extortion, defamation, and identity theft. The verdict that should have been passed by the judge was Article 27 paragraph (4) jo. Article 45 paragraph about extortion and / or threats, Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) about defamation, and Article 30 paragraph (2) jo. Article 46 paragraph (2) about  personal identity theft.Keywords : ITE Law, Financial Technology
ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 JUNCTO PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI KAREN AGUSTIAWAN (Studi Kasus Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst) Hendarto, Daniel Hasianto; Ismunarno, ,; setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58875

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. dengan penerapan Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari prespektif Hukum Pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina (Persero). Apa yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina, Sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tetntang Keuangan Negara, yang diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006Kata Kunci : BUMN, Korupsi, Pidana AbstractThis research purpose is to examine and determine the suitability of the application of Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in Decision No. 15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. viewed from the perspective of Criminal Law.Based on the research conducted, the results show that the elements of corruption as contained in Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is not fulfilled in the actions carried out by the President Director of PT Pertamina (Persero). What was done by the President Director of PT.Pertamina solely in the context of developing PT. Pertamina, namely trying to increase oil and gas reserves, where the act was carried out with the aim of prioritizing the interests of the company, which was marked by the absence of elements of fraud, conflicts of interest, acts against the law and intentional mistakes. . Although there are losses received, with Law No.19 of 2003 concerning State Corporation and Law No.17 of 2003 concerning State Finance, which was further strengthened by the decision of the Constitutional Court no. 003/PUU- IV/2006.  Keywords: BUMN, Corruption, Criminal
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN BUS DAN SOPIR BUS TERHADAP KECELAKAAN BUS DI KABUPATEN SUKOHARJO Fadilah, Muhammad Jemima; Sulistyanta, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47388

Abstract

AbstrakKecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi karena kelalaian yang melibatkan kendaraan.  Menimbulkan korban luka maupun korban jiwa dan dapat menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Pertanggungjawaban akibat dari kecelakaan lalu lintas tidak hanya pengemudi saja, dalam hal bus sebagai kendaraan umum, perusahaan bus juga wajib bertanggungjawab dari mengganti kerugian hingga bertanggungjawab pidana. Hal tersebut semuanya telah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan ketentuan sanksi pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Kata kunci : Kecelakaan lalu lintas, faktor kecelakaan ,pertanggungjawaban pidana.AbstractTraffic accidents are events that occur due to negligence involving vehicles. Causing injuries and fatalities and can cause material losses that are not small. Traffic accidents are caused by 4 (four) factors, such as human factors, vehicle factors, road factors and environmental/weather factors. The liability resulting from a traffic accident is not just the driver, in the case of buses as public transportation, the bus company is also obliged to take responsibility from compensation to criminal liability. All of this has been stated in the provisions of act Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation and the provisions of criminal sanctions in the Criminal Code.Keywords : Traffic accidents, accidents factor, criminal liability.
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya Gerhana, Rico Wahyu
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.65597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan yang marak terjadi dewasa ini. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analitis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan dan upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan sehingga masyarakat dapat paham mengenai tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang terjadi disekitarnya.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Pramana, Darmawan Nuryudha; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47405

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban online  gender-based violence dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (literature research). Metode ini berguna untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. Teknik analisis bahan hukum adalah menganalisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Online gender-based violence (OGBV) merupakan kejahatan cyber yang melibatkan wanita sebagai korbannya. Perlindungan hukum terhadap korban OGBV sangat dibutuhkan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban online gender-based violence diatur di dalam UU TPPO (UU No.21/2007), yaitu restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan,  dan reintegrasi sosial (Pasal 51) dan diatur juga di dalam  UU Pornografi (UU No.44/2008), yaitu  pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16). Sementara itu di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.13/2006 jo. UU No.31/2014) tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban OGBV. UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tertentu, yaitu korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Menurut penulis, UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu adanya revisi, karena belum mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum.Kata kunci : Korban; Online Gender-Based Violence; Perlindungan HukumAbstractThis research aims to determine the forms of legal protection for victims of online gender-based violence  in legislation in force in Indonesia.  This research is a descriptive normative research.  The research approach uses a prescriptive approach.  The type of data used is secondary data.  The technique of collecting legal material uses literature study techniques.  This method is useful to get a theoretical basis in the form of expert opinions about things that are the object of research such as applicable laws and regulations and relating to the things that need to be investigated.  The technique of analyzing legal material is to analyze the results of research and discussion using the theories that exist in a literature review.  Online gender-based violence is a cyber crime that involves women as victims.  Legal protection for victims of online gender-based violence is needed. The form of legal protection against victims of online gender-based violence are regulated in the Criminal Act of Human Trafficking Law (Law No.21 / 2007), which are restitution (Article 48), health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation, and social reintegration (Article 51) and also regulated in the Pornography Law (Law No.44 / 2008), which are guidance, assistance, and social recovery, physical and mental health for children who are victims or perpetrators of pornography (Article 16). Meanwhile, the Witness and Victim Protection Act (Law No.13 / 2006 jo. with Law No.31 / 2014) does not regulate legal protection for OGBV victims. The Witness and Victim Protection Act specifically regulates the legal protection of victims of certain crime, which  are victims of criminal acts of terrorism, victims of human trafficking, victims of torture, victims of sexual violence, and victims of severe abuse. According to the author, the Witness and Victim Protection Act needs to be revised for the reason it has not yet regulated legal protection for victims of crime in general.Keywords : Legal Protection; Online Gender-Based Violence; Victims

Page 3 of 26 | Total Record : 255

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue