cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
EFEKTIVITAS PROGRAM INTERVENSI BERBASIS SEKOLAH UNTUK MENGURANGI KASUS CYBERBULLYING Makayasa, Al Hambra Bilal; Anwar, Nurkholis; Harimurti, Yudi Widagdo
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.27719

Abstract

ABSTRAKCyberbullying merupakan tindakan merugikan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan berbagai cara, seperti merendahkan foto, video tidak senonoh. yang bertujuan untuk melecehkan, menghina atau mencemarkan nama baik. Artikel ini mengkaji efektivitas program intervensi berbasis sekolah untuk mengurangi insiden cyberbullying di kalangan siswa. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, cyberbullying telah menjadi masalah serius  yang berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Kajian tersebut mencangkup analisis data dari berbagai sekolah yang telah menerapkan program intervensi seperti pelatihan guru, workshop untuk siswa, dan kesadaran orang tua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  program-program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi frekuensi kejadian cyberbullying, namun juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap etika dan empati digital. Selain itu, intervensi ini menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan aman. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik untuk memerangi cyberbullying dan menyarankan perlunya sekolah, orang tua, dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan budaya yang mendukung dan melindungi siswa dalam upaya mencegah terjadinya peristiwa cyberbullying di kalangan sekolah.Kata Kunci : Cyberbullying, Program Intervensi, Sekolah.
Upaya Penanggulangan Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng Terhaap Pelanggaran Melawan Arus Di Kota Singaraja Kadek Wiwin Asita Dewi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.32236

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Buleleng dalam menanggulangi pelanggaran terhadap arus di Kota Singaraja serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polres Buleleng telah melakukan berbagai langkah penanggulangan, seperti peningkatan kegiatan patroli, sosialisasi secara tertib lalu lintas, dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar. Namun upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan personel, serta kurangnya sarana pendukung seperti rambu dan fasilitas jalan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan serta keselamatan lalu lintas di Kota Singaraja.Kata Kunci : Upaya penanggulangan, Pelanggaran terhadap arus, Satlantas Polres BulelengABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Singaraja dan untuk mengidentifikasi kendala yang menghadang dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan patroli, menggalakkan dokumen lalu lintas, dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggar. Namun upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya personel, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti rambu-rambu dan fasilitas jalan yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antara polisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan keselamatan lalu lintas di Kota Singaraja.Kata Kunci: Upaya mitigasi, Pelanggaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng
PELINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK VENEER ESTETIK DI SALON KECANTIKAN safira irtikaa; Safira Irtika
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.33558

Abstract

Praktik perawatan gigi estetika, khususnya pemasangan veneer gigi, telah meningkat secara signifikan seiring dengan semakin besarnya penekanan pada penampilan fisik. Veneer gigi merupakan salah satu bentuk perawatan gigi restoratif dan rehabilitatif; oleh karena itu, penyedianya termasuk dalam cakupan layanan medis yang hanya boleh dilakukan secara sah oleh dokter gigi berlisensi yang memiliki kompetensi profesional, registrasi, dan izin praktik yang sah. Namun dalam praktiknya, layanan veneer gigi juga ditawarkan oleh salon kecantikan yang tidak memiliki otoritas medis dan lisensi profesional, sehingga menimbulkan pelanggaran hukum dan potensi risiko terhadap keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas praktik veneer gigi estetika yang dilakukan oleh salon kecantikan dan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menderita kerugian akibat praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh salon kecantikan merupakan praktik kedokteran gigi ilegal, karena dilakukan tanpa kewenangan hukum dan melanggar peraturan kesehatan. Dari perspektif perlindungan konsumen, tindakan semacam itu mengakibatkan perlindungan hukum preventif dan represif tidak memadai, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap bahaya medis maupun jurnalis hukum.Kata kunci: perlindungan konsumen, veneer gigi, salon kecantikan, kewenangan medis.
The Binding Power of the Peace Agreement in the Event of a Breach of Contract Ferdiansyah Putra Manggala; Ariel Alfito Catur Nanda
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 7, No 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v7i1.32183

Abstract

A peace deed is a legal instrument important for resolving civil disputes, especially defaults. A peace deed executed in a default lawsuit has executory power equal to a judge’s decision and can serve as a basis to request court execution if a party fails to fulfill obligations. This research aims to determine the peace deed’s binding power, legal protection for the aggrieved party, and remedies available for breaches. The method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches. Although prior research exists on peace deeds, this study differs in its results. First, the peace deed is binding and final for the parties, as it is considered to have resolved the case and any potential related disputes, thereby precluding further legal remedies. Second, if a party violates the deed’s terms, legal protection may be sought internally through agreed sanctions or fines stipulated in the deed, or externally by filing an executory application consistent with the deed’s executory nature. Third, breaches of the deed can also be resolved by renewed mediation between the parties outside court to obtain an amicable solution. The findings highlight the deed’s dual role as both a settlement instrument and a basis for enforcement, while also emphasizing alternative dispute resolution when violations occur.
Agricultural Diversification through Contract Farming for Farmers’ Sustainable Welfare in Jember Ajeng Pramesthy H.K; tegar raffi jumantoro; Emi Zulaika
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 7, No 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v7i1.33411

Abstract

Agricultural diversification is an important strategy for improving farmers’ welfare and supporting agricultural sustainability. One approach that has gained increasing attention is contract farming as a partnership scheme between farmers and agribusiness enterprises. However, its implementation in Jember Regency faces challenges, including low legal literacy among farmers, inadequate legal protection, and weak partnership institutions. This study aims to analyze the implementation of contract farming as a strategy for agricultural diversification and to formulate a legal policy model that supports its sustainability. Using a socio-legal approach with a qualitative method, the study finds that contract farming has not fully established balanced partnerships due to unequal bargaining positions, insufficient contractual protection, and the absence of adequate local regulations. Therefore, strengthening regulations, farmer protection, and partnership institutions is essential to support the sustainability of contract farming.
The Validity of Blockchain-Based Smart Contracts as Agreements from the Perspective of the Indonesian Civil Code Alfred Yetno
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 7, No 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v7i1.34521

Abstract

The development of blockchain technology has given rise to innovations in digital transaction systems in the form of smart contracts, namely electronic contracts based on programming code that are capable of automatically executing the contents of agreements without the involvement of third parties. This study analyzes the validity of smart contracts as agreements under the Indonesian Civil Code, evidentiary mechanisms, breach of contract, and legal protection for the parties. This normative legal research applies a statutory approach through an examination of the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, and literature concerning blockchain and smart contracts. The study finds that smart contracts may be recognized as valid agreements provided they satisfy Article 1320 of the Indonesian Civil Code: consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. However, their use faces challenges, including coding errors, user anonymity, electronic evidence, legal liability, and dispute jurisdiction. Specific regulations on smart contracts and blockchain are therefore necessary to ensure legal certainty, legal protection, and appropriate dispute-resolution mechanisms for modern digital transactions in Indonesia
The Evolution of Authority Regarding Applications for Name Changes and the Addition Surnames Mochamad Cholil
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 7, No 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v7i1.34561

Abstract

This research is motivated by a legal vacuum within the Indonesian legal system concerning name changes and the addition of clan names, which creates uncertainty regarding institutional authority and leads to divergent judicial practices. The objectives of this study are to analyze the competent institution for handling petitions for name changes and the addition of clan names, as well as to formulate an appropriate legal resolution mechanism. The research employs a normative legal method, utilizing a statutory approach, a case approach through the analysis of court determinations, and a historical approach. The findings reveal that the legal vacuum compels judges to engage in legal discovery by referring to obsolete regulations that have been revoked, resulting in inconsistent judicial reasoning; consequently, legal reform is required to establish the District Court as the competent authority, operating through a determination mechanism after hearing the considerations of the Public Prosecutor’s Office.
Abuse of Bankruptcy Petitions as an Anti-Competitive Instrument in Indonesia Muhammad Sulton Ibnu Aulia Adhan; Lucky Dafira Nugroho
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 7, No 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v7i1.36336

Abstract

Indonesian bankruptcy law is formalistic because applications may be granted when requirements are proven, without an insolvency test. This creates opportunities to pressure competitors, while competition law has not addressed such conduct. This study identifies abuse of bankruptcy applications as anti-competitive instruments and formulates a regulatory model. It employs research with statutory, conceptual, and comparative approaches to the Netherlands, Germany, and United States. Comparative analysis shows that judges may assess purposes from outset, whereas Indonesian law does not provide this authority. Three modes are identified: tactical applications, bankruptcy threats as bargaining power, and exploitation of simple evidentiary requirements. The proposed model includes insolvency tests, good-faith requirements, pretrial screening, sanctions, a public register, and institutional harmonization between bankruptcy and competition regimes.
Unraveling the Legal Gap (Lacuna Legis) in the Copyright Protection of Artificial Intelligence-Generated Works in Indonesia Cerninta Khisan Kusuma Pratama Putri; Yogi Prasetyo; Ferry Irawan Febriasnyah
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 7, No 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v7i1.34172

Abstract

This article examines the legal vacuum in regulating copyright protection for AI-generated works in Indonesia. The problem lies in the absence of clear rules on authorship, ownership of economic rights, use of copyrighted data for AI training, and liability for infringement. Using library research and a philosophical-legal approach, it reassesses the concept of “author” in relation to non-human creation. The findings show that current Copyright Law, which is based on human creativity, is insufficient for generative AI. This creates legal uncertainty, enforcement challenges, and economic imbalance. It also raises a philosophical crisis in copyright principles, making urgent legal reform necessary
Protection of Minority Investors Regarding the Implementation of Multiple-Voting Shareholders in Indonesian Digital Startups Ajeng Pramesthy H.K; Evyta Rosiyanti Ramadhani; Faysa Alya Ma’ari; Rita Septiyanur Rizki Perdana
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 7, No 2 (2026): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v7i2.36374

Abstract

 Indonesia’s Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021 permits startups organized as limited liability companies to issue multiple voting shares at their initial public offering, creating a structural wedge between economic ownership and voting power that risks abuse in general meetings to the detriment of minority investors. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, this article examines the standing and limits of multiple-voting shareholders in general meetings, the legal consequences of voting-right abuse under the fiduciary duty doctrine, and the effectiveness of available mitigation instruments for minority investors. The analysis finds that POJK 22/2021 imposes preventive quantitative and procedural safeguards, yet fiduciary duty textually binds only directors and commissioners, so voting-right abuse must instead be pursued through tort liability and piercing the corporate veil, while existing repressive instruments remain constrained by voting-based ownership thresholds. Strengthening contractual mechanisms and regulatory supervision is therefore necessary for effective minority-investor protection.

Page 8 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2026): November Vol 7, No 1 (2026): Juni Vol 6, No 2 (2025): November Vol 6, No 1 (2025): Juni Vol 5, No 2 (2024): November Vol 5, No 1 (2024): Juni Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November More Issue