Garuda - Garba Rujukan Digital

Keabsahan Fintech Lending Menggunakan Data Diri Orang Lain Ditinjau dari Hukum Perdata Ddan Hukum Islam Gea Mustika; Redi Hadiyanto; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13958

Abstract. The development of technology today has both positive and negative impacts on society, one of which is in the field of financing services. This phenomenon is known as fintech lending or online lending. The convenience offered in fintech lending creates problems, where as a result of the verification system that tends to be easy it is often misused by borrowing other people's personal data to register. The purpose of this research is to find out the practice of fintech lending using other people's personal data and how the analysis of Islamic law and civil law on the practice of fintech lending using other people's personal data. The research method used is qualitative with a juridical normative approach. The qualitative method was chosen because the research writing was made descriptively from the data collected, processed without being converted into symbol or number form. The existence of normative and juridical approaches is to perfect the legal material in this research. The normative approach is legal research that will answer problems from the point of view of Islamic law based on legal norms and rules. While the juridical approach will answer the problem from the point of view of civil law based on the norms and rules of law. The results of this study indicate that from the review of Islamic law using kafalah and hiwalah contracts, the use of other people's personal data for fintech lending activities is considered invalid. Then from the review of regional regulations. Abstrak. Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak positif dan negatif pada masyarakat, salah satunya dalam bidang layanan pembiayaan. Fenomena tersebut dikenal dengan sebutan fintech lending atau pinjaman online. Kemudahan yang ditawarkan pada fintech lending menimbulkan permasalahan, dimana akibat dari sistem verifikasi yang cenderung mudah seringkali disalahgunakan dengan meminjam data diri orang lain untuk mendaftar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek fintech lending menggunakan data diri orang lain serta bagaimana analisis hukum islam dan hukum perdata terhadap praktek fintech lending menggunakan data diri orang lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Metode kualitatif dipilih karena penulisan penelitian dibuat secara deskriptif dari data yang dikumpulkan, diproses tanpa diubah kedalam bentuk symbol atau bilangan. Adanya pendekatan normatif dan yuridis yaitu untuk menyempurnakan bahan hukum pada penelitian ini. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang akan menjawab permasalahan dari sudut pandang hukum islam berdasarkan norma dan aturan hukumnya. Sedangkan pendekatan yuridis akan menjawab permasalahan dari sudut pandang hukum perdata berdasarkan norma dan aturan hukumnya. Hasil pada penelitian ini menunjukan dari tinjauan hukum islam dengan menggunakan akad kafalah dan hiwalah penggunaan data diri orang lain untuk kegiatan fintech lending dianggap tidak sah. Lalu dari tinjauan hukum perdata fintech lending menggunakan data diri orang lain juga dianggap tidak sah secara hukum perdata.

Analisis Good Corporate Governance (GCG) Syariah terhadap Kinerja Penyaluran Dana Zakat di Baznaz Kota Bandung Silvi Pitriani; Redi Hadiyanto; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13959

Abstract. This study aims to analyze sharia GCG and Law 23 of 2011 on the performance of zakat fund distribution in Bandung City Baznaz. This research was conducted at BAZNAS Bandung City. The method used in this study is qualitative descriptive analysis. The data collection method in this study includes studying books, legal journals, research results, and legal documents. The results of the study show that the management of zakat distribution in BAZNAS Bandung City includes several activities, namely collection, management, utilization, and distribution. Analysis of the application of Good Governance principles in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandung City, the following indicators are used: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Zakat management based on Law No. 23 of 2011, the activities include strategic planning for zakat collection, organizing structures for zakat distribution, direction on the use of zakat in accordance with the established principles, coordination between institutions involved in zakat management, as well as supervision of the use and distribution of zakat to ensure compliance and effectiveness of the program. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis GCG syariah dan uu 23 tahun 2011 terhadap kinerja penyaluran dana zakat di baznaz kota bandung. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen distribusi zakat di BAZNAS Kota Bandung meliputi beberapa kegiatan yaitu pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Anlisis penerapan prinsip Good Governance di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung, digunakan indikator-indikator berikut: keterbukaan (transparansi), pertanggung jawaban (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independensi), serta keadilan dan kesetaraan (fairness). pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, kegiatan tersebut mencakup perencanaan strategis pengumpulan zakat, pengorganisasian struktur untuk pendistribusian zakat, pengarahan terhadap penggunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan, koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat, serta pengawasan terhadap penggunaan dan pendistribusian zakat untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas program.

Analisis Akad Ijarah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri terhadap Tenaga Kerja Magang di CV Mekar Utama Computer Maulydiani Utami Azzahra; Sandy Rizki Febriadi; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13962

Abstract. This research is motivated by the rise of apprenticeship programs organized by various companies in Indonesia, opening up many opportunities to compete with each other and improve soft skills and hard skills to jump directly into the world of work. The work that should be the work of a worker is still done by the intern but the intern does not get his rights in the form of pocket money, occupational safety and health facilities while participating in the apprenticeship, this makes there is a discrepancy between the rights of the intern worker as stated in the regulation of the Minister of Manpower No. 6 of 2020 concerning the implementation of apprenticeships in the country. The purpose of this study is to find out how the rights, rights, and protection of interns are reviewed through the ijarah contract and the regulation of the Minister of Manpower no.6 of 2020. In this study, a type of qualitative method is used with a field research approach based on the reality that occurs in the field. The data sources of this research use primary data sources obtained directly by researchers in the field and secondary data sources are additional data sources that can be used as additional materials or supplements obtained from the Qur'an, Hadith, Ministerial Regulations, Articles, Journals and Books. The results of the study show that the internship workforce at CV. Mekar Utama Computer received legal protection in the form of job training before the apprenticeship process, the provision of sarongs, rest time, worship time, knowledge and certificates. Based on the analysis of the ijarah contract and the Regulation of the Minister of Manpower No.6 of 2020 concerning the implementation of apprenticeships in the country, there is a discrepancy between the rights of interns as stated in the Regulation of the Minister of Manpower No.6 of 2020 concerning the implementation of apprenticeships in the country, such as the absence of pocket money to the interns, but if viewed in terms of the ijarah contract, The agreement of this apprenticeship process has been fulfilled in its pillars. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Maraknya program pemagangan yang diselenggarakan oleh berbagai perusahaan di Indonesia membuka banyak peluang untuk saling bersaing dan meningkatkan soft skill maupun hard skill untuk terjun langsung ke dunia kerja. Pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan seorang pekerja tetap dikerjakan juga oleh peserta magang tetapi tenaga kerja magang tidak mendapatkan haknya berupa uang saku, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan, hal ini membuat adanya ketidaksesuaian antara hak tenaga kerja magang yang tertera pada peraturan Menteri ketenagakerjaan No.6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak hak dan perlindungan tenaga kerja magang bila ditinjau melalui akad ijarah dan peraturan Menteri ketenagakerjaan no.6 tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan yang didasarkan dari realitas yang terjadi di lapangan. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan secara langsung oleh peneliti di lapangan dan sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan tambahan atau pelengkap yang diperoleh dari Al-qur’an, Hadist, Peraturan Menteri, Artikel, Jurnal dan Buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja magang pada perusahaan CV. Mekar Utama Computer mendapatkan perlindungan hukum berupa pelatihan kerja sebelum berjalannya proses pemagangan, diberikannya sarung, waktu istirahat, waktu beribadah, mendapatkan ilmu dan pemberian sertifikat. Berdasarkan analisis akad ijarah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2020 tentang penyelenggaran pemagangan di dalam Negeri, terdapat ketidaksesuaian antara hak tenaga kerja magang yang tertera pada peraturan Menteri ketenagakerjaan No.6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, seperti tidak diberikannya uang saku kepada tenaga kerja magang, namun jika ditinjau dari segi akad ijarah, perjanjian proses pemagangan ini sudah terpenuhi rukun-rukunnya.

Analisis KHES dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan Ta'widh Pembatalan Transportasi Online pada Aplikasi Grab Diajeng Ayunda Candra Kirana; Udin Saripudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13967

Abstract. The implementation ta'widh cancellation of online transportation on the Grab application is a policy set by the company to the application user, where consumers who cancel after the specified time will be charged a cancellation fee. Cancellation fees are charged to consumers who have not received the benefits of the service. This research aims to know, understand, and analyze the application of ta'widh cancellation of online transportation on the Grab application according to the KHES and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach. The data source is obtained from secondary data supported by primary data. The data collection techniques used are literature study, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of ta'widh is in accordance with Articles 36 and 38 of the KHES, consumers are still declared to have broken their promises because they have canceled the order and can be subject to compensation fees. According to the Consumer Protection Law, consumers in addition to having the right to receive true, clear, and honest information about the cancellation fee policy, such as the sustainability of information on the application, consumers are also obliged to follow the rules of consumer obligations, in this case consumers as application users are required to read the rules or provisions on the application before using the service, so that consumers can understand what are the provisions that have been approved in the Terms and Conditions of Application. Abstrak. Penerapan ta’widh pembatalan transportasi online pada aplikasi Grab adalah suatu kebjiakan yang ditetapkan pihak perusahaan pada pengguna aplikasi, di mana konsumen yang membatalkan setelah waktu yang ditentukan akan dikenakan biaya pembatalan. Biaya pembatalan dikenakan pada konsumen yang belum menerima manfaat layanan. Peneltian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan ta’widh pembatalan transportasi online pada aplikasi Grab menurut KHES dan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif diaplikasikan pada penelitian ini. Sumber data didapatkan dari data sekunder yang didukung data primer. Teknik pengumpulan data berlangsung dengan metode studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan ta’widh sudah sesuai dengan Pasal 36 dan 38 KHES, konsumen tetap dinyatakan ingkar janji karena telah membatallkan pesanan dan dapat dikenakan biaya ganti rugi. Menurut UU Perlindungan Konsumen, konsumen selain berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan jelas, tentang kebijakan biaya pembatalan, seperti keberlanjutan informasi pada aplikasi, konsumen juga wajb untuk mengikuti aturan kewajiban konsumen, dalam hal ini konsumen sebagai pengguna aplikasi wajib membaca aturan atau ketentuan yang ada pada aplikasi sebelum menggunakan layanannya, agar konsumen dapat memahami apa saja ketentuan yang telah disetujui pada syarat ketentuan aplikasi.

Analisis Prinsip Upah dalam Fikih Muamalah dan Keputusan Gubernur Nomor 561.7/KEP.804-KESRA/2023 tentang Upah Minimum terhadap Sistem Upah di Home Industry GRA Brother Works Kabupaten Bandung Azkia Qurani; Malik, Zaini Abdul; Himayasari, Neng Dewi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14045

Abstract. The framework of thought in the study involves the concept of wage system practices in home industry companies based on the conformity of the principles of muamalah jurisprudence and the Governor's Decree Number 561.7 / KEP.804-KESRA / 2023 concerning the Minimum Wage of Regency / City of West Java Province in 2024. This research method uses a qualitative method using a juridical - normative approach, this type of research is empirical or uses field studies. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study use observation, interview, documentation, and library research methods. Then, the data obtained is analyzed using analytical descriptive methods. Based on the analysis of muamalah jurisprudence in the wage system in this home industry company, it shows a violation of the principles of wages in muamalah jurisprudence, namely justice, eligibility, and virtue. Meanwhile, based on the analysis of the Governor's Decree Number 561.7/KEP.804-KESRA/2023 concerning the Minimum Wage for Districts/Cities in the Province of West Java in 2024, the wage regulations are then explained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation, it shows that there is a violation of the nominal wage rules for businesses and micro, namely that the nominal wage should be at least a certain percentage of the average community consumption based on data sourced from authorized institutions in the field of statistics. Abstrak. Kerangka pemikiran dalam penelitian melibatkan konsep praktik sistem upah di perusahaan home industry berdasarkan kesesuaian prinsip-prinsip fikih muamalah serta Keputusan Gubernur Nomor 561.7/KEP.804-KESRA/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, jenis penelitian ini adalah empiris atau menggunakan studi lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan atau library research. Kemudian, data yang didapat di analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan analisis fikih muamalah dalam sistem pengupahan di perusahaan home industry ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip upah dalam fikih muamalah yaitu keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Sedangkan berdasarkan analisis Keputusan Gubernur Nomor 561.7/KEP.804-KESRA/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang kemudian aturan upah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan nominal upah bagi usaha dan mikro yaitu nominal upah seharusnya sekurang-kurangnya sebesar presentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Analisis Akad Mukhabarah dan Fatwa DSN-MUI No 91 Tahun 2014 terhadap Kerja Sama Tanam Cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Azka Dara Syahrani; Zaini Abdul Malik; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14047

Abstract. Cooperation with a profit-sharing system has been widely practiced by the community based on the landowner not having the expertise to farm and not having the time to take care of his land. Many people in the chili plant agricultural business also do this profit-sharing cooperation as a way out for capital problems as well. This study aims to analyze the practice of applying the mukhabarah contract as a model of cooperation and to analyze the application of the MUI DSN Fatwa No. 91 of 2014 concerning Akad Mukhabarah in chili planting cooperation in Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency. This fatwa was issued to provide legal guidelines for business actors in implementing the mukhabarah contract, which is a form of cooperation in agriculture. This research method uses a qualitative method using a juridical-normative approach, this type of research is empirical or uses field studies. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were obtained through observation, interviews, documentation, and library research. Then, the data obtained is analyzed using descriptive analytical method. The results showed that the mukhabarah contract in Cihanjuang Village was still not in accordance with the pillars and conditions as well as the principles regulated in Islamic law. The tenant farmers and landowners who work together do not understand and apply the provisions in Islamic law. This cooperation provides economic benefits for both parties, although there are still some obstacles such as a lack of understanding of the details of Islamic law related to the mukhabarah contract and fluctuations in chili prices that affect the results of cooperation. In addition to the profit sharing that is not in accordance with the initial agreement, the agreement they made was only verbal and not in writing. The validity period of the contract is also not in accordance with the terms of the mukhabarah contract because there is no certainty or clarity about how long they will work together. This profit-sharing practice causes disappointment and loss to the landowner. Abstrak. Kerja sama dengan sistem bagi hasil telah banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berdasarkan pemilik lahan tidak mempunyai keahlian untuk bertani dan tidak mempunyai waktu untuk mengurus lahannya. Masyarakat pada pelaku usaha pertanian tanaman cabai pun banyak yang melakukan kerja sama bagi hasil ini sebagai jalan keluar untuk masalah permodalan juga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan akad mukhabarah sebagai model kerja sama dan untuk menganalisis penerapan Fatwa DSN MUI No. 91 Tahun 2014 tentang Akad Mukhabarah dalam kerja sama penanaman cabai di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan pedoman hukum bagi pelaku usaha dalam melaksanakan akad mukhabarah, yaitu suatu bentuk kerja sama dalam pertanian. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis – normatif, jenis penelitian ini adalah empiris atau menggunakan studi lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan atau library research. Kemudian, data yang didapat di analisi menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mukhabarah di Desa Cihanjuang masih belum sesuai dengan rukun dan syarat juga prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam. Petani penggarap dan pemilik lahan yang bekerja sama kurang memahami dan menerapkan ketentuan yang ada dalam hukum Islam tersebut. Kerja sama ini memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap detail hukum Islam terkait akad mukhabarah dan fluktuasi harga cabai yang mempengaruhi hasil kerja sama. Selain bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, perjanjian yang mereka lakukan pun hanya secara lisan tidak secara tertulis. Masa berlaku akadnya juga tidak sesuai dengan syarat akad mukhabarah karena tidak ada kepastian atau kejelasan berapa lamanya mereka kerja sama. Praktik bagi hasil ini menimbulkan kekecewaan dan kerugian kepada pemilik lahan.

Implementasi Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkungan PT Timah Persero TBK Muhammad Rifqy Prabowo; Zaini Abdul Malik; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14150

Abstract. Corporate Social Responsibility (CSR) implemented in PT Timah. The program aims to provide assistance to the surrounding community in the mining area affected by the losses, with that assistance the community can meet their needs both socially, economically, and environmentally. PT Timah still has not met the needs of the community in its environment. Thus, there are Bangka Belitung people who have difficulty getting clean water and quality education. The purpose of this study is to determine the implementation of Islamic Law on Corporate Social Responsibility in the environment of PT Timah Persero Tbk. The method used in this study uses Qualitative using a normative juridical approach. This type of field research uses descriptive analytical. The research data collection tool uses literature studies and documentation studies, secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study explain that there is an explanation of Corporate Social Responsibility in Islamic Law and Positive Law, in reports and news explaining that CSR at PT Timah consists of the implementation of three pillars of sustainability including social pillars such as assistance in building mosques, then the economic pillar in the form of assistance in the form of 25 ketinting engine units to the KUB Layang Mekar Berseri fishermen group, and in the environmental pillar PT Timah has provided assistance in the distribution of clean water and proper sanitation. From this program, Islamic Law explains that based on maqashid sharia in general, it has met the five main benefits and their priority scales. However, the program has not optimally met the needs of the community. Abstrak. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang diterapkan di lingkungan PT Timah. Program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar di kawasan pertambangan yang terkena dampak kerugiannya, dengan bantuan itu kepada masyarakat baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. PT Timah masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sehingga, terdapat masyarakat Bangka Belitung yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan pendidikan yang berkualitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lingkungan PT Timah Persero Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian lapangan ini menggunakan deskriptif analitif. Alat pengumpulan data penelitian menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat penjelasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, dalam laporan dan berita menjelaskan bahwa CSR pada PT Timah yaitu terdiri dari penerapan tiga pilar keberlangsungan antara lain pilar sosial seperti bantuan pembangunan masjid, kemudian pilar ekonomi berupa bantuan bantuan 25 unit mesin ketinting kepada kelompok nelayan KUB Layang Mekar Berseri, serta pada pilar lingkungan PT Timah telah memberikan bantuan penyaluran air bersih dan sanitasi yang layak. Dari program tersebut Hukum Islam menjelaskan berdasarkan maqashid syariah secara umum sudah mencukupi lima pokok kemaslahatan dan skala prioritasnya. Namun program tersebut belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Analisis Saddu Dzari’ah terhadap Penggunaan Aplikasi Fake Global Positioning System (GPS) pada Shopeefood Driver Fazira Agustina; N. Eva Fauziah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14160

Abstract. Shopee is a company engaged in online-based buying and selling services. One of the latest features of Shopee is the ShopeeFood service and has standard rules that must be obeyed by partners, including the prohibition of using devices that cause fraud. Practically there are ShopeeFood service drivers who cheat using Fake GPS. The use of Fake GPS has harmed drivers who do not use Fake GPS. This phenomenon is interesting to study from the theory of Saddu D ar ’ah.This research includes qualitative research with a normative-empirical approach, using secondary and primary data. Data were collected through interviews, documentation studies and literature studies, then analyzed by analytical descriptive methods.The results of the study show that the partnership agreement between driver partners and Shopee companies is carried out voluntarily by complying with the rules set by Shopee. The cause of using Fake GPS is economic factors, more efficient, and easy to get orders. The results of Saddu D ar ’ah’s analysis of the use of the Fake GPS application are allowed, but because it is indicated that there is fraudulent behavior and losses in other drivers, the use of Fake GPS which was initially prohibited. The use of Fake GPS by the driver has violated the agreement set by the Shopee company. The actions of the Shopee company are included in the Saddu D ar ’ah theory, which is to close the road to damage and is considered haram because it causes harm and tyranny. Abstrak. Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa jual beli berbasis online. Salah satu fitur terbaru dari Shopee yaitu layanan ShopeeFood dan telah memiliki aturan baku yang harus ditaati oleh mitra antara lain larangan menggunakan perangkat yang menimbulkan kecurangan. Secara praktis terdapat driver layanan jasa ShopeeFood yang curang dengan menggunakan Fake GPS. Penggunaan Fake GPS telah merugikan driver yang tidak menggunakan Fake GPS. Fenomena ini menarik di telaah dari teori Saddu D ar ’ah. Tujuan penelitian untuk mengetahui perjanjian antara Shopee dengan mitra driver, penyebab penggunaan aplikasi Fake GPS oleh driver ShopeeFood di Kota Bandung dan menganalisis praktik penggunaan Fake GPS berdasarkan teori Saddu D ar ’ah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggunakan data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dan perusahaan Shopee dilakukan secara sukarela dengan mematuhi aturan yang ditetapkan Shopee. Penyebab penggunaan Fake GPS yaitu faktor ekonomi, lebih efisien dan kemudahan mendapat orderan. Hasil analisis Saddu D ar ’ah terhadap penggunaan aplikasi Fake GPS diperkenankan namun karena diindikasikan terdapat perilaku kecurangan dan kerugian pada driver lain, maka penggunaan Fake GPS yang awalnya boleh menjadi terlarang. Penggunaan Fake GPS oleh driver telah melanggar perjanjian yang ditetapkan perusahaan Shopee. Tindakan perusahaan Shopee ini termasuk dalam teori Saddu D ar ’ah yaitu menutup jalan menuju kerusakan dan dianggap haram karena menyebabkan kemudharatan dan kezaliman.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah kepada Tukang Jagal dari Hasil Penjualan Sebagian Anggota Tubuh Hewan Kurban Ikbal Ramadhan; N. Eva Fauziah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14266

Abstract. Wages are workers' rights expressed in the form of money or goods in exchange for their work. However, in reality, in the transaction process, there are still a lot of discrepancies carried out by the actors, both from the employer and from the worker. As is the case in the practice of paying wages to butchers by the sacrificial committee that occurred at the Jami Al-Hidayah Mosque, where the wages received by the butchers are in the form of money from the sale of part of the meat of sacrificial animals. This transaction raises a problem, among others, how to implement the provision of wages to sacrificial animal slaughterers and how to review Islamic law on the provision of wages to butchers from the sale of sacrificial animal meat. The purpose of this study is to examine the implementation of the provision of wages in the form of money from the sale of part of the meat of sacrificial animals and to examine the views of Islamic law on the provision of wages to butchers. This research uses observation data collection techniques, interviews and documentation This research is included in field research. To obtain valid data, several qualitative methods with deductive thinking methods are used. The results of this study explain that the qurbani committee asks for help from the butcher and as a service for his work the butcher is given a wage, but the wages given by the committee are in the form of money from the sale of sacrificial animal meat. This review of Islamic law on the provision of wages is not permissible in Islam, because this practice is contrary to the hadith of the Prophet narrated by Ahmad, Bukhari and Muslims. Abstrak. Upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam proses transaksinya masih banyak sekali ketidaksesuaian yang dilakukan oleh para pelaku, baik itu dari pihak pemberi kerja maupun dari pihak pekerja. Seperti halnya dalam praktik pengupah kepada tukang jagal oleh panitia kurban yang terjadi di Masjid Jami Al-Hidayah, dimana upah yang diterima tukang jagal berupa uang dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban. Transaksi ini menimbulkan suatu permasalahan diantaranya, bagaimana pelaksanaan pemberian upah kepada tukang jagal hewan kurban dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada tukang jagal dari hasil penjualan sebagain daging hewan kurban. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan pemberian upah berupa uang dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada tukang jagal. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi Penelitain ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field research). Untuk mendapatkan data yang valid, dipakai beberapa metode kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa panitia kurban meminta bantuan kepada tukang jagal dan sebagai jasa atas pekerjaanya tukang jagal diberi upah, namun upah yang diberikan oleh panitia berupa uang dari hasil penjualan sebagain daging hewan kurban. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah ini tidak diperbolehkan didalam Islam, karena praktik tersebut bertentangan dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Tanpa Jaminan Pegadaian Raisa Adila Rihhadatul 'Aisy; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14275

Abstract. Pegadaian Sharia People's Business Credit is a loan facility to Rahin (customers) who do not have access to loans to banks but already have a viable and productive business for their business development within a certain period of time based on the Rahn Tasjily contract. Pegadaian claims that this Sharia KUR is without guarantees, but in its scheme this Sharia KUR uses a rahn tasjily contract, so it is a question whether the Sharia KUR procedure is in accordance with the provisions of rahn tasjily or not. The purpose of this research is to find out whether this pawnshop Sharia KUR is in accordance with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council Number: 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn Tasjily. The research method used in this study is qualitative descriptive with a normative-empirical approach. Data collection method by observation and interviews at the Sharia Pawnshop CPS Pajajaran Bandung. The result of this research is that, in practice, this pawnshop Sharia KUR does not completely run without guarantees, because what is used as the main collateral is the rahin business as evidenced by NIB, SKU, and business asset register where the pawnshop only holds the list and power of attorney. In this regard, this refers to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) as stated in Article 377 and Article 378 Chapter XIV concerning Rahn related to Everything that is included in the marhun is also mortgaged and the marhun can be replaced with another marhun based on the agreement of both parties. Therefore, the Sharia People's Business Credit of Pegadaian has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No: 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn tasjily. Abstrak. Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian adalah fasilitas pinjaman kepada Rahin (nasabah) yang belum memiliki akses pinjaman ke bank tetapi sudah memiliki usaha yang layak dan produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad rahn tasjily. Pegadaian mengklaim bahwa KUR Syariah ini tanpa jaminan tetapi dalam skemanya KUR Syariah ini menggunakan akad rahn tasjily sehingga menjadi pertanyaan apakah prosedur KUR Syariah telah sesuai dengan ketentuan rahn tasjily atau tidak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah KUR Syariah pegadaian ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara di Pegadaian Syariah CPS Pajajaran Bandung. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam praktiknya KUR Syariah pegadaian ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa jaminan, karena yang dijadikan agunan pokok adalah usaha rahin yang dibuktikan dengan NIB, SKU, dan register aset usaha dimana pihak pegadaian hanya memegang list dan surat kuasa. Terkait hal tersebut ini merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana tertuang dalam Pasal 377 dan Pasal 378 Bab XIV Tentang Rahn terkait Segala sesuatu yang termasuk kepada marhun ikut digadaikan dan marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka dari itu Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcssel@unisba.ac.id

Phone +6281224131431

Journal Mail Official bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA