cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
Analisis Komparatif CSR Migas Berdasarkan Hukum Nasional dan SDGs H.K, Ajeng Pramesthy; Risqiana, Risqiana; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31480

Abstract

Sektor minyak dan gas bumi (migas) berperan vital dalam perekonomian Indonesia, namun aktivitasnya sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif model CSR perusahaan migas di Indonesia berdasarkan instrumen hukum nasional serta menilai implikasinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif, didukung studi literatur, telaah dokumen hukum, dan analisis laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan dua model utama CSR, yaitu compliance-based yang berorientasi pada kepatuhan hukum, dan empowerment-based yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Model yang terintegrasi dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta selaras dengan SDGs terbukti lebih efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat legitimasi sosial, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penetapan standar minimal pelaksanaan CSR, serta penguatan mekanisme evaluasi berbasis partisipasi untuk memaksimalkan kontribusi CSR sektor migas terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Komparatif CSR Migas Berdasarkan Hukum Nasional dan SDGs H.K, Ajeng Pramesthy; Risqiana, Risqiana; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31480

Abstract

Sektor minyak dan gas bumi (migas) berperan vital dalam perekonomian Indonesia, namun aktivitasnya sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif model CSR perusahaan migas di Indonesia berdasarkan instrumen hukum nasional serta menilai implikasinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif, didukung studi literatur, telaah dokumen hukum, dan analisis laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan dua model utama CSR, yaitu compliance-based yang berorientasi pada kepatuhan hukum, dan empowerment-based yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Model yang terintegrasi dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta selaras dengan SDGs terbukti lebih efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat legitimasi sosial, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penetapan standar minimal pelaksanaan CSR, serta penguatan mekanisme evaluasi berbasis partisipasi untuk memaksimalkan kontribusi CSR sektor migas terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSONA SELEBRITI DALAM PERSPEKTIF HUKUM MEREK: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Pamungkas, Ayu Mustika
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.32013

Abstract

Persona selebriti merupakan representasi identitas publik yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi bagian penting dalam industri hiburan modern. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap persona selebritas melalui hukum merek di Indonesia dengan perbandingan sistem Amerika Serikat. Dalam era ekonomi digital, identitas selebritas berfungsi sebagai aset komersial bernilai tinggi yang rentan terhadap eksploitasi tanpa izin. Penelitian normatif-komparatif ini menganalisis Undang-Undang Merek Indonesia dan Lanham Act Amerika, serta doktrin right of publicity untuk menilai efektivitas perlindungan persona. Hasilnya menunjukkan perlunya reformasi hukum nasional dengan mengadopsi konsep false endorsement dan right of publicity agar nilai ekonomi dan martabat individu terlindungi secara komprehensif. 
KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEKELIRUAN DALAM MENETAPKAN MEREK DENGAN PERSAMAAN ESENSIAL Aisyah, Virgina Ayu; Kurniawan, I Gede Agus; Putra, Komang Satria Wibawa; Rama, Bagus Gede Ari
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31605

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaian yang mungkin timbul dalam proses pemeriksaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, DJKI memiliki kewenangan atributif yang bersifat imperatif untuk menolak pendaftaran merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen, merugikan pemilik hak yang sudah ada, atau mendorong praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kerangka hukum administrasi, kewenangan ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, ketika DJKI lalai menjalankan kewenangan tersebut, konsekuensi hukum yang timbul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata bahkan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang menempatkan organ negara sebagai pihak yang dapat dimintakan tanggung jawab apabila tindakan lalai atau keliru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Di sisi lain, kelalaian tersebut juga berdampak pada dimensi sosial, berupa potensi kerugian ekonomi, turunnya kepercayaan publik, serta berkurangnya legitimasi sistem hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pemeriksaan merek melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi pendukung, serta pembentukan regulasi turunan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab administrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pendaftaran merek di Indonesia dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.Kata Kunci: BUMN, Efisiensi BUMN, Rasionalitas Ekonomi. DJKI, kewenangan hukum, pertanggungjawaban hukum, merek, kekayaan intelektual
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH Yoga, I Gede K. Ananta; Darma, I Made Wirya
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP 2023, serta membandingkan sistem pemidanaannya dalam kedua regulasi tersebut. Permasalahan utama yang dikaji meliputi unsur-unsur delik penghinaan, bentuk kesalahan pelaku, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, serta jenis pidana, ancaman hukuman, dan asas-asas yang digunakan dalam penjatuhan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KUHP lama maupun KUHP 2023 belum menunjukkan perbedaan substantif dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Struktur unsur delik, bentuk kesalahan, dan syarat pertanggungjawaban pidana masih bersifat serupa, dengan orientasi hukum yang tetap menekankan pendekatan represif. Meskipun KUHP 2023 memperkenalkan klasifikasi delik aduan serta asas-asas pemidanaan seperti proporsionalitas dan keadilan, bentuk sanksi dan ancaman hukuman masih mempertahankan model retributif yang digunakan dalam KUHP lama. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi KUHP belum secara signifikan mengubah pendekatan hukum terhadap kebebasan berekspresi dalam konteks penghinaan terhadap lembaga pemerintah
PERBANDINGAN PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN Listami, Ika Lukvia; Adistya, Firdiani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.30271

Abstract

Indonesia dan Korea Selatan memiliki beberapa perbedaan mengenai sistem perjudian anak. Jika di Indonesia, dalam sistem peradilan anak hanya ada kasus pidana anak, sedangkan Korea Selatan membedakan pelaku tindak pidana anak menjadi dua kasus, yaitu kasus perlindungan dan kasus pidana. Di Indonesia sendiri terdapat upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif, yakni disebut diversi, sedangkan di Korea Selatan ada yang namanya Redomendasi Kompromi (Hwahaegwongo) yang disarankan oleh hakim pengadilan anak. Penelitian ini disusun menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang), pendekatan kontekstual (pendekatan konsep) dan pendekatan komparatif (pendekatan komparatif). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia dan Korea Selatan.Kata Kunci : Sistem Peradilan Anak, Keadilan Restoratif, Rekomendasi Kompromi
ANALISIS EFISIENSI DAN RASIONALITAS DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 (Prespektif Ekonimi Konvensional dan Ekonomi Syariah) Makruf, Makruf; Murni, Murni
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.27758

Abstract

ABSTRACTPenelitian ini bertujuan guna menganalisis efisiensi dan rasionalitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang–undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, namun pengelolaannya sering kali menghadapi tantangan dalam pelaksanaanya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis ketentuan dalam Undang–undang serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip efisiensi dan rasionalitas dalam prespektif ekonomi konvensional dan syariah. Hasilnya meskipun prinsip dasar Undang–undang masih relevan, tantangan modernisasi menunjukkan perlunya revisi agar BUMN dapat lebih efisien dan rasional dalam menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, dan persaingan global. Pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) bertujuan menjaga penguasaan negara atas BUMN demi kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi. Namun pembatasan ini juga membawa konsekuensi yang dapat menghambat BUMN dalam hal perolehan investasi asing, transfer teknologi, dan peningkatan manajemen profesional.  Fleksibilitas dalam kebijakan bisa menjadi solusi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daya saing.Kata Kunci: BUMN, efisiensi, rasionalitas, ekonomi konvensional, ekonomi syariah.
PERJANJIAN PINJAM NAMA OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Nugroho, Indra Bayu; Amiliya, Amiliya; Nugroho, Lucky Dafira
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.29959

Abstract

Abstrak Asas nasionalitas merupakan salah satu asas yang mutlak keberlakuannya dalam rezim Undang-Undang agraria , sehingga adanya praktik penyelundupan hukum yang memberikan hak penguasaan yang mutlak kepada warga negara asing merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap asas tersebut . Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji sumber bahan hukum berupa literatur dan Peraturan Perundang-undangan . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji teori perdata internasional yang terkait dengan praktik penyelundupan hukum . Hasil d ari p enelitian i ni a dalah b ahwa Hukum P erdata Internasional m elalui k eberlakuan p rinsip k etertiban u mum s ejatinya m enolak a danya p raktik p enyelundupan h ukum yang t entunya sangat m erugikan h ukum dan p eradilan s suatu negara Kata Kunci : Perjanjian , Penyelundupan , Hukum Abstrak Asas kebangsaan merupakan salah satu asas mutlak dalam sistem hukum agraria , sehingga praktik penghindaran hukum yang memberikan hak milik mutlak  kepada warga negara asing merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji bahan-bahan sumber hukum berupa kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji teori-teori hukum perdata internasional yang terkait dengan praktik penghindaran hukum. Hasil penelitian ini adalah Hukum Perdata Internasional melalui penerapan asas ketertiban umum pada hakikatnya menolak praktik penghindaran hukum yang tentunya sangat merugikan hukum dan peradilan suatu negara. Kata Kunci: Kesepakatan, Penghindaran, Hukum 
Kemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina) Effendi, Tolib; Setyawan, Fendi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.30187

Abstract

Konsep plea bargain umumnya diterapkan di negara-negara yang menggunakan sistem adversary model dalam sistem peradilan pidana. Di dalam sistem adversary model cara penanganan perkara dengan melakukan perundingan atau negosiasi dengan para pihak antara terdakwa dan penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penegakan hukum yang berlaku. Terdapat 53 negara yang memberlakukan plea bargain dan mayoritas adalah negara-negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi. Argentina dan Filipina adalah dua negara yang memberlakukan plea bargain namun memiliki indeks persepsi korupsi rendah sama dengan Indonesia atau bahkan lebih rendah dari Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh tingkat indeks persepsi korupsi terhadap kemandirian Jaksa dalam menyusun Plea agreement di Argentina dan Filipina serta untuk menganalisa bagaimana seharusnya konsep plea bargain di Indonesia melihat praktik pelaksanaan di Argentina dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Proses plea agreement antara jaksa dengan terdakwa di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah menjadi permasalahan, karena integritas aparat penegak hukum serta korupsi di dalam system peradilan pidana tidak dapat dipungkiri masih sangat tinggi. Indonesia belum memberlakukan plea bargain masih sebagatas pada plea guilty, dengan indeks persepsi korupsi yang mengalami stagnan bahkan kecenderungan turun dalam beberapa tahun terakhir seperti Argentina dan Filipina menjadikan konsep plea bargain dengan plea agreement akan menimbulkan potensi munculnya korupsi di bidang system peradilan pidana.
KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DITINJAU DARI PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN GAS AIR MATA Aryaduta, Yuldani Rafi; Wada, Igam Arya; Indrayati, Rosita
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.30288

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dari lahir. Proses mengemukakan pendapat adalah hal yang sangat penting di dalam negara hukum demokratis. Dengan adanya hal tersebut tentunya membuka peluang terjadinya konflik ketertiban, sehingga aparat kepolisian memiliki tugas untuk mengamankan suatu proses mengemukakan pendapat dalam demonstrasi salah satunya yaitu dengan menggunakan gas air mata untuk menangani proses demonstrasi yang anarkis. Namun dengan adanya penggunaan gas air tersebut terjadi proses pengamanan oleh kepolisian yang cenderung berlebihan. Desain kebijakan untuk pengamanan proses mengemukakan pendapat diatur dengan penggunaan kekuatan kepolisian yang terukur, preventif dan layak. Laporan oleh lembaga kredibel seperti Amnesty Internasional dan Tempo menemukan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi dalam tendensi hingga secara khusus dalam pengamanan proses mengemukakan pendapat. Perancis dan Selandia Baru merupakan dua negara yang memiliki penanganan demonstrasi yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan negara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Eksistensi Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 telah berkesesuaian dengan teori perlindungan hukum yang memiliki visi pengamanan kepolisian yang humanis namun nyawa pengamanan yang humanis tersebut tidak didampingi dengan keterlibatan aktif oleh kelembagaan kepolisian. Penelitian ini juga menemukan bahwa hadirnya mekanisme peradilan dan kode etik profesi polisi untuk anggota kepolisian menyimpang dari prinsip penggunaan kekuatan kepolisian. Peneliti menawarkan beberapa rekomendasi bahwa Perwira polisi harus lebih ketat dalam memberikan persetujuan penggunaan kekuatan kepolisian hingga proses pelaksanaannya. Proses penindakan oknum aparatur polisi sejatinya telah tersedia secara komprehensif. Permasalahan terletak pada ketegasan antar kelembagaan yang bertanggung jawab dalam sistem terkait.

Page 7 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): November Vol 6, No 1 (2025): Juni Vol 5, No 2 (2024): November Vol 5, No 1 (2024): Juni Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November More Issue