cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nizia Kusum Wardani
Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Commerce Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27766225     EISSN : 27766225     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
 30   31   32   33   34 
Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram Dewanti, Yuvana; Rina Rohayu Harun; Firzhal Arzhi Jiwantara
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan.SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana.Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian.Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.
Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 I Gede Sukarmo; Khairul Aswadi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kerangka hukum pembentukan Danantara menurut UU Nomor 1 Tahun 2025, termasuk struktur organisasi dan kedudukan kelembagaannya di bawah Presiden dan bagaimana Evaluasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Model Tata Kelola Danantara, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2025, untuk mengkaji dasar hukum, struktur organisasi, dan kedudukan Danantara di bawah Presiden, serta mengevaluasi kesesuaian tata kelolanya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui analisis terhadap regulasi dan praktik hukum relevan. Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Negara berlandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkannya sebagai entitas super-holding strategis di bawah kendali langsung Presiden. Undang-undang ini mengubah struktur pengelolaan aset BUMN dengan menciptakan badan hukum sui generis yang memiliki fleksibilitas operasional tinggi serta kewenangan luas dalam konsolidasi saham dan pengelolaan investasi lintas sektor. Melalui penambahan Bab IC, redefinisi status kekayaan BUMN sebagai modal privat, dan penguatan prinsip Good Corporate Governance, Danantara diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, terbatasnya pengawasan legislatif, dan risiko berkurangnya akuntabilitas publik menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi dan checks and balances dalam tata kelola kekayaan negara. Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola Danantara menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini didesain dengan semangat reformasi kelembagaan, praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi belum berjalan optimal akibat dominasi aktor politik, keterbatasan pengawasan eksternal, dan kurangnya dokumentasi tata kelola internal yang terbuka. Fairness terhadap pemangku kepentingan juga masih lemah, terutama bagi pemegang saham minoritas dan pekerja BUMN. Tanpa reformasi struktural dan komitmen implementatif terhadap prinsip-prinsip GCG, Danantara berisiko gagal menjadi lembaga investasi publik yang kredibel dan justru menjadi alat kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.
Analisis Yuridis Perjanjian Bisnis Franchise Terhadap Mitra Usaha Es Teh Nusantara Qomala Ashari, Mei Laudina; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/dm4d7k10

Abstract

The purpose of the study is to analyze how the implementation of franchise business agreements and ensure whether a fair and mutually beneficial agreement has been realized. This is regarding the rights and obligations between the franchisor and franchisee. Another purpose of the study is to find out how to resolve it if there is a unilateral termination by the franchisor. This study is an Empirical Normative Legal Research. In its implementation, the franchise business t is based on a franchise agreement. In this case, the franchisor and franchisee here have met the requirements for a valid agreement, namely the agreement of the parties, the competence of the parties, a certain thing, and a lawful cause. Settlement of disputes arising from unilateral termination by the franchisor in the Es Teh Nusantara franchise business agreement has been regulated in the Es Teh Nusantara cooperation agreement contract in Article 11. It concerns Dispute Settlement which states that the parties will be carried out by deliberation or mutual consensus resolution. However, if these efforts do not produce a solution, then both parties can use the settlement through Litigation (Court) which will be decided by The Court Decision. Keywords: Franchise Agreement, Termination
Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Di Sumbawa Barat Khanda Julian Kamiswara, Khanda Julian Kamiswara; Putri Raodah, Putri Raodah
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/fgm9py36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas layanan perizinan usaha elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta mengevaluasi peran Pemerintah Kabupaten West Sumbawa dalam mengoptimalkan implementasi sistem OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) implementasi layanan perizinan usaha elektronik terintegrasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten West Sumbawa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Usaha Elektronik Terintegrasi. Pertama, semua pemohon izin diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif awal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 peraturan tersebut. Kedua, DPMPTSP telah menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk memfasilitasi sistem OSS, termasuk layanan help desk dan penugasan empat staf khusus untuk membantu pelaku usaha. Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Sumbawa Barat secara umum berfungsi dengan efektif, meskipun masih ada beberapa tantangan, seperti kesalahan sistem sesekali dalam aplikasi OSS dan kurangnya literasi digital di kalangan beberapa pengusaha terkait proses pendaftaran online. (2) Untuk mengoptimalkan sistem OSS, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengambil beberapa langkah strategis: a) mendirikan loket bantuan di 9 kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat untuk layanan perizinan usaha menggunakan aplikasi OSS-RBA; b) melaksanakan program sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan OSS-RBA untuk perizinan usaha; dan c) berkoordinasi dan mengkonsolidasikan upaya dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Kasus Carding (Studi Di BTPN Cabang Mataram) Ni Putu Intan Ananda Nathania, Ni Putu Intan Ananda Nathania; Yudhi Setiawan, Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pw1zk403

Abstract

Di Indonesia, telah terjadi kejahatan kartu kredit (carding), salah satunya pernah dilaporkan oleh CNBC Indonesia beberapa waktu lalu, yang mengakibatkan kerugian sebesar IDR 15 juta bagi para pelanggan. Seperti yang diketahui, carding merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kebijakan dan tanggung jawab BTPN Mataram terkait kasus carding, serta memahami optimalisasi perlindungan hukum bagi pelanggan yang menjadi korban kasus carding. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual, yuridis, dan kasus. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus carding di Cabang Mataram BPTN telah diatur melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan usaha perbankan, dan kebijakan internal bank.
Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat Sasak Di Lombok (Studi Pada Motif Tenun Di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB) heru, Heru Apriandi; Nakzim Khalid Siddiq, Nakzim Khalid Siddiq
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/yxxmm430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Motif Tenun Masyarakat Adat Sasak di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB serta Untuk Mengetahui dan Memahami Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Motif Tenun Masyarakat Adat Sasak di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia, khususnya motif tenun tradisional dari Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Kementrian Hukum dan HAM NTB, Pemerintah desa Sukarara, dan para penenun yang ada didesa sukarara. Analisis bahan hukum yang akan dilakukan dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. 
Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Film Atas Pengunggahan Ulang Tanpa Izin di Platform Telegram Uswatun, Uswatun Mukhoyyaroh; I Gusti Agung Wisudawan, I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/anz9zh73

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta film yang diunggah ulang melalui aplikasi Telegram serta upaya penyelesaian yang dapat di tempuh oleh pemilik hak cipta untuk melindungi haknya. Metode yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undang dan Konseptual. Dari hasil penelitian ini Perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui upaya preventif sebagai bentuk pencegahan pembajakan di aplikasi Telegram, seperti upaya pemerintah memberikan perlindungan yakni pencatatan ciptaan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagian Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemerintah juga melakukan pemblokiran link serta public channel yang melakukan tindakan pembajakan karya sinematografi dengan mengunggah ulang film pada aplikasi media sosial telegram, Pemerintah juga berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi  tentang menghargai hak cipta dan bahaya pembajakan kepada masyarakat. serta upaya represif untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran. Upaya yang dapat di tempuh untuk melindungi haknya dapat berupa penyelesaian melalui jalur litigasi, baik perdata maupun pidana, dan jalur nonn-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.  
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia Nadya Azizah Mayla Ananda, Nadya Azizah Mayla Ananda; Khairus Febryan Fitrahady, Khairus Febryan Fitrahady
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jjekj585

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce menurut hukum positif Indonesia dan problematika maupun perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, secara jelas pilihan penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan terkait alternatif penyelesaian sengketa masih menyisakan sejumlah ketidakjelasan dalam pengaturan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Tanggung Jawab Jasa Angkutan Umum Dalam Perjanjian Pengangkutan Trayek Mataram - Taliwang Terhadap Para Penumpang Ghilank Agustiadi EP; EP, Ghilank Agustiadi EP; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/3myj8d78

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban penyelenggara jasa angkutan umum dan tanggung jawab jasa angkutan umum dalam Perjanjian Pengangkutan Trayek Taliwang - Mataram terhadap penumpang. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Penyelenggaraan jasa angkutan umum terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak termasuk jasa pengangkut. Pengangkut bertanggungjawab atas keselamatan dan kenyamanan penumpang, sedangkan penumpang berkewajiban membayar tarif angkutan dan mengikuti aturan yang berlaku dalam penyelenggara angkutan. (2)Dalam pelaksanaan tanggungjawab administratif oleh penyelenggara jasa angkutan umum yaitu mendaftarkan izin usaha pengangkutan, mendapatkan, Izin KIR dan melakukan pelayanan yang aman, nyaman dan sesuai standar yang telah ditentukan. pada Pasal 192 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
Maximum Securing Load (MSL) dalam Pengangkutan Laut menurut Hukum Positif di Indonesia Rasad, Audy Pratama; Sudiarto
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/dthn1232

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab hukum terhadap Maximum Securing Load (MSL) dalam pengangkutan laut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MSL belum diatur secara teknis dalam regulasi, meskipun prinsipnya telah diakui dalam hukum nasional dan internasional. Tanggung jawab hukum terkait MSL melibatkan beberapa pihak diantaranya nahkoda, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, dan syahbandar. Penelitian ini menyarankan perlunya pengaturan teknis MSL secara eksplisit serta peningkatan pelatihan bagi awak kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran

Page 32 of 34 | Total Record : 334

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law