terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM is an open access and peer-review journal with a double-blind review process. terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM encourages and accepts contributors from all over the world to submit their articles particularly on: International Humanitarian Law International Human Rights Law (with special reference to armed conflicts) However, terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM also receives various manuscripts from other branch of law, as long as the topic of discussion has to do with armed conflict, such as: International Law International Criminal Law International Environmental Law The Law of Treaty International Settlement of Disputes Refugee Law Diplomatic and consular relations Disarmament Law Cyber Law Philosophy and Theory of Law Constitutional Law Islamic Law Etc.
Articles
108 Documents
<![CDATA[STATUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRIVATE MILITARY CONTRACTOR MENURUT HUKUM HUMANITER DAN HUKUM NASIONAL AMERIKA SERIKAT (STUDI KASUS: BLACKWATER USA DI IRAK) ]]>
<![CDATA[Salvador Gedeon de Jesus Soares]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 7 (2008): Jurnal Hukum Humaniter ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2576.911 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v4i7.5428
<![CDATA[Private Military Contrador (selanjutnya disebut Military Contractol) merupakan mantan personel militer yang dipekerjakan oleh perusahaan militer swasta atau yang yang dikenal dengan sebutan Private Military Company (PMC). Maraknya penggunaan military contradordalam konflik bersenjata seperti yang terjadi di Irak telah menimbulkan permasalahan dalam hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional terkait dengan penggunaan military contrador. Artikel ini membahas mengenai status hukum dan pertanggungjawaban hukum military contrador berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum nasional Amerika Serikat]]>
<![CDATA[PELANGGARAN BERAT HUKUM HUMANITER (STUDI KASUS TENTANG TAWANAN PERANG IRAK DI PENJARA ABU GHRAIB) ]]>
<![CDATA[Fria Almira Mardiatiwi]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 7 (2008): Jurnal Hukum Humaniter ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3261.913 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v4i7.5429
<![CDATA[Menurut hukum humaniter, tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan kekerasan serta dihormati pribadi dan martabatnya. Namun, pada kenyataannya di penjara Abu Ghraib mereka justru mendapat penyiksaan secara fisik dan mental, perkosaan, bahkan mengalami pencurian organ tubuh oleh tentara Amerika Serikat. Penyiksaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Jenewa III mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang, Protokol Tambahan I 1977, Konvensi Anti Penyiksaan serta Statuta Roma 1998. Penyiksaan tersebut menurut penulis memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran berat (grave breaches) dan kejahatan perang (war crimes).]]>
<![CDATA[INTRODUCTION TO INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ]]>
<![CDATA[Nobuo Hayashi]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 7 (2008): Jurnal Hukum Humaniter ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1788.504 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v4i7.5430
<![CDATA[In discourse of international criminal law, today, individual criminal responsibility is an important principle. This principle will be explained along with other aspects, such as "secondary rules'� "actus reus'� "mens rea" and c,lso some international crimes under international law, particularly genocide, crimes against humanity, and war crimes. While, the international legal mechanisms, such as ICC and ICTY are also presented in this paper in connection with the implementation of international criminal responsibility. Key words: individual criminal responsibility, criminal conduct, international criminal law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA DAN PENENTUAN STATUS PRIMA FACIE ]]>
<![CDATA[Jun Justinar]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (475.509 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i1.5793
<![CDATA[Salah satu alasan mengapa pengungsi meninggalkan rumahnya ke tempat yang aman di luar negaranya adalah karena konflik bersenjata internal atau internasional. Konflik bersenjata berdampak pada sistem penjaga perlindungan pengungsi. Makalah ini membahas kapan keadaan perang dapat mengakhiri status pengungsi, bagaimana perlindungan pengungsi dalam konflik bersenjata dan bagaimana status pengungsi ditentukan pada sipil dievakuasi karena konflik bersenjata. Suatu keadaan perang tidak akan mengakhiri status pengungsi tetapi para pengungsi mengangkat senjata dan secara aktif terlibat dalam konflik bersenjata. Perlindungan pengungsi dalam konflik bersenjata berlipat ganda. Secara umum pengungsi akan mendapatkan perlindungan berdasarkan instrumen hak asasi manusia tetapi karena status sebagai pengungsi manfaatnya berdasarkan perlindungan hukum dalam Konvensi 1951 atau Protokol 1967 serta perlindungan sebagai korban perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pengungsi yang terlibat dan aktif dalam operasi militer kehilangan statusnya sebagai pengungsi. Dalam keadaan perang, status pengungsi ditentukan berdasarkan fakta di lapangan sehingga mereka disebut sebagai pengungsi prima facie karena pengungsi yang datang 'secara massal' sulit untuk menentukannya secara perorangan. Kata kunci: konflik bersenjata, prima facie, status pengungsi ]]>
<![CDATA[STATE RESPONSIBILITY AND VICTIM’S REPARATIONS IN INDONESIA: THEORY OF LAW PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Andrey Sujatmoko]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.452 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i1.5993
<![CDATA[Gross human rights violations are an internationally wrongful act which entails responsibility to the wrongdoer state to conduct reparations. Based on the principle of state responsibility, the said obligation appears because thr wrongdoer state has already breached an international obligation under international law. Indonesia still has the past gross human rights violations cases that were not settled yet, including the reparations issue of its victims. This article will analyse state responsibility theory, lawstate theory, and development law theory as the theory of law to explain legal obligation of state to conduct reparations toward the victims of the said violations.]]>
<![CDATA[DEMI KEMANUSIAAN: PENGALAMAN INDONESIA DALAM MENANGANI ARUS PENGUNGSI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Adrianus Adityo Vito Ramon]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.244 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i1.6077
<![CDATA[Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Indonesia dalam menerbitkan instrumen hukum yang menjadi dasar penanganan arus pengungsi ke Indonesia, dapat dijadikan sebagai referensi bagi negara non-pihak lainnya dari Konvensi Pengungsi. Kesimpulan tersebut didapatkan setelah dilakukan analisa terhadap pergeseran definisi istilah pengungsi, serta dampak pergeseran tersebut terhadap Indonesia dalam hal penanganan arus pengungsi ke wilayah Indonesia. Penelitian ini juga menganalisa kebijakan dan tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi arus pengungsi tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini akan mempertimbangkan bahwa pembentukan sebuah kerangka hukum, untuk secara spesifik menjadi dasar penanganan arus masuk pengungsi ke Indonesia, dapat digunakan sebagai contoh langkah yang positif untuk penanganan yang berperikemanusiaan atas pengungsi oleh sebuah negara non-pihak dari Konvensi Pengungsi.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN SUBJEK HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Jeane Neltje Saly]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.44 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i1.6098
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang perkembangan hukum yang terkait dengan subyek hukum dalam sengketa bersenjata internasional sekaligus menganalisis bagaimana kedudukan hukum humaniter internasional dalam hubungannya dengan implementasi teori monisme dan dualisme menurut hukum internasional. Berdasarkan kerangka teori daya ikat hukum internasional terhadap masyarakat internasional yang diterapkan dalam praktik di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perkembangan dalam hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan perkembangan aturan, jenis-jenis konflik bersenjata yang diakibatkan oleh pergeseran perubahan pelaku atau subyek-subyek yang ada di dalamnya. Sementara kedudukan hukum humaniter internasional dalam sistem hukum nasional menimbulkan teori voluntaris dan obyektivis yang mengakui adanya perbedaan mendasar tentang subyek dan sumber hukum dalam kedua sistem hukum yang bersangkutan. Kata Kunci: hubungan HI dan HN, monisme, dualisme, sistem hukum nasional]]>
<![CDATA[ICRC AND ITS SHIPS: LEGAL STATUS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW ]]>
<![CDATA[Enny Narwati]]>;
<![CDATA[Dina Sunyowati]]>;
<![CDATA[Lina Hastuti]]>;
<![CDATA[Nilam Andalia Kurniasari]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.814 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i1.6099
<![CDATA[This paper analyses the legal status of two matters from the perspective of International Law which are the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the ships’ used by the organization by employing qualitative methods through interview with some key personnel of the ICRC Indonesia and the Indonesian Navy. This study shows that the ICRC is not a public inter-governmental organization and cannot be deemed as one. However, ICRC is a subject of International Law thus, this give the organization international legal personality and immunity. Regarding the legal status of the ships used by the organization to carry out its duty, this paper conclude that they are considered as private vessels. Therefore, they do not possess immunity and privileges bestowed by International Law. Nevertheless, they are protected by International Law. Keywords: ICRC, International Legal Personality, Legal Status, Privileges and Immunities, Status of Ships]]>
<![CDATA[KETAHANAN PANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA SAAT KONFLIK BERSENJATA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Amalia Zuhra]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.835 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i1.6101
<![CDATA[Krisis pangan global dalam beberapa tahun terakhir telah membawa lebih dari seratus juta orang ke dalam kemiskinan dan dapat menciptakan tragedi manusia. Hak atas makanan adalah hak asasi manusia dasar yang diakui dalam instrumen internasional, regional dan nasional. Unsur-unsur ketahanan pangan dan sistem pangan adalah Pemanfaatan Pangan (Food Utilization), Ketersediaan Pangan (Food Availability), dan Akses Pangan (Food Access). Pangan dan akses atas pangan sering kali dijadikan alat atau “senjata” dalam konflik bersenjata itu sendiri. Permasalahan dalam artikel ini ialah bagaimanakah pengaturan ketahanan pangan saat konflik bersenjata? Dan bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pangan saat konflik bersenjata? Dalam artikel ini disimpulkan bahwa pada waktu konflik bersenjata, pangan, lahan pertanian dan objek-objek vital lain yang terkait dengan pangan dan produksi pangan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran militer. Negara harus mengedepankan prinsip menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan upaya-upaya terkait pemenuhan hak atas pangan setiap warga negaranya dan mendahulukan kepentingan warga negara di atas kepentingan politik.Kata kunci: ketahanan pangan, konflik bersenjata, hak atas pangan ]]>
<![CDATA[Business Enterprises Activities in Arms Industry Sector: International Law Overview ]]>
<![CDATA[Bernhard Ruben Fritz Sumigar]]>
<![CDATA[ terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 2 No. 1: Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.204 KB)
|
DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i2.6772
<![CDATA[In the current era of Revolution Industry 4.0, the advance of technology is indeed influenced the rapid development of arms industry. This supported by the arms companies’ contribution in supplying weapons to the warring parties. Nevertheless, such indirect participation in armed conflicts is marred by serious violations of human rights and the law of armed conflicts. By virtue of this reasoning, this article is present to evaluate whether these arms companies are bound by international law. The author observed that there are certain provisions under International Humanitarian Law and International Human Rights Law that can be applied for mitigating, as well as preventing these companies for not conducting any activities with similar nature in the near future.]]>
