Garuda - Garba Rujukan Digital

Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari’ah Ahmad Mukhtaramin; Khairuddin Khairuddin; Iwan Ramadhan Sitorus
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12236

Abstract : The aims of this study are: First, to analyze equality in selecting partners from the maqasid shari'ah perspective. Second, analyze the equality of partners in building household harmony from the perspective of maqashid syari'ah. Research using the method of literature. Sources of data were obtained from books or legal materials related to Islamic family law and maqasid shari'ah. In analyzing these data, the writer used a descriptive research method. This study concludes: First, equality in the household in terms of the maqasid shari'ah aspect is in the context of creating comfort and peace of mind in living together in the household, maintaining selfrespect, getting offspring, working together in facing life's difficulties and exercising rights family rights. Islam has regulated that in choosing a partner one should pay attention to lineage, wealth, position, physique and religion. However, in choosing a partner, religion must be the main consideration. The goal is to maintain the strength of the lineage and to ensure the continuity and continuity of this noble lineage, especially with the orders of Allah SWT and His Messenger, equality must be given more attention, emphasized and maintained as best as possible. Second, the maqashid syari'ah of equality in building household harmony is in the context of creating comfort and tranquility in living together in the household, maintaining self-respect, having children, working together in facing life's difficulties and exercising family rights.Keywords: Equality, Maqhasid Syari'ah Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, menganalisis kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif maqashid syari’ah. Kedua, menganalisis kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif maqashid syari’ah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bukubuku atau bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan maqasid syari’ah. Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, kesetaraan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek maqashid syari’ah adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumahtangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga. Islam telah mengatur bahwa dalam memilih pasangan hendaklah diperhatikan nasab, harta, kedudukan, fisik dan agama. Namun dalam memilih pasangan tersebut, agamalah yang harus menjadi pertimbangan utama. Tujuannya adalah menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, kesetaraan harusnya lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin. Kedua, maqashid syari’ah dari kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumahtangga adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumah tangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga.Kata Kunci : Kesetaraan, Maqhasid Syari’ah

Implikasi Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri Pada Hukum Positif Dan Hukum Islam Abdurrahman Abdurrahman; Toha Andiko; Iwan Ramadhan Sitorus
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12208

Abstract : The aims of this study are: First, to describe the division of inheritance in polygamous marriages according to Islamic law. Second, to describe the division of inheritance in polygamous marriages according to positive law. The third is knowing the study of the maslahah mursalah aspect of the inheritance of siri polygamous marriages. This type of research is library research with a normative juridical approach. This study concludes: First, the position of inheritance from siri marriages according to positive law, that is, does not have legal force and the position of the wife of a siri marriage cannot be recognized by the State and is not recorded in the state administration. The status of the husband or wife who is carrying out the marriage is not recorded in the population register, so that the child born cannot obtain a birth certificate, even if the biological father dies later, the child cannot claim his inheritance rights. According to Islamic law, the validity of a marriage lies in the adequacy of the conditions and pillars of marriage without the need to register a marriage before the state or an authorized official. Siri marriage becomes valid if the terms and pillars of syar'i are met. So that children born from unregistered marriages are considered valid and have the right to receive recognition from their father and their father's family and to receive inheritance rights and maintenance from their parents. Therefore, the child is still valid as the child of the heir. Second, in the view of maslahah mursalah, the problem of dividing inheritance in the case of siri marriages is included in the daruriyyat level because it relates to protecting lives and assets. In this regard, inheritance is a form of maintenance of human souls and assets. Muslims in Indonesia have an obligation to comply with the laws and regulations that apply in Indonesia. To avoid harm from the consequences of an unregistered marriage, the government determines marriage registration as a legal requirement for a marriage which has implications for children's rights. Because of that, Muslims in Indonesia are obliged to follow the laws and regulations that have been established for the benefit of family life.Keywords: Inheritance, Siri Marriage Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk mendeskripsikan kedudukan perkawinan siri menurut hukum Islam. Kedua, untuk mendeskripsikan implikasi warisan pada perkawinan siri pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library researh) pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, harta warisan merupakan wujud pemeliharaan terhadap jiwa dan harta manusia. Umat islam di Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hukumdan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk menghindari mudaharatdari konsekuensi sebuah perkawinan siri, maka pemerintah menentukan pencatatan nikah sebagai syarat sahnya sebuah peerkawinan yang berimplikasi kepada hak anak. Karena itulah maka umat Islam di Indonesia wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan hidup berkeluarga. Sementara, kedudukan hak waris dari pekawinan siridalam pandangan Islam jelas bahwa pernikahan siri adalah sah, dengan sahnya pernikahan siri menurut Islam maka hal tersebut berkorelasi dengan keberadaan harta peninggalan dan atau harta warisan yang ditinggalkannya. Apabila nikah siri benar-benar ada dan dilaksanakan oleh pasangan suami isteri maka hak-hak waris sudah melekat kepada anak yang dilahirkannya, dalam arti anak yang dilahirkan dalam pernikahan siriadalah mempunyai hak waris yang harus dilindungi oleh hukum sepanjang tidak ada penghalang-penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Kedua, kedudukan waris dari perkawinan sirimenurut hukum positif yaitu tidak memiliki kekuatan hukum dan kedudukan isteri kawin Siri tidak dapat diakui oleh Negara dan tidak tercatatkan pada administrasi Negara. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya. Menurut Hukum Islam, sahnya perkawinan terletak pada kecukupan syarat dan rukun nikah tanpa perlu melakukan suatu pencatatan pernikahan dihadapan negara atau pejabat yang berwenang. Perkawinan siri menjadi sah jika syarat dan rukun syar’inya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dan nafkah dari orang tuanya. Oleh karena itu, anak tersebut tetaplah sah sebagai anak dari pewaris.Kata Kunci : Warisan, Perkawinan Siri

Hukum Keluarga Di Indonesia Dalam Fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Vennya Agna Mentari; Trio Lukmanul Havid; Iiz Tazul Aripin; Zaenul Mufti; Ade Jamarudin
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12229

Abstract: Fatwa is a legal opinion issued by a mufti in response to a question or problem related to Islamic law. Fatwas are based on the Qur'an, hadith, ijma' and qiyas. This paper also highlights the role of fatwas in resolving contemporary legal problems faced by Muslim communities in Indonesia. This study uses a normative-juridical approach and secondary data sources to analyze fatwa on family law issued by the Nahdlatul Ulama organization. This paper discusses the legal implications of several issues such as the law on marriage for married men who claim to be single and the law on abortion due to rape. This paper also provides criteria for determining whether divorce is valid or not and the importance of understanding the intentions and circumstances involved in divorce cases. This paper quotes various scholars and fatwas from the National Ulema Conference and the Nahdlatul Ulama organization.Keywords: Fatwa, Islamic law and Nahdlatul Ulama. Abstrak: Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Tulisan ini juga menyoroti peran fatwa dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sumber data sekunder untuk menganalisis fatwa tentang hukum keluarga yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Tulisan ini membahas implikasi hukum dari beberapa masalah seperti hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang dan hukum aborsi karena perkosaan. Tulisan ini juga memberikan kriteria untuk menentukan sah atau tidaknya talak dan pentingnya memahami niat dan keadaan yang terlibat dalam kasus perceraian. Tulisan ini mengutip berbagai ulama dan fatwa dari Konferensi Ulama Nasional dan organisasi Nahdlatul Ulama.Kata kunci: Fatwa, hukum Islam dan Nahdlatul Ulama.

Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu) Mimilia Mimilia; Yusmita Yusmita; Iim Fahimah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12239

Abstract : The formulation of this research is how Maqashid Syari'ah's review of the breadwinner's wife at the Panorama Market Bengkulu City vegetable seller? This type of research is field research (field research) with a descriptive qualitative method approach. Data collection through in-depth interviews. The data collection instruments were observation and interviews and presented in a narrative description. The results of the study show that the wife earns a living because her husband is sick and elderly, and the husband's income is small in the perspective of Maqashid Syari'ah to maintain the soul and the survival of humans (offspring). guarding the soul, offspring and mind and the reason the wife makes a living is because it adds to the family income in the perspective of Maqashid Shari'ah is an effort to protect wealth and offspring. The conclusion from the results of the study is that the reason the wife earns the main income for the family in the perspective of Maqashid Syari'ah is to protect and care for the soul, offspring and mind, while the reason for the wife to earn an additional income for the family is to protect or maintain property and offspring.Keywords: Breadwinner's Wife, Maqashid Syari'ah Abstrak : Rumusan penelitian adalah bagaimana tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap istri pencari nafkah pada pedagang sayur Pasar Panorama Kota Bengkulu?Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Instrument pengumpulan data secara observasi dan wawancara dan disajikan dalam narasi deskripsi. Hasil penelitian didapatkan alasan istri mencari nafkah karena suami sakit dan lanjut usia, dan penghasilan suami kecil dalam perspektif Maqashid Syari’ah untuk memelihara jiwa dan keberlangsungan hidup manusia (keturunan) alasan istri pencari nafkah karena meninggalkan keluarganya dalam perspektif Maqashid Syari’ah merupakan upaya untuk menjaga jiwa, keturunan dan akal dan alasan istri mencari nafkah karena menambah penghasilan keluarga dalam perspektif Maqashid Syari’ah merupakan upaya dalam menjaga harta dan keturunan. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa alasan istri mencari nafkah utama keluarga dalam perspektif Maqashid Syari’ah untuk menjaga dan memelihara jiwa, keturunan dan akal, sedangkan alasan istri mencari nafkah tambahan keluarga untuk menjaga atau memelihara harta dan keturunan.Kata kunci : Istri Pencari Nafkah, Maqashid Syari’ah.

Talak Dalam Perbandingan Madzhab Durotun Nasikhin; Mujio Nurcholis; Imam Sucipto
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12210

Abstract: Divorce occurs after the marriage contract. Divorce is often undersstimed by society because talak is seen as a symbol of failure in marriage. Many people are confused about the dynamics of the issue regarding under certain circumtances the husband divorcing, whether his divorce is considered legal or illegal. From these various, conditions, laws and types of divorce will be discussed based on the opinion of jurists from various schoolsn of thought. The research method is descriptive based on literature review with primary data in the form of Bidayatul Mujtahid, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fathul Qarib and other supporting scientific works. The original law of divorce is permissible but can be obligatory, sunnah, makruh and unlawful depending on the backround. There are all kinds of divorces sharih kinayah, sunni bid’i, raj’i ba’in and the dynamics that accompany it. It is hoped that it can help understand of the jurists regarding the point of view in differences of opinion as well as what are the terms and the law of divorces and its distribution.Keyword: merriage, divorce, opinion, madzhab Abstrak: Talak terjadi setelah adanya akad pernikahan. Perceraian sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena talak dianggap sebagai simbol kegagalan dalam berumah tangga. Banyak orang yang kebingungan dalam berbagai dinamika persoalan mengenai dalam kondisi tertentu suami menjatuhkan talak, apakah talaknya dianggap sah atau tidak sah. Dari berbagai persoalan itu akan dibahas syarat, hukum dan macam-macam talak berdasarkan pendapat para ahli fiqih dari berbagai madzhab. Metode penelitiannya bersifat deskriptif berdasar kajian pustaka dengan data primernya berupa Bidayatul Mujtahid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fathul Qarib dan karya ilmiah penunjang lainnya. Hukum asal talak adalah boleh namun bisa menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram tergantung yang melatarbelakanginya. Macam talak ada sharih kinayah, sunni bid’i, raj’i ba’in serta dinamika persoalan yang menyertainya. Diharapkan bisa membantu memahami berbagai argumentasi para fuqaha mengenai cara pandang dalam perbedaan pendapat juga apa saja syarat dan hukum talak serta pembagiannya.Kata kunci: Nikah, Cerai, Pendapat, Madzhab

Analisis Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam Yeka Palistina; Supardi Supardi; Miti Yarmunida
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12231

Abstract : This research is to analyze the urgency of marriage agreements in forming a sakinah family, and the perspective of Islamic family law regarding marriage agreements in order to form a sakinah family. This research method is a qualitative method, with a type of library research. The results of this study are: First, the urgency of the marriage agreement in controlling the use of husband and wife's assets is that the marriage agreement has good benefits as a preventive measure in the event of a divorce because the making of a marriage agreement will facilitate the distribution of assets here and there. The marriage agreement regulates the consequences of marriage related to assets, the marriage agreement is also carried out to minimize and avoid disputes between husband and wife, as well as provide legal certainty between the rights and obligations of each party. The urgency of a marriage agreement in forming a sakinah family is to form a happy family, make a marriage agreement which includes communication issues, personal and joint property, biological needs, economic issues, and appearance. The marriage agreement includes a form of mashlaahaah for husband and wife to achieve maqaasiid asy-shari'ah. Through the marriage agreement, what is the aim of the Shari'a, namely to achieve benefit, can be realized/achieved. Second, the marriage agreement in order to form a sakinah family in the perspective of Islamic family law is to build a sakinah family, and overcome problems that arise in the family and society. The marriage agreement demands his goodness and does not demand it other than that whatever happens, mawaddah has decorated one's heart. Who owns it, he will never break ties no matter what. If so, this word carries the meaning of love, but it is love plus. The meaning of this word is similar to the meaning of the word grace. It's just that, mercy is addressed to those who are blessed, while those who are blessed are in a state of need.Keywords: Marriage Agreement, Sakinah Family, Islamic Family Law Abstrak: Penelitian ini untuk menganalisis urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah, dan perspektif hukum keluarga Islam tentang perjanjian perkawinan dalam rangka membentuk keluarga sakinah. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian library research. Adapun hasil penelitian ini adalah : Pertama, Urgensitas perjanjian perkawinan dalam mengantur penggunaan harta suami dan istri adalah bahwa perjanjian perkawinan mempunyai manfaat yang baik sebagai tindakan prefentif apabila terjadinya perceraian karena dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Perjanjian perkawinan mengatur akibat perkawinan yang berhubungan dengan harta kekayaan, perjanjian perkawinan juga dilakukan untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri, serta memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah yakni membentuk keluarga yang bahagia, membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis, masalah ekonomi, dan penampilan. Perjanjian perkawinan termasuk bentuk mashlaaha bagi pasangan suami istri untuk tercapainya maqaasiid asy-syari’ah. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud/tercapai. Kedua, Perjanjian perkawinan dalam rangka membentuk keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam adalah untuk terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Perjanjian perkawinan menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu apa pun yang terjadi mawaddah telah menghiasi hati seseorang. Siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apa pun yang terjadi. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia adalah cinta plus. Makna kata ini mirip dengan makna kata rahmat. Hanya saja, rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati itu dalam keadaan butuh.Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam

Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam Yunita Damayanti
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12224

Abstract: How is the comparative analysis of divorce outside the Court between the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law? 2) What is the solution to differences in divorce law outside the court between the fatwas of the Indonesian Ulema Council and the Islamic Law Compilation? The purpose of this study is to find out a comparative analysis of divorce outside the court between the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law and find out the solutions to the two differences of opinion regarding the validity of divorce outside the court. These two problems are discussed by using a type of normative legal research with literature studies. The approaches used in this study are a comparative approach, a case approach, a statutory approach, and an analytical approach. The results of this study are: 1) According to the Fatwa Ijtima 'Ulama of the Indonesian Ulema Council IV of 2012 it is explained that divorces carried out by husbands outside the court are legal. Meanwhile, according to the KHI and the marriage law in Indonesia, divorce must be carried out through a trial in a religious court, meaning that divorces made by husbands outside the court are not legally recognized as marriage in Indonesia. 2) The solution to the two differences of opinion is that people prefer to carry out divorces in religious courts which have been regulated by the KHI and marriage law in Indonesia.Keywords: Divorce, MUI fatwas, KHI, and Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Abstrak: Analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana solusi terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui solusi dari kedua perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak di luar pengadilan. Dua permasalahan ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Menurut Fatwa Ijtima’ Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan adalah sah. Sedangkan menurut KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa talak harus dilakukan melalui sidang di pengadilan agama, artinya, talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan tidak diakui secara hukum perkawinan di Indonesia. 2) Solusi dari kedua perbedaan pendapat yaitu agar masyarakat lebih memilih melakukan perceraian di pengadilan agama saja yang sudah diatur oleh KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia.Kata kunci: Cerai Talak, Fatwa MUI, KHI, dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga Usep Koswara; Muhammad Maisan Abdul Ghani; Siti Maesuroh MHS; Zuhal Yasin Abdul Wakil; Usep Saepullah; Ade Jamarudin
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12232

Abstract : The first time the law was born together with the existence of humans themselves, where there are humans, there is a law that binds them and also has its own relationship with the law that is currently in effect and also the law that was in force before. Human life is no exception, which has experienced many legal events that are not the same as the others, where the legal events that occur are passed by humans, including birth, death and also other legal events that have been passed by humans themselves, one of which is is a very sacred marriage done. So that marriage law is a law that always applies and must be owned by all Indonesian people. Life in the household or the pursuit of life in marriage is a hope and also a reasonable and healthy intention for all young people when they grow up. In this case there is a bright hope and an encouragement that gets stronger when they are physically and spiritually healthy where they already have things that are able to support their lives in the future and have built a household that they hope for, including having a stable job, having a potential partner they love and so on.Keywords: marriage, law, essence. Abstrak: Pertama kali hukum lahir bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri, dimana adanya manusia maka disitu terdapat sebuah hukum yang mengikatnya dan juaga memiliki keterkaitan sendiridengan hukum yang berlaku saat ini dan juga hukum yang berlaku sebelumnya. Tak terkecuali kehidupan manusia yang telah banyak mengalami kejadian hukum yang terbilang tidak sama dengan lainnya, dimana adanya kejadian hukum yang terjadi tersebut dilewati oleh manusia diantaranya ialah kelahiran, kematian dan juga kejadian-kejadian hukum lainnya yang telah banyak dilalui oleh manusia itu sendiri, salah satunya ialah pernikahan yang sangat sacral dilakukan. Maka dengan begitu hukum perkawinan merupakan sebuah hukum yang senantiasa berlaku dan pasti dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kehidupan dalam rumah tangga atau sebuah pengejaran kehidupan dalam pernikahan ialah adanya sebuah harapan dan juga niat yang wajar serta sehat bagi seluruh kalangan muda saat dirinya bertumbuh dewasa. Dalam hal ini adanya harapan yang cerah dan sebuah dorongan yang kian kuat saat mereka sehat secara fisik maupun rohani dimana sudah memiliki hal yang mampu mendukung kehidupan mereka kelak sudah membangun sebuah rumah tangga yang mereka harapkan, diantaranya mempunyai pekerjaan yang stabil, mempunyai calon pasangan yang mereka cintai dan sebagainya.Kata kunci: perkawinan, hukum, hakikat.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Tentang Putusan Perceraian Talak Ba’in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia Izatul Fitrah Meilia Gustari; Imam Mahdi; Iim Fahimah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12226

Abstract: The research method used is normative juridical research method. This type of research is library research. This study uses the documentation method, namely the Bengkulu Religious Court decision letter number 124/Pdt.G/2022/PA.Bn as a divorce case. The results of this study revealed that the analysis of the judge's decision on divorce due to apostasy at the Bengkulu Religious Court, namely in the Bengkulu Religious Court Judge's decision letter number 124/Pdt.G/2022/PA.Bn The Panel of Judges did not make apostasy the main reason for divorce. However, the reason for the ba'ín sugro divorce was due to prior disagreements and disagreements. Analysis of the judge's decision from the perspective of Islamic Law and Positive Law, it was concluded that according to Islamic law if a husband and wife leave Islam (apostasy), the marriage is fasakh, and from a positive legal perspective, Indonesian law strictly prohibits interfaith marriage, don't let the judge ignore it. making apostasy not the main issue in the case.Keywords: Divorce, Faskh; apostate, Islamic law, Positive Law Abstrak: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research. Penelitian inii menggunakan metode dokumentasi, yaitu surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn sebagai perkara perceraian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu pada surat putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Majelis Hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama dalam perceraian. Namun, alasan diputus cerai talak baín sugro dikarenakan adanya ketidakrukunan dan perselisihan terlebih dahulu. Analisis terhadap putusan hakim tersebut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, disimpulkan bahwa secara hukum Islam apabila suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya difasakh, dan secara hukum positif bahwa hukum di Indonesia sangat melarang pernikahan beda agama, jangan sampai hakim abai dengan menjadikan murtad bukan masalah utama dalam kasus tersebut.Kata kunci: Perceraian, Faskh, Murtad, Hukum Islam, Hukum Positif.

Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maslahah Mursalah Anis Murti; Abdul Hafiz; Iwan Ramadhan Sitorus
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12234

Abstract: Data collection techniques using the Document Method (Documentation). The conclusion results state that, 1) As for the juridical review of Issuance of family cards for unregistered married couples, this is the right policy. However, the issuance of a family card for unregistered married couples does not constitute state legitimacy in legalizing unregistered marriages, but only as an affirmative policy for the time being until marriage registration or marriage registration/certification of marriages is carried out. Family cards for unregistered spouses are a solution to population administration problems. However, the Family Card does not legalize the occurrence of a marriage, but only accelerates the population administration data collection process at the Population and Civil Registry Service. 2) Issuance of family cards for married couples who are not registered according to the perspective of maslahah mursalah is included in Al-Maslahah al-Tahsiniyah, is a maslahah whose human life needs do not reach the dharuri level, nor do they reach the hajji level, but these needs need to be met in order provide perfection and beauty to human life. Maslahah in the form of tahsini is also related to the five basic human needs. Benefit in this case is guaranteeing population administration rights for unregistered married couples, realizing the wishes of unregistered married couples in obtaining population rights, realizing orderly national population administration, collecting data on unregistered marriages to be encouraged to perform marriage certificates, and realizing population administration which is not discriminatory.Keywords: Family Card, Unrecorded Marriage, Maslahah Mursalah Perspective Abstract: Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Adapun tinjaun yuridis terhadap Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat adalah kebijakan yang sudah tepat. Akan tetapi, penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat bukan merupakan legitimasi negara dalam melegalkan perkawinan tidak tercatat, namun hanya sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan. Kartu Keluarga bagi pasangan tidak tercatat merupakan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan. Akan tetapi, Kartu Keluarga tersebut tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2) Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat menurut persepktif maslahah mursalah masuk ke dalam Al-Maslahah al-Tahsiniyah, adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Kemaslahatan dalam hal ini yakni menjamin hak administrasi kependudukan bagi pasangan perkawinan tidak tercatat, mewujudkan keinginan pasangan perkawinan tidak tercatat dalam mendapatkan hak-hak kependudukan, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, terkumpulnya data perkawinan tidak tercatat untuk didorong melakukan isbat nikah, serta terwujudnya administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif.Kata kunci : Kartu Keluarga, Perkawinan Tidak Tercatat, Perspektif Maslahah Mursalah

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
qiyas@iainbengkulu.ac.id

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
qiyas@iainbengkulu.ac.id

Editorial Address
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/about/editorialTeam

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email qiyas@iainbengkulu.ac.id

Phone +6285381305810

Journal Mail Official qiyas@iainbengkulu.ac.id

Editorial Address https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/about/editorialTeam

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
qiyas@iainbengkulu.ac.id

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
qiyas@iainbengkulu.ac.id

Editorial Address
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/about/editorialTeam

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA