Articles
97 Documents
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON ]]>
<![CDATA[Deni Wachjudin]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 3 No 2 (2021): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.65 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v3i2.199
<![CDATA[Tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dalam pembuatan Kartu tanda Penduduk elektronik masih rendah disebabkan karena kurangnya kualitas pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adaah survei eksplanatori dengan teknik pengambilan sampel secara random dari jumlah 895 orang responden masyarakat Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon diambil sampel 90 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan korelasi, regresi dan analisis jalur, data dikumpulkan melalui angket dan observasi. Sehubungan dengan pendekatan analisis yang digunakan, maka untuk keperluan analisis dan pengujian hipotesis, data yang berskala ordinal diubah menjadi skala interval dengan metode suksesiv. Hasil analisis secara parsial berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pertama variabel kualitas pelayanan yang terdiri atas: Tangibles (tampilan fisik), Reability (kehandalan), Responsiviness (daya tanggap), dan Empathy (empati) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, dengan nilai t hitung> t tabel. Kedua variebel Assurance (jaminan) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Ketiga secara simultan berdasarkan uji F bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakatdi Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, dengan nilai F hitung 8,9297> F tabel pada tingkat signifikan 0,05. Pada determinan R2 (R square) diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,5736. Sehingga nilai ini menunjukkan bahwa 5,36 % kepuasan masyarakat di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan. Sedangkan 42,64 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.]]>
<![CDATA[STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON ]]>
<![CDATA[Cece Santana]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 3 No 2 (2021): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.531 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v3i2.200
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk studi efektifitas implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui penerapan kebijakan berdasarkan Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Aktivitas penelitian dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data, analisis, validasi metode, dan pencarian solusi dari masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Implementasi kebijakan diinterpretasikan sebagai variabel X beserta 9 indikatornya dan pemberdayaan masyarakat sebagai variabel Y beserta 10 indikatornya. Rentang nilai variabel luaran tersebut menghasilkan nilai dalam kategori baik sebesar 82,9%. Dengan adanya pengelompokkan kategori berdasarkan rentang nilai variabel yang diolah, maka implementasi kebijakan didasarkan pada 3 dimensi pengukuran dengan memperoleh skor 3375. Sedangkan untuk kebijakan pemberdayaan masyarakat diukur berdasarkan 5 dimensi memperoleh skor 3780. Berdasarkan kategori tersebut, pelaksanaan PKH di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dapat dikatakan berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA PEGAWAI MELALUI FAKTOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) PDKB-TM PADA PT. PLN (PERSERO) AREA CIREBON ]]>
<![CDATA[Zuki Kurniawan]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 3 No 2 (2021): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.915 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v3i2.201
<![CDATA[Perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi yang semakin maju menjadi latar belakang PLN untuk terus meningkatkan kinerja pegawai. Dibutuhkan langkah kebijakan dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi, kebijakan otomatisasi, sarta pengelolaan data secara terpusat. Penerapan Sistem Informasi Manajemen PDKB diharapkan dapat memudahkan unit pelaksana untuk membuat workorder diteruskan kepada tim PDKB yang langsung diketahui oleh manajemen. Sehingga permintaan pemeliharaan jaringan tanpa padam diharapkan lebih cepat dan lebih banyak dilayani. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya hasil kinerja pegawai PDKB-TM PT PLN (Persero) Area Cirebon. Adapun salah satu yang menyebabkan kurangnya hasil kinerja pegawai diduga dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi manajemen yang kurang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem informasi manajemen, kinerja pegawai dan analisis sistem informasi manajemen terhadap kinerja pegawai PDKB-TM PT PLN (Persero) Area Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif analisis. Meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi penelitian sebanyak 80 orang dengan jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri, sehingga jumlah sempel dalam penelitian ini berjumlah 80 responden. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data, uji validitas > 0,514; uji realibilitas > 0,514; uji koefisien korelasi 0,781 termasuk dalam kategori kuat; uji koefisien determinasi 0,61 atau 61%; serta persamaan analisis regresi linier Y=14,725 + 1,133X. Kesimpulan bahwa penerapan Sistem Informasi manajemen memiliki hubungan positif yang kuat dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 61%.]]>
<![CDATA[RENDAHNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGHAMBAT PROGRAM PENGEMBANGAN DESA? (Studi Kasus Desa Plunturan, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Tan Evan Tanditono]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 4 No 1 (2022): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (74.864 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v4i1.233
<![CDATA[Desa Plunturan berada di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang terkenal masih sangat berkesinambungan dalam melestarikan kebudayaan khas daerah Ponorogo. Perkembangan teknologi komputerisasi dan mesin yang semakin canggih membuat beberapa jenis pekerjaan yang sebelumnya dikuasai oleh manusia pada akhirnya menjadi tergusur dan punah. Penyebab utama dari makin tersingkirnya peranan manusia dalam dunia pekerjaan adalah karena dari tahun ke tahun juga makin rendahnya kualitas sumber daya manusia. Permasalahan sumber daya manusia yang begitu komplek seringkali menyebabkan utama dari top manajemen atau pengambil keputusan mau tidak mau pada akhirnya menyingkirkan peranan manusia dalam organisasi atau perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab peranan sumber daya manusia terhadap pengembangan desa. Penelitian ini mengambil narasumber dari beberapa tokoh penting yang ada di desa Plunturan, baik dari kepala desa sampai tokoh masyarakat. Penelitian mengambil data primer melalui wawancara, focus group discussion, dan observasi lapangan. Jenis penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah gambaran mengenai kedalaman suatu peristiwa atau fenomena yang dapat dijelaskan oleh teori yang ada ataupun juga menghasilkan teori baru, sehingga data yang diharapkan dihasilkan oleh metode ini dapat merupakan data yang dalam dan detail. Sifat dari penelitian ini adalah penjelajahan secara terbuka, dan diakhiri dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap sejumlah kecil orang demi mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Sasaran penelitian adalah mendapatkan informasi tentang kebutuhan komunikasi, tanggapan, dan pandangan akan permasalahan yang sedang dihadapi.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENGUPAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA HARIAN ]]>
<![CDATA[Totok Harjanto]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 4 No 1 (2022): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (74.823 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v4i1.234
<![CDATA[Secara konstitusi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kelayakan penghidupan ini harus sesuai dengan nilai nilai kemanusiaan, artinya seorang pekerja wajib mendapatkan upah atas pekerjaannya yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai seorang manusia. Kebutuhan hidup manusia terdiri atas kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial. Untuk itu maka nilai upah seorang pekerja harus diatas kebutuhan hidup miminum. Bagi pekerja sektor formal pembayaran upah diatur dengan keputusan gubernur atau bupati/walikota yang nilainya akan mengikuti perkembangan ekonomi. Secara ekonomi nilai upahnya relatif stabil untuk memenuhi kebituhan hidupnya. Kondisi ini berbeda dengan upah yang diterima pekerja harian, upah yang diterimanya tidak ditentukan oleh peraturan pemerintah . Besaran upah ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran sehingga nilainnya lebih rendah dari upah pekerja formal. Untuk menjamin tingkat upah yang layak sesuai dengan nilai kemanusiaan maka nilai upah yang dibayarkan setidaknya sama dengan batas minimum kemiskinan ditambah dengan uang makan atau bentuk lain yang dapat memberikan nilai tambah dalam upah. Pemerintah perlu mengatur nilai upah ini agar dapat memberikan jaminan hidup bagi pekerja harian. Dengan demikian kelangsungan hidup rakyat yang bekerja di sektor ini dapat terjamin. Secara nasional nilai upah seharusnya mengacu pada UMR yang berlaku sesuai dengan daerahnya. Sementara jika memakai ukuran internasional, besarnya nilai upah setidaknya senilai US$ 2 per kapita perhari. Upah diukur atas dasar tanggungan keluarga seorang pekerja, jika pekerja memiliki tanggungan tiga orang maka nilai upahnya setidaknya US$ 8. Nilai ini jauh diatas nilai batas kemiskinan yang ditetapkan pemerintah sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan buruh atau pekerja harian dapat ditingkatkan. Hal ini tentunya sesuai dengan amanat konstitusi.]]>
<![CDATA[KORUPSI DAN KESENJANGAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Darwanto Darwanto]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 4 No 1 (2022): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (74.889 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v4i1.235
<![CDATA[Perilaku korupsi di kalangan birokrasi di Indonesia semakin parah. Kesenjangan sosial juga diperparah oleh pandemi covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia. Segelintir orang atau korporasi orang kaya di Indonesia 5%, tapi yang 5% itu menguasai lahan sebanyak 95%. Orang miskin hanya 5%. Hargaharga naik khususnya yang berkaitan dengan orang kecil, seperti kenaikan minyak kelapa sawit, daging ayam, beras, dan lain-lain. Sementara daya beli masyarakat rendah, banyak PHK, semakin terjadi kesenjangan sosial.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI SIM CARD BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DI KOTA CIREBON ]]>
<![CDATA[Pengelola Jurnal CENDEKIA Jaya]]>;
<![CDATA[Ria Adriyani]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 4 No 1 (2022): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v4i1.299
<![CDATA[Di era digitalisasi hampir seluruh masyarakat memanfaatkan teknologi komunikasi dengan pesawat telepon seluler, demi mengatur tata laksana penggunaan kartu seluler biasa disebut SIM Card, pemerintah mewajibkan pengguna layanan telekomunikasi untuk registrasi kartu SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Hal ini dilakukan agar pelanggan seluler tidak menyalahgunakan nomor prabayar mereka. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pemerintah meminta masyarakat mengirimkan data pribadi asli ke operator. Dalam pelaksanaanya proses registrasi dilengkapi dengan proses validasi yaitu mencocokan data yang dimasukkan pengguna dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Meskipun kewajiban registrasi SIM Card umum ditemukan di banyak negara, namun masyarakat masih terus mempertimbangkan untuk ikut berpartisipasi karena minimnya jaminan perlindungan data pribadi maupun privasi secara umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara mendalam kepada informan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan registrasi kartu SIM Card di kota Cirebon cukup baik ditinjau dari isi kebijakan serta lingkungan kebijakan.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pengelola Jurnal CENDEKIA Jaya]]>;
<![CDATA[Imam Santoso]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 4 No 1 (2022): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v4i1.300
<![CDATA[Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dengan segala keanekaragaman mengharuskan adanya lembaga perwakilan rakyat. Wilayahnya juga sangat luas dan tersebar pada lebih dari 17.000 pulau. Diperlukan suatu sistem perwakilan rakyat yang mampu menjembatani aspirasi rakyat, agar mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedudukan rakyat dalam negara republik adalah sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Seluruh macam keputusan dalam penyelenggaraan negara harus mendapat persetujuan rakyat. Masyarakat di daerah-daerah masih belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan eksodus dari daerah-daerah ke kota besar khususnya yang ada di Pulau Jawa. Potensi sumberdaya alam telah memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional. Sumberdaya manusia di daerah-daerah memiliki kemampuan yang belum handal terbukti banyak orang-orang yang bekerja di pusat pemerintahan maupun sektor swasta berasal dari daerah. Apapun bentuk negara, bentuk pemerintahan, maupun sistem pemerintahannya keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan ruang partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat memerlukan ruang yang baru karena lembaga perwakilan rakyat yang ada kurang mencerminkan keterwakilan seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran DPD sebagai hasil Perubahan UUD 1945 yang ketiga merupakan lembaga negara baru, banyak orang yang belum tahutugas dan fungsinya. Keberadaan DPD diharapkan memberi pengutan terhadap kedaulatan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat belum menikmati sepenuhnya apa yang diperjuangkan para pendiri negara. Harus ada kemauan politik yang besar dari elemen politisi, anggota DPD maupun rakyat agar semua lembaga perwakilan rakyat mampu memberikan kontribusinya untuk mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HUKUM DAN HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Pengelola Jurnal CENDEKIA Jaya]]>;
<![CDATA[Dr. Walim SH., MH.]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 4 No 1 (2022): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v4i1.302
<![CDATA[Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar(Fundamental Right) yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan yang sebelumnyadipandang hanya sekedar urusan pribadi terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, kini telahmengalami pergeseran paradigma yang sangat besar menjadi suatu hak hukum (legal rights)yang tentunya dijamin oleh negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebarhampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK UMKM DI KABUPATEN BEKASI ]]>
<![CDATA[kang Warjo Fisip]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 4 No 2 (2022): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v4i2.318
<![CDATA[Keberadaan sektor UMKM (Usaha Kecil Menengah dan Mikro) sangat mendukung kekuatan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada. Terjadinya pandemi Covid 19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan UMKM, banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet penjualan sehingga menurunkan permintaan produk UMKM dalam negeri sebesar 30,5%. Penurunan omzet ini tentunya akan mempengaruhi kinerja UMKM dalam mendukung kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan kondisi tersebut, diperlukan penelitian untuk mengetahui karakteristik UMKM yang ada. Dengan mengetahui karakteristik UMKM maka dapat diambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bekasi sebagian besar didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan indeks LQ 1,86 dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan indeks LQ 1,15. Sebagian besar usaha UMKM bergerak di bidang perdagangan dan penjualan makanan dan minuman. Masalah utama adalah kurangnya modal karena sebagian besar modal adalah modal sendiri sebesar 36%. Penggunaan dana perbankan masih sekitar 26%. Tingkat persaingan masih kecil yaitu 0,04 artinya hanya sekitar 4 warga dari 100 warga yang melakukan kegiatan usaha. Sesuai dengan kondisi tersebut, kebijakan pengembangan UMKM difokuskan pada sektor manufaktur untuk mendukung kegiatan industri. Selain itu, perlu adanya upaya peningkatan peran perbankan dalam pembiayaan sektor UMKM dan pemberian legalitas usaha.]]>
