cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles 324 Documents
Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Pembatalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Mitsaq Gholidh Al Rasyid; Eva Fauziah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5290

Abstract

Abstract. The government's policy regarding Old Age Guarantee (JHT) has undergone several changes. The second change drew a wave of protests from various elements of society and workers. The wave of protests has affected the government's policy in determining the timing of disbursement of JHT benefit funds and changing with the new Permenaker Number 4 of 2022. This study aims to examine the factors of changes in permenaker policy Number 2 of 2022 through maslahah mursalah. This research method uses normative juridical methods with data collection techniques through literature studies in the form of books, journals, and documents related to the problem under study. The results of this study show that government policies related to JHT have changed, the factors for the advent of Permenaker No.2 of 2022 are government considerations that consider that there are no rules that guarantee workers who are laid off and there is a development of social security protection, a mandate from Government Regulation Number 60 of 2015 concerning the Implementation of the JHT Old Age Guarantee Program. Maslahah Mursalah's analysis of government policies related to the cancellation of Permenaker Number 2 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Guarantee Benefits (JHT) including to maslahat al-'ammah (benefits that concern the interests of many people). Abstrak. Kebijakan pemerintah terkait Jaminan Hari Tua (JHT) telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan kedua mengundang gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat dan buruh. Gelombang protes tersebut telah memengaruhi kebijakan pemerintah dalam penentuan waktu pencairan dana manfaat JHT dan mengubah dengan Permenaker baru Nomor 4 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang faktor perubahan kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 melalui maslahah mursalah. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait JHT mengalami perubahan, faktor-faktor lahirnya Permenaker No.2 Tahun 2022 adalah adanya pertimbangan pemerintah yang menganggap belum ada aturan yang menjamin para pekerja yang terkena PHK dan adanya perkembangan perlindungan jaminan sosial, amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua JHT). Analisis Maslahah Mursalah terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatalan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk kepada maslahat al-‘ammah (kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak).
Analisis Penerapan Segmenting, Targeting, dan Positioning terhadap Layanan Peer To Peer Lending Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia Alisa Qotrunnada; Mohamad Andri Ibrahim; Intan Manggala
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5291

Abstract

Abstract. PT. ALAMI Sharia is a sharia-based FinTech company. The inhibiting factor for the development of sharia fintech itself lies in the interest of Muslims, especially MSMEs in Indonesia, to use sharia fintech services. Maybe some people don't even know about sharia peer to peer lending services. The purpose of this study is to analyze how the implementation of the STP strategy is carried out by PT. ALAMI Sharia and analyze the suitability of the 4p mix against the STP analysis that has been applied. With the implementation of STP, it is possible to determine a marketing strategy that is in accordance with the intended target market. The method used in this study uses qualitative methods and a case study research approach. Data collection techniques with interviews and documentation. The results of the study are that the application of segmenting, targeting and positioning of ALAMI Sharia has not implemented complete segmentation according to each variable. Segmentation should be adjusted to the most relevant conditions, by classifying variables according to their respective segmentation. In this case, ALAMI divides the variables into demographic segmentation only on gender. In addition, psychographic segmenting should be grouped according to the classification of special variables. So that the segmentation implementation strategy can be appropriate in determining the right target. The suitability of the 4P marketing mix is ​​only according to product, place and promotion. The price is not suitable because there is no grouping in the income variable in Demographic Segmenting. Abstrak. PT. ALAMI Sharia merupakan perusahaaan FinTech berbasis syariah. Faktor penghambat perkembangan fintech syariah itu sendiri terletak pada minat umat muslim terutama pelaku UMKM di Indonesia untuk menggunakan layanan fintech syariah ini bahkan mungkin sebagian masyarakat tidak mengetahui layanan Peer to peer lending syariah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penerapan strategi STP yang dilakukan oleh PT. ALAMI Sharia dan menganalisis kesesuaian bauran 4p terhadap analisis STP yang telah diterapkan. Dengan adanya penerapan STP dapat menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar yang dituju. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian studi kasus. Teknik pegumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu bahwa penerapan segmenting, targeting, dan positioning ALAMI Sharia belum menerapkan segmentasi secara lengkap sesuai dengan variabelnya masing-masing. Seharusnya segmentasi disesuaikan dengan kondisi yang paling relevan, dengan mengelompokkan variabel secara klasifikasi sesuai dengan segmentasinya masing-masing. Dalam hal ini ALAMI membagi variabel pada segmenting demografis hanya pada jenis kelamin saja. Selain itu untuk segmenting psikografis seharusnya dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi variabel khusus. Agar strategi penerapan segmentasi dapat sesuai dalam menentukan target yang tepat. Kesesuaian bauran pemasaran 4P hanya sesuai pada product, place, dan promotion saja. Untuk price tidak sesuai karena tidak ada pengelompokkan dalam variabel pendapatan pada Segmenting Demografis.
Analisis Fiqih Muamalah terhadap Komersialisasi Kulit Hewan Qurban sebagai Bahan Baku Industri Muhammad Arya Naufal Saleh; Asep Ramdan Hidayat; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5138

Abstract

Abstract. One of the phenomena that occurs in the Garut Regency area is the sale and purchase transaction of sacrificial animal skins, the transaction made is a transaction between the qurban committee and a leather tanning company. The purpose of this research is to analyze how the commercialization of sacrificial animal skins in Pt. Garut Makmur Perkasa, to analyze the muamalah fiqh review of the Commercialization of qurban animal skins.The research method used qualitative empirical approach. Data collection techniques, observation, and interviews.The results of the study show that the sale and purchase of the skins of sacrificial animals is prohibited if the person carrying out the transaction is the person making the sacrifice. Muamalah fiqh analysis of the commercialization of Sacrificial animal skins at Pt Garut Makmur Perkasa is in accordance with the pillars and terms of sale and purchase. Sale and purchase transaction of sacrificial animal skins at Pt. Garut Makmur Perkasa is carried out between the production staff and the local qurban committee. Abstrak. Salah satu fenomena yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Garut adalah transaksi jual beli kulit hewan qurban, transaksi yang dilakukan merupakan transaksi antara panitia qurban dan perusahaan penyamakan kulit. Tujuan Penlitian ini untuk menganalisis bagaimana Komersialisai kulit hewan qurban di Pt. Garut Makmur Perkasa, untuk menganalisis tinjauan fiqih muamalah terhadap proses Komersialisai kulit hewan qurban.Metode Penelitian yang digunakan kualitatif pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan jual beli kulit hewan qurban hukumnya terlarang apabila yang melaksanakan transaksi tersebut adalah orang yang berkurban. Analisis fiqih muamalah terhadap komersialisasi kulit hewan qurban pada Pt Garut Makmur perkasa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli kulit hewan qurban pada Pt. Garut Makmur Perkasa terjadi antara staff produksi dan panitia qurban setempat.
Strategi Pemasaran dan SWOT dalam Pembangunan Brand Image dan Penguatan Pondasi Bank Syariah Habibi Nurul Yaqin; Popon Srisusilawati; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5172

Abstract

Abstract. The development of the Islamic banking industry has made the Indonesian banking world more global, Islamic banks have prioritized cooperatives whose benefits can be obtained through a profit sharing system that has been agreed upon between the customer and the bank. The marketing strategy is carried out by Islamic banks to increase brand image to the public. There are still several reasons that influence consumer considerations so they want to join as customers of Islamic banks. One of them comes from the marketing strategy carried out by Islamic banks through the marketing mix strategy.The research method used is qualitative grounded theory approach. Data collection techniques interviews, questionnaire and literature studies. Data analysis technique Qualitative descriptive analysis technique. This research was conducted in July two thousand twenty-two to October two thousand twenty-two. The results of the study showthat the Marketing Strategy of Bank BSI KC Bandung Asia Africa in building a Brand Image, for the choice of strategic techniques for Bank BSI KC Bandung Asia Africa is the Conglomerate diversification Strategy which means adding new products and marketing them to new markets that are not related to thecurrent one. Abstrak. Perkembangan industri perbankan syariah membuat dunia perbankan Indonesia menjadi lebih global, bank syariah lebih mengutamakan kooperatif yang keuntungannya bisa didapatkan melalui sistem bagi hasil yang sudah disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Strategi Pemasaran dilakukan oleh Bank Syariah untuk meningkatkan brand image kepada masyarakat. Masih terdapat beberapa alasan yang berpengaruh terhadap pertimbangan konsumen supaya mau bergabung menjadi nasabah bank syariah. Salah satunya berasal dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh bank syariah melalui strategi bauran pemasaran. Metode Penelitian yang digunakan kualitatif pendekatan grounded theory.Teknik pengumpulan data wawancara, kuesioner dan studi literatur. Teknik analisis data Teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan juli 2022 sampai dengan bulan oktober 2022. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemasaran Bank BSI KC Bandung Asia Afrikadalam membangun Brand Image, untuk pilihan teknik strategis Bank BSI KC Bandung Asia Afrika adalah Strategi diversification Conglomerate yang berarti penambahan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tidak terkait dengan yang ada saat ini.
Analisis Pemotongan Upah Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata Erlin Setiawati; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5225

Abstract

Abstract. Muamalah is a rule created by Allah SWT to regulate human relations in life and life. CV Padjeng is a large wholesale company that sells various kinds of drinks. The company applies a rule that if an item is broken, such as a gallon, it will be charged to the employees. The problem formulation of this study aims to analyze the practice of imposing deductions on employee wages due to damage to goods that occurred at CV Padjeng Berkah Mandiri according to muamalah fiqh and civil law. The method used in this study is descriptive qualitative normative, namely the decoding of the data obtained carefully and systematically in accordance with the research problems so as to produce legal conclusions. The results of the analysis of this study are that both according to fiqh muamalah and civil law are both not permissible, because there is no willingness and no justice for employees for wage deductions that are carried out unilaterally by the company which should be borne by an employee who commits negligence. However, it was instead charged to all employees, not written in the previous employment agreement, there was no agreement between the two parties resulting in losses suffered by one of the parties (employees), and also the amount of wage deductions that exceeded the maximum limit allowed. Abstrak. Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. CV Padjeng merupakan sebuah perusahaan grosir besar yang menjual berbagai macam minuman Perusahaan tersebut menerapkan sebuah aturan apabila ada barang yang pecah seperti galon maka akan dibebankan kepada karyawan. Rumusan masalah dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek pembebanan pemotongan upah karyawan akibat rusaknya barang yang terjadi di CV Padjeng Berkah Mandiri menurut fikih muamalah dan hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif deskriptif, yakni penguraian kembali dari data yang diperoleh dengan seksama dan sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan hukum. Hasil analisis dari penelitian ini adalah baik menurut fiqih muamalah dan hukum perdata adalah sama – sama tidak diperbolehkan, karena tidak adanya kerelaan dan tidak adanya keadilan bagi para karyawan terhadap pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang seharusnya dibebankan kepada salah seorang karyawan yang melakukan kelalaian tersebut, tetapi malah dibebankan kepada seluruh karyawan, tidak dituliskan dalam perjanjian pekerjaan sebelumnya, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak (karyawan), dan juga jumlah potongan upah yang melebihi batas maksimal dari yang diperbolehkan.
Analisis FATWA DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/206 terhadap komoditas Upacara Maras Taun Anggun Hidayati; Yandi Maryandi; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5240

Abstract

Abstract. Indonesia is a pluralistic and heterogeneous country that creates and shapes indonesia identity as a nation, one of wich is by maintaining a a sustainable cultural heritage. Sharia tourism is a tourism activity that is supported by various facilities and services in accordance with sharia principles. The legal instrument that serves as a legal basis related to the implementation of the sharia tourism business currently still refers to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulama Council No: 108/DSNMUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia tourism principles. Sharia tourism is a tourist destination that is currently of great interest to various world travelers. Utilizing the tourism organization (UNWTON). The research method used in this research is qualitative research and the type used in this research is field research or called naturalistic research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are using interview and observation techniques. The result of this research is the development of sharia tourism potential in Kab. East Belitung which takes from the side of Islamic customs and values ​​whose process and implementation are not in accordance with the implementing regulations issued by DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Abstrak. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan hitrogen keberagaman tersebut yang membuat dan membentuk identitas indonesia sebagai suatu bangsa, salah satunya dengan cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata syariah saat ini masih mengacu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelnggaran pariwisata berdasarkan prinsip pariwisata syariah. Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata yang saat ini banyank di minati di berbagai kalangan traveler dunia. Utillzing the tourism organization (UNWTON). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (fieled research) atau disebut penelitian naturalistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan potensi pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur yang mengambil dari sisi adat Maras Taun yang proses dan pelaksanaan nya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Pengembalian Barang dalam Jual Beli Online di Platform Lazada Rahmad Rezki; Sandy Rizki Febriadi; Akhmad Yusup
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5241

Abstract

Abstract. Online buying and selling transactions through marketplaces are a service that is in great demand. Buying and selling is the process of a seller handing over goods to a buyer after obtaining an agreement with the goods being traded, then the goods are received by the buyer from the seller in return for being handedover. However, in practice that occurs in one of the online buying and selling marketplaces, namely Lazada, where the seller sells goods that do not match the specifications listed. This study aims to examine in more depth the muamalah fiqh review of the practice of returning goods in the online buying and selling system on the Lazada platform. The research method used is a qualitative method which type of research is field research whose activities 2 include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement the results of existing observations and interviews. The results of the study show that the buying and selling carried out by one of the buyers at Lazada is not in accordance with Islamic law because of the lack of clarity on the part of the marketplace regarding the procedure for returning goods, especially in terms of postage for returning defective goods. This is stated in the terms of sale and purchase, which in the sale and purchase transaction must be carried out clearly so that no party is harmed. Abstrak. Transaksi jual beli online melalui marketplace menjadi suatu layanan yang sangat diminati. Jual beli adalah proses seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan dengan barang yang diperjualbelikan, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan. Namun pada praktik yang terjadi disalah satu marketplace jual beli online yaitu Lazada di mana pihak penjual menjual barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pengembalian barang dalam sistem jual beli online di platform Lazada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa jual beli yang dilakukan oleh salah seorang pembeli di Lazada ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakjelasan dari pihak marketplace terhadap prosedur pengembalian barang terutama dalam ongkos kirim yang dilakukan untuk pengembalian barang yang cacat. Hal ini tercantum dalam syarat jual beli yang mana dalam transaksi jual beli harus dilakukan dengan secara jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Jual Beli Pohon Campaka dengan Sistem Berjangka Menurut Perspektif Hukum Islam Tiara Marliana; Neneng Nurhasanah; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5251

Abstract

Abstract. Buying and selling with Campaka tree objects carried out by the community in Cigugur Village, Subang Regency has become an inherent tradition. However, in practice, the delivery of the object of goods is submitted a few months after the contract/transaction is made. This has the potential to cause uncertainty in the condition of the object in the form of a Campaka tree in terms of size and quality. Based on these problems, the focus of the study aims to determine the implementation of the sale and purchase contract of Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency, and to find out the review of Islamic law on the implementation of the sale and purchase contract of Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency. The research method used is qualitative analysis through a case study approach by analyzing the practice of buying and selling Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency and then reviewed according to Islamic law both from the madiyah aspect and the adabiyah aspect. The results showed that the practice of buying and selling Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency had an element of a relationship that was not mutually beneficial between the seller and the buyer, and the implementation of buying and selling with Campaka tree objects in Cigugur Village, Subang Regency according to Islamic law was illegal. Abstrak. Jual beli dengan objek pohon Campaka yang dilakukan masyarakat di Desa Cigugur Kabupaten Subang sudah menjadi tradisi yang melekat. Akan tetapi pada pelaksanaannya, penyerahan objek barang diserahkan beberapa bulan setelah akad/transaksi dilakukan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian kondisi objek barang berupa pohon Campaka dari segi ukuran dan kualitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan melakukan analisis praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang kemudian ditinjau menurut hukum Islam baik dari aspek madiyah maupun aspek adabiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang memiliki unsur hubungan yang tidak saling menguntungkan antara pihak penjual maupun pembeli, dan pelaksanaan jual beli dengan objek pohon Campaka di Desa Cigugur Kabupaten Subang menurut hukum Islam adalah tidak sah.
Analisis Fikih Muamalah dan Asas Pacta Sunt Servenda terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil Rifqi Permana; Panji Adam Agus Putra; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5302

Abstract

Abstract. The Gumarang Padepokan Panglipur car storage service has several terms and agreements before leaving the car at this place. This study aims to, firstly find out the practice of car care services, secondly analyze the of fiqh mumamalat and the principle of pacta sunt servanda towards the practice of car care services at Gumarang Padepokan Panglipur Bandung City. The research method used in this research is qualitative with an empirical juridical approach, as for the type of data This research is field research with data sources taken from the field in the form of interviews and other written sources related to the discussion. Data collection techniques are observation, interviews, documentation and literature study. The results of the study show that the first practice of car care services in Gumarang Padepokan Panglipur, Bandung City, the contract used is an ijarah contract, but there are several terms and agreements, secondly, based on the analysis of fiqh mumamalat and the pacta sunt servanda principle that the ijarah contract in this matter is valid and the contract ends when Kang Sugeng decides to stop leaving his car, but the manager commits a default because he has violated the pacta sunt servanda principle by not fulfilling the agreed agreement. Abstrak. Jasa Penitipan mobil Gumarang Padepokan Panglipur memiliki beberaapa syarat dan perjanjian sebelum menitipkan mobil di tempat ini. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui praktik jasa penitipan mobil, kedua menganalisis fikih mumamalah dan asas pacta sunt servanda terhadap praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun jenis data penelitian ini field research dengan sumber data yang diambil dari lapangan berupa wawancara dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan pertama praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung akad yang digunakan adalah akad ijarah, namun ada beberapa syarat dan perjanjian, kedua berdasarkan analisis fikih mumamalah dan asas pacta sunt servanda bahwa akad ijarah dalam masalah ini adalah sah dan berakhir akad tersebut ketika Kang Sugeng memutuskan unutk berhenti menitipkan mobilnya, tetapi pihak pengelola melakukan wanprestasi karena telah melanggar asas pacta sunt servanda dengan tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati.
Analisis Budaya Organisasi Menggunakan Model OCAI (Organization Culture Assessement Instrument) pada BMT Nahdhatul Ummah Ciasem Silvia Dinda Agassy; M. Andri Ibrahim; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5303

Abstract

Abstract. BMT Nahdhatul Ummah is a sharia microfinance institution with a cooperative legal entity which was established in 1995. However, its employees still do not understand the current organizational culture and what is expected in the future. This study provides an overview of the current culture as well as the expected culture so that it can be used by the management of BMT Nahdhatul Ummah as consideration in formulating the right strategy in improving organizational performance. In this study, an analysis of organizational culture was conducted using the OCAI (Organization Culture Assessment Instrument) model to determine the current and expected culture of BMT Nahdhatul Ummah, OCAI is an instrument that divides organizational culture into 4 types, namely Clan Culture, Adhocracy Culture, Market Culture, And Hierarchy Culture and there are 6 dimensions, namely dominant character, organizational leadership, employee management, organizational adhesive, strategic emphasis, and success criteria that represent each type of organizational culture which is divided into 24 questions in a questionnaire. The results of this study indicate that the overall type of organizational culture currently perceived by employees is Hierarchy Culture and the expected type of culture is Clan Culture. This shows that employees feel their organization is a structured and controlled place and there are formal procedures for each activity carried out. The leader is a coordinator who controls and regulates the efficiency that occurs in the organization. As for the future, the type of culture expected by BMT Nahdhatul Ummah employees is an organization that becomes a fun place, like in one big family. Abstrak. BMT Nahdhatul Ummah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi berdiri pada tahun 1995. Namun, karyawannya masih belum memahami budaya organisasi saat ini sedang berjalan dan apa yang diharapkan di masa yang akan datang. Penelitian ini memberikan gambaran budaya saat ini serta budaya yang diharapkan sehingga dapat digunakan oleh manajemen BMT Nahdhatul Ummah sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pada penelitian ini dilakukan analisis budaya organisasi menggunakan model OCAI (Organization Culture Assessement Instrument) untuk mengetahui budaya saat ini dan yang diharapkan pada BMT Nahdhatul Ummah, OCAI merupakan instrument yang membagi budaya organisasi menjadi 4 jenis yaitu clan culture, adhocracy cukture, market culture, dan hierarchy culture serta terdapat 6 dimensi yaitu karakter dominan, kepemimpinan organisasi, pengelolaan karyawan, perekat organisasi, penekanan strategis, dan kriteria keberhasilan yang mewakili masing-masing jenis budaya organisasi yang didalamnya terbagi menjadi 24 pertanyaan dalam sebuah kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan tipe budaya organisasi yang dirasakan saat ini oleh karyawan adalah Hierarchy Culture dan tipe budaya yang diharapkan adalah Clan Culture. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan merasakan organisasinya sebagai tempat yang terstruktur , terkontrol serta terdapat prosedur formal untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Pemimpin bersifat sebagai koordinator yang mengontrol dan mengatur efisiensi yang terjadi di organisasi. Sedangkan untuk kedepannya tipe budaya yang diharapkan oleh karyawan BMT Nahdhatul Ummah adalah organisasi yang menjadi tempat menyenangkan, seperti dalam satu keluarga besar.