cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Misbahul Mujib
Contact Email
misbahul.mujib@uin-suka.ac.id
Phone
+6281392409940
Journal Mail Official
supremasi.uinsuka@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga; Jalan Marsda Adi Sucipto, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 23021128     EISSN : 27234207     DOI : https://doi.org/10.14421/sh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus and scope of SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum are legal Science, including the study of Law issues in Indonesia and around the world, either research study or conceptual ideas. Generally we are interested in all law studies such as following topics Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Customary Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, Legal Theory and Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum" : 6 Documents clear
Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics Mabarroh Azizah; Hariyanto Hariyanto
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2392

Abstract

Dalam perspektif etika lingkungan, manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Nilai-nilai etika Islam seharusnya berorientasi untuk mengembangkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan juga untuk kepentingan seluruh makhluk yang berimplikasi pada terwujudnya konsep ekonomi hijau (green economics) dan implementasi etika bisnis Islam terhadap green economy dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan  adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah diskriptis analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Islam tidak memandang aktivitas bisnis hanya dalam tataran kehidupan dunia sebab semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah. Etika bisnis Islam adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Bisnis yang berdasarkan etika akan menjadikan sistem perekonomian akan berjalan secara seimbang. 2) Implementasi green economy adalah implementasi energi terbarukan, green economy merupakan rezim ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetraan sosial, dan sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan, dikarenakan green economy  adalah perekonomian yang rendah karbon dan tidak menghasilkan emisi serta polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.
Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan Asma Karim
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2368

Abstract

Kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 sebagaimana dimaksud dalam POJK Stimulus Dampak Covid-19 menyebutkan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Lebih lanjut masalah pokok yang akan dikaji adalah bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak pandemi covid 19 di sektor perbankan dan bagaimana akibat hukum kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit bagi bank sebagai kreditur terdampak pandemic covid 19. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder atau studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 baik orang perorangan, korporasi termasuk UMKN antara lain berupa: a) penurunan suku bunga; b) perpanjangan jangka waktu; c) pengurangan tunggakan pokok; d) pengurangan tunggakan bunga; e) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau f) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara skemanya oleh OJK kepada masing-masing-masing bank tetapi tetap merujuk kepada POJK. Akibat hukum dari pelaksanaan  restrukturisasi/relakasasi kredit di tengah situasi pandemic covid 19 yang belum berakhir  tidak menutup kemungkian akan membawa high risk atau risiko ekonomi tinggi jika nasabah debitur yang direstrukturisasi/relaksasi kredit ternyata tidak memiliki kemampuan bertahan. Akibat hukum lain yang muncul adalah berkurangnya income atau pendapatan bagi bank.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia Dadan Ramdani
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2361

Abstract

Menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat menghentikan penyebaran dan penularan virus Covid-19. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui upaya pengadaan vaksin Covid-19 melalui prosedur pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat memiliki prinsip efektif, efisien dan akuntable, namun di sisi lain pengawasan masyarakat berpotensi tereduksi dengan alasan prinsip-prinsip tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana tata cara pengadaan vaksin Covid-19 dalam upaya penanganan keadaan darurat, selanjutnya bagaimana urgensi pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis positivistis. Tulisan ini memperlihatkan bahwa tata cara pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 berpedoman pada tata cara dan aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang ditentukan oleh Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19, masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19.
Deconstruction of Landreform Policy in Indonesia (Study of Regulation of President Number 86 Of 2018 about Agrarian Reforms) Muhammad Fikri Alan
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2342

Abstract

There is a large gap between the regulation of Land Reform in the UUPA, with Presidential Regulation No. 86 of 2014 concerning Agrarian Reform. On one hand, the UUPA states that Land Reform is a systematic effort by the state to rearrange ownership, control, and access to land. Whereas on the other hand, the Presidential Regulation stipulates that Land Reform is equated with Agrarian Reform, and the scope of the arrangement covers the arrangement of access and arrangement of assets. Nevertheless, this Perpres then only means Landreform merely as the legalization of assets, which is part of the structuring of assets. One thing that is very different from the UUPA version of Landreform. This study aims to uncover the causes of the gap, and formulate an ideal form of regulation. This study uses the normative juridical method, with the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study are first, the difference in regulation is caused by the two legal products born from different features or characteristics. The Perpres on Agrarian Reform was born in a regime that tends to be instrumentalist liberalism, while the UUPA was born from a legal regime that tends to be socialistic-communal. Second, there are at least 2 things that need to be fixed in the Landreform settings. First, the affirmation of the state's position in implementing Landreform, whether to continue to use the instrumentalist, socialistic-communal liberalistic model, or the conception of a welfare state that is native to Indonesia. Second, TORA must be the object of Land Procurement for Public Interest. Thus, Landreform activities can become the main national agenda and must be carried out.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang Fifi Nurcahyati
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2335

Abstract

Tulisan ini mengkaji Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kualitas hukum melalui putusannya. Dalam dissenting opinion pembuktian tindak pidana asal dianggap penting dalam penanganan kasus TPPU pada putusan Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST. Sehingga putusan tersebut dianggap merugikan hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin UUD 1945. Namun permohonan tersebut ditolak dengan pertimbangan yang berbeda-beda mengenai penafsiran Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang ditinjau dari aspek materiil dan penalaranhukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi aspek materiil karena dua Majelis Hakim berbeda dalam menerapkan dan menafsirkan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) terkait frasa “patut diduganya” yang menganggap bahwa frasa tersebut merupakan inti delik dan harus dibuktikan, apabila tidak terbukti maka tidak ada tindak pidana lanjutan dan Pasal 69 yang menganggap seseorang harus dituntut dengan dakwaan TPPU maka harus terbukti salah satu dari tindak pidana asalnya. Berdasarkan aspek penalaran hukum disimpulkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak berimbang. Karena, kedua hakim lebih cenderung menerapkan asas ulititas (kegunaan) hukum sebagai nilai kepuasan ataupun manfaat untuk pemohon tanpa mempertimbangkan substansi dari Pasal yang diujikan.
Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi Adam Setiawan
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2313

Abstract

Lambannya kinerja dan inefisiensi dalam aktivitas birokrasi salah satunya diakibatkan jumlah struktur organisasi Kementerian atau kabinet yang tidak ideal. Selain itu, ada indikasi lain yang menyebabkan kinerja atau aktivitas birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian jauh dari ekpektasi yakni masih kentalnya unsur Politik dalam proses pengisian jabatan Menteri, Wakil Menteri dan posisi strategis lainnya mengingat sistem kepartaian yang dianut sistem multipartai. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa dan memberikan rekomendasi penataan struktur organisasi Kementerian yang ideal serta untuk mengetahui proses dan dinamika pengangkatan Menteri Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian menunjukan perlu dilakukan restrukturisasi dengan format hanya ada beberapa Kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan, dengan begitu struktur organisasi Kementerian secara vertikal akan ikut ramping. Dinamika pengangkatan Menteri, tatkala Presiden harus memilih kandidat Menteri negara secara selektif dengan mengedepankan kriteria yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni calon Menteri. Namun Presiden berada dalam keadaan ambivalen karena sistem multipartai yang membuat Presiden harus berkoalisi dengan Partai Politik yang berada di Parlemen guna mendapat suara mayoritas. Lantas dengan cara berkoalisi Presiden akan membagikan jatah menteri pada Partai Politik pendukung.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025): Supremasi Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Supremasi Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Supremasi Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Supremasi Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Supremasi Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Supremasi Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Supremasi Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum Vol 8, No 1 (2019): Supremasi Hukum Vol 7, No 2 (2018): Supremasi Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum Vol 6, No 2 (2017): Supremasi Hukum Vol 5, No 2 (2016): Supremasi Hukum Vol 5, No 1 (2016): Supremasi Hukum Vol 4, No 2 (2015): Supremasi Hukum Vol 4, No 1 (2015): Supremasi Hukum Vol 3, No 2 (2014): Supremasi Hukum Vol 3, No 1 (2014): Supremasi Hukum Vol 2, No 2 (2013): Supremasi Hukum Vol 2, No 1 (2013): Supremasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2012): Supremasi Hukum Vol 1, No 2 (2012): Supremasi Hukum Vol 1, No 1 (2012): Supremasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2012): Supremasi Hukum More Issue