Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM

teras-Lrev
Website

Published by Universitas Trisakti

ISSN : 27158950 EISSN : 27162060 DOI : https://doi.org/10.25105/teras-lrev

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM is an open access and peer-review journal with a double-blind review process. terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM encourages and accepts contributors from all over the world to submit their articles particularly on: International Humanitarian Law International Human Rights Law (with special reference to armed conflicts) However, terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM also receives various manuscripts from other branch of law, as long as the topic of discussion has to do with armed conflict, such as: International Law International Criminal Law International Environmental Law The Law of Treaty International Settlement of Disputes Refugee Law Diplomatic and consular relations Disarmament Law Cyber Law Philosophy and Theory of Law Constitutional Law Islamic Law Etc.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 108 Documents

1 2 3 4 5

SIXTY YEARS FROM NUREMBERG: WHAT PROGRESS FOR INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE? McCormack L H Timothy
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

The commencement of the Nuremberg Trials is one other major event of 1945. There is no question that in the period since the Nuremberg Trials opened on 19 November 1945 there has been tremendous development in international criminal law. The Nuremberg Trial also represented a major breakthrough for international criminal justice and promised much for the future. But, the Nuremberg Trial (and the Tokyo Trial as well) had own weaknesses in terms of the conduct of the legal process. In this paper, the author also explains the establishment of the Ad Hoc International Criminal Tribunals, International Criminal Court and Trials by the US Military Commission.

WAR CRIMES IN INTERNATIONAL LAW: AN INTRODUCTION Michael Cottier
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i1.5378

Under international humanitarian law (IHL}, war crimes have been developed, particularly at great speed since the early 1990s and there have been many changes as, for example: the criminalization of violations of IHL. In this paper the author will examine, among others, the meaning of war crimes in international law, the concept of war crimes, list and definitions of the war crimes. The development of war crimes tribunal until the establishing of the International Criminal Court (ICC) can be found in this paper as well.

TANGGUNG JAWAB KOMANDO MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA Natsri Anshari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Doktrin tanggung jawab komando sesungguhnya telah ada jauh sebelum Perang Dunia II. Praktik masyarakat internasional pasca Perang Dunia II semakin mengukuhkan eksistensi doktrin ini dalam kancah hukum internasional. Doktrin ini kemudian dikodifikasikan ke dalam Konvensi dan Protokol di bidang hukum humaniter internasional, Statuta Pengadilan lnternasional Ad hoc di bekas Yugoslavia dan Rwanda serta Statuta Mahkamah Pidana lnternasional. Tipologi tanggung jawab komando mencakup tanggung jawab komando yang bersifat langsung (direct command responsibility) dan tanggung jawab komando yang bersifat tidak langsung (indirect command responsibility). Dinamika perkembangan doktrin tanggung jawab komando menunjukkan adanya pergeseran penerapan mens rea standar dari pertanggungjawaban yang mutlak (strict liability) kepada pertanggungjawaban yang terbatas (limited liability). Meskipun terdapat variasi dalam praktik internasional dan nasional, dikenal tiga unsur utama dari doktrin tanggung jawab komando, yaitu unsur hubungan antara atasan dan bawahan, unsur kesengajaan (mens rea) dan unsur tindakan yang diharuskan (actus reus).

KEJAHATAN BERAT DAN HUKUM HUMANITER Harkristuti Harkrisnowo
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Bentuk-bentuk kejahatan berat (grave breaches) sebagaimana tercantum di dalam Konvensi Jenewa 1949, ternyata ekuivalen dengan ketentuan di dalam sejumlah pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun pertanggungjawaban pidana atas kejahatan berat tersebut dapat diletakkan pada setiap orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal pemidanaan. berlaku pula dasar-dasar pemidanaan secara umum, misalnya penerapan asas legalitas sebagai asas umum hukum pidana, yang berlaku pula dalam kasus terjadinya kejahatan berat menurut Konvensi Jenewa

KEJAHATAN PERANG DAN BEBERAPA MASALAH RUMUSANNYA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL Rina Rusman
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 telah mewajibkan negara peserta perjanjian tersebut untuk membuat peraturan perundangundangan mengenai pelanggaran berat hukum humaniter yang secara substansial merupakan kejahatan perang. Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Jenewa telah merumuskan kejahatan perang di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2004. Dalam RKUHP tersebut berbagai rumusan mengenai kejahatan perang di antaranya telah mengacu kepada Statuta Roma 1998. Namun demikian, banyak substansi dalam RKUHP yang berkaitan dengan kejahatan perang masih perlu dikaji lebih lanjut.

KEJAHAT AN PE RANG YANG DIA TUR DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Heru Cahyono
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kejahatan perang (war crimes) yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional telah menunjukan perhatian yang besar masyarakat internasional terhadap masalah tersebut. Hal itu terutama terlihat setelah Perang Dunia II yang diwujudkan dalam Nuremberg Trial dan Tokyo Trial. Perkembangan selanjutnya juga menunjukan bahwa secara substansial kejahatan perang dewasa ini juga telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, statuta International Criminal Court (ICC) maupun dalam statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Dalam konteks Indonesia masalah kejahatan perang telah diatur pula dalam beberapa ketentuan hukum nasional.

KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES) DALAM BERBAGAI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL Aji Wibowo
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

War Crimes dalam London Agreement on War Criminals 1945 (Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis) Dal am London Charter, war crimes hanyalah salah satu yurisdiksi dari Nuremberg Trial yang terdapat dalam Pasal 6 (b) Piagam, yaitu sebagai berikut: "War Crime: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill treatment or deportation or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory. Murder or ill treatment of prisoner of war or person on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity."1

KONVENSI DEN HAAG 1907 MENGENAI ALAT DAN CARA BERPERANG Andrey Sujatmoko
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Konferensi Perdamaian dan Konvensi Den Haag 1907 Salah satu ketentuan hukum yang sangat penting dalam hukum humaniter adalah hukum yang mengatur tentang alat (means) dan cara (methods) berperang sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907. Konvensi terse but merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian I (First Peace Conference) yang diselenggarakan selama dua bulan (dibuka tanggal 20 Mei 1899) dan Konferensi Perdamaian II (Second Peace Conference) yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni18 Oktober 1907. Kedua konferensi tersebut diadakan di Den Haag, Beland a.

TERJEMAHAN KONVENSI DEN HAAG IV 1907 MENGENAI HUKUM DAN KEBIASAAN PERANG DI DARAT Arlina Permanasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Yang Mulia Kaisar Jerman, Raja Prussia dan Menimbang bahwa, pencarian cara untuk memelihara perdamaian dan mencegah konflik bersenjata antarbangsa-bangsa, demikian pula perlunya memperhatikan kasus-kasus di mana seruan untuk mengangkat senjata terjadi karena peristiwa-peristiwa di mana kekhawatiran mereka tidak dapat dihindari; Juga dijiwai oleh keinginan untuk menyediakan, bahkan dalam kasus yang ekstrim, kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan kebutuhan-kebutuhan kemajuan peradaban; Mengingat pentingnya hal ini, untuk meninjau kembali hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan umum dalam perang, baik dengan memberikan pengertian, atau meletakkan beberapa batasan tertentu dalam rangka untuk sejauh mungkin mengurangi kerusakan

Page 1 of 11 | Total Record : 108

1 2 3 4 5

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): November 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Mei 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): November 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Mei 2024 Vol. 5 No. 2 (2023): November 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Mei 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): November 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Mei 2022 Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Mei 2021 Vol. 2 No. 2: November 2020 Vol. 2 No. 1: Mei 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review Vol. 4 No. 7 (2008): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 4 No. 6 (2008): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 3 No. 5 (2007): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 3 No. 4 (2007): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 2 No. 3 (2006): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No. 2 (2006): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arlina Permanasari

Contact Email
drpmfakultashukum@gmail.com

Phone
+62215637747

Journal Mail Official
teraslawreview@trisakti.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gedung H, Lantai 3 Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arlina Permanasari

Contact Email drpmfakultashukum@gmail.com

Phone +62215637747

Journal Mail Official teraslawreview@trisakti.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gedung H, Lantai 3 Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Location Kota adm. jakarta barat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arlina Permanasari

Contact Email
drpmfakultashukum@gmail.com

Phone
+62215637747

Journal Mail Official
teraslawreview@trisakti.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gedung H, Lantai 3 Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA