cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 324 Documents
 27   28   29   30   31 
Analisis Maqashid Syariah terhadap Perilaku Konsumsi dari Pengguna Gaya Hidup Frugal Living Muhammad Farhan Bagja Naufal; Neneng Nurhasanah; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13610

Abstract

Abstract. The frugal living lifestyle that is now developing in the midst of Indonesia has reaped pros and cons that can be seen from several news in the mass media. If frugal living is followed by people who only follow the trend or do not understand about wise financial management, it will lead to the wrong lifestyle and can cause new problems that lead to moving away from the guidance of Islamic law. This study aims to analyze how consumption behavior and analyze sharia maqashid on the consumption behavior of frugal living lifestyle users. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, as well as using data collection techniques through literature studies, interviews, and documentation. The results of the study show that the known consumption behavior of frugal living users is divided into 2 types, namely frugal living who manage their finances to meet their primary needs and frugal living who manage their finances to achieve secondary or tertiary needs by reducing primary needs. The analysis of maqashid sharia on the consumption behavior of frugal living users, in the first group, shows that the consumption behavior is in accordance with the perspective of maqashid shari'ah, because in terms of Hifdz Al-Din, Hifdz Al-Nafs, Hifdz Al-'Aql, and Hifdz Al-Mal have been fulfilled. Meanwhile, for the second group, it shows a disagreement with the perspective of maqashid shari'ah because Hifdz Al-din, Hifdz Al-Nafs, and Hifdz Al-Mal have not been fulfilled. This can have an impact on the emergence of madadharat in the form of obsession with desires, stinginess for oneself and others, and causing the person to be excluded from the circle of friends. Abstrak. Gaya hidup frugal living (gaya hidup hemat) yang kini sedang berkembang di tengah masyarakat Indonesia menuai perbincangan pro dan kontra yang terlihat dari beberapa berita di media massa. Apabila frugal living diikuti oleh orang-orang yang hanya mengikuti tren atau belum memahami tentang pengelolaan keuangan yang bijak akan mengarah kepada gaya hidup yang salah dan dapat menimbulkan permasalahan baru yang berujung menjauh dari tuntunan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku konsumsi dan menganalisis maqashid syariah terhadap perilaku konsumsi dari pengguna gaya hidup frugal living. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumsi yang diketahui dari pengguna frugal living terbagi menjadi 2 macam, yakni frugal living yang mengelola keuangannya untuk memenuhi kebutuhan primer dan frugal living yang mengelola keuangannya untuk mencapai kebutuhan sekunder atau tersier dengan mengurangi kebutuhan primer. Analisis maqashid syariah terhadap perilaku konsumsi pengguna frugal living, pada kelompok pertama menunjukkan perilaku konsumsi telah sesuai dengan perspektif maqashid syari’ah, sebab dari segi Hifdz Al-Din, Hifdz Al-Nafs, Hifdz Al-‘Aql, dan Hifdz Al-Mal sudah terpenuhi. Sedangkan, untuk kelompok kedua menunjukan ketidaksesuaian dengan perspektif maqashid syari’ah sebab Hifdz Al-din, Hifdz Al-Nafs, dan Hifdz Al-Mal belum terpenuhi. Hal tersebut dapat berdampak kepada timbulnya kemadharatan berupa obsesi terhadap keinginan, sikap pelit bagi diri sendiri maupun orang lain, serta menimbulkan tersisihnya orang tersebut dari lingkungan pertemanan.
Analisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan KUHPerdata terhadap Praktik Sewa Menyewa Rumah Bersyarat Siti Asiyah Nur Arifah; Udin Saripudin; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13632

Abstract

Abstract. The practice of renting a house in Winduhaji Village, Sedong District, Cirebon Regency is carried out orally with several conditions given by the homeowner. These conditions include the tenant's responsibility for the damage that occurs and the tenant's obligation to maintain the house properly. However, it turned out to be a debate for both parties. This study aims to understand the practice of conditional renting houses in Winduhaji Village, Sedong District, Cirebon Regency, and analyze it based on the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the Civil Code. This research method uses a qualitative approach with the type of normative–empirical research. Primary and secondary data are used as data sources, as well as data collection methods include observation, interviews, documentation, and literature studies. The data obtained was then analyzed using the qualitative descriptive data analysis method. The results of the study show that the practice of renting a conditional house in Winduhaji Village, Sedong District, Cirebon Regency is carried out orally without written evidence. Homeowners provide relatively cheap prices and do not provide a definite time limit for payment. However, the landlord gives several conditions to the tenant, such as taking good care of the house, cleaning all parts of the house, and fixing the damage with funds from the tenant. Based on the analysis of KHES and the Civil Code, the practice of renting a house in Winduhaji Village, Sedong District, Cirebon Regency is said to be null and void because of several conditions that are not by the provisions of the law. These conditions include Article 306, Article 313 (2), and Article 305 of the Criminal Code, as well as Articles 1320 (1) and (4), Article 1550 (2) and (3), and Article 1560 (1) of the Civil Code. Abstrak. Praktik penyewaan rumah di Desa Winduhaji, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, dilakukan secara lisan dengan sejumlah syarat yang ditetapkan oleh pemilik rumah. Syarat-syarat tersebut mencakup tanggung jawab penyewa atas kerusakan yang terjadi serta kewajiban penyewa untuk merawat rumah dengan baik. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan antara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik sewa rumah dengan syarat di Desa Winduhaji serta menganalisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan KUH Perdata. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber informasi, dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa rumah dengan syarat di Desa Winduhaji dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Pemilik rumah menetapkan harga sewa yang relatif murah tanpa batasan waktu pembayaran yang jelas. Namun, pemilik rumah memberikan beberapa syarat kepada penyewa, seperti menjaga rumah dengan baik, membersihkan seluruh bagian rumah, dan memperbaiki kerusakan dengan biaya dari penyewa. Berdasarkan analisis KHES dan KUH Perdata, praktik sewa rumah di Desa Winduhaji ini dianggap batal demi hukum karena beberapa syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Syarat-syarat tersebut melanggar Pasal 306, Pasal 313 (2), dan Pasal 305 KHES, serta Pasal 1320 (1) dan (4), Pasal 1550 (2) dan (3), dan Pasal 1560 (1) KUH Perdata.
Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Multi Akad pada Tabugan Paket Lebaran di Kampung Tugu Laksana Geugeut Kinasih Wahyuni; Panji Adam Agus Putra; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13654

Abstract

Abstract. This research was carried out with the aim of analyzing the implementation of hybrid-contract practices on savings packages in Kampung Tugu Laksana. The method used in this research is a qualitative case study method that is empirical. The data collection technique is carried out through observations and interviews with sources related to the topics studied, such as business owners/providers and members of the program of savings savings in Kampung Tugu laksana. The results of this study show that in practice, the Eid package savings in Kampung Tugu Laksana combine three contracts into one transaction; these contracts include wadi'ah, qardh, and ba'i contracts. The merger of the three contracts based on the analysis of muamalah fiqh is a fasid (damaged) contract because there are conditions that have not been fulfilled in the ba'i contract, namely conditions related to the clarity and certainty of the price and quality of goods, so that it causes light gharar (khofi). And there is an additional fee on loan repayment (qardh) of 3.5% as a service fee that can be hilah ribawi. Thus, the merger between the wadi'ah, ba'i, and qardh contracts in the practice of saving Eid packages in Kampung Tugu Laksana based on the analysis of muamalah fiqh is declared invalid and is a fasid (damaged) contract. Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan praktik multi akad pada tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana ditinjau berdasarkan fikih muamalah. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif studi kasus yang bersifat empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara bersama nara sumber yang berkaitan dengan topik yang diteliti, seperti pemilik usaha dan anggota program tabungan lebaran di Kampung Tugu Laksana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya, tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana ini menggabungkan tiga akad dalam satu transaksi, akad-akad tersebut diantaranya adalah akad wadi’ah, qardh dan ba’i. Adapun penggabungan ketiga akad tersebut berdasarkan analisis fikih muamalah merupakan akad yang fasid (rusak) karena terdapat syarat yang belum terpenuhi pada akad ba’i yaitu syarat yang berkenaan dengan kejelasan/kepastian harga dan kualitas barang sehingga menimbulkan gharar ringan (khofi). Serta terdapat tambahan biaya pada pengembalian pinjaman (qardh) sebesar 3,5% sebagai biaya jasa yang dapat menjadi hilah ribawi. Dengan demikian, penggabungan antara akad wadi’ah, ba’i, dan qardh pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana berdasarkan analisis fikih muamalah dinyatakan tidak sah dan merupakan akad yang fasid (rusak).
Interpretasi Akad Ba’i Muzayadah terhadap Hadits Larangan Transaksi di atas Transaksi Saudaranya Perspektif Abu Ubaid Al-Qasim Annisa Aulya Maksum; Eva Fauziah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13659

Abstract

Abstract. This study discusses the interpretation of the contract of ba’i muzayadah in relation to the hadith prohibiting transactions over one's brother’s transaction from the perspective of Abu Ubaid Al-Qasim. Ba’i muzayadah, commonly known as auctions in the Islamic context, has become a topic of debate due to potential misunderstandings regarding the practices of riba (usury) and exploitation in buying and selling transactions. This study aims to clarify the legal position of ba’i muzayadah through an in-depth analysis of relevant hadiths and interpretations by Abu Ubaid Al-Qasim. This research employs a qualitative method with a māwdhui (thematic) and normative juridical approach, collecting and analyzing hadiths related to ba’i muzayadah. Data is gathered from various primary and secondary literature sources, including hadith collections, tafsir (exegesis), and muamalah (Islamic commercial law) literature. The results of the study indicate that, despite terminological similarities in Abu Ubaid Al-Qasim’s views on ba’i muzayadah and the hadith prohibiting transactions over one's brother’s transaction, the prohibition aims to maintain integrity and fairness in buying and selling transactions, avoiding unhealthy competition that could harm one of the parties. The study finds that there are three groups of opinions regarding ba’i muzayadah: first, it is considered makruh (disliked); second, it is permissible with conditions; and third, it is absolutely permissible if conducted with transparency and fairness, not conflicting with sharia principles and potentially offering solutions to contemporary financial issues. Abstrak. Penelitian ini membahas tentang interpretasi akad ba’i muzayadah terhadap hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya dalam perspektif Abu Ubaid Al-Qasim. Ba’i muzayadah, atau lebih dikenal dengan lelang dalam konteks Islam, telah menjadi topik perdebatan karena potensi kesalahpahaman terkait praktik riba dan eksploitasi dalam transaksi jual beli. Studi ini bertujuan untuk mengklarifikasi posisi hukum ba’i muzayadah melalui analisis mendalam terhadap hadits yang relevan dan interpretasi dari Abu Ubaid Al-Qasim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan māwdhui dan yuridis normatif, mengumpulkan dan menganalisis hadits-hadits yang terkait dengan ba’i muzayadah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab hadits, tafsir, serta literatur muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan terminologis dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qasim ba’i muzayadah dengan hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya, sah selama memenuhi syarat-syarat dasar jual beli dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi jual beli, menghindari persaingan tidak sehat yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menemukan bahwa ba’i muzayadah, terdapat 3 kelompok pendapat pertama, makruh, kedua boleh dengan syarat dan yang ketiga boleh secara mutlak bila dilakukan dengan transparansi dan keadilan, tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bahkan dapat menjadi solusi bagi masalah keuangan kontemporer.
Analisis Fikih Muamalah terhadap Keabsahan Multi Akad dalam Implementasi Produk Gadai Emas Ivana Nurul Zahra; Neneng Nurhasanah; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13689

Abstract

Abstract. Hybrid contract is one of the innovations in the activities of Islamic financial institutions to meet the financial needs of the community. Hybrid contracts are widely applied by Islamic financial institutions to their products, one of the products that uses hybrid contracts is the gold pawn product in which there is a merger of several contracts, namely rahn, ijarah, and qard. In practice, hybrid contract is still a discussion and debate among scholars, there are two different opinions regarding hybrid contract, some scholars argue that hybrid contract is permissible and some other scholars prohibit it with reference to the hadith that prohibits the combination of bai and salaf. This study aims to determine the implementation of hybrid contract in gold pawn products in Islamic financial institutions and analyze it from the fiqh of muamalah. The method used in this study is a qualitative method with a normative juridical approach sourced from primary data from interview results and secondary data from various relevant literature. The results of this study conclude that (1) the implementation of hybrid contract in gold pawn products in Islamic financial institutions - Islamic banking, sharia pawnshops and BMT use the same contract, namely rahn, ijarah and qard. The difference is only in the technicalities such as the amount of costs, term and nominal loan amount. (2) Hybrid contract on gold pawn products in the three financial institutions has been in accordance with muamalah fiqh. Abstrak. Multi akad merupakan salah satu inovasi dalam aktivitas lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Multi akad banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah pada produk-produknya, salah satu produk yang menggunakan multi akad adalah produk gadai emas yang didalamnya terdapat penggabungan beberapa akad yaitu rahn, ijarah, dan qard. Dalam praktiknya multi akad masih menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan para ulama, terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai multi akad, sebagian ulama berpendapat bahwa multi akad hukumnya boleh dan sebagian ulama lain mengharamkannya dengan acuan terhadap hadis yang mengharamkan atas penggabungan bai dan salaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi multi akad pada produk gadai emas dilembaga keuangan syariah dan menganalisisnya dari menurut fikih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data primer berasal dari hasil wawancara dan data sekunder berasal dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) implementasi multi akad pada produk gadai emas dilembaga keuangan syariah - perbankan syariah, pegadaian syariah dan BMTmenggunakan akad yang sama yaitu rahn, ijarah dan qard. Perbedaannya terdapat dalam teknis saja seperti jumlah biaya, jangka waktu dan nominal pinjaman. (2) multi akad pada produk gadai emas di tiga lembaga keuangan tersebut telah sesuai dengan fikih muamalah.
Analisis Konsep Maslahah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Implementasi Program Sehati di Jawa Barat Salma Nabila Prasetyo; Redi Hadiyanto; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13796

Abstract

Abstract. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance requires all products circulating in Indonesia to have a halal certificate, intending to ensure compliance with Sharia principles and protect consumers. To support the implementation of these provisions, the Ministry of Religion through BPJPH launched the Sehati program which specifically assists MSE actors in obtaining halal certificates, especially in provinces with the largest number of MSEs such as West Java. aims to analyze the implementation of the Sehati program in supporting the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, focusing on the concept of maslahah, and the impact of MSE actors who do not obey the rules in West Java. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, involving interviews and collecting data through interviews, observations, and documentation with descriptive analysis. The implementation of the Sehati program in West Java faces challenges, especially in the socialization and supervision of MSEs that have not been halal certified. The Sehati program is effective in providing free halal certificates, but it is considered inadequate ahead of the halal policy which begins in October 2024. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance only regulates the legal consequences for business actors who have been certified halal, without rules for those who do not have a halal certificate. Abstrak. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariat dan melindungi konsumen. Untuk mendukung implementasi ketentuan tersebut, kemenag melalui BPJPH meluncurkan Program Sehati yang khusus membantu pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal, terutama di provinsi dengan jumlah UMK terbanayak seperti Jawa Barat. bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sehati dalam mendukung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan fokus pada konsep maslahah, dan dampak pelaku UMK yang tidak menaati aturan di Jawa Barat. penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis deskriptif. Implementasi Program Sehati di Jawa Barat menghadapi tantangan, terutama dalam sosialisasi dan pengawasan UMK yang belum bersertifikat halal. Program Sehati efektif dalam memberikan sertifikat halal gratis, tetapi dianggap kurang memadai menjelang kebijakan halal yang dimulai pada Oktober 2024. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya mengatur akibat hukum bagi pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, tanpa aturan untuk yang belum memiliki sertifikat halal.
Analisis Fiqih Muamalah terhadap Skema Pembayaran ‘Umrah Dulu Bayar Nanti’ Raissya Salsabilla Febriadhanie; Fauziah, N. Eva; Nuzula, Zia Firdaus
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13815

Abstract

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah, banyak calon jamaah mengalami penipuan dalam pembayaran umrah yang menyebabkan mereka gagal berangkat. Sebagai solusi, Samira Travel memperkenalkan program ‘Umrah Dulu Bayar Nanti’, yang dalam skemanya jamaah melaksanakan umrah terlebih dahulu dan membayar biayanya setelahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan program ini menurut fiqih muamalah. Penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Data kualitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini melibatkan kerjasama dengan LKS Amitra Syariah, di mana Amitra Syariah membeli paket umrah dari Samira Travel secara tunai, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah ujrah untuk jamaah yang ingin mengangsur, dan jamaah melakukan pembayaran awal berupa DP. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan pembayaran DP dalam transaksi ini. Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi’i menilai transaksi dengan DP tidak sah, sedangkan Imam Hambali menganggapnya diperbolehkan. Program ini menggunakan akad ijārah multijasa dan sudah mematuhi fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multijasa dan ijārah, serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh fatwa tersebut.
Literasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran Agung Aji Purnama; Neneng Nurhasanah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13935

Abstract

Abstract. In Indonesia, products in circulation must have halal certification, including MSME products. In terms of implementation, halal certification in Indonesia is currently still not ideal. There are many MSMEs, so far only a few have taken care of halal certificates because there are still many MSMEs who do not know the importance of halal certification, one of which is MSMEs in Banjaran District. This research aims to find out how the literacy of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees is related to the obligation of halal certification for MSMEs in Banjaran District and what is the role of the Bandung Regency Cooperatives and Micro Enterprises Service in providing literacy socialization of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee towards halal certification obligations for MSMEs in Banjaran District. This research uses qualitative methods, with a normative-empirical approach. The source of data obtained for this research was obtained from interviews with MSME actors. The results of this research show that the literacy of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees regarding the obligation of halal certification for MSMEs, especially in the culinary sector in Banjaran District, varies, some have only reached the knowledge stage, some have only reached the awareness stage and some have Sudapa is at the stage of carrying out halal certification. The role of the Bandung Regency Cooperatives and Micro Enterprises Service is as a collaborative partner with BPJPH in socializing halal certification, as a facilitator in providing information related to halal certification through publications on online media, namely the DISKOP website, providing halal companions, and facilitators through halal training programs. Abstrak. Di Indonesia produk yang beredar wajib memiliki sertifikasi halal termasuk produk UMKM. Pada implementasinya sertifikasi halal di Indonesia saat ini masih belum ideal. Banyaknya pelaku UMKM, hingga saat ini masih sedikit yang mengurus sertifikat halal disebabkan masih banyak UMKM yang belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal salah satunya UMKM di Kecamatan Banjaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan banjaran dan bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung dalam memberikan sosialisai literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normative-empiris. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini didapat dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner di Kecamatan Banjaran bervariasi ada yang hanya mencapai tahap pengetahuan, ada yang baru pada tahap kesadaran dan ada juga yang sudapa pada tahap melakukan sertifikasi halal. Adapun peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung ialah sebagai mitra kerja sama dengan BPJPH dalam sosialisasi sertifikasi halal, sebagai fasilitator dalam memberikan informasi terkait sertifikasi halal melalui publikasi di media online yakni website DISKOP, penyediaan pendamping halal, dan fasilitator melalui program pelatihan halal.
Analisis Fatwa MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah terhadap Praktik Kontrak TV Kabel Berlangganan Internet Indihome Qadrina Illyin Nandini; Asep Ramdan Hidayat; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13937

Abstract

Abstract. This research analyzes Indihome subscription contracts related to MUI Fatwa No.09/IV/2000 concerning Ijarah Financing. Problems found included WiFi networks that were often slow and phones not working, even though customers continued to pay rental fees. The research method used is descriptive-normative qualitative through interviews with PT. Telkom and Indihome customers. As a result, even though the Indihome contract does not use an Ijarah agreement, most of its provisions are in accordance with the MUI Fatwa. However, there is one conflicting provision. Customer problems often occur even though technicians have handled them. Abstrak. Penelitian ini menganalisis kontrak berlangganan Indihome terkait dengan Fatwa MUI No.09/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Masalah yang ditemukan meliputi jaringan WiFi yang sering lambat dan telepon tidak berfungsi, meskipun pelanggan tetap membayar biaya sewa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-normatif kualitatif melalui wawancara dengan PT. Telkom dan pelanggan Indihome. Hasilnya, meskipun kontrak Indihome tidak menggunakan akad Ijarah, sebagian besar ketentuannya sesuai dengan Fatwa MUI. Namun, terdapat satu ketentuan yang bertentangan. Masalah pelanggan sering terjadi meskipun sudah ditangani teknisi.
Analisis Strategi Fundraising Zakat oleh Baznas Kabupaten Purwakarta terhadap Potensi Zakat Maal Baznas Kabupaten Purwakarta Naufal Aqil Anshari; Maman Surahman; Zaini Abdul Malik
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13956

Abstract

Abstract. For Muslims, zakat, infaq and sadaqah are familiar concepts. Muslims have known and practiced zakat, infaq and shadaqah for a long time. Infaq and shadaqah always appear when discussing zakat. Although there are other sources of funds that can be collected, such as infaq, sadaqah, waqf, wills, grants, and the like, zakat is one of the tools used to combat poverty. It is very important to understand zakat to prevent situations of money theft and other dangerous activities. This research aims to analyze the zakat fundraising strategy by the Purwakarta Regency Baznas towards the Purwakarta Regency Baznas maal zakat. The potential for zakat in Purwakarta district is 350 billion. The research method used in this research is a qualitative method. Based on the graph of mall zakat income, it can be concluded that the implementation of the fundraising strategy is less effective. This can be seen from the data which shows that even though various methods of collecting funds have been implemented, such as collaboration with government and financial agencies through the Zakat Collection Unit (UPZ), placement of charity boxes in strategic locations by the retail division, as well as organic use of social media, the results obtained does not show a significant or consistent increase in mall zakat income. The graph shows fluctuations that may be caused by a lack of innovation in fundraising methods, limitations in the use of paid advertising on social media, and possible obstacles in coordination with various agencies and organizations. Thus, it is necessary to evaluate and improve fundraising strategies to achieve more optimal results. Abstrak. Bagi umat Muslim, zakat, infak, dan shadaqah merupakan konsep yang tidak asing lagi. Umat Muslim telah mengenal dan mempraktekkan zakat, infaq, dan shadaqah sejak lama. Infaq dan shadaqah selalu muncul ketika membahas tentang zakat. Meskipun ada sumber dana lain yang dapat dikumpulkan, seperti infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, hibah, dan sejenisnya, zakat adalah salah satu alat yang digunakan untuk memerangi kemiskinan. Sangat penting untuk memahami zakat untuk mencegah situasi pencurian uang dan kegiatan berbahaya lainnya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi fundraising zakat oleh Baznas Kabupaten Purwakarta terhadap zakat maal Baznas Kabupaten purwakarta. Potensi zakat di kabuaten Purwakarta sebesar 350 Milyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan grafik pendapatan zakat mal, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi fundraising tersebut kurang efektif. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan berbagai metode pengumpulan dana, seperti kerja sama dengan instansi pemerintah dan keuangan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), penempatan kotak amal di lokasi strategis oleh divisi retail, serta penggunaan media sosial secara organik, hasil yang diperoleh tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan atau konsisten dalam pendapatan zakat mal. Grafik tersebut memperlihatkan fluktuasi yang mungkin disebabkan oleh kurangnya inovasi dalam metode pengumpulan dana, keterbatasan dalam penggunaan iklan berbayar di media sosial, dan kemungkinan adanya kendala dalam koordinasi dengan berbagai instansi dan organisasi. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan strategi fundraising untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Page 29 of 33 | Total Record : 324

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021): Sharia Economic Law