cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 324 Documents
 29   30   31   32   33 
Analisis Fikih Muamalah terhadap Sewa Ruko yang Belum Dibangun Krisna Aditia Putra; Fauziah, Eva; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14322

Abstract

Abstract. Regarding the object of study discussed, this thesis examines the practice of renting out shops (ruko) that have not yet been built in Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. In its implementation, the shop owner rents out the ruko to tenants for use or benefit, while the tenant provides money or compensation for the benefit received. The ruko has not yet been built, but the owner has already rented it out. The issue that arises is that the rental object does not exist at the time the contract is made. To analyze the data, the author uses a descriptive-analytical method. The type of research applied is field research. From the results of the presentations conducted, the author found: The practice of renting out shops in Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, is permissible according to Islamic law. Based on the views of Hanafiyah, Malikiyah, and Hanabilah, ijarah can be linked to a future period. This is because the ijarah contract takes effect gradually, in line with the emergence of ma'qud 'alaih, which is the benefit. Thus, the ijarah contract is essentially linked to the time when the benefit exists. In the case of renting out shops in Desa Sukajaya, the rented shops will be handed over at a time agreed upon by both parties, due to the nature of ijarah that applies gradually as the benefit of the shop emerges. Abstrak. Kajian ini mengupas tentang praktik sewa-menyewa ruko yang belum dibangun di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten bandung Barat. Dalam pelaksanaannya, pemilik ruko menyewakan rukonya kepada penyewa untuk digunakan atau dimanfaatkan, sementara penyewa memberikan uang atau imbalan atas manfaat tersebut. Ruko tersebut masih belum dibangun, tetapi pemilik sudah menyewakannya. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait praktik sewa-menyewa ruko yang belum dibangun dan tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik tersebut. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktik sewa ruko di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, menurut Fikih Muamalah diperbolehkan, berdasarkan pandangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, ijarah boleh disandarkan pada waktu yang akan datang. Hal ini karena akad ijarah berlaku secara bertahap, sesuai dengan munculnya ma'qud 'alaih, yaitu manfaat. Dengan demikian, akad ijarah sebenarnya disandarkan pada saat manfaat ada. Dalam hal sewa ruko di Desa Sukajaya, ruko yang disewakan akan diserahterimakan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena sifat ijarah yang berlaku bertahap sesuai dengan munculnya manfaat ruko tersebut.
Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Produktif Wiguna Mughni Nurahman; Arif Rijal Anshori; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14367

Abstract

Abstract. This research is motivated by the successful management and distribution of productive waqf at the Baitul Hidayah Islamic Boarding School in Bandung amidst the proliferation of waqf assets that are not being utilized as well as possible. Here the author wants to know how to manage and distribute existing productive waqf assets in terms of legal analysis, both positive law, namely Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and analysis of Islamic law, namely the Koran and Hadith as a source of guidance. Muslims. The aim of this research is, firstly, to find out what concepts are used in management and distribution in the use of productive waqf assets at the Baitul Hidayah Islamic boarding school in Bandung, which has been around for 14 years. Second, to find out what law is used as a reference and what is the legal analysis in the management and distribution of productive waqf. The theories used in this research are first the theory of maslahah murlsalah and the theory of justice. All of these theories are used to measure the extent of benefits obtained in the productive use of waqf assets at the Baitul Hidayah Bandung Islamic Boarding School. This research method uses a normative juridical method, using primary data as the main data, by inventorying Islamic law and positive law relating to waqf, especially productive waqf. To complete the secondary data, secondary data obtained through interviews was added which was analyzed using existing theory. The results of the research can be concluded that the management and distribution of productive waqf at the Baitul Hidayah Bandung Islamic Boarding School certainly has 4 main points that always encourage productive waqf to always be used as well as possible, namely the intention to do good deeds, being serious, having good planning and reporting. finances regularly. Also of course always apply and follow the applicable rules of Islamic law and positive law. Abstrak. Dalam penelitian ini dilatarbelakangi dengan keberhasilan pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung ditengah maraknya harta wakaf yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Disini penulis ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaan dan penyaluran harta wakaf produktif yang ada yang ditinjau dari analisis hukum, baik itu hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun analisis hukum islamnya juga yaitu al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber pedoman umat islam. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk mengetahui konsep apa yang dilakukan dalam manajemen pengelolaan juga penyalurannya dalam pemanfaatan harta wakaf produktif pondok pesantren Baitul Hidayah Bandung yang sudah 14 tahun berdiri. Kedua untuk mengetahui apakah hukum yang digunakan sebagai acuan dan bagaimana analisis hukumnya dalam pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama teori maslahah mursalah dan teori keadilan. Semua teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemanfaatan yang didapat dalam pemanfaatan harta wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung ini. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridi normatif, dengan menggunakan data primer sebagai data utama, dengan menginventarisasi hukum Islam dan hukum posisif yang berkaitan dengan wakaf khususnya wakaf produktif. Untuk melengkapi data sekunder ditambahkan dengan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yang dianalisis dengan teori yang ada. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif pondok Pesanten Baitul Hidayah Bandung ini tentunya memili 4 poin utama yang selalu mendorong agar wakaf produktif selalu dimanfaatkan sebaik mungkin yaitu niat sebagai amal shalih, bersungguh-sungguh, memiliki perencanaan (planning) yang baik dan laporan keuangan secara berkala. Juga tentunya selalu menerapkan dan mengikuti aturan hukum islam dan hukum positif yang berlaku.
Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Aplikasi Fizzo Novel Muhammad Fadlan Ramadhan; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14399

Abstract

Abstract. Globalization and technology have made digital applications like Fizzo Novel an essential part of daily life, offering entertainment and additional income through a monetization system. However, concerns arise regarding content that may contradict Maqashid Shariah principles. This research employs a normative juridical method to analyze Fizzo Novel's monetization system in line with Maqashid Shariah principles. While rewarding users with coins aligns with the Islamic contract of ju'alah, content that conflicts with Islamic values can undermine Maqashid Shariah goals, such as safeguarding religion and the soul. Therefore, strict regulations, enhanced content filtering, further research, and community involvement are recommended to ensure adherence to Islamic values in digital applications. Abstrak. Globalisasi dan teknologi telah menjadikan aplikasi digital seperti Fizzo Novel bagian penting dari kehidupan sehari-hari, menawarkan hiburan dan penghasilan tambahan melalui sistem monetisasi. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai konten yang mungkin bertentangan dengan Maqashid Shariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis sistem monetisasi Fizzo Novel sesuai prinsip Maqashid Syariah. Meskipun pemberian koin sebagai penghargaan sesuai dengan akad ju'alah dalam Islam, konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat merusak tujuan Maqashid Shariah, seperti menjaga agama dan jiwa. Oleh karena itu, disarankan adanya regulasi ketat, peningkatan penyaringan konten, penelitian lebih lanjut, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam aplikasi digital.
Analisis Kesadaran Hukum terhadap Perilaku Konsumen Muslimah dalam Mengkonsumsi Makanan yang Mengandung Daging Babi Aline Faisa Lystiyono; Fauziah, N. Eva; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14410

Abstract

Abstract. We met Muslim women who consumed food at places that sell food in the Sudirman Street area, most of which sell non-halal food. Several Muslim women wearing headscarves were seen consuming processed food at Kedai KunKun which served processed pork. This behavior prompted the author to study it. This research aims to determine the awareness of Muslim consumer behavior in Yusuf Qardhawi's view of the behavior of Muslim female consumers in consuming processed pork. This type of research uses a qualitative research method, a descriptive analysis approach to provide an overview of the research object. The data source for this research uses primary and secondary data. Data collection methods through observation, interviews, documentation and literature. The data analysis method for this research uses data reduction, data presentation, and conclusion. The research findings show that the behavior of Muslim women consumers who eat processed pork has prioritized the consumer's desires and ability to buy pork. According to Yusuf Qardhawi, the implementation of Muslim consumer behavior regarding the behavior of Muslim women at the KunKun shop has not been able to meet the norms that are by the Shari'a both in terms of spending wealth, wastefulness, and simplicity. This is caused by the situation and environment. Legal awareness of Muslim women consumers is relatively low, this can be seen from the aspect of legal knowledge and understanding that they already have but are not yet able to implement legal attitudes and behavior. Abstrak. Ditemui muslimah yang melakukan konsumsi di tempat yang menjual makanan wilayah Sudirman Street yang mayoritas menjual makanan non halal. Terlihat beberapa konsumen muslimah yang berjilbab mengkonsumsi olahan makanan di Kedai KunKun yang menyajikan olahan daging babi. Perilaku tersebut mendorong penulis untuk mengkajinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran perilaku konsumen muslim dalam pandangan Yusuf Qardhawi terhadap perilaku konsumen muslimah dalam konsumsi olahan daging babi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan analisis deskriptif untuk memberi gambaran terkait objek penelitian. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta kepustakaan. Adapun metode analisis data penelitian ini menggunanakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen muslimah yang memakan olahan daging babi telah mengedepankan keinginan pribadi dan kemampuan konsumen untuk membeli daging babi. Implementasi perilaku konsumen muslim menurut Yusuf Qardhawi terkait perilaku konsumen muslimah di kedai KunKun disimpulkan belum mampu memenuhi norma yang sesuai secara syariat baik dari aspek membelanjakan harta, kemubadziran serta kesederhanaan. Hal tersebut di sebabkan karena situasi dan lingkungan. Kesadaran hukum konsumen muslimah tergolong rendah, hal tersebut terlihat dari aspek pengetahuan dan pemahaman hukum yang sudah di miliki namun belum mampu mengimplementasikan sikap dan perilaku hukum.
Analisis Perbandingan PERMENAG No 8 Tahun 2018 dan Fatwa DSN MUI NO.9/DSN-MUI/VI/2000 Terkait Dana Talang Umrah Muhammad Luthvy Hasan; Siska Lis Sulistiani; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14416

Abstract

Abstract. The practice of umrah advance funds is one of the strategies to increase the competitiveness of travel agency companies amidst increasingly tight competition. However, in its development, this practice has caused many problems, so that the Indonesian Ministry of Religion issued a regulation prohibiting umrah advance funds in the form of PERMENAG Number 8 of 2018. Based on these problems, the purpose of this study is to determine a comparative analysis of the provisions of umrah advance funds according to PERMENAG Number 8 of 2018 with the DSN MUI Fatwa Number 9 of 2000 regarding PT Sanabil Tour & Travel. The research method used is comparative analysis with a normative legal approach. The results of the study indicate that the Umrah advance fund practice carried out by PT Sanabil Tour and Travel does not violate the provisions contained in PERMENAG Number 8 of 2018, because PT Sanabil Tour and Travel as an Umrah travel agency does not provide advance funds directly, but rather by carrying out the Umrah advance fund practice using the ijarah contract which is considered to be in accordance with the DSN MUI Fatwa No.09 / DSN-MUI / IV / 2000 and PERMENAG Number 8 of 2018 issued by the Ministry of Religion with the aim of regulating the procedures for organizing Umrah pilgrimages, including the management of advance funds. While the DSN MUI Fatwa Number 9 of 2000 was issued by the National Sharia Council as a guideline in Islamic financial transactions. Abstrak. Praktik dana talang umrah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan biro travel ditengah persaingan yang semakin ketat. Namun dalam perkembangannya, praktik ini banyak menimbulkan masalah, sehingga Kementerian Agama RI menerbitkan aturan larangan dana talang umrah berupa PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perbandingan terhadap ketentuan dana talang umrah menurut PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 terhadap PT Sanabil Tour & Travel. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik dana talang umrah yang dilakukan oleh PT Sanabil Tour and Travel tidak melanggar ketentuan yang termaktub dalam PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018, karena PT Sanabil Tour and Travel selaku biro perjalanan umrah tidak memberikan dana talang secara langsung, melainkan dengan menjalankan praktik dana talangan umrah dengan menggunakan akad ijarah yang dinilai telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan tujuan mengatur tata cara penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk pengelolaan dana talangan. Sedangkan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman dalam transaksi keuangan syariah.
Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Pembulatan Timbangan Praktik Jasa Laundry Dayklin di Kota Cimahi Muhammad Celvin Julian Soza; Iwan Permana; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14547

Abstract

Abstract. The business world, particularly in the service sector, is growing rapidly, including laundry services, which are widely used by the public. In its operations, laundry businesses often need to measure the weight of dirty clothes for washing, where rounding off the scale becomes an issue affecting business fairness and transparency. In the context of Islam, there is Islamic Business Ethics, which emphasizes honesty, justice, and fairness in business transactions. This research analyzes the practice of rounding off scales at Laundry Dayklin in Cimahi City based on Islamic Business Ethics. The methodology used is a qualitative approach through case studies, allowing for in-depth descriptive analysis and exploration of Islamic business ethics values and principles. Data was collected directly through observations, interviews, and documentation. The research results indicate that the practice of rounding off scales at Laundry Dayklin does not align with Islamic Business Ethics, as it potentially harms consumers by unfairly raising service prices. This practice is considered deceitful and dishonest in Islam. However, if the rounding is communicated to consumers in advance, the principle of رضا (rida) can be achieved, making consumers feel fair and not disturbed by the principle of attawazun (balance). In conclusion, the practice of rounding off scales at Laundry Dayklin does not align with Islamic Business Ethics. It is recommended that Laundry Dayklin management evaluate this practice and implement a more transparent and fair system so that the principles of Islamic Business Ethics can be fully applied. Abstrak. Pertumbuhan dunia usaha, khususnya di sektor jasa, semakin pesat, termasuk jasa laundry yang banyak dimanfaatkan masyarakat. Dalam operasionalnya, usaha laundry sering kali harus mengukur berat pakaian kotor untuk dicuci, di mana pembulatan timbangan menjadi isu yang mempengaruhi keadilan dan transparansi bisnis. Dalam konteks Islam, terdapat Etika Bisnis Islam yang menggarisbawahi kejujuran, keadilan, dan fairness dalam transaksi bisnis. Penelitian ini menganalisis praktik pembulatan timbangan pada Laundry Dayklin di Kota Cimahi dengan acuan Etika Bisnis Islam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, memungkinkan analisis deskriptif mendalam dan eksplorasi nilai serta prinsip etika bisnis Islam. Data dikumpulkan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembulatan timbangan di Laundry Dayklin tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam, karena berpotensi merugikan konsumen dengan menaikkan harga jasa secara tidak adil. Praktik ini dianggap curang dan tidak jujur dalam Islam. Namun, jika pembulatan diinformasikan kepada konsumen terlebih dahulu, asas رضا (rida) dapat tercapai sehingga konsumen merasa adil dan tidak terganggu dengan prinsip attawazun (keseimbangan). Kesimpulannya, praktik pembulatan timbangan di Laundry Dayklin tidak sejalan dengan Etika Bisnis Islam. Disarankan agar manajemen Laundry Dayklin mengevaluasi praktik ini dan menerapkan sistem yang lebih transparan dan adil agar prinsip Etika Bisnis Islam dapat diterapkan sepenuhnya.
Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Pelanggaran Hak Lembur Pekerja dalam Bisnis Pengiriman Makanan Muhammad Azka Fauzan; Asep Ramdan Hidayat; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14574

Abstract

Abstract. Workers have some basic rights as someone who has done something and received a reward. Among them are, getting a decent job, getting a decent wage, getting social security, getting rest time and leave, and other rights. Several efforts were made by the Indonesian government to provide protection for these workers which was then regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment as amended into Law Number 6 of 2023. Apart from the Law, cooperation between companies and workers regulated in Islamic Law, including in the Muamalah Fiqh, namely Ijarah. The aim of this research is to determine violations of overtime rights committed by PT which applies to existing problems at PT. X. The results of research found in the field are violations committed by the company by not paying overtime wages to workers who have carried out their work overtime for 4 hours. This can be detrimental to workers who have put in the time and exerted their energy but no wages are provided by the company. It can be concluded in this research that PT. Abstrak. Pekerja memiliki beberapa hak dasar sebagai seseorang yang telah melakukan sesuatu dan mendapatkan imbalan. Diantaranya adalah, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan upah yang layak, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan waktu istirahat dan cuti, dan hak-hak lainnya. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja tersebut yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain di dalam Undang-Undang, kerjasama antara perusahaan dan pekerja diatur dalam Hukum Islam diantaranya kedalam Fikih Muamalah yaitu Ijarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran hak lembur yang dilakukan oleh PT X kemudian ditinjau dengan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik normatif-empiris menggambarkan permasalahan hukum positif yang berlaku dengan permasalahan yang ada di PT. X. Hasil dari penelitian yang ditemukan di lapangan yaitu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan tidak membayar upah lembur kepada para pekerja yang telah melaksanakan pekerjaan lembur 4 jam lamanya. Hal ini dapat merugikan para pekerja yang telah meluangkan waktu dan mengerahkan tenaganya tetapi tidak ada upah yang diberikan oleh pihak perusahaan. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa PT.X telah melangagar peraturan perundang-undang dan hukum Islam dengan tidak membayar upah kerja lembur terhadap pekerja.
Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Pembulatan di Toko Emas Berkah Kabupaten Purwakarta Miftah Farid Aziez; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14581

Abstract

Abstract. Business ethics in Islamic law is morality in conducting business according to Islamic values, so in running their business, there is no need to worry because it is already believed to be good and right. Islamic business ethics teaches several fundamental principles of business ethics, including unity, equilibrium, free will, responsibility, and benevolence. With several principles of Islamic business ethics, the behavior of these business actors is monitored to ensure that no one is disadvantaged. This can be linked to the rules or systems of one of the business actors, such as the rounding system in Berkah Gold Shop. The purpose of this study is to analyze Islamic business ethics in the practice of buying and selling gold with a rounding system at Berkah Gold Shop, Purwakarta Regency. This research uses a qualitative research method, specifically field research, with primary and secondary data sources. Data collection techniques include observation and interviews. The results show that the practice of using a rounding system in weighing gold aims to simplify and expedite transaction calculations, responding to consumer demand for ease in specifying weights. Based on the analysis of Islamic business ethics, the practice of buying and selling with a rounding system at Berkah Gold Shop aligns with the principles of Islamic business ethics by fulfilling all five aspects of these principles.‎ Abstrak. Etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis Islam mengajarkan beberapa prinsip dasar etika bisnis diantaranya kesatuan (unity), keseimbangan/ adil (equilibrium), kebebasan berkehendak (free will), tanggung jawab (responsibility) dan kebenaran (benevolence). Dengan adanya beberapa prinsip etika bisnis Islam, maka perilaku-perilaku pelaku bisnis ini terawasi agar tidak ada pihak yang dirugikan, hal ini dapat dihubungkan dengan aturan atau sistem di salah satu pelaku usaha, seperti sistem pembulatan timbangan di Toko Emas Berkah. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembulatan timbangan di Toko Emas Berkah Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan, sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik sistem pembulatan timbangan yang dilakukan adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan dalam transaksi, serta banyaknya permintaan konsumen yang ingin mudah dalam menyebutkan timbangan. Berdasarkan analisis etika bisnis Islam bahwa praktik jual beli dengan sistem pembulatan di toko emas berkah telah selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dengan terpenuhinya kelima aspek prinsip etika bisnis Islam.‎‎
Analisis Maqashid Syariah terhadap Pengelolaan Dana Retribusi Pasar Diva Bilga Azzahra; Iwan Permana; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14695

Abstract

Abstract. The Cibogo Market, Bandung City, experienced the management of market levy funds that did not run well according to the rules of the Tikujang non-governmental group, namely the existence of market officers who did not carry out their duties properly according to their responsibilities, due to the mismatch of responsibility in the deposit of market levies from traders to officers of the Tikujang non-governmental group. This study aims to find out the practice of managing levy funds in Cibogo Market, Bandung City and to find out Maqashid Syariah's analysis of the management of levy funds in Cibogo Market, Bandung City. This research uses a qualitative method with an empirical normative approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection in the study uses observation, interview, documentation, and literature study methods. The observation results showed that there was a practice of levy collection officers who did not deposit the results of the levy withdrawal to the manager for 10 months. However, it is handled by the management with existing funds from the management so that coordination with the environment and hygiene service is not disturbed due to these obstacles. So this research produces one that based on the analysis of Maqashid Syariah shows that in Hifdz din (maintaining religion) the levy collection officer who does not deposit the levy proceeds has betrayed the mandate given by the market manager and traders, this action shows disobedience to the commands of Allah SWT. Then based on Hifdz mall (maintaining property), the misuse of levy funds by untrustworthy levy collection officers is contrary to the principle of maintaining assets that are detrimental to market finance. The management of levies in Cibogo Market is not fully aligned with Maqashid Syariah in terms of Hifdz din (maintaining religion) and Hifdz mal (maintaining property). Abstrak. Pasar Cibogo Kota Bandung mengalami pengelolaan dana retribusi pasar yang tidak berjalan dengan baik sesuai aturan kelompok swadaya masyarakat tikujang yaitu adanya petugas pasar yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai tanggung jawab, karena adanya ketidaksesuaian tanggung jawab pada penyetoran retribusi pasar dari pedagang ke petugas kelompok swadaya masyarakat tikujang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan dana retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung dan untuk mengetahui analisis Maqashid Syariah terhadap pengelolaan dana retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil observasi menunjukan bahwa adanya praktik petugas penarik retribusi yang tidak menyetorkan hasil dari penarikan retribusi kepada pengelola selama 10 bulan. Namun, ditangani oleh pengurus dengan dana-dana yang ada dari kepengurusan agar koordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan tidak terganggu karena adanya kendala tersebut. Sehingga penelitian ini menghasilkan yang berdasarkan analisis Maqashid Syariah menunjukkan bahwa dalam Hifdz din (memelihara agama) petugas penarik retribusi yang tidak menyetorkan hasil retribusi telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh pengelola pasar dan para pedagang, tindakan ini menunjukkan ketidaktaatan terhadap perintah Allah SWT. Kemudian berdasarkan Hifdz mal (memelihara harta) penyalahgunaan dana retribusi oleh petugas penarik retribusi yang tidak amanah bertentangan dengan prinsip memelihara harta yang merugikan keuangan pasar. Pengelolaan retribusi di Pasar Cibogo belum sepenuhnya selaras dengan Maqashid Syariah dalam hal Hifdz din (memelihara agama) dan Hifdz mal (memelihara harta).
Integrasi Maqashid Syariah dalam Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Lanjut Usia di Panti Sosial Werdha Tresna Budi Pertiwi Muhamad Rafli; Iwan Permana; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14709

Abstract

Abstract. This research discusses the integration of Maqashid Sharia in the economic empowerment system of the elderly in Panti Sosial Tresna Werdha Budi Pertiwi. Maqashid Sharia is a fundamental Islamic philosophy that combines law with human rights, development and welfare. It aims to improve environmental protection, health and social welfare. Elderly people who should be enjoying the rest of their lives are instead being employed, and the question is whether this economic empowerment is in line with the principles of Maqashid Sharia. This research uses a qualitative research method with normative analysis, focusing on the integration of Maqashid principles in the practice of economic empowerment of the elderly. The study uses systematic and comprehensive data analysis to understand and interpret the data collected through observation and observation. The findings show that Maqashid principles have been integrated into the economic empowerment of older people, focusing on aspects such as faith, ethics, law and justice. The study also identifies the challenges and implications of applying Maqashid principles in elderly economic empowerment, suggesting the need for a holistic and community-based approach to enhance the integration of Maqashid Shariah in socio-economic education programmes. Abstrak. Penelitian ini membahas integrasi Maqashid Syariah dalam sistem pemberdayaan ekonomi lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Pertiwi. Maqashid Syariah adalah filsafat Islam fundamental yang menghubungkan hukum dengan hak asasi manusia, pembangunan, dan kesejahteraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Lansia yang seharusnya menikmati sisa hidupnya malah dipekerjakan, hal ini menjadi pertanyaan apakah pemberdayaan ekonomi ini telah sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis normatif, berfokus pada integrasi prinsip-prinsip Maqashid dalam praktik pemberdayaan ekonomi lansia. Studi ini menggunakan analisis data yang sistematis dan komprehensif untuk memahami dan menafsirkan data yang dikumpulkan melalui pengamatan dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqashid telah diintegrasikan ke dalam pemberdayaan ekonomi lanjut usia, dengan fokus pada aspek-aspek seperti iman, etika, hukum, dan hukum. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan dan implikasi dari menerapkan prinsip-prinsip Maqashid dalam pemberdayaan ekonomi lanjut usia, yang menyarankan kebutuhan untuk pendekatan holistik dan berbasis komunitas untuk meningkatkan integrasi Syariah Maqashid ke dalam program pendidikan sosial ekonomi.

Page 31 of 33 | Total Record : 324

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021): Sharia Economic Law