cover
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)" : 13 Documents clear
Analisa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pra peradilan dengan dalil sah atau tidaknya penghentian penyidikan (Studi putusan nomor 1/PID.PRA/2025/PN PGP) Miranti, Miranti; Hariansah, Syafri; Pratama, M.Ilham Wira
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1662

Abstract

Praperadilan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi hak tersangka maupun masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Namun, secara empiris, terdapat kesenjangan antara konsep normatif dengan praktik, sebagaimana terlihat dari 19 perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang periode 2022–2025, hanya 6 permohonan yang dikabulkan sementara sisanya ditolak, gugur, atau tidak diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan tersebut dengan mengkaji secara yuridis normatif dan menggunakan pendekatan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Objek penelitian difokuskan pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan praperadilan dengan pertimbangan bahwa putusan perdata terkait kepemilikan tanah tidak dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan perkara pidana pemalsuan surat. Temuan ini memperlihatkan pentingnya kecermatan dalam merumuskan dalil permohonan praperadilan agar berfokus pada aspek prosedural. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa praperadilan akan lebih efektif apabila pemohon mampu menguraikan secara detil kekeliruan prosedur penyidik, sehingga mekanisme ini dapat berfungsi optimal sebagai kontrol terhadap penegakan hukum pidana.
Rekonseptualisasi hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru Asyura, Muhammad Erian; Abdillah, Junaidi; Gunawan, Arifin Faqih
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1664

Abstract

Permasalahan mengenai hukuman mati telah menjadi topik perdebatan yang terus berkembang dalam sistem pemidanaan Indonesia. KUHP Lama menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok yang final, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terjadi perubahan paradigma yang signifikan, yakni ditempatkannya hukuman mati sebagai pidana alternatif yang bersyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perubahan konsep hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Baru, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP Lama guna melihat implikasi terhadap sistem peradilan pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru mengatur hukuman mati sebagai pidana alternatif yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Dalam masa percobaan ini, terpidana dapat mengajukan grasi atau menunjukkan perubahan perilaku sebagai syarat konversi pidana menjadi penjara seumur hidup. Rekonseptualisasi ini menggeser filosofi pemidanaan dari retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis, dengan tetap mempertahankan fungsi pencegahan dan perlindungan hukum terhadap kejahatan berat.
The impact of constitutional court decision number 168/PUU-XXI/2023 on labor law in Indonesia Utoyo, Heru Budi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1792

Abstract

This study was conducted to analyze the impact of Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 on Labor Law in Indonesia. The research method used was normative juridical analysis, which examines legal issues through legislation, particularly the Job Creation Law, literature, and other reference materials. The result of this study is Constitutional Court (MK) Decision Number 168/PUU-XXI/2023, which granted part of the judicial review petition, namely that 21 norms in the Job Creation Law have shown significant steps in protecting workers' rights in Indonesia. This ruling confirms that several provisions in the Job Creation Law are contrary to constitutional principles, especially those related to the protection of workers' rights. The government and the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia must prepare a new labor law that implements Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023. In the future, collaboration between the government, employers, and labor unions/worker unions will be key to realizing a fair and sustainable labor system in Indonesia.

Page 2 of 2 | Total Record : 13