Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
312 Documents
<![CDATA[Penerapan Klausul Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Jasa Ekspedisi Di Masa Pandemi Covid-19B(Studi Pada PT. Pos Indonesia Cabang Selong) ]]>
<![CDATA[Wahyu Samudra]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2058
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan klausul force majeure dalam kontrak bisnis jasa ekspedisi di masa pandemi COVID-19 pada PT. Pos indonesia cabang selong dan bagaimana tanggung jawab PT. Pos indonesia cabang selong kepada konsumen di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris. Penerapan klausul force majeure dalam kerjasama ekspedisi PT. Pos Indonesia Cabang Selong dengan konsumen di masa pandemi COVID-19 telah dicantumkan dalam isi perjanjian dengan dipenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada perjanjian. PT. Pos Indonesia Cabang Selong bertanggung jawab terhadap keterlambatan, kehilangan, dan kerusakan barang konsumen yang disebabkan oleh kesalahan PT. Pos indonesia cabang selong.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Driver Go-Food Yang Mengalami "Ghosting Order" ]]>
<![CDATA[Made Aprilia Lestari]]>;
<![CDATA[Lalu Wira Pria Suhartana]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2063
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum bagi para driver dan cara penyelesaian masalah para driver Go-Food yang mengalami ghosting order oleh oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. lalu menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi driver Go-Food yang mengalami ghosting order tersebut dimana perlindungan yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia berupa perlindungan secara preventif yaitu PT. Gojek Indonesia memberitahukan kepada driver memahami ciri-ciri ghosting order dimana untuk mencegah terjadinya hal tersebut dan perlindungan represif yaitu dalam melihat Hukum Perdata yakni Pasal 1338 ayat 3 tentang itikad baik dan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), juga dapat melihat dalam Hukum Pidana dimana ghosting order yang dilakukan oleh oknum konsumen tersebut merupakan suatu pelanggaran penipuan dengan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang tindakan penipuan. Penyelesaian masalah yang dialami driver Go-Food dengan negosiasi dengan PT. Gojek Indonesia dengan tercapainya suatu ganti rugi dimana driver dapat datang ke kantor PT. Gojek Indonesia atau menghubungi Call Center untuk melaporkan kronologi kejadian serta melampirkan bukti-bukti yang kuat, dimana melakukan pelaporan dengan batas waktu 2x24 jam agar menghindari adanya kecurangan dari driver. Agar dapat diganti kerugiannya dengan catatan melakukan dengan pembayaran tunai dan diperbolehkan untuk membawa pulang makanan serta juga ada beberapa masyarakat yang membantu dengan membeli makanan driver Go-Food.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Ojek Online Pada Saat Pandemi ]]>
<![CDATA[Deni Indra]]>;
<![CDATA[Ahmad Zuhairi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2083
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak konsumen pengguna ojek online pada saat pandemi covid-19 dan penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kerugian saat penggunaan ojek online pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Berdsarkan hasil penelitian yang diperoleh keajiban pelaku usaha harus didasari oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan berupa tanggung jawab atas informasi, tanggung jawab hukum atas jasa yang diberikan dan tanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan. Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketanya dapat melalui jalur non litigasi berpedoman pada UUPK, sedang penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi diatur dalam UUPK dan pengaturan Hukum Acara Perdata.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengadaan Benih Jagung Di Dinas Per-Tanian Dan Perkebunan Ntb Tahun Anggaran 2017 Menurut Perpres No 16 Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Dwinda Parianti Hapsari]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2084
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dan kesesuaian pengadaan barang dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengadaan benih jagung. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) hubungan hukum antara para pihak yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan PT Sinta Agro Mandiri sebagai Penyedia Barang. (2) pelaksanaan pengadaan benih jagung hibrida di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Perpres No 16 Tahun 2018 karena terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu penyedia barang yaitu PT Sinta Agro Mandiri. Penyimpangan tersebut antara lain barang yang diadakan yaitu benih jagung tidak sesuai spesifikasi dengan apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kreator Dalam Jual Beli Buku di Situs Online ]]>
<![CDATA[Siti Khidratul Jalilah]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim B.F.]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2286
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online dan model perlindungan yang memadai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang dan beberapa literatur terkait. Simpulan dari penelitian ini adalah karya cipta merupakan bagian dari hak kekayaan Intelektual yang harus mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah buku, buku adalah salah satu karya intelektual manusia yang dilindungi oleh hukum yaitu Pasal 40 Ayat 1 Huruf (a) Undang-umdang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Pelayanan Usaha Jasa Salon Terhadap Konsumen (Studi Di Diana Spa Mataram) ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Putri Ayudiana]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2789
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam pelayanan usaha jasa salon kecantikan, dan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk tanggungjawab salon kecantikan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative emipris. Penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Diana SPA Mataram yaitu perlindungan hukum perventif dan represif.. Sedangkan bentuk tanggung jawab hukum bagi salon kecantikan apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen (Diana SPA Mataram) apabila pelaku usaha jasa salon melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 335k/Pdt.Sus/2012) ]]>
<![CDATA[Bakhtiar Syamsi Pratama]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2795
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan putusan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Adapun penyusun merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: bagaimana kedudukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dan bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Terakhir, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, makna final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lanjutan dalam lingkup Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , namun dalam lingkup peradilan dapat diajukan upaya hukum keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan Negeri dan objek sengketa konsumen yang menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Atas Kualitas Pelayanan Food And Beverages Berbasis Café Di Kota Mataram: (Studi Kasus Kava Coffee & Eatery) ]]>
<![CDATA[Harum Novadianti Islami]]>;
<![CDATA[Eduardus Bayo Sili]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2796
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan kepada konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya membahas hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas pelayananan di café Kava Coffee & Eatery. Sebagaimana pelaku usaha dan konsumen yang saling berkaitan dalam pelayanan food & beverage di Café, maka sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Ilegal Berupa Krim Wajah ]]>
<![CDATA[Safira Novayani]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2797
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pemakai kosmetik ilegal yang mengalami kerusakan pada kulit akibat pemakaian, serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha/pengedar terhadap kerugian yang dialami konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Produksi Kosmetika serta Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik. Sedangkan terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun secara pidana.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Sepeda Motor Saat Kredit Belum Lunas: (Studi di FIF Group Praya) ]]>
<![CDATA[Deni Indra Jaya]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim Budiawan F]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2798
<![CDATA[Pada masa kredit belum lunas tidak jarang konsumen mengalami kehilangan sepeda motornya. Perlindungan terhadap konsumen-konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor saat kredit belum lunas adalah didasarkan pada klausula baku, yang tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Lembaga pembiayaan terhadap kehilangan kendaraan konsumen yang belum lunas adalah perusahaan pembiayaan konsumen bertanggungjawab terhadap Klaim asuransi bila terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki terhadap barang atau benda jaminan yang ada dibawah penguasan konsumen. Sedangkan, pihak konsumen bertanggungjawab penuh atas kondisi keutuhan barang atau benda jaminan tersebut.]]>
