cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
qiyas@iainbengkulu.ac.id
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
qiyas@iainbengkulu.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/about/editorialTeam
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v7i2.8208
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas Journal of Islamic Law and Justice is a scientific journal managed by a team of professionals and experts in their fields. The journal Qiyas Islamic Law and Justice posted various writings both from professionals, researchers, academics and the public. Every writing that apply to the management team will be selected first, if the writings proposed by the new author, it will be edited and published by the manager. Qiyas Islamic Law and Justice is published by IAIN Bengkulu Press, which is published 2 (two) times a year.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 190 Documents
 12   13   14   15   16 
SISTEM PENGAWASAN BADAN PERADILAN OLEH MAHKAMAH AGUNG Nuzha Nuzha
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4343

Abstract

Abstract: The research discusses the concept of supervision carried out by the Supreme Court in realizing a clean judiciary.  The research method used is library research which is a search for library resources.  This resarch used the syar’i approach which is an approach to the provisions of Islamic teachings and a juridicial approach which is an approach to the main legal materials by examining theories, concept, principles and laws and regulations.  The research found an existanceof supervisory system that can be accomplished which consist of a self-control system, an In-Depth Control Systems which meant a supervisory system that accomplished by the leaderto his subordinates which performed by the supervisory apparatus specifically appointed in a work unit known as the Supervisory Body of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaKeywords: Supervision, Self-Control Systems, In-Depth Control Systems, Functional Surveillance SystemsAbstrak: Penelitian tersebut membahas tentang konsep pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih.  Metode penelitian yang digunakan yaitu yaitu library research merupakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka.  Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i merupakan pendekatan terhadap ketentuan dalam ajaran Islam dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap bahan-bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas dan peraturan perundang-undangan.  Hasil penelitian yaitu terdapat sistem pengawasan yang dapat dilakukan yang terdiri dari sistem pengendalian diri yang merupakan pengawasan terhadap diri sendiri, sistem pengawasan melekat merupakan sistem pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya yang dilakukan terus-menerus serta sistem pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan yang secara khusus ditunjuk dalam satuan kerja dikenal dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.Kata Kunci: Pengawasan, Sistem Pengendalian Diri, Sistem Pengawasan Melekat, Sistem Pengawasan Fungsional
VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM Desti Dwi Putri
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v4i2.2523

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efesiensi verifikasi partai politik peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, danmenganalisis verifikasi partai politik peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif keadilan hukum Islam?Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks baik berupa buku-buku, Undang-Undang tentang Pemilu dan peraturan KPU. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitik.Hasil penelitian menyimpulkan bahwaVerifikasi Partai Politik tidak efisien karena melibatkan Partai Politik lama yang sudah diverifikasi sebelumnya dan telah lolos verifikasi di Pemilu 2014. Verifikasi faktual terhadap 12 partai politik calon perserta Pemilu 2019 ulang akan membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga terjadi pemborosan anggaran dan membebani APBN. Verifikasi bukan bentuk diskriminasi antara partai lama dengan partai baru namun lebih pada percepatan proses, efisiensi dan efektivitas dan Prosedur verifikasi partai politik dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sesuai dengan keadilan perspektif hukum Islam yaitu memberikan hak yang sama dan menempatkan sesuatu pada tempat karena tidak perlu dilakukan verifikasi factual terhadap partai lama dengan mempertimbangkan efesiensi. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemilu mendatang dan pembangunan bagi kemaslahatan umat verifikasi faktual partai politik bisa menggunakan ambang batas dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada saat pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah dilaksanakan oleh semua partai politik baik yang lama maupun yang baru.
SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polisi Resor Musi Rawas) Samsul Samsul
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i1.959

Abstract

The results of this study are 1) Proof of crime, domestic  violence in the perspective of Islamic law using 4 evidences namely  iqrar  (existence  of recognition), Bayyinah  (testimony),  Qasamah (oath),  and  Qarinah (signs or guidance), 2) proof (Article 184 of the Indonesian Criminal Code)  using 6 Legal evidence  of witness testimony,  expert  statement, letter, guidance, and description  of the defendant 3) similarity of proof of crime Domestic Violence between  Islamic law And the positive law of the two laws equally uses testimony of witnesses or testimonies,  evidence  of guidance, testimony of the accused  or acknowledg- ment,  and  oath,  4) the difference  in the way of proofing  the crime of domestic  violence  between  Islamic law and  positive law lies in the witness (testimony)  , And proof of crime in Islamic law does  not use proof of letter, expert  witness or expert  witness testimony,  4) criminal acts Domestic Violence (KDRT) in the jurisdiction Police Resort Musi Rawas caused  by economic factors, drug problems, frequent  drinking, gambling,  and infidelity
KONSEP NAFKAH MUAQQAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ilham Romadani
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6613

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah muaqqat dalam Hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga konsep nafkah muaqqat yang ditawarkan. Yang pertama bahwa nafkah itu tidak ada batas waktunya, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam  Adz-dzahiry yang berdasarkan ayat al-quran “berikanlah nafkah kepada para istri sesuai dengan kemampuanmu sesuai kadar rezekimu”. Yang kedua bahwa batasan nafkah sampai 3 (tiga) hari berturut-turut, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Syafi’i. Pendapat tersebut berdasarkan perkatan dari sahabat Rosulullah sekaligus khalifah ke-2 kaum muslimin yaitu Umar bin Khattab, beliau mengirim pesan kepada pasukan perang yang sedang berada diluar kota.  dan yang ketiga adalah batasan nafkah diserahkan kepada pasangan suami istri itu sendiri. Pendapat ketiga ini berdasarkan hukum normatif Indonesia yaitu UUP dan KHI. Didalam aturan tersebut tidak dicantumkan batas waktu yang ditentukan. Melainkan diserahkan kepada yang bersangkutan. Apabila pasangan tersebut mengingkan adanya kepastian dalam memperoleh hak dan kewajibannya, maka mereka berhak untuk mengajukan perjanjian perkawinan atau perjanjian taklik talaq.Kata Kunci: Nafkah; Muaqqat; Hukum Islam Abstract: This study aims to determine the concept of muaqqat living in Islamic law. This type of research uses qualitative methods. Sources of data used in this study using primary data and secondary data. Data collection techniques used in this research are documentation and literature (library research). The results of this study are that there are three concepts of muaqqat living offered. The first is that the living has no time limit, this opinion was pioneered by the Imam Adz-dzahiry Madzhab which based on the verse of the Qur'an "give a living to your wives according to your ability according to the level of your sustenance". The second is that the limitation of living is up to 3 (three) consecutive days, this opinion was pioneered by the Imam Shafi'i School. This opinion is based on the words of a friend of the Prophet as well as the second caliph of the Muslims, namely Umar bin Khattab, he sent a message to the war troops who were outside the city. and the third is the limitation of living left to the husband and wife themselves. This third opinion is based on Indonesian normative law, namely the UUP and KHI. The regulation does not include a specified time limit. Rather, it is up to the person concerned. If the couple wants certainty in obtaining their rights and obligations, then they have the right to apply for a marriage agreement or taklik talaq agreement.Keywords: Livelihood; Muaqqat; Islamic Law
Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No. 0018/Pdt.G/2014/PA.Mna dan No. 0466/Pdt.G/2014/PA.Mna) Iwanto Iwanto
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v1i1.227

Abstract

Abstract: Analysis Of Legal Considerations On Household Violence As A Factor Causes Of Divorce (Case Study Of Religious Courts Verdict In Manna Class II No. 0018/Pdt.G/2014/PA.Mna dan No. 0466/Pdt.G/2014/PA.Mna). Based on reports of the National Commission for Women gathered from Religious Court, it shows that the Religious Court is the first door to reveal the household violence. This study will address whether the acts of household violence may be a reason to file for divorce? And what is to be considered by Manna Religious Court in deciding a divorce case by reason of household violence? This research is a qualitative juridical normative approach to legislation and case study approach. The result shows thathousehold violence can be used as an excuse to initiate divorce (Law No. 23 Year 2004 concerning the Elimination of Household Violence Article 5, 44, 45). It can be linked to the Marriage Act jo Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law (Presidential Decree No. 1 of 1991 Section 19 (b) and (d) of Government Regulation No. 9 of 1975 and Section 116 (b). Manna Religious Court in deciding a divorce case by reason of household violence, namely the decision number: 0018 / Pdt.G / 2014 / PA.Mna, the contested divorce, the legal basis for its consideration, namely, Article 39 paragraph (2) of law No. 1 Year 1974 Jo. Section 116 (g) Compilation of Islamic law. Accordingly, the plaintiff had been grounded and is not against the law. However, the decision in its consideration of the judges did not mention about the mediation process. 
ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL) Rahma Nengsih
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3743

Abstract

AbstrakPermasalahan dalam bidang pelayanan administrasi publik yang sering diisukan dapat lahir sebagai dampak dari penerbitan Sertipikat Hak Milik[1]. Pada dasarnya, pelayanan SHM memiliki mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun kenyataannya belum optimal dilaksanakan dan belum mampu melindungi kepentingan masyarakat. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam memutuskan perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?. Bagaimana argumentasi hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu dalam memutus perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL;. Untuk mengetahuiargumentasi hukum terhadappertimbangan Majelis Hakim PTUNBengkulu dalam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berbentuk penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan studi kasus (case study approach) di mana peneliti mengkaji aspek yang diteliti dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Putusan PTUN Bengkulu. Adapun hasil penelitian bahwa Majelis Hakim menggunakan beberapa argumentasi yuridis sebagai dasar pijakan interpretasi hukumnya, yaitu: Asas Dominus Litis,Klausul Alternatif  Konjungsi, Asas Kecermatan dalam AUPB, Pembuktian Frontal,  Orbiter Dicta dan Ratio Decidendi, serta Hubungan Antar Peristiwa. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, Majelis Hakim PTUN dapat mengeluarkan beberapa pertimbangan yang akhirnya dapat dikonversi menjadi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraacht).Kata kunci : Argumentasi hukum, pertimbangan hakim, putusan perkara dan pencabutan                    AbstractProblems in the field of public administration services that are often raised may arise as a result of the issuance of Freehold Certificate. Basically, SHM services have a mechanism that has been regulated in government regulations such as Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, but in reality it has not been optimally implemented and has not been able to protect the interests of the community. What was the basis for the consideration of the Bengkulu PTUN Judges in deciding case Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL? What are the legal arguments against the consideration of the Bengkulu PTUN Judges in Decision Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL? To find out the basis for the consideration of the Panel of Judges of the Bengkulu State Administrative Court in deciding case Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL; To find out the legal arguments against the considerations of the PTUNBengkulu Panel of Judges in Decision Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL. This type of research used in this research is qualitative research in the form of normative legal research. The approach to be taken is the statue approach and the case study approach in which the researcher examines the aspects under study with reference to the laws and regulations and the Bengkulu State Administrative Court Decision. The results of the research show that the Panel of Judges uses several juridical arguments as the basis for their legal interpretation, namely: Dominus Litis Principle, Alternative Conjunction Clause, Accuracy Principle in AUPB, Frontal Proof, Orbiter Dicta and Decidendi Ratio, and Relationship Between Events. Based on these arguments, the PTUN Panel of Judges can issue several considerations which can eventually be converted into a decision with permanent legal force (inkraacht).Keywords: legal argumentation, judge consideration, case verdict and revocation
SANKSI HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia) Nora Andini
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v4i1.2003

Abstract

Pemenuhan hak anak pasca perceraian ini pihak ayah sebagaian besar tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anaknya dan tidak adanya sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksankan kewajiban tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian dan bagaimana ketentuan kewajiban nafkah ayah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah library research, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan berdasarkan analisis deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian perspektif hukum Islam terdapat disparitas, yaitu pendapat ulama' Hanafi menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun ia, dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat nafkah anak yang sudah lampau menjadi gugur kecuali jika ada putusan dari hakim. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia bahwa sanksi hukum bagi seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian yaitu lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Sedangkan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut.
Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Hidup Janin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedua Kalinya Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Nadhira Shafiya; Veronica Komalawati; Agus Kilkoda
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8224

Abstract

Abstrak : Sejak diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Anak pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Pada kenyataannya dilangsungkannya perkawinan di bawah umur dapat dilakukan karena terdapat suatu peluang yaitu dengan pengabulan dispensasi. Masih banyak anak yang mengalami kehamilan tidak diharapkan, sehingga timbul pertimbangan orang tua untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini yang menimbulkan ketidakseimbangan karena seharusnya hal tersebut dilarang tapi  banyak orang tua yang mengajukan dispensasi karena alasan anaknya sudah hamil.Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari data primer dan sekunder, selanjutnya data yang diperoleh dianilisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap hak hidup janin tidak hanya karena perkawinan yang sah. Janin merupakan salah satu tahap awal kehidupan manusia sebelum ia lahir dan menjadi subjek hukum. Sehingga pemenuhan terhadap hak hidup janin tetap harus dilindungi walaupun merupakan kehamilan yang tidak diharapkan akibat kekerasan seksual.Kata Kunci : Perkawinan Anak, Kehamilan Tidak Dikehendaki, Perlindungan Hak Anak. Abstract : Since the enactment of the Child Protection Law, the Indonesian government expects that every parent is responsible for preventing underage marriages. In fact, underage marriages can be carried out because there is an opportunity, namely by granting dispensation. Many minors who experience unintended pregnancies, so that parents consider to carry out underage marriages. This has caused a lot of imbalances that should have been prohibited but who filed for dispensation because the child was already pregnant. This study uses a juridical-normative method with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques were carried out by means of library research to obtain secondary data and interviews to complete data that were not obtained from primary and secondary data, then the data obtained were analyzed using qualitative juridical methods. Results Based on the research, it is described about the legal protection of the right to life of the fetus not only because of a legal marriage. The fetus is one of the early stages of human life before it is born and becomes the subject of law. So that the fulfillment of the right to life of the fetus must still be protected even though it is an unwanted marriage due to sexual violence. Key Words : Child marriage, Unwanted Pregnancy, Protection of Children's Rights 
PEMIDANAAN TERHADAP PIHAK YANG MENGABAIKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Lidya Febriani
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.659

Abstract

The purpose of this research is to know the way of punishment against those who ignore the judgment of the religious court. This research uses the approach method used in legal research namely the normative juridical, that is a problem approach by examining and reviewing a legislation that is applicable and competent to is used as a basis for problem solving, so the steps in this study use  juridical logic. In this study the authors collected data  by in-depth  interview  method to 3 (three) judges  of Bengkulu Religious Court. While the method of data analysis using the framework of inductive thinking is the way of thinking by taking conclusions from the data that is special. The result of this research is that the punishment against those who ignore the decision of the Religious Court, namely: the first, through civil law that the plaintiff can file the execution of the decision of the Religious Court to the defendant. Consequently, if the execution can be exercised, the right of the defendant will be forced to be handed over to the plaintiff with the value of the decision. While the second way is by the act of punishment where the plaintiff can file a criminal complaint criminal article embezzlement. This can be done  when the defendant neglects to implement the breakup as set forth in Article 372 of the Criminal Code.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DARI COVID - 19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SELUMA Parlyndungan Sianturi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5409

Abstract

Abstrak : Berdasarkan hasil observasi peneliti Kesadaran pentingnya kesehatan terdampak covid -19 masyarakat Kabupaten Seluma yang rendah Masyarakat Seluma terkesan ‘’meremehkan’’ bahaya covid-19 Efek sanksi bagi masyarakat Kabupaten Seluma tidak member efek jera  Tingkat koordinasi gugus Tugas penanggulangan Covid – 19 yang perlu di tingkatkan khususnya perihal kinerja Satpol PP Kabupaten Seluma. Penelitian yang dilakukan yaitu Penelitian Kualitatif Empiris dengan subjek Penelitian yaitu gugus tugas penanganan Covid-19, Satpol PP, Pemerintah Kabupaten Seluma serta Masyarakat umum Pemecahan masalah yaitu menilai Pelaksanaan, evaluasi, sanksi, atas penerapan peraturan bupati seluma nomor 26 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. peran satuan polisi pamong praja atas disiplin protokol covid serta pelanggaran yang dilakukan masyarakat kabupaten seluma perilaku masyarakat seluma atas peraturan bupati seluma nomor 26 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pedoman observasi, dan wawancara Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat kepatuhan masyarakat seluma terhadap penegakan Peraturan Bupati Seluma nomor 26 tahun 2020 yang di lakukan oleh Satpol PP masih rendah masih karena banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti menciptakan kerumunan, tidak memakai masker dan tidak mencuci tangan, hal tersebut di sebabkan oleh kelalaian serta alasan belum terbiasa menerapkan protokol kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat seluma menilai penegakan peraturan bupati seluma nomor 26 yang di lakukan satpoll sudah cukup maksimal seperti sosialisasi, pencegahan dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh saptol ppKata kunci: peraturan Bupati, Satpol PP, Covid-19 Abstract: Based on the results of the researcher's observations, the awareness of the importance of health affected by COVID-19 in the Seluma Regency community is low. The Seluma community seems to "underestimate" the danger of covid-19. The effect of sanctions on the people of Seluma Regency does not provide a deterrent effect. The level of coordination of the Covid-19 Task Force needs to be improved. especially regarding the performance of the Seluma Regency Satpol PP. The research carried out is Empirical Qualitative Research with research subjects namely the Covid-19 handling task force, Satpol PP, Seluma Regency Government and the general public. Problem solving is assessing the implementation, evaluation, sanctions, on the application of the regent's regulation as long as number 26 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control COVID-19. the role of the civil service police unit in the discipline of the covid protocol and violations committed by the district community as long as the behavior of the community is based on the regent's regulation number 26 of 2020. This study used guidelines for observation, and interviews. Research data were analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the level of public compliance with the enforcement of Seluma Regent Regulation number 26 of 2020 carried out by Satpol PP is still low because many people violate health protocols such as creating crowds, not wearing masks and not washing hands, this is caused by negligence. and reasons for not being used to implementing health protocols. The results of this study indicate that the public has always assessed that the enforcement of the regent's regulation number 26 which was carried out by the Satpoll was maximal enough, such as socialization, prevention and prosecution for violations of health protocols carried out by the PP.Keywords: Regent regulations, Satpol PP, Covid-19 

Page 14 of 19 | Total Record : 190

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue