Muadalah : Jurnal Hukum
Jurnal Ilmiah Muadalah berfokus pada Hukum Islam, Hukum Keluarga, Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), dan Hukum dan masyarakat dengan berbagai pendekatan normatif, filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, teologi, psikologi, ekonomi dan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan penelitian asli dan isu terkini tentang subjek
Articles
41 Documents
<![CDATA[DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Jumriati Jumriati]]>;
<![CDATA[Hafiz ahmad rumalutur]]>
<![CDATA[ Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47945/muadalah.v2i2.758
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sorong, dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari dispensasi perkawinan di bawah umur yang terjadi. Hasil penelitian ini bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sorong dalam menetapkan dan mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur tidak hanya berpacu pada Undang-Undang, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan suatu berdasrkan maslahah mursalah. Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur yang bisa berdampak pada kesehatan, pendidikan, emosi yang masih labil sehingga menimbulkan pertengkaran. Dan berpotensi merenggut kebebasan dalam berekspresi dan berpikir sesuai usianya. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan peraturan Mahkmah Agung dan Undang-Undang dan hakim di Pengadilan Agama sorong mempertimbangkan dalam mengabulkan dispensasi hakim juga memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) BAGI KETAHANAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG ]]>
<![CDATA[Siti Iffah Karimah]]>;
<![CDATA[Mohamad Arafah Idrus]]>
<![CDATA[ Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47945/muadalah.v2i2.759
<![CDATA[Kursus Calon Pengantin atau yang lebih dikenal dengan Suscatin berisi kursus/pendidikan singkat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga seperti pengetahuan tentang berkeluarga dengan tujuan agar calon pengantin (catin) memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan psikis. Dengan keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491 Tahun 2009 tentang Peraturan-Peraturan Suscatin kemudian diperbaharui dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dengan memberi bekal keterampilan dan psikologis untuk mengatasi masalah perkawinan. Penelitian ini menjawab tentang: Bagaimana pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Bagaimana Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Bagi Ketahanan Keluarga di Distrik Aimas Kabupaten Sorong? Apa faktor pendukung dan faktor penghambat proses pelaksanaan Suscatin Bagi Ketahanan Keluarga oleh Kementerian Agama di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Bagaimana Upaya Kementerian Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Suscatin? Kursus Calon Pengantin atau yang lebih dikenal dengan Suscatin berisi kursus/pendidikan singkat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga seperti pengetahuan tentang berkeluarga dengan tujuan agar calon pengantin (catin) memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan psikis. Dengan keluarnya Peraturan D Kursus Calon Pengantin atau yang lebih dikenal dengan Suscatin berisi kursus/pendidikan singkat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga seperti pengetahuan tentang berkeluarga dengan tujuan agar calon pengantin (catin) memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan psikis. Dengan keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491 Tahun 2009 tentang Peraturan-Peraturan Suscatin kemudian diperbaharui dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dengan memberi bekal keterampilan dan psikologis untuk mengatasi masalah perkawinan. Penelitian ini menjawab tentang: Bagaimana pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Bagaimana Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Bagi Ketahanan Keluarga di Distrik Aimas Kabupaten Sorong? Apa faktor pendukung dan faktor penghambat proses pelaksanaan Suscatin Bagi Ketahanan Keluarga oleh Kementerian Agama di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Bagaimana Upaya Kementerian Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Suscatin? irjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491 Tahun 2009 tentang Peraturan-Peraturan Suscatin kemudian diperbaharui dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dengan memberi bekal keterampilan dan psikologis untuk mengatasi masalah perkawinan. Penelitian ini menjawab tentang: Bagaimana pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Bagaimana Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Bagi Ketahanan Keluarga di Distrik Aimas Kabupaten Sorong? Apa faktor pendukung dan faktor penghambat proses pelaksanaan Suscatin Bagi Ketahanan Keluarga oleh Kementerian Agama di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Bagaimana Upaya Kementerian Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Suscatin?]]>
<![CDATA[ANALISIS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB SORONG ]]>
<![CDATA[Muh Abid Abi Dzar Habibi]]>;
<![CDATA[Udin Latif]]>
<![CDATA[ Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47945/muadalah.v2i2.760
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor perkara 269/Pid.Sus/2021/PN dalam perspektif islam dan juga melakukan pendekatan yuridis dan sosiologis yang mengacu pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam memutuskan perkara lebih banyak di dominasi pada hukum positif sehingga terlihat secara jelas terjadi ketimpangan dalam memahami putusan perkara dari aspek sosiologis. Islam jelas sangat melarang penelantaran dalam lingkup rumah tangga dikarenakan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi korban. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam memutuskan perkara penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang lebih mengarah pada hukum positif di Pengadilan Negeri Sorong, yang akan memperpanjang kesenjangan dan kesengsaraan terhadap korban jika dipandang dari aspek sosiologis dan yuridis.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Tike Putri Nofiyanti]]>;
<![CDATA[Husni Kamaludin]]>;
<![CDATA[St. Umrah]]>
<![CDATA[ Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47945/muadalah.v2i2.761
<![CDATA[Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri dengan memenuhi kebutuhan pokok istri berupa sandang, pangan, dan papan. Dasar hukum nafkah telah diatur dalam al-Qur’an, hadits, Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, tetapi pada kenyataannya masih ada para suami yang melalaikan kewajiban nafkahnya. Jadi penelitian ini mendeskripsikan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menjawab pertanyaan yaitu: Bagaimana kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? serta apa faktor penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada istri Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan bentuk penyajiannya deskriptif kualitatif, pendekatan ilmu hukum keluarga dan sosiologi hukum dengan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Sorong dan salah satu wilayah yuridiksinya yakni Kota Sorong. Menganalisis data penelitian ini menggunakan langkah-langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah suami terhadap istri dijalankan dengan baik oleh para suami sesuai kepastian hukum yang diberikan oleh hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada para suami yang melalaikan nafkahnya terhadap istri.]]>
<![CDATA[ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM ]]>
<![CDATA[Risna Wati]]>
<![CDATA[ Muadalah : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2023): Muadalah : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47945/muadalah.v3i1.927
<![CDATA[In life no one can predict what will happen in the future perfectly, even by using various analytical tools. Risks in the future may occur to a person's life, for example, death, illness or the risk of being fired from his job. In the business world, risks that can be faced can be in the form of risk of loss due to fire, damage or loss or other risks. Every risk that will be faced must be handled so as not to cause even greater losses. To overcome unwanted risks in the future, it is necessary to have a company that is willing to bear the risk, such as an insurance company. As we know, insurance is a mutual agreement between members of the community to guarantee and guarantee each other by raising money and creating a joint financial savings fund that is used as a relief fund for someone who is overwritten by difficulties. This is done as an effort to deal with events that might happen to someone and lead to losses. Apart from that , the community is insured and the large number of Muslims involved in it , makes this problem urgent to know its position from an Islamic perspective . However, because this insurance issue is not explicitly explained in the text, the problem is seen as ijtihadi. Departing from these problems , the study of insurance in Islamic perspective is very interesting . In addition to seeing the pros and cons as well as the " middle way " to these problems . And also see how the development of insurance in Indonesia whether insurance is permissible under Islamic law]]>
<![CDATA[DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELAUI JALUR NON LITIGASI ]]>
<![CDATA[Udin Latif]]>
<![CDATA[ Muadalah : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2023): Muadalah : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47945/muadalah.v3i1.967
<![CDATA[Law enforcers in the Criminal Justice System are tasked with enforcing the law and aiming to tackle, prevent or foster and reduce the occurrence of crimes or violations of criminal law, as well as making people's lives safe, peaceful, controlled and synergistic. Each component in the Criminal Justice system has the authority to screen cases starting at the investigative level in the form of police action which in practice is called investigator discretion. Police investigators use their discretionary authority to make efforts to settle cases outside the criminal justice system. The process of terminating an investigation carried out by an investigator is a form of police discretion, namely an authority exercised by the police based on their judgments and beliefs by prioritizing moral considerations rather than legal considerations.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Wike Wahyu Trisnawati]]>;
<![CDATA[Basuki Kurniawan]]>
<![CDATA[ Muadalah : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2023): Muadalah : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47945/muadalah.v3i1.701
<![CDATA[The phenomenon of sexual crimes that occur in minors is a very serious crime that is being faced by the State of Indonesia. In Indonesia it is very common for children to become victims of immoral and uncivilized acts. The government issued Government Regulation Number 44 of 2008 concerning Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims, and contained in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The government through the regulation explains that this problem is the government's responsibility to provide protection and fulfill the rights needed by rape victims.]]>
<![CDATA[SUICIDE, YOUTH, PSYCHOLOGY, BUNUH DIRI REMAJA PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ashari ari ari]]>;
<![CDATA[Nengsih Sri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Laode Agustriono]]>
<![CDATA[ Muadalah : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2023): Muadalah : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47945/muadalah.v3i1.961
<![CDATA[Age analysis revealed that the number of suicides increased from the ages of 10-16 years, peaked at 26-30 years, and decreased from 46-50 years, with a sharp increase from the age group of 61-65 years to 66-70 years. However, calculating a certain age level reveals that while there is a peak on the curve before 46-50, the rate increases dramatically in the age group 66- 70 years. namely research whose object of study uses library data in the form of books as a data source. Secondary Data Analysis: This method involves analyzing existing data, such as data from health institutions or previous research, to gain insight into youth suicide. Psychological factors that contribute to the risk of suicide in adolescents. Several relevant factors studied in the psychology study of adolescent suicide include: Mental Health Disorders including: Bipolar, breakup, anxiety disorder and schizophrenia. suicide is considered to be strictly prohibited and punishable as a serious sin. Islam teaches the importance of protecting and respecting human life, including one's own life.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU KM 10 KOTA SORONG ]]>
<![CDATA[Tri Rahmawati]]>;
<![CDATA[Hafsawiyah Febriyanti Nurjannah]]>
<![CDATA[ Muadalah : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2023): Muadalah : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47945/muadalah.v3i1.1040
<![CDATA[Street vendors are business actors who complete their business activities within a certain period of time and use places to sell that are easily moved, such as on sidewalks. The increasing number of street vendors has reduced the unemployment rate in the surrounding area, but on the other hand their activities have disrupted the management of urban green open spaces. City green open spaces are areas where plants grow which are part of urban planning, and function to maintain urban green ecosystems, as stated in the Regional Regulation of the City of Sorong Number 36 of 2013 concerning Arrangement and Development of Street Vendors. However, this regulation has not been implemented properly. Although the street vendors are granted the right by the local authorities to build a permanent or semi-permanent place of business in the designated area. However, in reality there are still many street vendors who build their place of business by utilizing the sidewalk or roadside. This is what interferes with the arrangement and management of green open spaces in the city of Sorong]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Kurniawati, Aisyah Hafidah]]>
<![CDATA[ Muadalah : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Muadalah : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) IAIN Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47945/muadalah.v4i2.1590
<![CDATA[Child marriage could be a marriage conducted by children or teenagers, and its usage must get authorization from the Devout Court Judge. The dismissal of marriage allotments is an vital issue within the legal framework in Indonesia, especially within the Devout Courts, which regularly confront a problem between person interface and legitimate security for children. This inquire about points to analyze the judges' contemplations in dismissing marriage allotments through the viewpoint of lawful framework hypothesis. Employing a subjective approach with a case consider strategy, this inquire about looks at how components of the legitimate system-structure, substance, and legitimate culture-play a part in judges' decision-making at the Devout Court. The discoveries show that the dismissal of marriage agreements is frequently based on the security of children's rights and adherence to the legitimate limits set forward in Law Number 16 of 2019 concerning Revisions to Law Number 1 of 1974 on Marriage. In expansion, socio-cultural components and devout understanding moreover impact judges' viewpoints in keeping up a adjust between national legitimate standards and Islamic values. The dismissal moreover reflects the legitimate responsiveness to the requests for child assurance and the avoidance of the negative impacts of early marriage. In this way, the lawful framework hypothesis gives a significant conceptual system for understanding the complexities of judges' contemplations within the Devout Courts with respect to marriage allotments. Keyword: Marriage allotment, judge's thought, Devout Court, legitimate framework theory, child security.]]>
