cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arlina Permanasari
Contact Email
drpmfakultashukum@gmail.com
Phone
+62215637747
Journal Mail Official
teraslawreview@trisakti.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gedung H, Lantai 3 Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM
Published by Universitas Trisakti
ISSN : 27158950     EISSN : 27162060     DOI : https://doi.org/10.25105/teras-lrev
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM is an open access and peer-review journal with a double-blind review process. terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM encourages and accepts contributors from all over the world to submit their articles particularly on: International Humanitarian Law International Human Rights Law (with special reference to armed conflicts) However, terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM also receives various manuscripts from other branch of law, as long as the topic of discussion has to do with armed conflict, such as: International Law International Criminal Law International Environmental Law The Law of Treaty International Settlement of Disputes Refugee Law Diplomatic and consular relations Disarmament Law Cyber Law Philosophy and Theory of Law Constitutional Law Islamic Law Etc.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 108 Documents
 1   2   3   4   5 
THE NORWEGIAN MILITARY JUDICIAL SYSTEM Terje Lund
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 2 No. 3 (2006): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2854.837 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v2i3.5407

Abstract

In Norwegian Military Judicial System, the Judge Advocate General's corps belongs to the Prosecution Authority and is under the Ministry of Justice in peace, while in wartime administratively integrated into the armed forces. In peacetime its status is civilian, changing to military in wartime. The Norwegian military system of summary punishments is laid down in the Military Disciplinary Act of 20 May 1988, supplemented by disciplinary regulation by Royal Decree of 16 December 1988. Military commanders can impose summary punishments to officers and servicemen under their command
IMPLIKASI TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (PENUNDUKAN PRAJURIT TNI PADA PERADILAN UMUM) Agustinus P H
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 2 No. 3 (2006): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3058.896 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v2i3.5408

Abstract

Kemauan politik MPR untuk menundukkan Prajurit TNI ke dalam Peradilan Umum dalam hal terjadi pelanggaran hukum pidana umum, yang dirumuskan di dalam Pasal 65 Ayat (2) pada Undangundang Nomor 4 Ta hun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia secara umum akan membawa implikasi pada sistem hukum militer dan hukum pidana militer pada khususnya, yakni pada sistem hukum acara, kewenangan peradilan militer, serta hukum pidana militer substantif, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: TEORI DAN PRAKTIK Devy Sondakh
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 2 No. 3 (2006): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3976.178 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v2i3.5409

Abstract

Tulisan ini sec.ara teoretis menguraikan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) ditinjau dari segi peristilahan, sejarah dan pelaksanaanya dari masa ke masa hingga dikukuhkannya Statuta Roma 1998. Di samping itu juga membandingkannya dengan aturan hukum nasional Indonesia.
INSURGENCY AND COUNTER INSURGENCY SOME CONCEPTS AND PROBLEMS Nils Marius Rekkedal
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 4 (2007): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5659.32 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v3i4.5410

Abstract

This article is the second of three articles which present and discuss several of the key concepts in use when attempting, in a research or military context (e.g., in doctrines and regulations), to describe the different forms of insurgency. One of the assumptions in this work has been that all insurgent wars are different, with their own local or regional conditions. The author has also said that it should nevertheless be possible to try to find certain basic characteristics in these forms of warfare. We can also find in this article some of the key concepts and problems regarding insurgency, guerrilla warfare and methods of insurgency as well.
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN INTERNAL ARMED CONFLICT: IMPLEMENTING COMMON ARTICLE 3 AND ADDITIONAL PROTOCOL II TO THE GENEVA CONVENTIONS TO INTERNAL AND HORIZONTAL CONFLICTS IN INDONESIA Heru Susetyo
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 4 (2007): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2949.451 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v3i4.5411

Abstract

This research explores the applicability of Article 3 of the Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol II 1977 of the Geneva Conventions of 1949 through internal and horizontal conflicts, and the minimum threshold of'internal armed conflict and internal civil disturbances' in Indonesia, such as in Kalimantan, Paso and Maluku
ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) MENURUT HUKUM HUMANITER Arlina Permanasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 4 (2007): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/teras-lrev.v3i4.5412

Abstract

Sengketa bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dianggap sebagai sengketa bersenjata non-internasional, menyebabkan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 berlaku. Istilah yang dianggap tepat adalah pemberontak, dimana GAM telah memiliki kapabilitas untuk dianggap sebagai salah satu pihak yang bersengketa, karena telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang diminta dalam hukum humaniter. Walaupun demikian Penerapan pasal 3 Konvensi .Jenewa1949 dalam konflik ini tidak akan merubah status hukum GAM.
ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) MENURUT HUKUM HUMANITER Arlina Permanasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 2 No. 3 (2006): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3888.007 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v2i3.5413

Abstract

Sengketa bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dianggap sebagai sengketa bersenjata non-internasional, menyebabkan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 berlaku. Istilah yang dianggap tepat adalah pemberontak, dimana GAM telah memiliki kapabilitas untuk dianggap sebagai salah satu pihak yang bersengketa, karena telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang diminta dalam hukum humaniter. Walaupun demikian Penerapan pasal 3 Konvensi .Jenewa1949 dalam konflik ini tidak akan merubah status hukum GA
PENGELABUAN VS PERBUATAN CURANG DALAM PERANG DI LAUT Lutfi Syaefullah
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 4 (2007): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2618.953 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v3i4.5414

Abstract

Perang di laut mengenal suatu metode atau cara berperang yang diatur menurut hukum humaniter. Salah satu metode tersebut yaitu metode yang dikenal sebagai taktik pengelabuan (deception). Berbeda dengan tindakan curang (perfidy), maka metode pengelabuan merupakan metode berperang yang sah (legal). Tulisan ini memaparkan dasar-dasar hukum mengenai hukum perang di laut, khususnya yang berkenaan dengan keabsahan penggunaan taktik pengelabuan dalam Perang di laut
PERGESERAN KONSEP PEACEKEEPING: OPERASI PBB DALAM SENGKETA BERSENJATA DI IRAK, SOMALIA DAN BEKAS NEGARA YUGOSLAVIA Natsri Anshari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 4 (2007): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3188.052 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v3i4.5415

Abstract

Penggelaran-penggelaran pasukan pemeliharaan perdamaian untuk tujuan tercapainya perdamaian dan keamanan internasional menunjukkan adanya pergeseran dari "peacekeeping operations" menjadi "peace-enforcement operations' yang menyebabkan pasukan pemeliharaan perdamaian dapat menggunakan senjata secara aktif dalam pelaksanaan mandatnya. Penggelaran pasukan "peacekeeping" di Irak, Somalia dan Bekas Yugoslavia telah menimbulkan kontradiksi hukum mengenai batasan-batasan normatif antara "peacekeeping"dan ''peace-enfortement Operasi ''peacekeeping"yang dilakukan PBB di ketiga negara tersebutjuga telah menimbulkan masalah kewenangan diantara negara-negara yang bersangkutan dan masyarakat internasional dalam menyikapi konflik internal.
INSURGENCY AND COUNTER INSURGENCY SOME CONCEPTS AND PROBLEMS Nils Marius Rekkedal
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 5 (2007): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3060.676 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v3i5.5416

Abstract

This article present and discuss several of the key concepts in use when attempting, in a research or military context (e.g., in doctrines and regulations), to describe the different forms of insurgency. One of the assumptions in this work has been that all insurgent wars are different, with their own local or regional conditions. The author has also said that it should nevertheless be possible to try to find certain basic characteristics in these forms of warfare. We can also find in this article some of the key concepts and problems regarding insurgency, guerrilla warfare and methods of insurgency as well.

Page 3 of 11 | Total Record : 108

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): November 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Mei 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): November 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Mei 2024 Vol. 5 No. 2 (2023): November 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Mei 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): November 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Mei 2022 Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Mei 2021 Vol. 2 No. 2: November 2020 Vol. 2 No. 1: Mei 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review Vol. 4 No. 7 (2008): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 4 No. 6 (2008): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 3 No. 5 (2007): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 3 No. 4 (2007): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 2 No. 3 (2006): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No. 2 (2006): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter More Issue