Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
312 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Oleh Pelaku Usaha Pada Masa Krisis ]]>
<![CDATA[Lalu Zaki Syuraihul Widadi]]>;
<![CDATA[Kurniawan Kurniawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2799
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penimbunan minyak goreng di Indonesia dan akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian bahwa konsumen terdampak dari penimbunanan minyak goreng oleh pelaku usaha yang berpengaruh pada melonjaknya harga dikarenkan stok barang yang terbatas, untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pengaturan batas ekspor sawit, mengatur distribusi minyak goreng serta menetapan harga minyak goreng di pasaran. Akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Kilat: (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN-Niaga.Sby) ]]>
<![CDATA[Ajeng Ayu]]>;
<![CDATA[Abdul Atsar]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2800
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby. Jenis penelitian ini menggunakan hukum Normatif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan UU, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini penggunaan merek terdaftar yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan akan mengakibatkan hak atas merek yang bersangkutan dapat dihapuskan, sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat 7. Selain itu seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim harus mengabulkan semua gugatan dari pihak Penggugat karena sudah secara sah dan meyakinkan pihak Tergugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Jual Beli Ternak Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Refi Surya Mahendra]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2802
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peroses pelaksanaan tentang transaksi jual beli ternak melalui media elektronik dalam peresfektif hukum di Indonesia serta mengetahui bentuk penyelsaian sengketa dalam transaksi jual beli ternak melalui media elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual (Conseptual Approach). Dalam jual beli ternak melalui media elektronik memiliki aturan khusus baik dari segi prosedur atupun mekanismenya. Guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum baik dari segi pelaku usaha ataupun konsumen maka dalam hal perjanjian jual beli melalui media elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari Adanya kesepakatan, kecakapan Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Adapun pelaksanaan traknaksi jual beli melalui media elektronik meliputi tahapan pra kontrak, tahapan kontraktual dan post kontraktual. Terkait dengan sebelum pelaksanaan perjanjian dalam hal pengiriman ternak di Nusa Nusa Tenggara Barat yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha adalah harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak. Adapun penyelseain sengketa meliputi litigasi dan non litigasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerusakan Benda Gadai Pada Lembaga Gadai Swasta: (Studi Kota Mataram) ]]>
<![CDATA[Yudhi Arisanjaya]]>;
<![CDATA[Muhammad Sood]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2803
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the legal standing of private pawning institutions in the legal system in Indonesia, analyze the legal relationship between the parties and private pawning institutions and consumers, and analyze the legal protection for consumers against pawned objects damaged in private pawn institutions. The research method uses normative-empirical legal research, which uses a statute approach and conceptual approaches. Based on the results of the study, it has been found that private pawnshops, according to OJK Regulation Number 31/POJK.05/2016 concerning pawn business, the company should have legal entities and permission from the OJK. This is for supervision from the OJK to the pawn business. Then for a consumer that damaged their goods during the pledge agreement, the private pawn business will give compensation according to the object's value. If consumers get protection and they feel comfortable, then an equal between the parties is created.]]>
<![CDATA[: (Studi di Kecamatan Jonggat) ]]>
<![CDATA[Muh. Habip Prendi Pratama]]>;
<![CDATA[Khairus Febryan Fitrahady]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2804
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kebijakan perdagangan disektor tekstil dalam tata hukum indonesia Bagaimana peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam melindungi produk industri tekstil Tenun Songket di Kecamatan Jonggat Desa Sukarara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan perdagangan tekstil dalam tata hukum indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang Perindiutrian, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009, Peran pemerintah daerah lombok tengah ialah peraturan bupati, pemberian alat dan bahan tenun kepada masyrkat sukarara pemberian platihan untuk upgarde skill penenun dan pebuatan pasar seni untik menunjang penjualan dari songket Lombok Tengah.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo : (Studi Putusan Kppu Pasal 19 Nomor 07/Kppu-I-2020) ]]>
<![CDATA[Wahyu Hidayatirrah]]>;
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2805
<![CDATA[Penelitian dengan judul Analisis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo (Studi Putusan KPPU Pasal 19 Nomor 07/KPPU-I-2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak terpenuhinya unsur-unsur praktek diskriminasi yang terjadi dalam kerja sama pengangkutan kargo setelah ditelaah dan diteliti secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan referensi ilmiah tidak terbukti melakukan praktek diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Putusan Majelis Komisi yaitu pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV yaitu sanksi administratif. Majelis Komisi memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU dan menetapkan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun menurut Penulis sanksi tersebut tidak tepat karena PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wing Abadi dan PT Lion Exppress tidak melakukan peraktek diskriminasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.]]>
<![CDATA[Kedudukan Renegosiasi Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Desak Putu Satya Anggarani]]>;
<![CDATA[Ahmad Zuhairi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2806
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum renegosiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dan mengetahui akibat hukum adanya renegosiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum renegosiasi kontrak di Indonesia saat ini dapat menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pada prinsip force majeure ataupun hardship. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat juga dijadikan sebagai dasar pengaturan renegosiasi kontrak di masa pandemi COVID-19 ini. Akibat hukum dari adanya renegosiasi adalah terjadinya restrukturisasi terhadap perjanjian tersebut dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia ]]>
<![CDATA[Anggi Riazti Gitazia]]>;
<![CDATA[Muhaimin Muhaimin]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2807
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan bank digital di Indonesia dan menganalisis legalitas pendirian bank digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau dokumen. Analisis yang digunakan dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan mengenai perbankan digital diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, POJK No. 38/POJK.03/2016, POJK No. 12/POJK.03/2018, POJK No. 13/POJK.03/2021, POJK No. 12/POJK.03/2021 dan Surat Keputusan Direksi BI No. 27/164/KEP/DIR/1995. Legalitas pendirian bank digital di Indonesia dilakukan dengan pendirian Bank BHI Baru dan Bank BHI yang akan bertransformasi menjadi Bank Digital.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi Atas Keterlambatan Pembangunan Karena Bencana Alam ]]>
<![CDATA[Nudzransyah Alif Utama]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2808
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam Pasal tersebut penyedia jasa konstruksi terbebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh force majeure. Sehingga pengguna jasa konstruksi tidak dapat menuntut ganti kerugian terhadap penyedia jasa konstruksi tersebut dikarenakan hal ini terjadi karena adanya bencana alam dan di luar dari kelalaian pihak penyedia jasa konstruksi. Perjanjian kontrak menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Para pihak lebih memperhatikan kontrak perjanjian mengenai force majeure. Ketika para pihak tidak detail dalam mengatur kontrak perjanjian tersebut maka para pihak mau tidak mau melakukan addendum perjanjian untuk mencari jalan keluar dalam melanjutkan atau memberhentikan proyek konstruksi tersebut. Selain itu Agar proyek konstruksi tersebut dapat berjalan hingga akhir kedua belah pihak terutama pihak pengguna yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh keadaan kahar dapat melakukan klaim asuransi agar kerugian yang dialami dapat di klaim asuransi, tetapi dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh asuransi tersebut.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perbankan ]]>
<![CDATA[Agustina Purwasih]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2809
<![CDATA[Purpose of this research are to know implementation of fiduciary collateral auction as fiducia guarantee in Indonesian banking and to know creditor legal responsibility on the auctioned fiducia collateral. This research was normative legal research which applied statute and conceptual approaches. Result of this study, are, first: implementation of auction on fiducia collateral in Indonesian banking is conducted in two ways are conventionally and electronically (e-auction). Type of auction on fiducia collateral is included in execution auction which conducted under the general auction which KPKNL assistance or it also can be done by unofficially according to agreement between parties.Second, banking have been complete his responsibility according to the law on auctioned fiducia collateral such as registering fiducia collateral as fiducia object of guarantee, warning the customer if broke his promises, communicating mediation and negotiating with the customer if problems occurred, providing information and auction announcement thus the customer aware if the guarantee object will be put into an auction, and also restoring the remaining results of the execution of fiduciary collateral objects that exceed the value of the guarantee to the debtor.]]>
