Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
312 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengelola Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia ]]>
<![CDATA[Bayu Wanda Ardianto]]>;
<![CDATA[Eduardus Bayo Sili]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola saham di Bursa Efek Indonesia serta menganalisis tanggungjawab bursa efek dalam melindungi investor di pasar modal. Manfaat yang diharapkan adalah agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi dalam mengembangkan pemikiran di bidang hukum bisnis. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola investasi saham di Bursa Efek Indonesia dengan cara menerapkan 8 poin penting dalam mengambil keputusan investasi. Tanggungjawab Bursa Efek Indonesia dalam melindungi investor di pasar modal yaitu dengan menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator, melakukan pencatatan efek, likuiditas investasi efek, mengontrol jalannya transaksi, mencegah praktrik manipulasi. Sedangkan mengenai penegakan hukum, bursa efek tidak mempunyai wewenang, melainkan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Terhadap Konsumen Yang Dirugikan ]]>
<![CDATA[Adina Pravita Putri]]>;
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dan menganalisis penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dan bagaimana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yaitu antara pelaku usaha dengan konsumen untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan ,pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis. Setelah dilakukan analisis, penelitian ini memperoleh hasil bahwa perlindungan hukum dan tanggung jawab biro perjalanan wisata pada UD.twofar jaya sudah memadai. Hal ini ditujukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pihak pelaku usaha Ud.Twofar Jaya bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen atas kelalaiannya, serta memberikan segala hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang Dalam Lelang Online Di Instagram ]]>
<![CDATA[I Made Budhi Aryateresna]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim B.F.]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap ketidaksusaian barang dalam lelang online. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian serupa. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang biasanya merupakan perundang-undangan dan pendapat para sarjana dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan menggunakan metode pendekatan yaitu secara Undang-Undang dan konseptual. Perlindungan hukum yang melindungi konsumen terdapat dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan. dan penyelesaian sengketa dalam transaksi lelang online di Instagram biasanya diselesaiakan dengan cara negosiasi secara online.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari’ah At-Tijaroh Di Desa Suntalangu Kec. Suela, Kab. Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Dian Sukmayani]]>;
<![CDATA[Muhaimin Muhaimin]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim B.F.]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam KSU Syariah At-Tijaroh dan melihat apakah pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KSU Syariah At-Tijaroh sudah sesuai dengan Syariah Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsepsual, dan pendekatan sosiologi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi perpustakaan dan studi lapangan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hubungan hukum antara KSU Syariah At-Tijaroh dengan nasabah tercipta dari suatu pelaksanaan akad murabahah yang ditandai dengan pendandatanganan surat perjanjian. Dan pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada KSU Syariah At-Tijaroh sudah sesuai dengan syariat Islam, dilihat dari rukun dan syarat jual beli murabahah yaitu pihak yang berakad harus orang yang berakal dan dewasa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Atas Kualitas Pelayanan Food And Beverages Berbasis Café Di Kota Mataram (Studi Kasus Kava Coffee & Eatery) ]]>
<![CDATA[Harum Novadianti Islami]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan kepada konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya membahas hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas pelayananan di café Kava Coffee & Eatery. Sebagaimana pelaku usaha dan konsumen yang saling berkaitan dalam pelayanan food & beverage di Café, maka sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pengunggahan film Bioskop Yang Diunggah Ke Instastory Tanpa Izin Hak Pencipta ]]>
<![CDATA[Utami, Dayang Sasa Sismia]]>;
<![CDATA[Raodah, Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3270
<![CDATA[This study aims to determine the legal protection given to cinema film copyright holders against uploading films through instastories without permission and to find out what efforts copyright holders can take regarding the uploading of cinema films without permission. The research method used is normative legal research method by using the method of statutory approach and conceptual approach. The results of this study indicate that preventive legal protection is carried out by fulfilling the rights of creators and copyright holders. Repressive legal protection in the Copyright Protection Act can be in the form of administrative sanctions, imprisonment and fines and additional criminal sanctions because the perpetrator commits the prohibition. Copyright legal protection is contained in the Copyright Law no. 28 of 2014, Law no. 11 of 2008 concerning ITE, and Law no. 33 of 2009 concerning Film. Then the efforts made by copyright holders regarding uploading without permission in the Copyright. The government protects copyrights and related rights in the world of information and communication technology (ICT). The government and judicial bodies carry out law enforcement. Copyright law enforcement is carried out by the government involving ministries. The legal remedies that copyright holders can take regarding uploading without permission have been regulated in the Copyright Act. Creators or copyright holders can take legal steps to obtain legal protection in the field of copyright, there are several legal steps that copyrights holders, including Mediation, criminal complaints, compensation lawsuits, content closure reports and Access Rights can take.]]>
<![CDATA[Analisis Kedudukan Hukum Perjanjian Pihak Label Musik Dan Komposer Dengan Sistem Jual Beli Putus ]]>
<![CDATA[Prawiranegara, Lalu Mohamad Arief]]>;
<![CDATA[Kurniawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3504
<![CDATA[This research purpose is to analyze the legal position of agreements between music labels and composers using sold flat agreement systems and analyze the regulation after the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021. This type of research is a normative legal research method that originates from the regulations of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright. The legal validity of the agreement between the music label and the composer in the sold flat agreement systems before the enactment of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright that is, legally and formally null and void, because creations in Article 18 of Act Number 28 of 2014 are the object of the agreement and are prohibited from being sold by Sold flat system. The economic rights of the creator in this case the composer automatically returns to the creator. Regulation of agreements between music labels and composers under the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021 that the judicial review submitted by Musica Studios is final so that Article 18 and Article 30 of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright do not contradict with the 1945 Constitution. Act Number 28 of 2014 restores fundamental rights owned by the creator, the fundamental rights owned by creators both moral rights and economic rights and the composer can still make an agreement with the Music Label regarding the rights to use the work for commercialization, with the implication that the creator/composer will still receive royalties as long as the work is commercialized.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Bilyet Giro Dan Cek Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Najhalifanjanib, M.]]>;
<![CDATA[Muhaimin]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3531
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum atas nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain tanggung jawab dalam hukum perdata ada juga tanggung jawab dalam hukum pidana, yaitu menerima sanksi hukuman apabila terbukti pemberian bilyet giro kosong dan cek kosong dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Toyota Lexus Melawan Prolexus (Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-Hki/2014) ]]>
<![CDATA[Putri, Denda Ayu Febriani Riaz Putri]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3544
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kronologis dan kasus posisi dari persengketaan antara Toyota dan Polexus, serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa merek terkenal dalam putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang memfokuskan pengkajian norma atau kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada putusan dari Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. FPenelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk dapat mengetahui secara rinci serta menyeluruh tentang penyelesaian kasus pada putusan dari Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus- HKI/2014. Persengketaan ini terjadi karena Toyota merasa keberatan atas pendaftaran merek Prolexus, sehingga Toyota menggugat pihak Prolexus namun ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Toyota kemudian mengajukan permohonan kasasi. Penyelesaian dari persengketaan ini menggunakan jalur Litigasi yaitu melalui pengadilan dan hasil dari putusan baik pada Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung sudah sesuai dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penjualan Buku Bajakan Oleh Platform E-Commerce (Tokopedia) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Muh. Ainul Maulana M]]>;
<![CDATA[Muhammad Sood]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4213
<![CDATA[The objective of this study is to explore the legal protection and liability for copyright infringement regarding the sale of pirated books on the e-commerce platform Tokopedia under Indonesian positive law. This study adopts normative legal research methods employing statutory and conceptual approaches. The findings indicated that legal protection for book creators covers both preventive and punitive measures. Furthermore, Tokopedia's liability for trading pirated books on its e-commerce platform is collective liability, which implies that the e-commerce entity, as a legal entity, is responsible for violations committed by business entities selling on its platform. The liability of e-commerce businesses is stipulated in several laws, such as the copyright law, the electronic information and transaction law, and government regulations on trade through electronic systems.]]>
