cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 2   3   4   5   6 
PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA Al Hakim, Fauzi; Primasari, Lusihana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47721

Abstract

Abstrak Tujuan dari penulisan hukum ini adalah mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta dan hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research). Data penelitian ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam jangka pendek dilakukan dengan remisi, pembebasan bersyarat dan pemidahan warga binaan ke lembaga pemasyarakat yang kapasitas hunian warga binaan lebih baik dari rumah tahanan asal. Hambatan dalam implementasi peraturan terbagi menjadi hambatan internal berupa sumber daya manusia yaitu masih ada petugas yang kurang memiliki kompentensi baik yang disebabkan oleh faktor usia maupun kurangnya pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam Rumah Tahanan Negara itu sendiri dan hambatan eksternal yaitu harga tanah yang semakin naik, sehingga grand desain jangka menengah dan panjang menjadi sulit untuk dilakukan terutama berkaitan dengan pembangunan Rumah Tahanan baru.Kata Kunci : Overcrowded, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasyrakatan, Warga Binaan PemasyarakatanAbstractThis thesis aims to discover the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment in The Level I Federal Penitentiary Surakarta and its problems (if any) in implementing it. This research is an empirical law research or non-doctrinal research (social legal research). This research uses lawful material which consists of primary and secondary data. The primary lawful material is the main data in this research while the secondary and tertiary lawful material is meant to support the primary data. This research uses interview, documentation, and literature review as the technique of collecting data. This research concludes that the short period of the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment in The Level I Federal Penitentiary Surakarta is applied through remission, parole, and transference of inmates to a better Federal Penitentiary and Correctional Education Institution. The problem to the implementation of the regulation is divided into internal problem in a form of human resources that still have the lack of competence due to age or lack of training factor, limited access and infrastructure of the Federal Penitentiary itself, and external problem in a form of the uprising land price that results the middle and long period of the Grand Design to be difficult to execute which mainly related to the construction of new Federal Penitentiary.Keywords: Correctional Education, Federal Penitentiary, Inmates and Overcrowded.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN Putra, Danu Surya; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40586

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder.Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid. Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak).Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di IndonesiaAbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data.Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released.Keywords: corruption, corruption law in Indonesia
PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PID.SUS/2015/PT.PBR) Haritia, Bayu; Hartiwiningsih, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47783

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP danPutusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet.Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutandan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,yang mengatur bahwa doktrin strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwadan PT JJP selaku korporasi.Kata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi. AbstractThis study aims to examine the suitability of the judge’s decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is an normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows thatland fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment.Kasus kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor: 186/Pid.Sus/2015/PT. Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.PBR tertanggal 08 Desember 2015 , dijatuhkan putusan bahwa terdakwa melan ggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH .Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge's decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.Kata Kunci : Tindak Pidana, Korporasi, Kebakaran Hutan.Keywords: Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.
TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN Wulandary, Siti Zulaika
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40608

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ialah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dimana teknik ini dilakukan dengan menggunakan, mengelompokkan serta menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan ialah faktor penyimpangan seksual pedofilia, faktor pornografi dan faktor pola asuh keluarga. Terjadinya kekerasan seksual pada anak sebagaimana disebabkan faktor tersebut membutuhkan upaya-upaya untuk menanggulanginya yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan bersama pihak-pihak terkait lainnya.Kata Kunci: Kekerasan Seksual terhadap Anak, Kriminologi.AbstractThis research is aimed at finding out factors causing sexual abuse against children in South Tangerang and what efforts been done by the law enforcer in preventing the crime experienced by the children in South Tangerang. This research is qualitatively empirical law study and using a qualitative approach. The primary data for this research is interview and the secondary data is bibliographical references. The data then collected through both field and bibliographical study. The analytical technique used in this research is interactive model of analysis which this technique used, combine, and sorted the data from 2 field research and examined it with the law theory from bibliographical research. This study showed that there are some factors causing sexual abuse against children in South Tangerang. The first is sexual deviation which is paedophilia, the second factor is pornography and the third one is lack of parenting skill. From the factors mentioned above that caused sexual abuse against children, it is suggested some countermeasures efforts which consists of preventive and repressive efforts conducted by the Police and The Women and Children Protection Centre in South Tangerang.Keywords: Sexual Abuse against Children, Criminology.
KESESUAIAN SYARAT DIVERSI DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Nurain, Neiska Aranafta; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58867

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep keadilan restoratif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dilakukan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif yang merupakan konsep yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Syarat pelaksanaan diversi mencerminkan adanya batasan terhadap pemberlakuan upaya diversi yang tidak sejalan dengan tujuan diversi dan konsep keadilan restoratif.Kata Kunci: Syarat diversi, Kesesuaian, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana AnakAbstractThis study aims to analyze the suitability of the diversion requirements in Article 7 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with the concept of restorative justice. This research is a prescriptive and applied normative legal research. Types of secondary data include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study. The research instrument is in the form of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, then the analysis technique used is the deductive method. The results show that diversion is carried out as an effort to achieve restorative justice, which is a concept adopted in the juvenile justice system in Indonesia. The requirements for implementing diversion reflect a limitation on the application of diversion efforts that are inconsistent with the objectives of diversion and the concept of restorative justice.Keywords: Diversion Requirements, Conformity, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP PRIA Tamara, Andini L; Budyatmojo, Winarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40625

Abstract

Abstrak  Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dari segi kriminologi tindak pidana Pelecehan seksual yang  dilakukan  wanita pada pria  dan upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  Kepolisian  Resor Klaten untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kasus. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan  sebagainya. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  dengan  teknik  wawancara  dan studi pustaka. Teknik  analisis   data menggunakan   analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat  diperoleh  hasil  bahwa  obyek  kajian  kriminologi  mencakup  tiga hal,  yaitu  tindak  pidana, pelaku tindak pidana, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. kemudian obyek kajian tersebut dianalisis  menggunakan teori-teori kriminologi. Pelecehan Seksual   ini   dianalisis   menggunakan   teori   asosiasi diferensial. Pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual pastilah melakukan kejahatannya dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) dan faktor dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Setelah diketahui faktor-faktor tersebut dikaji menggunakan teori Social Anomalies. Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana dan pelaku tindak pidana Pelecehan seksual. Pertama, masyarakat yang berada disekitar pelaku memberikan labeling, atau hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku. Kedua, disisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memperdulikan adanya kejahatan Pelecehan Seksual dengan membuat forum atau menjadi aktivis. Analisis reaksi masyarakat ini menggunakan teori Social interactionist. Kemudian dari  ketiga obyek penelitian tersebut penulis menganalisis menggunakan teori-teori yang telah ada. Lalu untuk menanggulangi tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya agar kejahatan  tersebut  dapat diatasi,  dalam  hal  ini  upaya  penanggulangan  tersebut  adalah  upaya preemtif, preventif,  dan  represif  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Klaten.  Upaya preemtif adalah  upaya pencegahan dini  yang dilakukan sebelum upaya  preventif yaitu  dengan  penyuluhan. Upaya  preventif  yaitu  upaya  pencegahan  dengan tindakan  penyuluhan  dan  layanan  pengaduan masyarakat. Upaya represif yaitu penanggulangan dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.  Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual Wanita terhadap Pria   Abstract  Technique  of  This  legal  writing  intended  for  knowing  sexual abuse committed by woman against man in criminology views and the efforts that have been  done  by  Klaten  regency  police  department to  overcome  this  criminal  act. This  study  included  empirical  research  that  using  primary  and secondary  data. The primary data obtained from scientific journals and printed refence books.           The collecting data are by interview and study of literature. The technique of analyzing data that using descriptive analyze. Based on the results of the research, the object of criminology studies         is concerns in three aspects; the criminal act, the subject, and the social reaction. The object                         of criminology study can be analyzed using theories in criminology. Sexual abuse  can  be  analyzed  using  Asosiasi Differential.  The  subject  of  sexual abuse  can  be happen  because  of  some  factors,  it’s  the  internal  and  external factors. Those factors later can be analyzed using Social Anomalies theory. Social interaction of sexual abuse and the cyber sexual abuse. There are two social reaction according of this crime. The first, our society have a permissive tendency and less                     care    to  this concern about this crime by initiating a forum or being an activist. Analysis of this social  reation  using  Social  Interactionist  theory.  The writer then analyzing those three object using criminology theories. To ward off this crime, the Klaten Regency Police Departement is doing some efforts  to overcome by using preemptive, preventive, and repressive way.  Preemptive effort is  early  prevention  before  preventive,  that  is  by  giving  education.  Preventive  is prevention  efforts  with  extension  actions  and  public  complaints  service. Repressive is reduction efforts by inquiries and investigations.Keywords: Criminology, Sexual Abuse, Sexual Abuse Committed by Woman Against Man.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP HILANGNYA NYAWA DI LUBANG BEKAS PERTAMBANGAN Prasetyo, Agrona Renantera
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58964

Abstract

ABSTRAKPemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan banyak memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pertambangan yaitu meningkatkan perkembangan perekonomian dan sosial yang baik  untuk  masyarakat  melalui  penyerapan  tenaga  kerja.  Bagi  pemerintah, kegiatan pertambangan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah atau (PAD). Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu rusaknya ekosistem di daerah lingkar tambang, tercemarnya laut, dan menyebabkan penyakit bagi masyarakat   sekitar   yang   tinggal   di   sekitar   daerah   pertambangan,   serta menimbulkan  konflik  antara  masyarakat   dengan  perusahaan  pertambangan. Secara teknis kegiatan penambangan akan meninggalkan lubang bekas tambang sehingga   perlu   dilakukan   adanya   kegiatan   pascatambang   atau   reklamasi. Mengenai hal ini pemerintah sudah membuat banyak regulasi, namun pada praktiknya masih banyak pcrusahaan tambang yang belum melakukan kegiatan pascatambang tersebut. Akibatnya, sampai hari ini di Kalimantan Timur sebanyak 39 nyawa telah hilang akibat tenggelam di lubang bekas galian yang belum direklamasi. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian normatif untuk mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab  korporasi  terhadap  hilangnya  nyawa orang di lubang bekas galian tambang dan faktor-faktor yang menycbabkan masih banyaknya  korban  yang  berjatuhan  hingga  saat  ini  di  lubang  bekas  galian tambang.Kata Kunci: Tanggung jawab, Korporasi, Faktor PenyebabABSTRACTUtilization of natural resources in the mining sector has many positive and negative impacts. The positive impact of mining activities is to increase economic and social development that is good for the community through employment. For the government, mining activities can increase the source of local revenue or (PAD). Meanwhile, the negative impacts caused are the destruction of ecosystems in the area around the mine, pollution of the sea, and causing disease for the surrounding community living around the mining area, as well as causing conflict between the community and mining companies. Technically, mining activities will leave ex-mining holes so that post-mining or reclamation activities need to be carried out. Regarding this matter, the government has made many regulations, but in practice there are still many mining companies that have not carried out post-mining activities. As a result, to this day in East Kalimantan as many as 39 lives  have  been  lost  due  to  drowning  in  ex-dug  holes  that  have  not  been reclaimed. This paper was prepared using a normative research method to find out how corporations are responsible for the loss of lives of people in ex-mining pits and the factors that cause many victims to fall to this day in ex-mining pitsKeywords: Responsibility, Corporation, Causing Factors
PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION (HONGKONG) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (INDONESIA) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Kusumastuti, Cynthia Dewi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40741

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang lembaga anti korupsi Independent Commisstion Againt Corruption Hongkong dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa tugas dan wewenang Independent Commisstion Againt Corruption Hongkong dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia memiliki perbedaan dalam pemberantasan korupsi. Independent Commisstion Againt Corruption Hongkong salah satu negara yang berhasil pemberantasan  korupsi di Asia yang dapat di contoh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia.Kata Kunci : Tugas dan Wewenang, Independent Commisstion Againt Corruption, Komisi Pemberantasan Korupsi AbstractThis study aims to determine the duties and authority of anti-corruption institutions Independent Commisstion againt Hongkong Corruption and the Corruption Eradication Commission of Indonesia in combating corruption. This study uses normative legal research with the prescriptive nature of the research. This study uses the approach of the law with the types and sources of data research using primary data, secondary data, and the data tertiary. Data collection techniques used is a literature study or studies document. Data analysis techniques in this study using syllogism that uses deductive thinking patterns. Results from this study is that the duties and authority of the Hong Kong Independent Commisstion againt Corruption and the Corruption Eradication Commission of Indonesia has a difference in combating corruption. Independent Commisstion againt Corruption Hong Kong one of the countries that successfully combating corruption in Asia that can be emulated by the Indonesian Corruption Eradication Commission. Keywords: Duties and Authorities, Independent Commisstion againt Corruption, the Corruption Eradication CommissionKeywords: Corruption, Comparative, Anti-Corruption Organization, Duties And Powers
KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA Nauval Hilmi, Muhammad; Novianto, Widodo Tresno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47382

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala serta upaya rehabilitasi bagi  narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data  melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum terlaksana dengan baik, dikarenakan target anggaran dana, sumber daya manusia,  dan  fasilitas pada Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum terpenuhi.Kata Kunci : Narkotika, Penelitian, Rehabilitasi.AbstractThis study aims to determine the implementation, constraints and rehabilitation efforts for narcotics  inmates in Institution of Narcotics Class IIA Jakarta.This legal writing uses legal research with empirical research methods. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques  through interviews and literature study.The research sites in Instituion of Narcotics Class IIA Jakarta. The results of this research, it is known that in the implementation of inmate rehabilitation  in Instituion of Narcotics Class IIA Jakarta not done well, due to budget funds, human resources, and facilities at Instituion ofNarcotics Class IIA Jakarta was unfulfilled.Keywords : Narcotics, Rehabilitation, Research.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn) Putra, Danu Surya; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.47715

Abstract

Abstrak            Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak). Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di Indonesia AbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released. Keywords: corruption, corruption law in Indonesia

Page 4 of 26 | Total Record : 255

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue