cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
Analisis Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Studi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua) Affandi, Sunan Ach.; Harimurti, Yudi Widagdo
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.15925

Abstract

Abstrak— Negara Indonesia telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai status warga negaranya, hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatur warga negaranya. Bahkan perihal perubahan status kewarganegaraan baik dari Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun dari WNI yang akan berganti menjadi WNA. Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu, kabar mengejutkan datang dari Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwu Kore (Orient) yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta sebagai Warga Negara Amerika Serikat (A.S.). Berdasarkan sudut pandang hukum, maka Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah dilanggar oleh Drs. Orient P. Riwu Kore.   Dilihat dari segi pandang politik hukum kewarganegaraan Indonesia saat ini, Indonesia memegang teguh prinsip asas kewarganegaraan tunggal (apatride) maka bagaimana keabsahan dokumen calon Bupati Sabu Raijua bagaimana sanksi yang akan di dapat oleh Bupati Sabu Raijua. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dengan metode library research dan teknik analisa hukum yang digunakan dengan metode kualitatif. Kata Kunci— Kewarganegaraan, Bupati, Komisi Pemilihan Umum Abstract— In the election, the elected Sabu Raijua Regent Orient P. Riwu Kore (Orient) who is known to have dual citizenship. Based on the Law (UU) No. 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship has been violated by him. Viewed from the political point of view of the current Indonesian citizenship law, Indonesia adheres to the principle of single citizenship (apatride), so how is the boutvalidity of the document and how the sanctions will be received by Orient. So, the type of research used is normative juridical, legislation approach with library research method and legal analysis technique used with qualitative method.Key word— Citizenship, Regent, General Election Commission
ANALISIS YURIDIS EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Lenita, Milda Dwi; Jusmadi, Rhido
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.23447

Abstract

Ekonomi kreatif sektor pariwisata merupakan penciptaan nilai tambah ekonomi yang mengandalkan kreativitas manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi yang kemudian menghasilkan karya kekayaan intelektual dengan mempunyai ciri khas budaya lokal tempat wisata. Terdapat permasalahan persaingan usaha dalam ekonomi kreatif sektor pariwisata yaitu monopoli, pembatasan untuk masuk ke dalam pasar karena adanya persekongkolan, pembagian wilayah dan predatory pricing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan dan menggunakan metode analisa bahan hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan persaingan usaha tidak sehat mempunyai hubungan yang saling berkaitan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU Persaingan Usaha) yaitu hubungan secara yuridis formal, hubungan secara sistem kelembagaan struktur ekonomi dan hubungan filosofi secara konstitusi. Lebih lanjut ekonomi kreatif sektor pariwisata termasuk ketentuan yang dikecualikan dalam Pasal 50 Huruf H UU Persaingan Usaha dengan syarat memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun bila usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata telah dikategorikan usaha menengah dan besar secara aset ekonominya dapat dikenakan UU Persaingan Usaha jika terbukti melanggar ketentuan tersebut.
Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember H.K, Ajeng Pramesthy; Yasa, I Wayan; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf; Manggala, Ferdiansyah Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.23103

Abstract

AbstrakKasus alih fungsi lahan saat ini banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya, alih fungsi lahan sawah dilindungi yang terjadi di Kabupaten Jember, dimana alih fungsi lahan tersebut terjadi dari lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian pangan. Hal ini tentunya jika terus-menerus terjadi akan mempengaruhi ketahanan pangan di daerah tersebut, dan menjadi tidak selaras dengan salah satu tujuan dari SDGs nomor dua, yaitu zero hunger atau tanpa kelaparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan ini terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan. Metode penelitian ini adalah sosio legal dengan melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis data spasial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah dilindungi memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan pangan pedesaan. Penurunan luas lahan sawah yang dilindungi mengakibatkan penurunan produksi pangan lokal, meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, dan mengurangi diversifikasi produk pertanian lokal. Selain itu, perubahan tata guna lahan ini berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya ekosistem pertanian yang berperan penting dalam pemeliharaan keberlanjutan sistem pangan lokal. Peningkatan kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan global juga menjadi dampak yang signifikan, mengancam kedaulatan pangan di tingkat pedesaan.Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang berkelanjutan dalam mengelola alih fungsi lahan sawah dilindungi untuk menjaga ketahanan pangan pedesaan. Rekomendasi kebijakan melibatkan upaya mendukung pelestarian lahan sawah, peningkatan efisiensi produksi pertanian, dan pengembangan inovatif untuk mendorong diversifikasi ekonomi di sektor pertanian pedesaan.Pentingnya integrasi kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan lokal, dan kesejahteraan masyarakat setempat menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas dampak dari alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember.Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Dampak, Pertanian, ketahanan pangan, LSD
Tinjauan Kritis Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Perspektif Penguatan Fungsi kelembagaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia nugroho, Indra bayu
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.25880

Abstract

Keberadaan DPD sebagai konsep baru dalam lembaga perwakilan dan legislasi Indonesia merupakan suatu hal yang sangat baik dan progresif karena dapat menjadikan sistem perwakilan di Indonesia menjadi tidak hanya menitikberatkan pada sisi Politik belaka dengan adanya DPR namun juga mengakomodir prinsip perwakilan rakyat murni. Selain itu keberadaan DPD juga menjadi jalan agar suara daerah menjadi lebih diperhatikan.  Namun, fakta normatif menunjukkan bahwa keberadaan DPD belum dapat mewujudkan semua harapan tersebut mengingat kewenangan yang diberikan kepada DPD sangalah terbatas. DPD juga cenderung hanya menjadi sebuah lembaga tanpa fungsi dalam sistem ketatanegeraan Indonesia. Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan suatu konsep perwakilan yang ideal dengan memperkuat fungsi dan kewenangan DPD. Selain itu, hal ini juga untuk mempertegas sistem perwakilan atau parlemen Indonesia apakah menggunakan sistem bikameral atau unikameral mengingat dalam sistem bikameral harus terdapat kesetaraan dalam dua lembaga legislatif.
ACCESS TO JUSTICE BAGI PEMILIK HAK RAMUAN JAMU TRADISIONAL ASLI MADURA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DARI ADANYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN HKI (Studi di Kabupaten Pamekasan) Rahmat Ilahi, Putra Rasvaldy; Muti'ah, Dewi; Habibullah, Abdul Wachid
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.17658

Abstract

Budaya leluhur yang diturunkan secara turun-temurun menjadi salah satu kekayaan khas Indonesia yang menjadi daya tarik baik di mata masyarakat lokal maupun dunia Internasional. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan problematika yang sangat serius yaitu dengan adanya tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan tradisional khas suatu daerah oleh oknum yang tidak berhak atas hak tradisional daerah tersebut. Salah satu kekayaan tradisional khas daerah di Indonesia adalah ramuan jamu tradisional yang mana merupakan minuman asli Indonesia yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan. Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Madura yang terkenal dengan hasil produk jamunya. Namun sampai sekarang sebagian pemilik hak atas produk jamu tersebut masih minim akan pengetahuan tentang hukum dan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Sehingga, sebagian besar dari para pemilik hak tidak mendaftarkan produk mereka sebagai kekayaan intelektual. Keadaan seperti ini membuat kerentanan akan terjadinya suatu tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang access to justice sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas ramuan jamu tradisional Madura di Pamekasan.Objek kajian dalam penelitian ini adalah menemukan klasifikasi tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap kekayaan tradisional daerah ramuan jamu tradisional Madura yang terjadi di Kabupaten Pamekasan serta pengaplikasian access to justice sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas ramuan jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan terkait dengan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan yang tidak terkspose oleh media berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atas ramuan jamu tradisional khas Madura. serta dapat menemukan kefektivan dari access to justice dalam melindungi hak para pemilik hak atas kekayaan tradisional berupa ramuan jamu tradisional Madura di kabupaten Pamekasan yang memiliki keterbatasan sebagaimana asas kesetaraan di depan hukum(equality before the law).
Kewajiban Hukum Perusahan Tambang Dalam Penyedian Fasilitas Smelter Sebagai Upaya Mendukung Program Hilirisasi Rachmawati, Ayudya Rizqi; Kusuma, Ajeng Pramesthy; Manggala, Ferdiansyah Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.25899

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (legal Research) atau penelitian hukum. Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi persiapan pemberaian, pemuatan dan pengangkutan bahan galian. Penilitian ini mengkaji bagaimana kewajiban pengusahaan pertambangan dalam membangun fasilitas pengelolaan hasil tambang (Smelter) berupa mencampur mineral menjadi logam murni atau paduan logam sehingga hasil pertambangan memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi, hal ini telah diamanatkan dalam kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 4 /2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, diantaranya mengatur ekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah mulai Januari 2014. Lebih lanjut kebijakan ini merupakan suatu gagasan untuk menambah nilai tambang itu sendiri juga mendukung program hilirisasi, hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dalam kajian ini akan dibahas bagaimana kewajiban hukum bagi pemeliharaan dalam penyediaan smelter dalam kegiatan penambangannya dan apa sanksi hukum bagi mereka yang tidak patuh dalam menjalankan kebijakan ini.Kata Kunci : Peleburan ; Hilirisasi; Kewajiban Perusahaan.
Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan -, Siswanto; Jusmadi, Rhido
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.18943

Abstract

Ekonomi kreatif Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, terutama ekonomi kreatif sektor pariwisata. Namun ada beberapa masalah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan hukum, seperti pelaku ekonomi kreatif tidak memiliki izin usaha, produk yang dimiliki belum memiliki sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adanya premanisme di kawasan ekonomi kreatif sektor pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi lapangan ( field study), dengan analisis data yang digunakan adalah metode dekriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Namun dalam implementasinya Peraturan tersebut belum secara penuh memberikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan hukum bagi ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan mendorong pelaku usaha memiliki Nomor Induk berusaha (NIB), membantu mendaftarkan HKI, bantuan permodalan, pendampingan usaha, mendorong pelaku usaha masuk e-Katalog Lokal maupun Nasional,
Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Bangkalan Pramudita, Putri; Munir, Mishbahul
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.23211

Abstract

Bangkalan memiliki potensi pertambangan batu kapur yang sangat besar, namun dibalik itu ada permasalahan tentang tidak memberikan hak jaminan sosial pekerja yang baik sehingga pekerja terhalang mendapatkan rasa aman dan sejahtera salah satu sebabnya adalah tidak di ikutsertakan dalam program jaminan sosial atau tidak didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yudiris empris, dengan metode pendekatan studi lapangan (Field Reseach) yang mempelajari kegiatan infentif tentang latar belakang keadaan lapangan sekarang, dengan pemilihan lokasi di Kabupaten Bangkalan tepatnya di desa parseh dan desa pendabah. Hasil Penelitian menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan rumit dan terlalu administratif, oleh sebab itu pekerja tidak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun para pengusaha  tambang batu kapur bertanggung jawab apabila pekerjanya mengalami kecelakaan, mereka memberikan uang bantuan sosial untuk pengobatan dan lain sebagainya, tetapi tidak semua pemilik tambang batu kapur memiliki sikap seperti itu artinya pekerja belum mendapat kepastian yang jelas. Secara keseluruhan BPJS Ketenagakerjaan sudah menerapkan program jaminan sosial secara keseluruhan bagi para pekerja yang sudah didaftarkan oleh perusahaan. Apabila pekerja dirugikan atas ketidakikutsertaan atas jaminan sosial maka pekerja dapat melaporkan pada pihak Disnaker Kabupaten Bangkalan dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan untuk dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku.
Reshuffle Kabinet Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Afrizal, Mohammad; Tagung, Melkiardo Febrian; Romadhoni, Muhammad Aditia Putra; Rasmawan, Daffa Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27590

Abstract

Keberadaan Kementerian Negara merupakan suatu konsep dari adanya implementasi pembagian kekuasaan secara horizontal yang menjadikan suatu perspektif sangat baik karena secara tidak langsung Kementerian Negara dapat memberikan realisasi solusi yang efektif atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan dianutnya sistem pemerintahan Negara Indonesia yang presidensil, maka presiden memiliki hak prerogatif terhadap roda pemerintahan yang dijalankan. Selain itu presiden juga memiliki hak atas perubahan terhadap Kementerian Negara apabila kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang presiden inginkan. Namun, secara moralitas normatif menunjukkan bahwa presiden dapat dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan nasional sehingga presiden dapat melakukan reshuffle yang dipengaruhi atas kepentingan pragmatis partai politik yang cenderung menjadi koalisi pendukungnya dalam kontestasi pemilihan umum. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sistem kementerian yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menelaah kondisi perpolitikan hukum nasional saat terjadinya reshuffle kabinet.The existence of state ministries is a concept of implementing horizontal division of power, from the presidential system adopted by Indonesia, president has the prerogative over wheels of government that are run, president has the right to establish, change and disband state ministries, but normatively the formation, change and dissolution is influenced by conditions national politic. With a conceptual approach and a normative legal research method, primary and secondary legal sources were used to construct this study. This study aims to investigate in further detail ideal ministerial system within Indonesian constitutional framework, as well the state of national legal politics during cabinet reshuffle.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Sijabat, Trisnawaty
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27721

Abstract

ABSTRAKPerkawinan beda agama di Indonesia adalah isu yang rumit karena perbedaan antara hukum positif dan norma agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak, yang sering menyulitkan legalitas perkawinan antar agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus perkawinan beda agama, dengan fokus pada dasar hukum dan kesesuaian atau konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen pengadilan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat bervariasi, tergantung pada interpretasi terhadap hukum nasional, doktrin agama, dan nilai sosial. Sebagian hakim memprioritaskan norma agama, sementara yang lain lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama dan hak untuk menikah. Namun, belum ada konsistensi dalam putusan pengadilan, sehingga diperlukan reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi pasangan lintas agama. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum perkawinan nasional dan prinsip hak asasi manusia untuk mengakomodasi keberagaman agama serta melindungi hak individu dalam perkawinan.

Page 5 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): November Vol 6, No 1 (2025): Juni Vol 5, No 2 (2024): November Vol 5, No 1 (2024): Juni Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November More Issue