Articles
60 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Investasi dalam Industri Pariwisata Indonesia ]]>
<![CDATA[Safirah, Asharin Sindy]]>;
<![CDATA[H.K, Ajeng Pramesthy]]>;
<![CDATA[Adiningsih, Pradipta Noor]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v5i2.27585
<![CDATA[Beragam aktivitas pariwisata yang beragam menimbulkan pergerakan bisnis di berbagai daerah dan berbagai bidang, termasuk investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menawarkan pengembalian investasi yang cepat dan aman. Investasi pada dasarnya mencakup berbagai bidang, kepariwisataan termasuk di dalamnya. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditentukan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Investasi pada dasarnya mencakup berbagai bidang termasuk kepariwisataan. Diketahui bahwa Indonesia mempunyai potensi alam yang kuat, seni budaya yang tinggi, sumber daya manusia yang terampil, akomodasi hotel yang berkualitas, dan masyarakat yang menyenangkan. Salah satunya seperti di pulau Bali, dimana pariwisata ibarat generator yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data empiris, setidaknya 80% masyarakat Bali mengandalkan sebagian pendapatannya dari pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.]]>
<![CDATA[Penerapan Gagasan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dalam Perspektif Efisiensi Legislasi ]]>
<![CDATA[Nugroho, Indra Bayu]]>;
<![CDATA[Zubaba, Bagaz]]>;
<![CDATA[Arivia, Cinta Tarisa]]>;
<![CDATA[Sahrin, Alfi]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v5i2.27625
<![CDATA[ABSTRAKFast-Track Legislation merupakan konsep legislasi cepat yang telah diterapkan di beberapa negara, konsep ini memungkinkan suatu Undang-Undang di Parlemen untuk dibahas dan disahkan secara lebih cepat dibandingkan dengan Undang-Undang biasa. Dinamika legislasi cepat di Indonesia sebenarnya telah dilaksanakan melalui adanya Perppu, namun sejatinya secara hakikat menggunakan Perppu sebagai legislasi cepat adalah suatu penyimpangan ketatanegaraan karena Perppu digariskan konstitusi untuk merespon adanya kedaruratan, sehingga dibutuh fast-track legislation untuk mengakomodir konsep legislasi cepat di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah usulan teoritis penetapan legislasi cepat secara normatif menggunakan metode fast-track legislation. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada adanya studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah konsep fast-track legislation dapat diterapkan dengan mengakomodirnya dalam Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ABSTRACTSeveral nations have adopted the fast-track legislation concept, also known as fast-track legislation. Compared to regular laws, this idea facilitates the discussion and passage of bills in Parliament more swiftly. The establishment of a Perppu has really allowed Indonesia to execute the dynamics of quick legislation; nevertheless, utilizing a Perppu as fast legislation is essentially a constitutional deviation, as the constitution established the Perppu's response to emergencies Several nations have adopted the fast-track legislation concept, also known as fast-track legislation. Compared to regular laws, this idea facilitates the discussion and passage of bills in Parliament more swiftly. Fast-track legislation is required to accommodate the concept of fast legislation in Indonesia, even though the dynamics of fast legislation have actually been implemented through the existence of a Perppu. In essence, using a Perppu as fast legislation is a constitutional deviation because the Perppu was outlined by the constitution to respond to emergencies. The theoretical suggestion for normative quick legislation establishment through the fast-track legislative approach is the goal of this research. This scientific work was written using a normative legal research method with a literature study focus. The study's conclusion is that the law governing the creation of legislative regulations can incorporate the idea of fast-track legislation.]]>
<![CDATA[Relevansi Integritas Dalam Penerbitan SIM : Administrasi Prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo ]]>
<![CDATA[Mochammad, Aiman]]>;
<![CDATA[Dinata, Zidan Maulya]]>;
<![CDATA[Wada, Igam Arya]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v5i2.26606
<![CDATA[Rumitnya mekanisme dan prosedur dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menciptakan profesi “calo”. Aparat yang bertanggung jawab juga turut mendukung praktik ini, mengingat administrasi dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi termasuk salah satu Pemasukan Negara Bukan Pajak yang dikejar targetnya. Oleh karna itu, legalitas pengemudi tidak dapat diukur dengan adanya lisensi tersebut jika praktik ini terus berlanjut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatakan kasus. Terdapat solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi adanya praktik calo ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya Satgas Saber Pungli. Namun hal ini masih belum mereduksi secara masif terkait praktik calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi]]>
<![CDATA[Doktrin Business Judgment Rule Sebagai Perlindugan Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Negara ]]>
<![CDATA[Dewi, Shofiyyah Az-zahra]]>;
<![CDATA[Harimurti, Yudi Widagdo]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v5i2.27605
<![CDATA[Doktrin Business Judgment Rule sangat relevan bagi direksi, khususnya terkait dengan transaksi bisnis yang akan dilakukan dalam mengambil keputusan. Doktrin ini bertentangan dengan asas itikad baik yang mana asas tersebut merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian serta tujuan penulis untuk men-eksaminasi putusan terhadap kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina. dan peranan Doktrin Business Judgment Rule. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menjadikan Undang-Undang sebagai pusat kajianya serta pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus (case study) dan studi kepustakaan (library research), yang kemudian diproses menjadi analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Doktrin Business Judgment Rule bertujuan untuk melindungi sepenuhnya kewenangan direksi sebagai pengambilan keputusan, sehingga direksi suatu perusahaan tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keputusan yang diambil, asalkan keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik serta kehati-hatian, jika terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, direksi tersebut dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan]]>
<![CDATA[KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DITINJAU DARI PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN GAS AIR MATA ]]>
<![CDATA[Aryaduta, Yuldani Rafi]]>;
<![CDATA[Wada, Igam Arya]]>;
<![CDATA[Indrayati, Rosita]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v6i1.30288
<![CDATA[Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dari lahir. Proses mengemukakan pendapat adalah hal yang sangat penting di dalam negara hukum demokratis. Dengan adanya hal tersebut tentunya membuka peluang terjadinya konflik ketertiban, sehingga aparat kepolisian memiliki tugas untuk mengamankan suatu proses mengemukakan pendapat dalam demonstrasi salah satunya yaitu dengan menggunakan gas air mata untuk menangani proses demonstrasi yang anarkis. Namun dengan adanya penggunaan gas air tersebut terjadi proses pengamanan oleh kepolisian yang cenderung berlebihan. Desain kebijakan untuk pengamanan proses mengemukakan pendapat diatur dengan penggunaan kekuatan kepolisian yang terukur, preventif dan layak. Laporan oleh lembaga kredibel seperti Amnesty Internasional dan Tempo menemukan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi dalam tendensi hingga secara khusus dalam pengamanan proses mengemukakan pendapat. Perancis dan Selandia Baru merupakan dua negara yang memiliki penanganan demonstrasi yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan negara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Eksistensi Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 telah berkesesuaian dengan teori perlindungan hukum yang memiliki visi pengamanan kepolisian yang humanis namun nyawa pengamanan yang humanis tersebut tidak didampingi dengan keterlibatan aktif oleh kelembagaan kepolisian. Penelitian ini juga menemukan bahwa hadirnya mekanisme peradilan dan kode etik profesi polisi untuk anggota kepolisian menyimpang dari prinsip penggunaan kekuatan kepolisian. Peneliti menawarkan beberapa rekomendasi bahwa Perwira polisi harus lebih ketat dalam memberikan persetujuan penggunaan kekuatan kepolisian hingga proses pelaksanaannya. Proses penindakan oknum aparatur polisi sejatinya telah tersedia secara komprehensif. Permasalahan terletak pada ketegasan antar kelembagaan yang bertanggung jawab dalam sistem terkait.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM INTERVENSI BERBASIS SEKOLAH UNTUK MENGURANGI KASUS CYBERBULLYING ]]>
<![CDATA[Makayasa, Al Hambra Bilal]]>;
<![CDATA[Anwar, Nurkholis]]>;
<![CDATA[Harimurti, Yudi Widagdo]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v6i1.27719
<![CDATA[ABSTRAKCyberbullying merupakan tindakan merugikan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan berbagai cara, seperti merendahkan foto, video tidak senonoh. yang bertujuan untuk melecehkan, menghina atau mencemarkan nama baik. Artikel ini mengkaji efektivitas program intervensi berbasis sekolah untuk mengurangi insiden cyberbullying di kalangan siswa. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, cyberbullying telah menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Kajian tersebut mencangkup analisis data dari berbagai sekolah yang telah menerapkan program intervensi seperti pelatihan guru, workshop untuk siswa, dan kesadaran orang tua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi frekuensi kejadian cyberbullying, namun juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap etika dan empati digital. Selain itu, intervensi ini menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan aman. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik untuk memerangi cyberbullying dan menyarankan perlunya sekolah, orang tua, dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan budaya yang mendukung dan melindungi siswa dalam upaya mencegah terjadinya peristiwa cyberbullying di kalangan sekolah.Kata Kunci : Cyberbullying, Program Intervensi, Sekolah.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN ]]>
<![CDATA[Listami, Ika Lukvia]]>;
<![CDATA[Adistya, Firdiani]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v6i1.30271
<![CDATA[Indonesia dan Korea Selatan memiliki beberapa perbedaan mengenai sistem perjudian anak. Jika di Indonesia, dalam sistem peradilan anak hanya ada kasus pidana anak, sedangkan Korea Selatan membedakan pelaku tindak pidana anak menjadi dua kasus, yaitu kasus perlindungan dan kasus pidana. Di Indonesia sendiri terdapat upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif, yakni disebut diversi, sedangkan di Korea Selatan ada yang namanya Redomendasi Kompromi (Hwahaegwongo) yang disarankan oleh hakim pengadilan anak. Penelitian ini disusun menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang), pendekatan kontekstual (pendekatan konsep) dan pendekatan komparatif (pendekatan komparatif). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia dan Korea Selatan.Kata Kunci : Sistem Peradilan Anak, Keadilan Restoratif, Rekomendasi Kompromi]]>
<![CDATA[ANALISIS EFISIENSI DAN RASIONALITAS DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 (Prespektif Ekonimi Konvensional dan Ekonomi Syariah) ]]>
<![CDATA[Makruf, Makruf]]>;
<![CDATA[Murni, Murni]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v6i1.27758
<![CDATA[ABSTRACTPenelitian ini bertujuan guna menganalisis efisiensi dan rasionalitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang–undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, namun pengelolaannya sering kali menghadapi tantangan dalam pelaksanaanya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis ketentuan dalam Undang–undang serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip efisiensi dan rasionalitas dalam prespektif ekonomi konvensional dan syariah. Hasilnya meskipun prinsip dasar Undang–undang masih relevan, tantangan modernisasi menunjukkan perlunya revisi agar BUMN dapat lebih efisien dan rasional dalam menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, dan persaingan global. Pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) bertujuan menjaga penguasaan negara atas BUMN demi kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi. Namun pembatasan ini juga membawa konsekuensi yang dapat menghambat BUMN dalam hal perolehan investasi asing, transfer teknologi, dan peningkatan manajemen profesional. Fleksibilitas dalam kebijakan bisa menjadi solusi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daya saing.Kata Kunci: BUMN, efisiensi, rasionalitas, ekonomi konvensional, ekonomi syariah.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PINJAM NAMA OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Nugroho, Indra Bayu]]>;
<![CDATA[Amiliya, Amiliya]]>;
<![CDATA[Nugroho, Lucky Dafira]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v6i1.29959
<![CDATA[Abstrak Asas nasionalitas merupakan salah satu asas yang mutlak keberlakuannya dalam rezim Undang-Undang agraria , sehingga adanya praktik penyelundupan hukum yang memberikan hak penguasaan yang mutlak kepada warga negara asing merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap asas tersebut . Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji sumber bahan hukum berupa literatur dan Peraturan Perundang-undangan . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji teori perdata internasional yang terkait dengan praktik penyelundupan hukum . Hasil d ari p enelitian i ni a dalah b ahwa Hukum P erdata Internasional m elalui k eberlakuan p rinsip k etertiban u mum s ejatinya m enolak a danya p raktik p enyelundupan h ukum yang t entunya sangat m erugikan h ukum dan p eradilan s suatu negara Kata Kunci : Perjanjian , Penyelundupan , Hukum Abstrak Asas kebangsaan merupakan salah satu asas mutlak dalam sistem hukum agraria , sehingga praktik penghindaran hukum yang memberikan hak milik mutlak kepada warga negara asing merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji bahan-bahan sumber hukum berupa kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji teori-teori hukum perdata internasional yang terkait dengan praktik penghindaran hukum. Hasil penelitian ini adalah Hukum Perdata Internasional melalui penerapan asas ketertiban umum pada hakikatnya menolak praktik penghindaran hukum yang tentunya sangat merugikan hukum dan peradilan suatu negara. Kata Kunci: Kesepakatan, Penghindaran, Hukum ]]>
<![CDATA[Kemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina) ]]>
<![CDATA[Effendi, Tolib]]>;
<![CDATA[Setyawan, Fendi]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v6i1.30187
<![CDATA[Konsep plea bargain umumnya diterapkan di negara-negara yang menggunakan sistem adversary model dalam sistem peradilan pidana. Di dalam sistem adversary model cara penanganan perkara dengan melakukan perundingan atau negosiasi dengan para pihak antara terdakwa dan penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penegakan hukum yang berlaku. Terdapat 53 negara yang memberlakukan plea bargain dan mayoritas adalah negara-negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi. Argentina dan Filipina adalah dua negara yang memberlakukan plea bargain namun memiliki indeks persepsi korupsi rendah sama dengan Indonesia atau bahkan lebih rendah dari Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh tingkat indeks persepsi korupsi terhadap kemandirian Jaksa dalam menyusun Plea agreement di Argentina dan Filipina serta untuk menganalisa bagaimana seharusnya konsep plea bargain di Indonesia melihat praktik pelaksanaan di Argentina dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Proses plea agreement antara jaksa dengan terdakwa di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah menjadi permasalahan, karena integritas aparat penegak hukum serta korupsi di dalam system peradilan pidana tidak dapat dipungkiri masih sangat tinggi. Indonesia belum memberlakukan plea bargain masih sebagatas pada plea guilty, dengan indeks persepsi korupsi yang mengalami stagnan bahkan kecenderungan turun dalam beberapa tahun terakhir seperti Argentina dan Filipina menjadikan konsep plea bargain dengan plea agreement akan menimbulkan potensi munculnya korupsi di bidang system peradilan pidana.]]>
