Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Nimas Kurnianingrum; Rani Yuwafi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8727

Abstract : This study aims to explain the implementation of the fulfillment of the right to proper health services for convicts and detainees according to Law Number 12 of 1995 in a systematic, methodological and consistent manner in the future. The approach method used by the author in this study is a normative juridical approach. Article 4 of Law Number 36 of 2009 concerning Health also stipulates that everyone has the right to health. This is no exception for inmates who are serving their criminal terms in correctional institutions. Health services provided in Correctional Institutions are a form of fulfilling human rights provided by the state to its citizens who have had their independence deprived. Hygienic food is food that does not contain disease germs or substances that can endanger health. Nutritious food is food that contains sufficient carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, and a balanced amount according to needs. Adequate food is food that can meet the needs of the body at certain ages and conditions. Foods that do not meet health requirements are foods that do not have a good function for the body and can damage the body slowly.Keywords: Penitentiary, Health, Human Rights Abtsrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang layak bagi warga binaan dan tahanan menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 secara sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hal ini tidak terkecuali bagi warga binaan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM yang diberikan negara kepada warga negaranya yang terampas kemerdekaannya. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung cukup karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan makanan yang tidak memiliki fungsi yang baik untuk tubuh dan dapat merusak tubuh secara perlahan-lahan.Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan,Kesehatan, Hak Asasi Manusia

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE Prima Sandika; Mas Agus Priyambodo
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.8776

Abstract : Narcotics cases are cases of extraordinary crimes (Extraordinary Crime) which are of concern to all countries in the world, because narcotics can damage a generation of nations from a country. During the Corona Virus Disease pandemic or commonly abbreviated as the acronym COVID-19. The type of research used in this research is normative juridical with a statutory and conceptual approach. This Restorative Justice can only be applied to addicts, abusers, drug dependence, victims of abuse, and narcotics for one day use. Restorative Justice can be applied if it meets the requirements, namely when caught red-handed by Polri investigators and/or National Narcotics Agency (BNN) investigators found evidence of one-day use and also has the results of an assessment from the Integrated Assessment Team for each case file transfer.Keywords: Criminal Law Policy, Narcotics, Restorative Justice

INDIKASI TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR DALAM PENANGANAN TERDUGA TERORIS Pujantini Pujantini; Fakhlur Fakhlur
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.8777

Abstract : In carrying out its duties, Densus 88 AT needs to be supervised by an independent institution that oversees the work of the anti-terror unit of Densus 88 because so far there are indications that there is no supervision or evaluation of the performance of Densus 88, so there is an impression of being out of control.Komnas HAM did not want to comment on the pros and cons of the disbandment of Densus 88 AT, because the agency agreed that terrorists should be dealt with, but arbitrary actions should not be taken. According to Komnas HAM, shooting dead against suspected terrorists should be avoided unless it is absolutely necessary and must be proven transparently and legally accountable.Keywords: Human Rights Violation, Densus 88 Anti-Terror, Suspected Terrorist

EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MEMERANGI DAN MEMBERANTAS KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA Dedi Mawardi; M. Irayadi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.8778

Abstract: The special agency tasked with eradicating and eradicating corruption in Indonesia, called the Corruption Eradication Commission, has the authority to coordinate and supervise, including conducting investigations, investigations, and prosecutions, while regarding the formation, organizational structure, work procedures and responsibilities, duties and authorities and its membership is regulated by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The authority of the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to as KPK) in conducting investigations, investigations, and prosecutions of criminal acts of corruption includes corruption crimes that: a. involving law enforcement officers, state administrators, and other people who are related to criminal acts of corruption committed by law enforcement officers or state administrators; b. receive attention that disturbs the public; and/or c. concerning state losses of at least Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)Keywords: Corruption, extraordinary crimes, the Corruption Eradication Commission

ETIKA BERNIAGA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Irsal Irsal
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.9763

Abstract: Commerce is a human activity to fulfill their needs. With the development of science and technology, commerce has progressed very rapidly according to the needs and demands of the times. Human commerce also varies, ranging from small industry to large industry, goods and service companies, agricultural businesses, and others. Humans are seen to be so in love with wealth, that problems, disputes and disputes often occur which give rise to fierce and unhealthy competition that harms each other. The Al-Qur`an and hadith as guidelines for Muslims have provided rules for how humans can acquire wealth, because in fact human activity in obtaining wealth is not only related to fellow human beings, but in essence is also related to Allah SWT.Keywords: Business Ethics, Islamic Law Abstrak: Perniagaan merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perniagaan mengalami kemajuan yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Perniagaan yang dilakukan manusia pun bermacam- macam, mulai dari industri kecil sampai industri besar, perusahaan barang dan jasa, usaha pertanian, dan lain-lain. Manusia dipandang begitu cinta kepada harta, sehingga sering terjadi permasalahan, perselisihan, dan persengketaan yang menimbulkan persaingan sengit dan tidak sehat yang saling membahayakan. Al-Qur`an dan hadits sebagai pedoman umat Islam telah memberikan aturan bagaimana manusia dapat memperoleh harta, karena sesungguhnya aktivitas manusia dalam memperoleh harta tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia, tetapi hakikatnya juga berhungan dengan Allah SWT.Kata kunci : Etika Berniaga, Hukum Islam

Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 642/PDT.G/ 2020/PA.BN) Rita Elviyanti; Iwan Romadhan Sitorus
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.9804

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah di tinjauan maqasid syari’ah. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, dengan bahan hukum primer berupa putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, kemudian dianalisis dengan metode content analysis untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. 2) Tinjauan maqashid al-syari’ah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pembagian harta bersama membagi ½ bagian untuk Tergugat (isteri) dan ½ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri). Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari’ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.Kata Kunci: Sengketa Harta Bersama, Istri Turut Mencari Nafkah, Putusan Hakim. Abstract: This study raises the issue of consideration of the Bengkulu Religious Court Judge in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn in the distribution of property with the wife to participate in making a living in the maqasid shari'ah review. The type of research in this writing is normative juridical which is descriptive-explanatory, with the primary legal material in the form of decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, then analyzed by content analysis method to draw specific conclusions. The results of the study show that: 1) The considerations in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn The panel of judges decided the distribution of joint assets of part for the Plaintiff and part for the Defendant, the panel of judges based their considerations on Article 35 of the Marriage Law and Article 97 Compilation of Islamic law. However, according to the author, in his legal considerations, the panel of judges only saw the written law and did not see how the legal events were, so that the decision did not fulfill the sense of justice. 2) Review of maqashid al-syari'ah in the Bengkulu Religious Court Decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn which stipulates the distribution of joint property to divide part for the Defendant (wife) and part for the Plaintiff (husband) has not achieved justice and benefit for the Defendant (wife). So far, the wife bears the double burden of being the breadwinner and also taking care of the household, which can be protected based on the principle of maqashid al-syari'ah, namely by legitimizing what they collect from their work as their personal property and not turning it into shared property. This is important to obtain justice and benefit which is the main goal in Islamic law.Keywords: Joint Assets Dispute, Wife Participates in Making a living, Judge's Decision

Peran Organisasi Sosial Keagamaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam Yopa Puspitasari
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.9954

Abstract : This paper examines the Role of Religious Social Organizations in the Forum for Religious Harmony in the Perspective of Islamic Law. The research approach used in this paper is a library research approach, while data collection is carried out by examining or exploring several journals, books, and documents (both printed and electronic) as well as other sources of data and or information. deemed relevant to the study. From this research it can be seen that the role of religion in fostering inter-religious harmony is very important in order to create conditions for a peaceful, secure and peaceful society without religious conflicts.Keywords: The Role of Religious Social Organizations, Community Harmony and Islamic Law. Abstrak : Tulisan ini mengkaji mengenai Peran Organisasi Sosial Keagamaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah atau mengekplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peran agama dalam membina kerukunan antar umat beragama menjadi sangat penting agar terciptanya kondisi masyarakat yang damai,aman dan tentram tanpa konflik-konflik agama.Kata kunci : Peran Organisasi Sosial Keagamaan, Kerukunan Umat dan Hukum Islam.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI Yang Disersi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10269

Abstract: The definition of trial in absentia is to try without the presence of the defendant in the trial. In Indonesian law, courts in absentia can be applied to cases of road traffic violations, economic crimes, subversion and corruption.In the judicial process in absentia by the military court against suspects whose members of the military are absent or fleeing, those concerned can be processed using Law Number 39 of 1947, Article 86 and Article 87 concerning Amendments to the Army Criminal Code.The purpose of this study is to analyze, explain the implementation of the decision of the military court in absentia against members of the military who deserted and to analyze, explain the arrangements for the implementation of the decision of the military court in absentia against members of the military who deserted.This research is included in normative juridical research. The normative juridical research method is a method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. The data used is secondary data. While the collection of legal materials is done by reviewing and collecting library materials and the analysis method is carried out by qualitative descriptive methods.From the results of the study, it can be concluded that based on the Decision that the Researcher reviewed, namely Decision Number 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 and Decision Number 87-K/PM I-03/AD/IX/2021 it can be seen that the Implementation of the Military Court Decision this cannot be implemented. Because the defendant did not know his whereaboutsKeywords : TNI members, in absentia, Desertion. Abstrak: Persidangan in absentia ialah mengadili tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. Dalam hukum Indonesia peradilan in absentia dapat diberlakukan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas jalan, tindak pidana ekonomi, subversi dan tindak pidana korupsi. Dalam proses peradilan in absentia oleh peradilan militer terhadap tersangka yang anggota militer tidak hadir atau melarikan diri, kepada yang bersangkutan dapat diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Pasal 86 dan Pasal 87 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi dan menganalisis, menjelaskan pengaturan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sementara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka serta metode analisa dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Putusan yang Peneliti kaji yakni Putusan Nomor No 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 dan Putusan No. 87-K/PM I-03/AD/IX/2021dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer ini belum dapat dilaksanakan.Kata Kunci : Anggota TNI, In Absentia, Disersi.

Tindakan Doxing Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Konsep Perlindungan Privasi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10276

Abstract: There is a phenomenon on the internet called doxing or the act of publishing private information about someone on the internet, typically with malicious intent. Doxing act violates people rights of their privacy of personal data. Not only with malicious intent, doxing act often carried out by victims of crime to seek justice. This study aims to determine the application of the protection of personal data principals from doxing act in ITE Law and to identify the legal liability of doxing actions on social media that is carried out by victims of crime in related to the concept of privacy protection. This research was conducted using normative juridical approach and descriptive analytical research specifications, namely by describing the issue with the phenomenon being studied as the research object, in this case doxing act, and then reviewed with secondary data. The data analysis was carried out using a qualitative juridical method. The results of the study show that in the ITE Law, the protection of personal data from doxing act can be found in Article 26 (1) regarding the consent to disclose personal data, Article 27 (1), (3), and (4) regarding to the content of personal data that is disclosed, and Article 30 (2) regarding to the method in obtaining the content or personal data that is disclosed. Doxing actions on social media carried out by victims of crime to seek justice in the concept of privacy protection can be held legally responsible under the ITE Law Article 26 by filing a lawsuit, criminal sanctions and fines based on Article 45 (1), (3), and (4) and Article 46 (2), or administrative sanctions based on the Ministry of Communication and Informatics Regulation No. 20 of 2016 Article 36 such as verbal and written warnings, temporary suspension of activities and/or announcements on online websites.Keywords: Privacy and Personal Data Protection, Doxing, Legal Liability Abstrak: Terdapat fenomena di internet yaitu tindakan doxing atau tindakan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa izin di internet dengan maksud atau niat jahat. Tindakan doxing melanggar privasi seseorang atas data pribadinya. Tidak hanya dengan maksud atau niat jahat, tindakan doxing sering dilakukan korban kejahatan untuk mencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dari tindakan doxing dalam UU ITE serta untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing di media sosial yang dilakukan oleh korban kejahatan dikaitkan dengan konsep perlindungan privasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penilitian deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan permasalahan terkait peristiwa yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini tindakan doxing, kemudian ditinjau dengan data sekunder. Kemudian dilakukan analisis data dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU ITE perlindungan data pribadi dari tindakan doxing dapat ditemukan pada Pasal 26 ayat 1 berkaitan ada atau tidaknya persetujuan (consent) diungkapkan suatu data pribadi, Pasal 27 ayat 1, 3 dan 4 berkaitan dengan muatan atau bentuk data pribadi yang diungkapkan, serta Pasal 30 ayat 2 berkaitan cara perolehan muatan atau data pribadi yang diungkapkan. Tindakan doxing di media sosial yang dilakukan oleh korban kejahatan untuk mencari keadilan secara konsep perlindungan privasi dapat diminta pertanggungjawaban hukum berdasarkan UU ITE Pasal 26 dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, penjatuhan sanksi pidana dan denda sesuai Pasal 45 ayat 1, 3 dan 4 dan Pasal 46 ayat 2 atau dengan sanksi administratif sesuai Permen Kominfo 20/2016 Pasal 36 berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online).Kata Kunci: Perlindungan Privasi dan Data Pribadi, Tindakan Doxing, Pertanggungjawaban hukum

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46 Tahun 2010 Terhadap Hak Dan Kewajiban Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10270

Abstract: Constitutional Court Decision Number 46 of 2010 accommodates the civil rights and obligations of children of sirri marriages. This decision has implications for civil rights and obligations that are not stipulated by Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to analyze the implications of the results of the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 on the civil rights of children of unregistered marriages with their biological fathers. This study also aims to analyze the implications of the results of the Constitutional Court decision No. 46 of 2010 on the rights and obligations of children of unregistered marriages regarding the provisions of Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This research is a type of qualitative research that reveals the implications of civil law and rights and obligations for children of sirri marriages. This research is also library research, examining the implications of the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 on the civil rights and obligations of children of siri marriages that are not stipulated by Law Number 16 of 2019 amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The primary source of research data is the document resulting from the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 concerning children of sirri marriages. This research is also supported by secondary sources in the form of documents resulting from other decisions, as well as related research results. This research data collection method through documentation of primary sources and secondary sources. This study uses a normative juridical approach by explaining the implications of civil rights and obligations for children of sirri marriages with the perspective of the results of the Constitutional Court’s decision. The results of the study show that the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 has implications for the civil rights of children of siri marriages with their biological fathers but must be based on reliable evidence. Decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 has implications for the rights and obligations for children of a siri marriage with legitimate children as regulated in articles 45 to 49 of Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Keywords: Constitutional Court, Civil Rights and Obligations, Sirri Marriage Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 mengokomodir hak dan kewajiban keperdataan anak hasil pernikahan sirri. Putusan tersebut berimplikasi terhahap hak dan kewajiban keperdataan yang tidak ditetapkan oleh Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hasil putusanMahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak keperdataan anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implikasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan siri terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengungkap implikasi hukum keperdataan serta hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan sirri. Penelitian ini juga merupakan penelitian Pustaka, mengkaji implikasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak dan kewajiban keperdataan anak hasil pernikahan siri yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber primer data penelitian ini yaitu dokumen hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak hasil pernikahan sirri.Penelitian ini juga didukung sumber sekunder berupa dokumen-dokumen hasil putusan lainnya, serta hasil penelitian yang terkait.Metode pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjelaskan implikasi hak dan kewajiban keperdataan bagi anak hasil pernikahan sirri dengan perspektif hasil putusan Mahkamah Konstitusi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 berimplikasi pada hak keperdataan anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya namun harus didasari dengan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 berimplikasi pada hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan siri sama dengan anak sah yang diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak dan Kewajiban Keperdataan, Pernikahan Sirri

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
qiyas@iainbengkulu.ac.id

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
qiyas@iainbengkulu.ac.id

Editorial Address
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/about/editorialTeam

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email qiyas@iainbengkulu.ac.id

Phone +6285381305810

Journal Mail Official qiyas@iainbengkulu.ac.id

Editorial Address https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/about/editorialTeam

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
qiyas@iainbengkulu.ac.id

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
qiyas@iainbengkulu.ac.id

Editorial Address
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/about/editorialTeam

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA