Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
312 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Sukamdani Sukamdani]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>;
<![CDATA[Nizia Kusuma Wardani]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.299 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1371
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan investasi emas dalam transaksi e-commerce dan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha investasi emas dalam transaksi e-commerce apabila barang tidak asli menurut sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Perlindungan hukum investasi emas dalam transaksi e-commerce dan secara perdata pidana dikaji menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas digital Di Bursa Berjangka, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi, Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM ]]>
<![CDATA[Fifi Astuti]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.909 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1372
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus KSP Mitra Lestari terdahap pinjaman anggota yang macet selama PPKM. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undagan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Kebijakan hukum yang dilakukan Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melalui pendekatan kekeluargaan sehingga tidak ada kebijakan hukum lain yang dilakukan selain pendekatan kekeluargaan. Serta upaya dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melakukan kunjungan langsung dan kunjungan tidak langsung.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pihak Bank Kepada Nasabah Terhadap Kejahatan Skimming (Studi Di Bank Syariah Indonesia Mataram) ]]>
<![CDATA[Ayu Lestari]]>;
<![CDATA[Muhaimin Muhaimin]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.747 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1374
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pihak bank ketika nasabah mengalami kejahatan skimming dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan skimming menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian adalah tanggungjawabpihak bank ketika nasabah mengalami kejahatan skimming adalah dengan mengganti kerugian nasabah sejumlah uang yang hilang pada kartu ATM akibat kejahatan skimming berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 29, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 ayat (1). Kemudian upaya penanggulangan kejahatan skimming menuruthukum di Indonesia adalah menurut dari pihak bank mengganti kartu ATM yang menggunakan strip magnetik menjadi kartu ATM yang menggunakan chip, pihak bank menjaga data nasabah, pihak bank juga membuat penutup pelindung keypad, meningkatkan keamanan mesin ATM melalui penjaga pada mesin ATM maupun melalui kamera CCTV. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh nasabah sendiri adalah tidak membuang struk sembarangan setelah melakukan transaksi, menjaga PIN ATM.kemudian berdasarkan hukum pidana adalah memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku kejahatan skimming.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa Terhadap Ekspor Biodesel Dari Indonesia ]]>
<![CDATA[Nizia Kusuma Wardani]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.838 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1435
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengenaan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodesel dari Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi tuduhan antidumping oleh Uni Eropa terhadap ekspor biodesel dari Indonesia. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, metode konseptual, dan metode kasus. Hal ini bahwa : Pertama, kebijakan pengenaan bea masuk antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodesel dari Indonesia tidak sesuai dengan aturan GATT WTO dan pengenaan bea masuk antidumping tersebut merugikan produsen atau eksportir biodesel yang berasal dari Indonesia. Kedua, upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi tuduhan Anidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodesel dari Indonesia sudah melakukan perlidnungan hukum secara preventif dan perlidnungan hukum secara refresif.]]>
<![CDATA[Analisis Sengketa Konsumen Dalam Pembelian Rumah Pada Pt Varindo Lombok Inti (Studi Kasus Putusan No 40 Pk/Pdt.sus-Bpsk/2020) ]]>
<![CDATA[Ratih Purnama Putri]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2024
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya sengketa antara konsumen dengan PT Varindo Lombok Inti, bagaimana proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT Varindo Lombok Inti dan kesesuaian putusan pengadilan di tiap lembaga peradilan dengan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa sengketa terjadi disebabkan oleh kerusakan rumah akibat terjadinya gempa bumi dan konsumen merasa PT Varindo membangun rumah yang tidak sesuai spesifikasi. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui BPSK Kota Mataram, dilanjutkan dengan keberatan di Pengadilan Negeri Mataram, kemudian berlanjut dengan Kasasi di Mahkamah Agung, dan berakhir dengan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Kemudian untuk ketepatan putusan dengan hukum yang berlaku bahwa putusan yang dihasilkan di BPSK Kota Mataram dan Pengadilan Negeri Mataram dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan untuk putusan yang dihasilkan pada proses Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Perlindungan Pengguna Jasa Angkutan Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Sistem Pengangkutan Multimoda ]]>
<![CDATA[Fadilatul Layali]]>;
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2025
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan angkutan multimoda dan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan serta tanggung jawab dari pihak pengangkut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan refresif. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada pengguna jasa berupa kompensasi atau ganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi dalam proses pengangkutan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi Ksp Mitra Lestari Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM ]]>
<![CDATA[Fifi Astuti]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2026
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus KSP Mitra Lestari terdahap pinjaman anggota yang macet selama PPKM. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undagan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Kebijakan hukum yang dilakukan Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melalui pendekatan kekeluargaan sehingga tidak ada kebijakan hukum lain yang dilakukan selain pendekatan kekeluargaan. Serta upaya dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melakukan kunjungan langsung dan kunjungan tidak langsung.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Pola Channeling ]]>
<![CDATA[Wulandari, Ni Kadek Sri]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2034
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling dan mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling sangatlah penting untuk dilakukan sebagai bentuk kepastian dan keamanan untuk melindungi konsumen sehingga menghindari terjadi penyelewengan dari pihak pelaku usaha serta apabila terjadi sengketa kepada kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan cara terstrukur dan terorganisir. Namun hal ini belum dilakukan secara optimal karena minimnya aturan dan tidak adanya pengaturan terkait dengan sejauh apa risiko yang ditanggung bank apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan maupun nasabah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Menurut Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Filham, Filham]]>;
<![CDATA[Setiawan, Yudhi]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2035
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran vaksin palsu menurut hukum positif Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu diatur dalam Pasal 8 dan 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 98, 197 dan 198 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 51 dan 79 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 58 dan 82 UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. Serta Pasal 83 dan 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Peran BPOM dengan cara Pre-Market and Post Market. Sementara, BBPOM Kota Mataram dilaksanakan dengan sidak sekali sebulan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN. Bjw) ]]>
<![CDATA[Salim, Shafira]]>;
<![CDATA[Sili, Eduardus Bayo]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2036
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan serta analisis dan pertimbangan hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere (Study Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bjw). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere adalah kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi. Dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere menyatakan demi hukum perbuatan Anselma Ana Meo (Tergugat) adalah Wanprestasi kepada Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (Penggugat), serta menghukum Anselma Ana Meo (Tergugat) untuk membayar seluruh kewajiban tunggakan kredit serta harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.]]>
