Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM

teras-Lrev
Website

Published by Universitas Trisakti

ISSN : 27158950 EISSN : 27162060 DOI : https://doi.org/10.25105/teras-lrev

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM is an open access and peer-review journal with a double-blind review process. terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM encourages and accepts contributors from all over the world to submit their articles particularly on: International Humanitarian Law International Human Rights Law (with special reference to armed conflicts) However, terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM also receives various manuscripts from other branch of law, as long as the topic of discussion has to do with armed conflict, such as: International Law International Criminal Law International Environmental Law The Law of Treaty International Settlement of Disputes Refugee Law Diplomatic and consular relations Disarmament Law Cyber Law Philosophy and Theory of Law Constitutional Law Islamic Law Etc.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 108 Documents

2 3 4 5 6

HUMAN RIGHTS AND THE GENEVA CONVENTIONS A W Dahl
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 5 (2007): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Today, there are two distinct bodies of law namely Human Rights Law and International Law of Armed Conflict. The latter often referred to as International Humanitarian Law, since it aims at reducing suffering during armed conflict. The Geneva Conventions of 1949 have a prominent place within International Law of Armed Conflict. It is also important, because the biggest part of International Law of Armed Conflict is regulated in these Conventions. Although there is close relation between the two bodies of law, but there are some differences, in particular, in applicability of its norms. Human Rights Law applicable in peacetime while International Law of Armed Conflict applicable in wartime. This article explains those issues in brief.

PENGADILAN CAMPURAN ("HYBRID TRIBUNAL") SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN ATAS KEJAHATAN INTERNASIONA Andrey Sujatmoko
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 5 (2007): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pada saat ini telah dikenal berbagai bentuk penyelesaian melalui forum pengadilan internasional terhadap sejumlah kejahatankejahatan yang tunduk di bawah yurisdiksi hukum internasional (crimes under international law). Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain: kejahatan terhadap kemanusiaan, genocide dan kejahatan perang. Pengadilan internasional tersebut dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB maupun berdasarkan perjanjian internasional, misalnya: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda, serta International Criminal Court. Namun, dewasa ini dikenal pula pengadilan campuran (hybrid tribunaf) yang sebenarnya merupakan pengadilan nasional yang diinternasionalisasi (internationalized domestic tribunal). Pengadilan ini merupakan perkembangan baru untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan-kejahatan di atas. Artikel ini akan membahas masalah pengadilan campuran tersebut

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI TENTARA ANAK MENURUT HUKUM HUMANITER PADA KASUS PEREKRUTAN ANAK DALAM KONFLIK ITURI DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO Prisilla Fitri
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 5 (2007): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Konflik Ituri adalah konflik yang terjadi antara suku Lendu dan suku Hema di daerah Ituri yang terletak di daerah Timur Laut Republik Demokratik Kongo. Konflik bersenjata tersebut dimulai sejak 1996 dan masih berlangsung hingga sekarang. Thomas Lubanga adalah salah seorang pemimpin milisi di Republik Demokatik Kongo yang melakukan perekrutan anak untuk dijadikan tentara anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo sepanjang tahun 20022003. Permasalahan utama yarig dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap tentara anak dan apa sanksi yang diberikan kepada Thomas Lubanga atas tindakannya ter.sebut.

PRIVATISASI JASA MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA: STATUS HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL Patricia Rinwigati Waagsteln
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 6 (2008): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pada saat ini bisnis penyedia jasa militer swasta, termasuk personel untuk bertempur, bukan merupakan suatu ha! yang baru. Namun, fenomena tersebut menjadi kian marak sejalan dengan berubahnya konsep perang, globalisasi, dan efisiensi. Pertanyaan yang kemudian sering timbul adalah bagaimanakah hukum internasional menanggapi fenomena tersebut. Artikel ini akan menyoroti tentang status hukum dan pertanggungjawaban bisnis industri militer dalam hukum internasional.

PENGGUNAAN CLUSTER MUNITIONS MENURUT KETENTUAN HUKUM HUMANITER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN HIZBULLAH PADA TAHUN 2006 Adam Soroinda Nasution
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 6 (2008): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Born cluster munitions mempunyai efek yang meluas dan dapat mengakibatkan kerusakan serius dalam jangka waktu yang lama. Sejak pertama kali digunakan, yaitu pada saat Perang Dunia II, penggunaan born cluster munitions terus mengalami peningkatan di dalam konflik bersenjata walaupun akibat yang ditimbulkannya sangat berbahaya. Para Negara-negara yang menggunakan born cluster munitions selalu berdalih bahwa penggunaan senjata cluster munitionstidak dilarang oleh hukum internasional. Senjata cluster munitions telah dipakai di banyak konflik bersenjata yang ada, baik yang berskala besar maupun kecil. Pada tahun 2006, dapat diidentifikasikan adanya penggunaan cluster munitionsdalam konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Hizbullah. Permasalahan utama yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai cluster munitions dan dampak yang akan ditimbulkannya, akibat penggunaannya

ANALISIS PELANGGARAN HUKUM HUMANITER PADA PENYERBUAN DESA MY LAI DALAM PERANG VIETNAM Rudhi Aviantara
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 6 (2008): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pembantaian di desa My Lai pada 16Maret 1968 oleh tentara Amerika telah menewaskan ratusan penduduk sipil tidak bersenjata yang sebagian besar korbannya terdiri dari wanita, anak-anak dan lakilaki lanjut usia. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvesi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Dalam kasus tersebut akan terkait dengan prinsip tanggung jawab komando dan tanggung jawab pidana perorangan baik bagi komandan yang menyuruh melakukan pelanggaran, maupun mereka yang melakukan pelanggaran. Kasus My Lai ini dapat dijadikan pelajaran bagi militer manapun termasuk bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) yang tidak akan terlepas dari instrumen Hukum humaniter

CAUSES OF RECRUITMENT OF CHILD SOLDIERS IN NEPAL: AN ANALYSIS FROM CHILD RIGHTS NGO PERSPECTIVES Sanjaya Aryal
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 6 (2008): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

More than a decade long armed conflict in Nepal put a greater impact on Nepalese children. Hundreds of children lost their lives, thousands injured, lost their parents and displaced, and devoid of basic services such as education and health care. One of the worst forms of impact of the armed conflict in Nepalese children is their recruitment and use as child soldiers in armed forces and armed groups. Both the parties to the conflict, i.e. state actor (Nepalese government security forces) and non-state entity (rebel group-Communist Party of Nepal (Maoist)) recruited and used the child soldier in many ways and forms. From the study it is found that, though the nature and causes of armed conflict, intensity of use of child soldiers in heinous atrocities, and intensity of recruitment and abduction of children in Nepal is different and less than any of the African conflicts, but the causes of recruitment are found similar, i.e. multidimensional. NGOs have come together and formed a working group to bring synergy in their individual efforts in reintegration of the former child soldiers. However, even after around two years of initiation of peace process in the country, formal release and reintegration of those victimized children has not started yet and the children are either still in the cantonment sites waiting for their release or they have informally released and associated with semipolitical or paramilitary wings of Maoist. Hence, the human rights violations of these child soldiers are still continued.

BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Rully Sandra
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 6 (2008): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata merupakan aspek penting untuk mengurangi penderitaan penduduk sipil yang terjebak di dalam konflik. Aturan hukum yang mendasari kewajiban dan hak terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan diatur tersebar di dalam instrumen-instrumen hukum humaniter internasional (HHI). HHI juga mengakui dua alasan yang dapat menjadi jastifikasi yang sah untuk pihak yang terlibat konflik menolak memberikan akses atau memfasilitasi bantuan yang diberikan oleh organisasi kemanusiaan. Akan tetapi dalam prakteknya hal itu seringkali tidak dapat dipenuhi, sehingga penolakan bantuan kemanusiaan lebih bersifat sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas untuk melindungi dan menjaga martabat penduduk sipil serta memperlakukan mereka yang tidak terlibat konflik secara manusiawi

PERAN PERWIRA HUKUM DALAM OPERASI MILITER Natsri Anshari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 7 (2008): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hukum humaniter mengharuskan setiap negara yang terlibat c:lalam peperangan untuk menyediakan perwira hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum dan dukungan hukum kepada para komandan militer pada setiap tingkatan komando dalam pengambilan keputusan militer. Khususnya dalam suatu peperangan atau operasi militer, para perwira hukum memberikan dukungan hukum kepada komandan dan satuannya pada keseluruhan spektrum operasi militer. Tugas utama perwira hukum dalam operasi militer adalah memastikan penerapan hukum operasional dalam suatu operasi militer. Lingkup tugas perwira hukum sangat luas dan penerapannya disesuaikan dengan doktrin militer yang berlaku di suatu negara. Perwira hukum bertugas memastikan landasan hukum suatu operasi militer, kewenangan untuk menggelar dan melaksanakan operasi militer serta memelihara konsistensi antara misi dan pencapaian misi dengan aturan hukum humaniter yang berlaku secara universal.

ASPEK-ASPEK HUKUM HUMANITER DALAM KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DINAS ANGKATAN LAUT DALAM KONFLIK INTERNASIONAL Devy Sondakh
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 7 (2008): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

This article focuses on the enforcement of international humanitarian law through the prosecution and punishment of individuals accused of violations of international humanitarian law by national tribunals, especially about the doctrinal contributions regarding war crimes committed by navy officers at national tribunals. The author also shows principles that has developed by the ICC's Statute, such as legality principle, individual criminal responsibility, superior order, fair trial, no survivor, and act of state doctrine.

Page 4 of 11 | Total Record : 108

2 3 4 5 6

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): November 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Mei 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): November 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Mei 2024 Vol. 5 No. 2 (2023): November 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Mei 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): November 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Mei 2022 Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Mei 2021 Vol. 2 No. 2: November 2020 Vol. 2 No. 1: Mei 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review Vol. 4 No. 7 (2008): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 4 No. 6 (2008): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 3 No. 5 (2007): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 3 No. 4 (2007): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 2 No. 3 (2006): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No. 2 (2006): Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arlina Permanasari

Contact Email
drpmfakultashukum@gmail.com

Phone
+62215637747

Journal Mail Official
teraslawreview@trisakti.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gedung H, Lantai 3 Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arlina Permanasari

Contact Email drpmfakultashukum@gmail.com

Phone +62215637747

Journal Mail Official teraslawreview@trisakti.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gedung H, Lantai 3 Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Location Kota adm. jakarta barat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arlina Permanasari

Contact Email
drpmfakultashukum@gmail.com

Phone
+62215637747

Journal Mail Official
teraslawreview@trisakti.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gedung H, Lantai 3 Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA