Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
66 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law"
:
66 Documents
clear
<![CDATA[(Studi Di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa): (Studi Di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa) ]]>
<![CDATA[Ruhu Zuhdi Ibnu Jauzi]]>;
<![CDATA[Abdul Atsar]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2905
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta pada motif tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme serta perlindungan hukum terhadap kain tenun sesek kre’ alang di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologis. Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sehingga perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah kabupaten Sumbawa masih cenderung pasif, yakni hanya melakukan penganggaran pembiayaan permohonan pencatatan ciptaan atas hak cipta tanpa melakukan pendampingan atau memfasilitasi prosesnya.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMAKAIAN CREAM PELEMBAB WAJAH ILEGAL DI KOTA MATARAM ]]>
<![CDATA[Muhammad Danial Haq]]>;
<![CDATA[Mulada, Diman Ade]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2908
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemakai produk kosmetik cream pelembab wajah ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan Bagaimana tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menanggulangi peredaran kosmetik cream pelembab wajah ilegal. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan ilegal dapat dijatuhi pidana, bentuk tanggung jawab BBPOM yaitu sebelum obat dan makanan itu beredar di masyarakat/pasaran prodak harus didaftarkan terlebih dahulu. diregistrasi, dievaluasi apakah produk obat dan makanan itu memenuhi syarat mutu, aman dan selanjutnya di uji lab oleh badan pom apakah memenuhi syarat untuk di pasarkan, setelah memenuhi syarat untuk di pasarka Badan POM juga melakukan pengecekan dan pemeriksaan langsung ke toko-toko, supermarket, apotik, sarana pelayanan informasi, puskesmas, dan rumah sakit.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kuliner Siap Saji Yang Mengalami Kerugian : (Studi Kasus Di Kota Mataram) ]]>
<![CDATA[Saputra , I Nyoman Bagus Arya]]>;
<![CDATA[Wisudawan , I Gusti Agung]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2915
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tanggungjawab hukum pelaku usaha kuliner siap saji atas konsumen yang mengalami kerugian di Kota Mataram dan perlindungan hukum bagi konsumen kuliner siap saji yang mengalami kerugian di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dari hasil penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat keracunan makanan yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu ada perlindungan hukum preventif dan respresif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang dapat berupa jaminan pelayanan yang baik dan memberi barang sesuai dengan keinginan konsumen, menjaga kualitas barang dan menetapkan harga sesuai harga pasaran, serta memperlakukan konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dan untuk perlindungan hukum respresif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan pencabutan izin.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Bidang Perizinan Usaha Pasca Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Studi Di Kota Mataram) ]]>
<![CDATA[Ulfy, Ulfy Baitwo Antary]]>;
<![CDATA[Wardan, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2920
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji maupun manganalisis bentuk perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha di Kota Mataram. Metode dari penelitian ini mengunakan penelitian hukum Normatif melalui pendekatan Undang-Undang, konsep, dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha yang berperan dalam pelaksanaan prosedur perizinan berusaha di Kota Mataram yaitu DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM Kota Mataram. Sebagai upaya memberikan pelayanan mudah, cepat dan sederhana DPMPTSP Kota Mataram meluncurkan mobil pelayanan perizinan usaha yang menyusuri pasar rakyat dengan jadwal yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Anggota Koperasi terhadap Koperasi yang sudah Bubar ditinjau dari Undang Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 ]]>
<![CDATA[Ardani, Ni Nyoman Diani Tri Widia]]>;
<![CDATA[B.F, Ari Rahmad Hakim]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2929
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum anggota koperasi terhadap bubarnya koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 serta tanggung jawab anggota koperasi terhadap hak-hak anggotanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Statue Approach dan Conceptual Approach. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi yaitu secara preventif dan represif. Preventif yakni adanya manajamen usaha koperasi yang baik dan pembinaan koperasi oleh pemerintah yang dapat mencegah pembubaran suatu koperasi. Perlindungan represif yakni adanya penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan apabila terjadi suatu sengeta dan Non litigasi dimana adanya penyelesaian pembubaran koperasi dengan dibentuknya sutau tim penyelesaian pembubaran koperasi. Tanggung jawab pihak koperasi terhadap anggotanya, yakni dengan membagikan sisa harta likuidasi kepada para anggota koperasi. Namun apabila ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengurus koperasi, maka pengurus secara bersama-sama atau sendiri-sendiri harus mengganti kerugian kepada anggota koperasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Bisnis Start Up di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sari, Nopita]]>;
<![CDATA[Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2945
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis start up di Indonesia yang dapat dilakukan di era modern saat ini, banyak bermunculan pengusaha muda di Indonesia yang terkenal dengan usaha star up di Indonesia saat ini rata-rata mendapat investasi dari penanaman modal asing. Di balik investasi yang di berikan oleh penanaman modal asing pada perusahaan start up, timbul pertanyaan mengenai perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan tersebut. Karya tulis ini bertujuan untuk mengerti bentuk perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan start up di Indonesia yang mendapat investasi dari penanaman modal asing, kemudian memahami terjadinya suatu pengalihan teknologi kekayaan intelektual. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan PerUndang-Undangan dan Pendekatan Konsep Hukum.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang Di Angkut ]]>
<![CDATA[Hardianti, Baiq Rizky Aulia]]>;
<![CDATA[Mulyana, Septira Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2996
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengangkutan terhadap barang bagasi dalam pengangkutan udara, mengetahui tanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang di angkut dalam angkutan udara. Jenis penelitian ini adalah penelitan hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) hubungan antara pengangkut angkutan udara dengan penumpang terhadap barang bagasi yang rusak dalam pengangkutan angkutan udara terletak pada perjanjian penitipan barang bagasi, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban pengangkut angkutan udara dan penumpang. (2) pengangkut angkutan udara bertanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang yang di angkut dalam pengangkutan udara Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara Pasal 5 Ayat (1).]]>
<![CDATA[Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Di Pasar Modal Indonesia ]]>
<![CDATA[Lestari, Puji Shefia]]>;
<![CDATA[Sili, Eduardus Bayo]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3001
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan OJK dalam melakukan penegakan hukum di pasar modal Indonesia serta untuk mengetahui bentuk pengenaan sanksi terhadap pelaku yang melakukan praktek kecurangan di Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Namun OJK tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan OJK juga mempunyai kekuasaan untuk mengenaikan sanksi administratif yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Bentuk pengenaan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran di Pasar Modal telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan juga sanksi perdata. ]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen E-liquid Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan : (Studi di Vape Store di Kota Mataram) Wahyu ]]>
<![CDATA[Putra, Wahyu Septianto]]>;
<![CDATA[Siddiq, Nakzim Khalid]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3012
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan (Studi Kasus Di Vape Store Di Kota Mataram).. Alasan diajukan judul ini ialah untuk mengkaji Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap konsumen e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum para pihak jika konsumen mengalami kerugian akibat e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan . Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian Hukum normatif empiris, metode pendekatan yang digunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) Hasil penelitian ini didapat jawaban Bentuk perlindungan hukum preventif dalam kasus perlindungan konsumen E-Liquid yang tidak memberikan informasi dampak penggunaan terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen jenis ganti rugi yang digunakan secara penggantian biaya, dimana ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugkan dalam hubungan kontrak tersebut]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Influencer Terhadap Endorsement Produk Palsu Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Novika Wama Putri]]>;
<![CDATA[Raodah, Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3023
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab dari influencer bentuk tanggung jawab influencer terhadap endors produk palsu yang dilakukan serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk berbahaya yang dipromosikan oleh influencer. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan Seorang influencer atau endorser yang melakukan promosi dan membuat konten pengiklanan melalui social media, memiliki tanggung jawab berdasarkan UUPK, KUHPerdata, dan UU Kesehatan. Jika terjadi sengketa konsumen, maka konsumen bisa saja menggugat pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini entah influencer ataupun pelaku usaha sebagai produsen produk. Jika influencer tersebut memang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian (exercise due care) dalam mempromosikan suatu produk, maka dirinya tidak dapat dipersalahkan. sehingga tanggung jawab terkait substansi dan isi dari suatu produk jika menyalahi suatu peraturan merupakan tanggung jawab pihak Pengiklan selaku produsen produk dan/atau jasa tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di bagi menjadi dua yaitu secara Prenventif mencegah terjadinya pelanggaran) dan Reprensif (yang bersifat tahap akhir) Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online telah cukup memadai untuk memberikan jaminan terhadap para konsumen agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak pelaku usaha.]]>
