Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Articles
271 Documents
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK BERDASAR ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALl DALAM PUTUSAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan Hakim Nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010/PN.Ska ]]>
<![CDATA[Septa Fajar Adi Kusuma]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i3.31982
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif maksudnya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penganalisaan data secara kualitatif dengan model interaktif yaitu teknis analisis melalui komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersama dengan pengumpulan data, kesimpulan serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali. Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta menggunakan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali dirasa terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam ancaman pidana lebih berat (Putusan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska). AbstractThis study aims to determine the basis of judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in the District Court of Surakarta. In this study the authors use this type of empirical legal research is descriptive meant to provide an overview or exposure of the subject and object of research related to the consideration of the judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in the District Court of Surakarta. Source data obtained from the primary data and secondary data. Qualitative data analysis with interactive models of components, namely technical analysis through data reduction and presentation of the data is done in conjunction with the collection of data, conclusions and verification. Based on the research and discussion produced the conclusion that the judge’s consideration of the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in Surakarta District Court based on the principle of Lex Specialis derogate Legi Generali. Basic considerations in the use of the criminal provisions of judges in the case of traffic accidents causing the death of the victim in the District Court used the principle of Justice Surakarta Simple, Fast, and Cost of Light. Consideration of the judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in Surakarta District Court based on the principle of Lex Specialis not derogate Legi Generali considered defendant did not meet the threats of 贅riminal justice in heavier (Decision case number 460/Pid.B/2009 / PN.Ska). ]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) ]]>
<![CDATA[Satria Nur Fauzi]]>;
<![CDATA[Lusihana Primasari]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47740
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pola berfikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian ini menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, E-commerceABSTRACTThe objective of this research are to understand forms of fraud in online shopping sites, and to understand fraud related regulations in online shopping sites (e-commerce) based on the Indonesia law. This research was categorized as normative legal research or doctrinal legal research with prescriptive or applied characteristic. This research consist of primary and secondary legal materials source. The analytical techniques used in this research is syllogism method with deductive reasoning pattern. Deductive reasoning pattern is a thinking mindset on the basic principles that provide the object to be examined in order to get conclusions on the specific facts.The result of this research concluded that there are three forms of fraud : fraud on discount prices in National Online Shopping Day 2015 (Harbolnas 2015), merchant fraud, and fraud by pretense. The law that can be applied in this fraud cases are Article 378 of Indonesia Penal Law Code (KUHP), Article 28 clause 1 Law No. 19 of 2016 on Revised of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, and Article 9 clause 1 Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection. Keywords: crimes, fraud, E-commerce, online shopping]]>
<![CDATA[DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN ]]>
<![CDATA[Widiyani Ratna Furi]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40594
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan yang menimbulkan disparitas pidana pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B /2016/PN.Smn, dan Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim Pengadilan Negeri Sleman menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.Kata kunci: Disparitas Pidana, Tindak Pidana Pencurian dengan KekerasanAbstractThis study aims to determine the considerations of Sleman District Court judges imposing criminal decisions which give rise to disparity of sentencing on Decision of Sleman Distric Court Number 237/ Pid.B/2014/PN.Smn, Decision of Sleman Distric Court Number 201/Pid.B/2016/PN.Smn, and Decision of Sleman Distric Court Number 344/Pid.B/2016/PN.Smn in cases of robbery. This research is a descriptive empirical legal research. Type of data used is Primary data and secondary data,with the technique of collecting legal materials used by the author is by interactive analysis models. The results showed that based on the judge’s consideration in his decision, the judge of the Sleman District Court applied the crime in accordance with the law, and the judge’s consideration had a clear justification basis. Because it is not always and not all disparity of sentencing are considered wrong and deviate from the juridical, sociological and philosophical aspects. What is important when a criminal judge must use coherent, objective and transparent guidelines.Keywords: Disparity of Sentencing, robbery]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK BERDASAR ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALl DALAM PUTUSAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan Hakim Nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010/PN.Ska ]]>
<![CDATA[Septa Fajar Adi Kusuma]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v2i1.31990
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif maksudnya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penganalisaan data secara kualitatif dengan model interaktif yaitu teknis analisis melalui komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersama dengan pengumpulan data, kesimpulan serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali. Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta menggunakan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali dirasa terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam ancaman pidana lebih berat (Putusan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska).Kata Kunci : pertimbangan hakim, Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali, kecelakaan lalu lintas]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI PENGANCAMAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR) ]]>
<![CDATA[Iqbal Bagas Dewantoro]]>;
<![CDATA[Winarno Budyatmojo]]>;
<![CDATA[Diana Lukitasari]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58831
<![CDATA[AbstrakPenelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman berbasis fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deduksi silogisme. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus Putusan NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKT. UTR. Seharusnya hakim bisa menjatuhkan sanksi pada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan atau concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu concursus realis yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Beberapa perbuatan tersebut yaitu tentang pengancaman dengan muatan pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas. Putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi.Kata Kunci : UU ITE, Teknologi FinansialAbstractThis legal research aims to determine the application of law in fintech-based extortion and threats. This research uses doctrinal or normative legal research methods. Doctrinal research is research based on legal materials that focuses on reading and studying primary and secondary legal materials, using a statute approach. The data collection technique used in this study is literature study or document study research technique and the data analysis technique used was the syllogistic deduction technique. The result of this research is the application of the article of law by the North Jakarta District Court Judge in deciding Verdict NUMBER 438 / PID.SUS / 2020 / PN.JKT.UTR. The judges should have been able to impose sanctions on a defendant who has committed a combined criminal act or concursus, as regulated in Article 65 of the Criminal Code, it is a combination of several criminal acts that stands alone. Some of these actions include threats with extortion, defamation, and identity theft. The verdict that should have been passed by the judge was Article 27 paragraph (4) jo. Article 45 paragraph about extortion and / or threats, Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) about defamation, and Article 30 paragraph (2) jo. Article 46 paragraph (2) about personal identity theft.Keywords : ITE Law, Financial Technology]]>
<![CDATA[BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH) ]]>
<![CDATA[Sinta Zulfi Nur Laily]]>;
<![CDATA[' Subekti]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40613
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan kendala perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Bentuk tindak pidana perdagangan orang yang mayoritas terjadi di Indonesia adalah eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) atau tenaga kerja wanita (TKW). Kabupaten Grobogan termasuk salah satu daerah pengirim TKI/TKW di Provinsi Jawa Tengah. Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dan seluruh pihak terkait ternyata masih belum optimal dikarenakan kendala yang dihadapi, yaitu minimnya pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang, lemahnya penegakan hukum, adanya calo pencari tenaga kerja ilegal dan pola pikir yang salah dalam masyarakat. Kata Kunci: Perlindungan Korban, Tenaga Kerja Indonesia, Tindak Pidana Perdagangan OrangAbstractThis research aims to analize the type and obstacles of victim’s protection against Indonesian’s employees as victims of human trafficking by Regency Government of Grobogan. This research is a descriptive empirical law research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The most common form of human trafficking is exploitation of Indonesian employees (TKI) or female employees (TKW). Grobogan Regency is one of the employee’s transtmitter regions in Central Java. The implementation of victim’s protection against employees as victims of human trafficking in Grobogan Regency still has some weakness caused by various obstacles faced, which are the lack of understanding about the criminal acts of human trafficking, the weakness of law enforcement, illegal migrant employees seekers and wrong mindset in society.Keywords: Victim’s protection, Indonesian’s employees, Human trafficking ]]>
<![CDATA[PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PELAKU PERETAS (HACKER) DI INDONESIA DALAM RUU KUHP ]]>
<![CDATA[Miftahul Farida Rusdan]]>;
<![CDATA[Dedik Setiyawan]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32320
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini mengkaji dan membahas tentang pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan untuk pelaku tindak pidana cyber crime khususnya para peretas situs (hacker). Penelitian yang menggunakan konsep pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep ini menghasil kesimpulan tentang dimungkinkannya penggantian pidana penjara bagi pelaku tindak pidana cyber crime khususnya para peretas (hacking) dengan menggunakan alternatif pemidanaan yakni pidana kerja sosial. Pidana ini dapat dan efektif digunakan, karena selain dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki si pelaku dalam pengembangan teknologi, pelaku juga dapat terhindar dari stigmatisasi dan labelisasi negatif oleh masyarakat yang ditakutkan akan menjadi pendorong pelaku tersebut melakukan tindak pidana yang sama. Kata Kunci: tindak pidana dunia maya, pidana kerja sosial, alternatif pemidanaan.AbstractThis research aims to study and talk about criminal community service as alternative for a criminal offense cyber crime (hacker). Theoretical approach of this study use a doctrin theory and use a legal research using conceptual and statute approach. This concept is effective, can be used because besides can developing and honing potentials the culprit in technology development an offender can also spared from stigmatization and negative label skeptically by society will become the agents thruster a criminal offense which same.Keywords: cyber crime, community service order, alternative of setencing.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 JUNCTO PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI KAREN AGUSTIAWAN (Studi Kasus Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Daniel Hasianto Hendarto]]>;
<![CDATA[, Ismunarno]]>;
<![CDATA[Budi setiyanto]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58875
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. dengan penerapan Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari prespektif Hukum Pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina (Persero). Apa yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina, Sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tetntang Keuangan Negara, yang diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006Kata Kunci : BUMN, Korupsi, Pidana AbstractThis research purpose is to examine and determine the suitability of the application of Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in Decision No. 15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. viewed from the perspective of Criminal Law.Based on the research conducted, the results show that the elements of corruption as contained in Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is not fulfilled in the actions carried out by the President Director of PT Pertamina (Persero). What was done by the President Director of PT.Pertamina solely in the context of developing PT. Pertamina, namely trying to increase oil and gas reserves, where the act was carried out with the aim of prioritizing the interests of the company, which was marked by the absence of elements of fraud, conflicts of interest, acts against the law and intentional mistakes. . Although there are losses received, with Law No.19 of 2003 concerning State Corporation and Law No.17 of 2003 concerning State Finance, which was further strengthened by the decision of the Constitutional Court no. 003/PUU- IV/2006. Keywords: BUMN, Corruption, Criminal]]>
<![CDATA[PENGATURAN JUDI BOLA ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Devy Suciati]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40633
<![CDATA[AbstractThis research aims to determine the form of the application of criminal sanctions and the provisions of the law of criminal offences against a decent online football gambling. This research is the normative legal research which is prescriptive. The data,which used in this writing, was secondary data. Secondary data used include primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques are used, namely the study of librarianship. The results showed that the application of criminal law to jail for perpetrators of criminal acts of ball online gambling contrary to theory of law about cyber crime. A decision-making model for offender online football gambling should give priority to regulations that are more specific (lex specialis derogat legi generali), namely regulation Law Number 19 of 2016 juncto Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions about governing the crime of gambling online which is contained in Article 27 Paragraph (2) of the act of information and Electronic Transactions. So decision making is done not only to apply criminal sanctions and provisions of law that are in the Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Keywords:online football gambling , the application of criminal sanction, Lex Specialis derogat Legi GeneraliAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi pidana dan ketentuan hukum yang layak terhadap tindak pidana judi bola online . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana judi bola online bertentangan dengan teori hukum tentang cyber crime.Model pengambilan keputusan bagi pelaku judi bola online sebaiknya mengutamakan peraturan perundangundangan yang bersifat lebih khusus(lex specialis derogat legi generali) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian secara online yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan tidak hanya menerapkan sanksi pidana dan ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Judi Bola Online, Cyber Crime, Lex Specialis Derogat Legi Generali.]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP PERBUATAN TURUT SERTA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PAJAK GALIAN C (PASIR) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 527/PID.B/2010/PN.LMJ) ]]>
<![CDATA[Rachdityo Pandu Wardhana]]>;
<![CDATA[Seta Aji Widi Antara]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32710
<![CDATA[AbstractThe purpose of this research is to explore the core of together and continues acts of corruption in tax funds quarrying C (sand) in Decision No. 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.Research is the authors are interested to explain variety of subject matter that will be addressed in this study which included actions undertaken participate continuously in the corruption tax funds quarrying C (sand) in Decision No. 527/Pid.B/2010/PN.Lmj , legal considerations in deciding cases judges participate in ongoing acts of corruption in the excavation tax C (sand) contained in Decision No. 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.Research is continuing to participate in corruption methods used by the author of this study is to construct normative legal research. “Normative legal research or legal research literature has the same definition with doctrinal study (doctrinal research), the research is based on material - material law ( library based) that focus on reading and studying the material - primary and secondary legal materials “.Defendant Endro Prapto Ariyadi, SH conducted together and continues with Drs. Achmad Fauzi and Setiadi Laksono Halim seen from the case of the position as stated in Decision No. 527/Pid.B/2010/PN.Lmj can be inferred if an unlawful act that is contrary to applicable Law for committing “Corruption In Unison Deeds Continues As One “. In casu the defendant in the subsidiary charges proved but did not have a nature that is not against the law is a criminal act then the defendant should be legally declared too loose of all legal charges (onslag van recht vervolging).Keywords : corruption, conducted together and continues, too loose of all legal chargeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang inti dari perbuatan turut serta secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi pajak galian C (pasir) studi kasus putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.Dalam penelitian ini penulis tertarik mengemukakakan berbagai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu yang termasuk perbuatan turut serta yang dilakukan secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi dana pajak galian C (pasir) dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan turut serta secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi pajak galian C (pasir) yang tertuang dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.Penelitian terus berpartisipasi dalam metode korupsi digunakan oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk membangun penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif atau literatur penelitian hukum memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (penelitian doktrinal), penelitian ini didasarkan pada materi-materi hukum (perpustakaan berbasis) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder”. Terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH dilakukan bersama-sama dan berlanjut dengan Drs. Achmad Fauzi dan Setiadi Laksono Halim dilihat dari kasus posisi sebagaimana tercantum dalam Keputusan No 527/Pid.B/2010/PN.Lmj dapat disimpulkan jika perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku karena melakukan “Korupsi Dalam Deeds Unison terus As One “. In casu terdakwa dalam dakwaan subsidair terbukti tetapi tidak memiliki sifat yang tidak melawan hukum adalah tindak pidana maka terdakwa harus secara hukum dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).Kata Kunci: korupsi, perbuatan turut serta secara berlanjut, lepas dari segala tuntutan]]>
