cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id
Phone
+6282321980947
Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Islamic Family Law
ISSN : -     EISSN : 28282051     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2
Bandung Conference Series Islamic Family Law (BCSIFL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sebagai berikut, Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul urs. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles 1 Documents
Search results for , issue "183-190" : 1 Documents clear
Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00-7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Istri Dihubungkan dengan Tertib Perkawinan Revan Nurrizki Fauzy; Encep Abdul Rojak; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 183-190
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.26242

Abstract

Abstract. In Islamic law, the waiting period (idah) is exclusively imposed on women following divorce or the death of a husband. However, Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00-7/10/2021 stipulates that a divorced husband may only remarry after the expiration of his former wife's idah period. This provision has generated legal debate because it differs from classical Islamic jurisprudence, which does not recognize an idah obligation for men. This study aims to analyze the Circular Letter from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah and to examine its relevance in maintaining the orderly administration of marriage in Indonesia. The research employs a normative legal method using a statutory approach. The data consist of secondary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the provision contained in point three of the Circular Letter constitutes an administrative policy intended to ensure legal certainty, maintain orderly marriage administration, and prevent the misuse of marital status, including unprocedural polygamous practices. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, the policy reflects the realization of public benefit (maṣlaḥah), particularly in safeguarding lineage (ḥifẓ al-nasl), while not altering the Islamic legal doctrine that the obligation of idah applies solely to women.   Abstrak. Pengaturan mengenai masa idah dalam hukum Islam pada dasarnya hanya berlaku bagi perempuan setelah terjadi perceraian atau ditinggal wafat oleh suami. Akan tetapi, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00-7/10/2021 mengatur bahwa laki-laki yang bercerai baru dapat melangsungkan perkawinan kembali setelah masa idah mantan istrinya berakhir. Ketentuan tersebut memunculkan perdebatan karena dipandang berbeda dengan ketentuan fikih klasik yang tidak mengenal masa idah bagi laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan surat edaran tersebut berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī'ah serta mengkaji relevansinya dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam poin ketiga Surat Edaran Dirjen Bimas Islam merupakan kebijakan administratif yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menjaga tertib perkawinan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan status perkawinan, termasuk praktik poligami yang tidak sesuai prosedur. Ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah, kebijakan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), tanpa mengubah ketentuan fikih mengenai kewajiban masa idah yang tetap hanya dibebankan kepada perempuan.  

Page 1 of 1 | Total Record : 1