Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
312 Documents
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Pemakai Produk Dengan Sistem Penjualan MLM (Study Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera) ]]>
<![CDATA[Nurlaela Indah Sari]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2039
<![CDATA[Perlindungan hak-hak konsumen dengan sistem penjualan MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen akibat transaksi dengan sistem penjualan MLM pada pada PT. Melia Sehat Sejahtera Tujuan Penelitian perlindungan hak-hak konsumen dengan sistem penjualan MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian Sengketa Konsumen akibat transaksi dengan sistem penjualan MLM pada pada PT. Melia Sehat Sejahtera Manfaat Penelitian Manfaat Akademis, Manfaat Teoritis ,Manfaat Praktis pendekatan perundang - undangan adlah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual adalah Pendekatan Konseptual yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni : Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. dan 2. Perlindungan Hukum Represif untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif Perlindungan hak konsumen dalam MLM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan dan jaminan terkait hak konsumen dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlindungan hukum yang diberikan menjadi 2 macam, yakni :Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif dan Penyelesaian sengketa konsumen dilihat akibat terjadinya transaksi dengan system MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera yaitu Litigasi dan Non Litigasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Karya Tulis Hasil Self-Plagiarism Dalam Hukum Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Regina Shafa Trisna]]>;
<![CDATA[Ahmad Zuhairi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2043
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa tindakan Self-Plagiarism terhadap karya tulis dalam hukum Hak Cipta serta memberikan tawaran gagasan dalam mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa tindakan Self-Plagiarism akan karya tulis dianggap bukan termasuk pelanggaran hukum melainkan hanya pelanggaran etika. Dan tawaran gagasan penyelesaian tindakan Self-Plagiarism yaitu dengan memperbaiki kesadaran akan ethical environment dan perbaruan norma dengan cara memperbaiki aturan yang sudah ada ataupun membuat aturan khusus.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Terhadap Klausula Baku Barang Yang Sudah Di Beli Tidak Dapat Ditukar Kembali Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ]]>
<![CDATA[Salmin Achmad]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2044
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha karena menerapkan klausula baku barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali yang merugikan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pencantuman klausula baku yang benar diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam mencantumkan klausula baku dikenakan sanksi ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, selain tanggung jawab perdata pelaku usaha juga dimintai tanggung jawaba secara pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 383 KUHP.]]>
<![CDATA[Analisis Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terhadap Wanprestasi Kaitannya Dengan Prinsip Piercing The Corporate Veil ]]>
<![CDATA[Nitia Nanda Kirana]]>;
<![CDATA[Khairus Febryan Fitrahady]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2045
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah direksi perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas wanprestasi dan kaitannya dengan prinsip piercing the corporate veil serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan menerapkan prinsip piercing the corporate veil dalam beberapa putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pertama direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi jika melakukan wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian direksi dan jika perbuatan tersebut merugikan perusahaan secara langsung. Kedua, hakim memberikan pertimbangan untuk memutus direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila direksi telah wanprestasi disebabkan karena kelalaian direksi dan dianggap melanggar Pasal 3 UUPT.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Bappebti Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perdagangan Berjangka ]]>
<![CDATA[Abiyazer Pari Masan Duhan]]>;
<![CDATA[Khairus Febryan Fitrhady]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2048
<![CDATA[Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pialang perdagangan berjangka ilegal yang merugikan nasabah dan juga untuk mengetahui dan mengkaji tindakan yang diberikan oleh Bappebti terhadap nasabah pialang perdagangan berjangka ilegal yang merugikan nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, tindakan pialang ilegal yang merugikan nasabah jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Pialang ilegal bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh nasabah dan Bappebti sebaga lembaga pengawas tunggal yang diberikan kewenangan secara luas oleh Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) Perspektif Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yuliana Isnaini]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2050
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitur pada PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) jika gagal membayar kredit. Dalam melakuan suatu kredit tidak selamanya berjalan lancar, seringkali ditemukan kredit yang bermasalah atau disebut dengan kredit macet, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) jika mengalami kredit macet. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhapdap konsumen/debitur dapat dikatakan sangat lemah karena minimnya kesadaran dan pengetahuan konsumen/debitur akan hak-haknya. Oleh karena itu terjadi banyak pelaku usaha memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (debitur) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum.]]>
<![CDATA[Anggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Dropship ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Ayu Arini]]>;
<![CDATA[Lalu Wira Pria Suhartana]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2053
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem dropship serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi dagang dengan sistem dropship sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat yaitu Dropshipper harus bertanggung jawab atas barang yang dijual pada pembeli atau konsumen yang merasa dirugikan. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yang dapat diberikan pelaku usaha dalam melindungi konsumen yaitu dengan melaksanakan kewajiban dan menghindari perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan hukum secara represif yaitu dalam hal penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi.]]>
<![CDATA[Pertanggunggugatan PT. ASDP Terhadap Penumpang Yang Tidak Tercatat Identitasnya Saat Terjadi Kecelakan Kapal Ferry ]]>
<![CDATA[Anwar Hidayat]]>;
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2055
<![CDATA[Pada angkutan penyeberangan menggunakan ferry, seringkali identitas penumpang tidak tercatat di tiket. Beberapa penumpang bahkan tidak memiliki tiket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas PT. ASDP pada penumpang yang tidak tercatat identitasnya pada kecelakaan penyeberangan. Manfaat kajian diharapkan dapat menjawab keraguan atas isu terkait pencatatan calon penumpang angkutan laut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan kejadian sebenarnya dalam pencatatan penumpang. Setiap penumpang harus memiliki tiket sesuai identitasnya untuk membuktikan perjanjian pengangkutan dan jaminan asuransi Jasa Raharja.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Nasabah (FRAUD) Berdasarkan Prinsip Kepercayaan ]]>
<![CDATA[Nurchalizah Yasmine Savitri]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2056
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perbuatan penyelewengan dana nasabah (fraud) dengan prinsip kepercayaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan fraud. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa prinsip kepercayaan itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu lembaga perbankan, yang mana jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, bank tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk itu bank harus senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan menjaga kesehatan banknya serta memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif kepada nasabah agar mereka merasa aman dan nyaman bertransaksi di bank yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perdagangan Barang Rekondisi Elektronik Di Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Pendi Pendi]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2057
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram dan untuk mengetahui tanggung Jawab pelakuusaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram. Jenis penelitian adalah normatif-empiris dengan pedekatan perundang-undangan, konseptual, dan Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen memperoleh kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis/sesuai harga.]]>
