Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Klaim Hak Cipta Terhadap Konten Video Pada Platform Youtube Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Lestari, Mardiyana Putri]]>;
<![CDATA[Suhartana, Lalu Wira Pria]]>;
<![CDATA[Wardani , Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3238
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video pada platform Youtube serta mekanisme klaim hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam platform Youtube. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video pada platform youtube yaitu pada dasarnya terdapat empat bentuk pelanggaran yaitu pertama: cover lagu; kedua: siaran langsung (live streaming); ketiga: pembajakan film; keempat: speech composing. Mekanisme klaim hak cipta pada platform youtube diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Youtube melalui sistem Content ID, yang mana telah sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Pembayaran royalti dibayarkan melalui program dan melalui Lembaga Manajemen Kolektif.]]>
<![CDATA[Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Sinematografi Yang Diakses Pada Aplikasi Facebook ]]>
<![CDATA[Handayani, Fitri]]>;
<![CDATA[Setiawan , Yudhi]]>;
<![CDATA[Fatoni, Lalu Achmad]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3240
<![CDATA[Tujuan penyusunan penelitian ini untuk menganalisis tentang perlindungan pemegang hak cipta terhadap pembajakan sinematografi yang diakses pada aplikasi Facebook. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah mendistribusikan sinematografi karya orang lain pada aplikasi Facebook tanpa seizin pencipta merupakan pelanggaran hak cipta oleh karena itu perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya sinematografi yang dibajak pada aplikasi Facebook adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, upaya yang dilakukan pemilik hak cipta yang karyanya dibajak pada aplikasi Facebook yaitu dengan melaporkan langsung pada layanan yang tersedia pada aplikasi tersebut, adapun jalur yang ditempuh untuk pennyelesaian adalah dengan cara litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan) yaitu dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mengantisipasi Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Bank BRI Unit Taliwang) ]]>
<![CDATA[Saraswati Putri, Diah Indira]]>;
<![CDATA[Hirsanuddin]]>;
<![CDATA[Fatoni, Lalu Achmad]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3244
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian bank BRI Unit Taliwang dalam mengantisipasi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat dan menganalisis penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif-Empiris yang melakukan studi lapangan pada Bank BRI Unit Taliwang. Dalam penelitian ini karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari obyek yang diteliti dan aspek atau fungsi tertentu dari perusahaan. Penelitian studi lapangan ini mengkaji secara mendalam tentang kondisi atau situasi tertentu untuk menentukan solusi dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Penyelesaian dari kredit bermasalah dapat diselesaikan melalui penyelamatan kredit dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) dan penyelesaian kredit KUR melalui pihak ketiga yaitu perusahaan penjamin yang ditunjuk langsung oleh pemetintah yaitu PT. Askrindo dan PT. Jamkrindo.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Program Islamic Banking Amanah (IB) Oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong ]]>
<![CDATA[Rohmati, Ernidasari]]>;
<![CDATA[Muhaimin]]>;
<![CDATA[Zuhairi, Ahmad]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3245
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah cabang Selong dan penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah (IB) oleh Bank NTB Syariah cabang Selong yang menggunakan akad murabahah, Adapun dalam praktiknya proses pelaksanaan yang dijalanlan oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong belum terdapat pembiayaan yang bermasalah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Beriktikad Baik Dalam Pengembalian Modal Pada Investor Dalam Perjanjian Investasi : (Studi Kasus Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/Pn.Mtr) ]]>
<![CDATA[Gusriadi, Fahmi Astrand]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>;
<![CDATA[Saleh , Muhammad]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3246
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi serta perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beriktikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi yakni berlandaskan keuntungan dan terletak pada isi perjanjian yang tidak dilanggar oleh para pihak, isi perjanjiannya tidak melanggar peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kepatutan, keadilan serta para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh dan kemauan baik. Berdasarkan analisis Penulis, perjanjian antara Jethanand Harkishindas Bhojwani dengan Anak Agung Putu Partama Wasa batal demi hukum. Karena syarat dan ketentuan perjanjian tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan pada kasus yang terjadi, perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beritikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi, seharusnya direktur perusahaan tidak perlu dipidana penjara 8 (delapan) bulan, karena hal ini murni permasalahan atau perkara perdata. Namun dikarenakan direktur perusahaan telah dipenjara terlebih dahulu dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan modal investasi, maka berdasarkan hasil penelitian, direktur perusahaan dalam hal ini Anak Agung Putu Partama Wasa mendapatkan kompensasi setidaknya dengan tidak membayar penuh pengembalian modal dan/atau ganti kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh investor tersebut dihapuskan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Yang Hartanya Lebih Kecil Daripada Utangnya ]]>
<![CDATA[Prasetya, Ossy Abel]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Raodah , Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3250
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para kreditur separatis dalam proses kepailitan dan kedudukan hak kreditor separatis terhadap eksekusi jaminan dalam kepailitan yang harta pailitnya lebih kecil daripada utangnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diidentifikasi diperoleh dengan dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dimana perlindungan preventif dalam konteks pencegahan kerugian kreditor separatis dalam proses kepailitan diakomodir dalam Pasal 138 dan Pasal 178 ayat 1. Dalam hal perlindungan hukum represif, kreditor separatis dapat mengajukan berbagai upaya hukum seperti perlawanan, kasasi, peninjauan kembali, dan perdamaian. Kemudian Hak kreditur separatis ketika dalam keadaan insolven juga mempunyai hak sama dengan sebelum keadaan insolven tetapi haknya sudah bisa digunakan oleh kreditur separatis]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi UMKM ]]>
<![CDATA[Rusmadina, Ferona Puan]]>;
<![CDATA[Kurniawan]]>;
<![CDATA[Wisudawan , I Gusti Agung]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3256
<![CDATA[Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum merek dagang bagi UMKM dalam mendaftarkan merek terhadap produk yang dihasilkan, serta upaya pemerintah dalam mendaftarkan merek bagi UMKM di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, yang pertama para pelaku usaha mendapatkan perlindungan terhadap merek dagang dengan melakukan pendaftaran mereknya melalui Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB. Kedua, Pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi permasalahan dengan upaya memberikan pengetahuan dan kesadaran melalui pola penyuluhan, sosialisasi, dan memfasilitasi para pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah ]]>
<![CDATA[Aini, Ghina]]>;
<![CDATA[Wisudawan , I Gusti Agung]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3266
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa PT. Bank NTB Syariah dalam akad pembiayaan berpedoman pada asas itikad baik dimulai dari tahap pra kontraktual, tahap adanya suatu kontrak hingga pada berakhirnya kontrak. Kemudian ketika asas itikad baik tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merubah suatu keadaan hukum berupa batalnya kontrak antara kedua pihak, timbulnya gugatan hukum, pembatalan jaminan hingga pembekuan akun oleh PT. Bank NTB Syariah.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pelaku Usaha Cryptocurrency Terhadap Aset Crypto ]]>
<![CDATA[Taufikurahman, Imam]]>;
<![CDATA[B.F, Ari Rahmad Hakim]]>;
<![CDATA[Mulada , Diman Ade]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3404
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pemilik aset crypto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak pihak dalam transaksi aset crypto yaitu Bursa Berjangka dan Anggota Bursa Berjangka. Untuk Anggota Bursa Berjangka sendiri terdiri dari Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, serta Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya dan hubungan hukum yang timbul dari para pihak dalam jual beli aset crypto tersebut adalah hubungan antara penjual (buyer) dengan pembeli (seller) yang melakukan sejumlah transaksi aset crypto, serta tanggung jawab pelaku usaha cryptocurrency terhadap konsumen pemilik aset crypto berdasarkan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam aktivitas cryptocurrency]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer (EO) Dengan Vendor : (Studi Di Rossa Wedding Planner & Event Organizer) ]]>
<![CDATA[Mubinda, Baiq Almira Zenitha]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>;
<![CDATA[Mulada, Diman Ade]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3435
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum terhadap perjanjian kerjasama antara event organizer (eo) dengan vendor (studi di rossa wedding planner & event organizer). Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif-empiris, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor yakni hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut mendapatkan biaya pemakaian jasa dan membantu segala keperluan acara pernikahan. Berpedoman pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1338 KUHPerdata, dan Tanggung jawab pengusaha penyelenggara Rossa Wedding Planner & Event Organizer terhadap Vendor, merujuk pada perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Pengusaha penyelenggara kepada Partnership adalah pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata) yaitu ganti kerugian meliputi biaya serta merujuk pada perjanjian yang telah dibuat.]]>
