cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 3   4   5   6   7 
PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP SUAP AKTIF DAN SUAP PASIF IMPOR DAGING SAPI Yohana Putri Damayanti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40746

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji permasalahan mengenai putusan hakim nomor : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 tentang pemberi dan penerima suap. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang disertai dengan argumentasi hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah bersifat deduksi yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan menggunakan kesimpulan atas premis mayor dan premis minor.  Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Putusan nomor PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 menunjukan penegakan hukum terhadap pemberi suap dan penerima suap belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang hubungan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang banyak bertumpang tindih membuat pelaksanaan penegakan hukum tidak tepat, Terdakwa Maria Elizabeth yang merupakan pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, sedangkan Terdakwa Penerima suap Luthfi Hasan Ishaaq dikenakan Pasal 12 huruf a. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 3 bulan dan denda Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi pemberi suap, dan 18 tahun penjaradan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi penerima suap. Perbedaan penjatuhan hukuman yang sangat tajam inilah yang dikaji penulis. Pasal 12 huruf a yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah tidak tepat karena unsurnya adalah penyelenggara yang menerima hadiah atau janji diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuau dalam jabatannya, seharusnya perbuatan penerima suap dikenakan Pasal 11 dengan unsurnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.Kata kunci : Gratifikasi, Penegakan tindak pidana korupsi, Undang-undang tindak pidana korupsiAbstractThis research examines the issue of judge verdict number: 34/PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid. Sus/2014 about giver and receiver of bribe. This type of research is a normative legal research that is prescriptive, which is accompanied by argumentation of research results. The approach is used the approach of the Act and the case approach. The technique of collecting legal materials in this research is literature study. The technique of analysis of legal materials is used a deduction which means is to formulate legal facts by using the conclusion of the major premise and minor premise. The result of the research showed that based on the Decision Number 34/ PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 shows law enforcement against the bribe and bribery recipients not fully in accordance with the Law relation between Article 5 paragraph (1) letter a, Article 5 paragraph 2,  Article 12 Sub-Article a and Article 11 of Law Number 31 Year 1999 jo Law Number 20 Year 2001 regarding Corruption.The overlapping articles make the implementation of law enforcement inaccurate, Accused Maria Elizabeth who is a bribe subject to Article 5 paragraph (1) letter a, while Defendant Luthfi Hasan Ishaaq is charged with Article 12 letter a. The judge sentenced him 2 years and 3 months and a fine of Rp 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiahs) for the bribeer, 18 years of jail and a fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) for the recipient of the bribe. This very sharp penalty distinction is reviewed by the author. Article 12 letter a which is used by the Judge in the judgment is improper because the element is the organizer receiving the prize or promise given to move to do or not to do something in his/her position, the act of receiving the bribe shall be imposed with Article 11 with the element that the gift or promise is given because Power or authority relating to his position, or who, in the minds of the person giving the gift or promise, is related to his/her position.Keywords: Gratuities, the enforcement of corruptions, Corruption crime Act
TELAAH PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIMPENGADILAN NEGERI NGANJUK NOMOR: 375/ PID.SUS-ANAK/2013/PN NJK) ' Triyani; Bahar Elfudllatsani; ' Wulandari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40484

Abstract

AbstractThis law research aims to find out the regulation of sexual abuse in Indonesia and the freedom of judges to the crime of sexual abuse against minors in Decision No. 375 / Pid.Sus-child / 2013 / PN NJK.The research method employed are as follows normative research type, prescriptive or applied research characteristic, the research approach statute approach and case approach; the type of data used was secondary data, the data source is relevant to the issues between the other primary legal materials Verdict Nganjuk District Court No. 375 / Pid.Sus-child / 2013 / PN NJK, as well as secondary law that publication of the law, journals of law, research, textbooks; techniques of collecting data used was case approach and the technique of analyzing data employed was deductive analysis technique. The legislation that can be used against perpetrators of criminal acts of pedophilia are Articles of the Criminal Code (KUHP) and Articles of the Law No. 35 year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on the Protection of the Child.Keyword: Sexual abuse, Children Protection, PedophiliaAbstrakPenelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang kekerasan seksual terhadap anakdi Indonesia dan kebebasan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk.Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif atau terapan, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, jenis data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan antara lain bahan hukum primer Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/ PN Njk, serta bahan hukum sekunder yang publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum para ahli, hasil penelitian, buku-buku teks, teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kasus, teknik analisis data menggunakan teknik analisis deduksi. Pelaku pedofilia dapat dijerat dengan menggunakan pasalpasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Pedofilia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN BUS DAN SOPIR BUS TERHADAP KECELAKAAN BUS DI KABUPATEN SUKOHARJO Muhammad Jemima Fadilah; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47388

Abstract

AbstrakKecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi karena kelalaian yang melibatkan kendaraan.  Menimbulkan korban luka maupun korban jiwa dan dapat menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Pertanggungjawaban akibat dari kecelakaan lalu lintas tidak hanya pengemudi saja, dalam hal bus sebagai kendaraan umum, perusahaan bus juga wajib bertanggungjawab dari mengganti kerugian hingga bertanggungjawab pidana. Hal tersebut semuanya telah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan ketentuan sanksi pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Kata kunci : Kecelakaan lalu lintas, faktor kecelakaan ,pertanggungjawaban pidana.AbstractTraffic accidents are events that occur due to negligence involving vehicles. Causing injuries and fatalities and can cause material losses that are not small. Traffic accidents are caused by 4 (four) factors, such as human factors, vehicle factors, road factors and environmental/weather factors. The liability resulting from a traffic accident is not just the driver, in the case of buses as public transportation, the bus company is also obliged to take responsibility from compensation to criminal liability. All of this has been stated in the provisions of act Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation and the provisions of criminal sanctions in the Criminal Code.Keywords : Traffic accidents, accidents factor, criminal liability.
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg.) Rahman Sidiq; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40525

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dan pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan bahwa terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana kualifikasi dari pasal ini diuraikan dengan perbuatan terdakwa yang menunjukan bahwa terdakwa yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan, dari aspek yuridis Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dari aspek filosofis, putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai tujuan utama hukum.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Penyertaan, Putusan Hakim.AbstractThis research studied on thelaw application in handling a criminal offense of  of premeditated murder with the participation and discuss theconsideration of the judge in handling a criminal offense of premeditated murder with the participation. This research was a normative law research that was prescriptive, the type of data used was secondary data. The secondary data source used included primary and secondary law materials. Technique of collecting data used was library study. The results showed that thelaw application in handling a criminal offense of  of premeditated murder with the participation that defendant was doing, asked to do  and participate and perform in a criminal act of premeditated murder in violation of article 340 of the criminal code jo. Article 55 paragraph (1) to the criminal code. The consideration of the judge in handling a criminal offense of premeditated murder with the participation from the juridical aspect  prosecution can prove that the defendant was doing, asked to do and join in and do the criminal act of murder, of the philosophical aspects, the decision of the judge handed down imprisonment for 9 (nine) years does not provide benefits to the community as the main purpose of the law.Keywords: Crime, Premeditated Murder, Judge’s Verdict.
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya Rico Wahyu Gerhana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.65597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan yang marak terjadi dewasa ini. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analitis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan dan upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan sehingga masyarakat dapat paham mengenai tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang terjadi disekitarnya.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Darmawan Nuryudha Pramana; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47405

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban online  gender-based violence dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (literature research). Metode ini berguna untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. Teknik analisis bahan hukum adalah menganalisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Online gender-based violence (OGBV) merupakan kejahatan cyber yang melibatkan wanita sebagai korbannya. Perlindungan hukum terhadap korban OGBV sangat dibutuhkan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban online gender-based violence diatur di dalam UU TPPO (UU No.21/2007), yaitu restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan,  dan reintegrasi sosial (Pasal 51) dan diatur juga di dalam  UU Pornografi (UU No.44/2008), yaitu  pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16). Sementara itu di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.13/2006 jo. UU No.31/2014) tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban OGBV. UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tertentu, yaitu korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Menurut penulis, UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu adanya revisi, karena belum mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum.Kata kunci : Korban; Online Gender-Based Violence; Perlindungan HukumAbstractThis research aims to determine the forms of legal protection for victims of online gender-based violence  in legislation in force in Indonesia.  This research is a descriptive normative research.  The research approach uses a prescriptive approach.  The type of data used is secondary data.  The technique of collecting legal material uses literature study techniques.  This method is useful to get a theoretical basis in the form of expert opinions about things that are the object of research such as applicable laws and regulations and relating to the things that need to be investigated.  The technique of analyzing legal material is to analyze the results of research and discussion using the theories that exist in a literature review.  Online gender-based violence is a cyber crime that involves women as victims.  Legal protection for victims of online gender-based violence is needed. The form of legal protection against victims of online gender-based violence are regulated in the Criminal Act of Human Trafficking Law (Law No.21 / 2007), which are restitution (Article 48), health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation, and social reintegration (Article 51) and also regulated in the Pornography Law (Law No.44 / 2008), which are guidance, assistance, and social recovery, physical and mental health for children who are victims or perpetrators of pornography (Article 16). Meanwhile, the Witness and Victim Protection Act (Law No.13 / 2006 jo. with Law No.31 / 2014) does not regulate legal protection for OGBV victims. The Witness and Victim Protection Act specifically regulates the legal protection of victims of certain crime, which  are victims of criminal acts of terrorism, victims of human trafficking, victims of torture, victims of sexual violence, and victims of severe abuse. According to the author, the Witness and Victim Protection Act needs to be revised for the reason it has not yet regulated legal protection for victims of crime in general.Keywords : Legal Protection; Online Gender-Based Violence; Victims
PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Sgn) Dyah Ayu Ramadana Sony Putri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40545

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Sragen terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I berupa rehabilitasi dan untuk mengetahui rehabilitasi dapatkah menjerakan penyalahguna narkotika golongan I. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan sata sekunder berupa peraturan perundangundangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi rehabilitasi meliputi 3 hal yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan alasan kemanusiaan. Sedangkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat menjerakan pengguna tergantung pada diri penyalahguna apakah mempunyai niatan untuk sembuh atau tidak. Sebab apabila tidak ada niatan dari penyalahguna akan sulit untuk menyembuhkan ketergantungannya terhadap narkotika.Kata kunci : sanksi pidana, narkotika, rehabilitasiAbstract The aim of this research is to discover the application of criminal sanction by the Judges of Sragen District Court toward drug abuse action group I in the form of rehabilitation and to discover whether the rehabilitation could cure the drug abuse doer. This descriptive research used empirical research method. This research also applied qualitative approach. The primary data was collected through interview and the secondary data were in the form of legislation, books, journals, scientific works, articles, and verdict. The data were analyzed using qualitative technique of data analysis. This research concludes that the judges consideration in the application of rehabilitation including 3 matters, they are legislation, expert opinion, and humanity reason. The rehabilitation could cure the doer with the strong intention to recover. On the other hand, the rehabilitation would be difficult for the doer who have no strong intention to recover from drug dependence.Keywords: criminal sanction, drug, rehabilitation
PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA Fauzi Al Hakim; Lusihana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47721

Abstract

Abstrak Tujuan dari penulisan hukum ini adalah mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta dan hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research). Data penelitian ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam jangka pendek dilakukan dengan remisi, pembebasan bersyarat dan pemidahan warga binaan ke lembaga pemasyarakat yang kapasitas hunian warga binaan lebih baik dari rumah tahanan asal. Hambatan dalam implementasi peraturan terbagi menjadi hambatan internal berupa sumber daya manusia yaitu masih ada petugas yang kurang memiliki kompentensi baik yang disebabkan oleh faktor usia maupun kurangnya pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam Rumah Tahanan Negara itu sendiri dan hambatan eksternal yaitu harga tanah yang semakin naik, sehingga grand desain jangka menengah dan panjang menjadi sulit untuk dilakukan terutama berkaitan dengan pembangunan Rumah Tahanan baru.Kata Kunci : Overcrowded, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasyrakatan, Warga Binaan PemasyarakatanAbstractThis thesis aims to discover the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment in The Level I Federal Penitentiary Surakarta and its problems (if any) in implementing it. This research is an empirical law research or non-doctrinal research (social legal research). This research uses lawful material which consists of primary and secondary data. The primary lawful material is the main data in this research while the secondary and tertiary lawful material is meant to support the primary data. This research uses interview, documentation, and literature review as the technique of collecting data. This research concludes that the short period of the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment in The Level I Federal Penitentiary Surakarta is applied through remission, parole, and transference of inmates to a better Federal Penitentiary and Correctional Education Institution. The problem to the implementation of the regulation is divided into internal problem in a form of human resources that still have the lack of competence due to age or lack of training factor, limited access and infrastructure of the Federal Penitentiary itself, and external problem in a form of the uprising land price that results the middle and long period of the Grand Design to be difficult to execute which mainly related to the construction of new Federal Penitentiary.Keywords: Correctional Education, Federal Penitentiary, Inmates and Overcrowded.
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PERBANDINGAN ORGAN TUBUH GINJAL DALAM KOMPARASI HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA DAN FILIPINA Orysa Ayu Pawestri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40575

Abstract

AbstractThe need for kidneys in Indonesia has increased from year to year. Ironically, the need for kidneys are not supported by the regulations in indonesia .This might impact on increasing of practice to commercialize kidney. Giving criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts and commercialization of kidneys do not provide solutions to meet the need of the kidneys in Indonesia. Different things with Philippine, they implement the enforcement regulation of organ commercialization and implementation kidney systematically carried out by the integral institute health. This study is a normative legal research prespective, with comparative approach Data collection techniques with literature study and data analysis. Thus, by looking at the implementation of the health system and health laws in the Philippines, Indonesia can improve the health of the legal system in order to fulfill kidney.Keyword: criminal sanctions, commercial, kidneyAbstrakKebutuhan akan organ tubuh ginjal di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun kebutuhan akan organ tubuh ginjal tidak di dukung dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdampak pada maraknya praktek komersialisasi organ tubuh ginjal. Pemberian sanksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana komersialisai organ tubuh ginjal tidak memberikan jalan keluar terjadap pemenuhan kebutuhan organ tubuh ginjal di Indonesia. Berbeda dengan Negara Filipina yang menerpakan pemberlakukan regulasi terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal secara sistematik dan pelaksanaanya dilakukan oleh lembaga instasi kesehatan secara integral. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat prespiktif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan.Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan analisis data. Sehingga, dengan melihat pemberlakuakn sistem kesehatan dan hukum kesehatan yang ada di Filipina, Indonesia dapat memperbaiki sistem hukum kesehatan dalam rangka pemenuhan organ tubuh ginjal.Kata Kunci: tindak pidana, komersialisasi, organ tubuh ginjal
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN Danu Surya Putra; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40586

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder.Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid. Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak).Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di IndonesiaAbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data.Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released.Keywords: corruption, corruption law in Indonesia

Page 5 of 28 | Total Record : 271

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue