Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) TIRTE URIP LOMBOK TENGAH NTB Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Fathoni, Lalu Achmad; Wardani, Nizia Kusuma
Unram Law Review Vol 8 No 1 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i1.318

This research examines the legal aspects of SFBGs business development at FFGs Tirte Urip. Increasing institutional capacity is needed to develop the SFBGs business at FFGs Tirte Urip. The method is that the SFBGs at FFGs Tirte Urip must prepare and ratify the SFBGs management plan document and SFBGs internal regulations. Implementation must be carried out towards integrated efforts to assist SFBGs business development by various parties. Villages must include SFBGs business development efforts in the VMTDPs (Village Medium Term Development Plan), VGWPs (Village Government Work Plan) Village Regulations, and Rambitan Village APBDes. Hence, Rambitan village government has a legal basis for taking a position as the leading actor driving efforts to develop the SFBGs business. The specificity of SFBGs business development at FFGs Tirte Urip is the inclusion of FFGs Tirte Urip in the Mandalika Agroforestry IAD; this is an integrated and collaborative program between ministries/agencies, provincial, district/city governments, and related parties as stated in Presidential Decree 28/2023. So, the SFBGs at FFG Tirte Urip must take a lot of initiative to implement Article 12 and the social forestry acceleration action plan listed in the attachment to Presidential Decree 28/2023.

Pembentukan Peraturan Internal Sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di KPS Bina Lestari Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Fathoni, Lalu Achmad
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 5 No 3 (2024): Edisi Desember 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v5i3.2316

Abstrak: Peraturan internal adalah pedoman tata kelola yang berisi mekanisme dan prosedur agar KUPS terkelola dengan baik atau dalam hukum Perusahaan dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) (Jojok Dwiridhotharjono, 2009). Pada Pasal 118 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah diatur bahwa Peraturan Internal ada dalam ranah penguatan kelembagaan KUPS, trategi peningkatan kapasitas usaha KUPS terbagi dalam beberapa program, namun pembentukan Peraturan Internal tidak termasuk dalam program dari stategi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal ini, berdasarkan info dari pendamping perhutanan sosisal yang bertugas di KPH Bina Lestari bahwa KUPS yang ada disana belum memiliki peraturan internal. Metode yang digunakan adalah Focus group discussion (FGD) dan penyuluhan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu persiapan dan pelaksanaan. Hasil kegiatan adalah kelompok perhutanan sosial Bina Lestari terutama para ketua KUPS memahami antaral lain 1). arti peraturan bagi usaha perhutanan yang dikelola, 2). ketentuan yang diatur dalam peraturan internal, 3). Sistematika peraturan internal.

Application of the Principles of Transparency and Accountability in the Use of Public Funds: Legal Review of Law no. 2 of 2017 Evangelista, Beverly; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah; Mulyana, Septira Putri
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8499

Management of public funds in infrastructure projects in Indonesia is an important aspect that influences national development. Transparency and accountability in the use of public funds are the main focus, especially in accordance with Law no. 2 of 2017 concerning Construction Services. This article aims to analyze the application of these principles in the management of public funds. The research method used is normative research, which includes literature studies, legal document analysis, and case studies to evaluate the effectiveness of regulations in increasing transparency and accountability. The discussion includes an analysis of the legal norms governing the management of public funds as well as the challenges faced in their implementation. The research results show that although Law no. 2 of 2017 provides a clear legal framework, there are still weaknesses in implementing the principles of transparency and accountability, which could potentially lead to misuse of funds. The conclusion of this article emphasizes the need to strengthen regulations and more effective monitoring mechanisms to ensure efficient and responsible use of public funds, as well as increase public trust in the management of public funds.

Liability of launching state on space tourism Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v1i1.2023.91

Current use of space as one of the economic factors supporting the country’s economic has experienced a very significant increase. The Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967) stipulate that every activity carried out in space must be in accordance with the United Nations charter and must always maintain peace and security. one of the developing commercial activities is space tourism. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The technique of gathering legal material is carried out by reviewing related literature and analyzing various legal references relevant to the problem under study for further analysis qualitatively and descriptively. This article will examine in depth related to whether the existing space law conventions are still relevant to regulating space tourism activities nowadays? And how the launcher state liability in the event of space tourism accidents?. This article conclude that some the existing space law conventions are still relevant to regulating space tourism activities nowadays. And the launcher state liability are divided into two aspects. Based on liability convention and warswa convention. This is because space tourism activity use two types of aerospace.

Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang Di Angkut Hardianti, Baiq Rizky Aulia; Mulyana, Septira Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2996

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengangkutan terhadap barang bagasi dalam pengangkutan udara, mengetahui tanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang di angkut dalam angkutan udara. Jenis penelitian ini adalah penelitan hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) hubungan antara pengangkut angkutan udara dengan penumpang terhadap barang bagasi yang rusak dalam pengangkutan angkutan udara terletak pada perjanjian penitipan barang bagasi, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban pengangkut angkutan udara dan penumpang. (2) pengangkut angkutan udara bertanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang yang di angkut dalam pengangkutan udara Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara Pasal 5 Ayat (1).

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Pesanan Melalui Marketplace Dwi Putra, Muhammad Septian; Mulyana, Septira Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3741

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara para pihak yang melakukan jual beli dengan marketplace dan akibat hukum apabila hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha apabila terjadi kesalahan dalam penerimaan barang yang tidak sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha merupakan perjanjian jual beli, hubungan hukum pelaku usaha dengan marketplace merupakan perjanjian kerjasama kemitraan dan hubungan hukum konsumen dengan marketplace merupakan hubungan perantara, dan dari adanya hubungan hukum ini menimbulkan akibat hukum apabila hak-hak daripada konsumen itu tidak dipenuhi, dimana adanya ketidaksesuaian barang yang dijanjikan atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada marketplace dapat dikatakan bahwasannya pelaku usaha tersebut lalai dalam memenuhi perjanjiannya maka dari itu termasuk ke dalam kategori wanprestasi. Namun, secara hukum permasalahan tersebut tidak hanya selesai pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada marketplace saja, dalam hal ini konsumen dapat menuntut ganti kerugian secara perdata dan pidana atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika dalam hal ini hak-hak konsumen tersebut tidak terpenuhi.

Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Atas Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Bali Wulandari, Anggi Yudistia; Mulyana, Septira Putri; Harminsyah, Agus
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.6725

Dalam Pasal 27 UUDNRI 1945 menegaskan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan lebih lanjut pada pasal 28 D ayat (2) UUDNRI 1945 mengatur mengenai hak asasi warga negara untuk bekerja serta mendapatkan perIakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebanyak 10 Badan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2024 belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan sebanyak 118 Badan Usaha di Provinsi Bali belum patuh untuk membayarkan iuran Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan akibatnya pekerja belum memiliki akses dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini menunjukkan belum meratanya perlindungan jaminan Kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat khususnya pekerja. Berbagai polemik ditimbulkan akibat ketidakpastian terkait penjaminan kesehatan bagi pekerja. Penelitian ini bersifat normative. Kebijakan terkait penjaminan jaminan Kesehatan nasional kepada pekerja belum memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja karena di lapangan masih ada Badang Usaha yang belum patuh terkait pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerjanya. Dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak agar pekerja mendapatkan haknya karena penegakan kepatuhan dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerja tidak terlepas dari penegak hukumnya

Analisis Yuridis Pengaturan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca UU Cipta Kerja Septira Putri; Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7197

Evaluasi terhadap optimalisasi aspek perlindungan hukum bagi investor di KEK, terutama Mandalika, tidak hanya urgens namun juga penting dilakukan dalam konteks konsep negara kesejahteraan melalui instrument investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk di KEK Mandalika. Beresonansi dengan isu tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai fasilitas dan perlindungan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja; serta menkonstruksikan kebijakan hukum optimalisasi perlindungan hukum bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan konsep. Adapun hasil penelitian, pengaturan fasilitas dan perlindungan investasi di KEK Mandalika Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja secara formil, mengalami perubahan signifikan, khususnya melalui penerapan OSS berbasis risiko, pemberian insentif; dan perlindungan hukum bagi investor di KEK Mandalika belum optimal secara implementatif. Rekomendasi, penguatan koordinasi antarlembaga, percepatan penyelesaian konflik agraria yang adil, transparansi perizinan, dan partisipasi publik dalam perencanaan. Perlindungan hukum bagi investor perlu dioptimalkan melalui sinkronisasi regulasi antara PP No. 40/2021 dan peraturan daerah, penguatan kewenangan Administrator KEK, serta pembentukan mekanisme legal audit berkala lintas sektor.

Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang Di Angkut Hardianti, Baiq Rizky Aulia; Mulyana, Septira Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2996

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengangkutan terhadap barang bagasi dalam pengangkutan udara, mengetahui tanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang di angkut dalam angkutan udara. Jenis penelitian ini adalah penelitan hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) hubungan antara pengangkut angkutan udara dengan penumpang terhadap barang bagasi yang rusak dalam pengangkutan angkutan udara terletak pada perjanjian penitipan barang bagasi, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban pengangkut angkutan udara dan penumpang. (2) pengangkut angkutan udara bertanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang yang di angkut dalam pengangkutan udara Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara Pasal 5 Ayat (1).

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Pesanan Melalui Marketplace Dwi Putra, Muhammad Septian; Mulyana, Septira Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3741

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara para pihak yang melakukan jual beli dengan marketplace dan akibat hukum apabila hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha apabila terjadi kesalahan dalam penerimaan barang yang tidak sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha merupakan perjanjian jual beli, hubungan hukum pelaku usaha dengan marketplace merupakan perjanjian kerjasama kemitraan dan hubungan hukum konsumen dengan marketplace merupakan hubungan perantara, dan dari adanya hubungan hukum ini menimbulkan akibat hukum apabila hak-hak daripada konsumen itu tidak dipenuhi, dimana adanya ketidaksesuaian barang yang dijanjikan atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada marketplace dapat dikatakan bahwasannya pelaku usaha tersebut lalai dalam memenuhi perjanjiannya maka dari itu termasuk ke dalam kategori wanprestasi. Namun, secara hukum permasalahan tersebut tidak hanya selesai pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada marketplace saja, dalam hal ini konsumen dapat menuntut ganti kerugian secara perdata dan pidana atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika dalam hal ini hak-hak konsumen tersebut tidak terpenuhi.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search