cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Roem Syibly
Contact Email
roemsyibly@uii.ac.id
Phone
+628112505178
Journal Mail Official
editor.mawarid@uii.ac.id
Editorial Address
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim - Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 898462
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26561654     EISSN : 2656193X     DOI : 10.20885/mawarid
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by the Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of shariah and law challenges and beyond.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 1   2   3   4   5 
Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) Hasanudin, Fuat
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 1 No. 2 (2019): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol1.iss2.art2

Abstract

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwanya adalah salah satu Lembaga fatwa di Indonesia yang fatwa-fatwanya menjadi salah satu bahan rujukan masyarakat muslim Indonesia. Dalam perspektif maqoshid al-Syari’ah, semua produk hukum ataupun fatwa diorientasikan kepada mashlahah dan menjauhkan dari kerusakan (mafsadah). Ijtihad Maqashidi atau Ijtihad berbasis maqashid syariah sudah menjadi kelaziman bagi mujtahid dalam proses berijtihad ataupun memberikan fatwa. Penelitian ini mencoba menganalisa dan menjawab dua hal: Pertama, tentang metodologi ijtihad berbasis maqashid al-syari’ah yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan produk hukumnya (fatwa), kedua, Sejauh mana kontekstualisasi hukum Islam yang dihasilkan dalam bentuk fatwa menjadi sebuah “garansi” terciptanya mashlahah bagi masyarakat Indonesia, di mana realisasi mashlahah tersebut merupakan inti tujuan dari hukum (maqoshid al-Syariah) itu sendiri.
Bid’ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan Zarkasih, Ahmad
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 1 No. 2 (2019): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol1.iss2.art6

Abstract

Buku ini memang disajikan sebagai pegangan, sekaligus tameng dan juga amunisi. Pegangan yang cukup kaya akan informasi syariat berkaitan dengan masjid; dari cara bangun sampai cara meramaikan. Sekaligus menjadi tameng, atau banteng yang bisa dijadikan tempat bertahan para pengurus serta nadzir tanah masjid dari serangan tuduhan bid’ah dari beberapa pihak yang memang rajin menguliti tradisi-tradisi masjid Indonesia. Bukan hanya tempat bertahan yang baik, buku ini juga memberikan amunisi yang baik guna memberika “serangan balik” atas tuduhan-tuduhan bi’dah yang dilayangkan. Penulis buku memberikan penjelasan tentang bid’ah yang merupakan bukun merupakan bagian dari hukum, akan tetapi ia adalah prilaku yang membutuhkan hukum, bid’ah bukanlah hukum itu sendiri. Bahwa apa yang sudah menjadi tradisi di banyak masjid Indonesia memang betul itu adalah bid’ah, akan tetapi bid’ah yang terjadi adalah bid’ah hasanah yang merupakan kebaruan yang boleh dan berdasar dalil dan argument agama yang kuat.
Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok upaya Mengawal hak-hak perempuan Abdullah, Abdullah
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 1 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertemuan hukum Islam dengan adat lokal masyarakat menyebabkan warna hukum yang hidup bervariasi, tarik ulur kekuatan itupun berlangsung hingga kini, di lombok misalnya perceraian secara otomatis memutuskan semua hak-dan tanggung jawab sejak diucapkannya lafaz Talak oleh suami, padahal sejatinya Perpisahan pasangan dengan Talak dalam hukum Islam, tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban suami dan istri. Wanita yang masih dalam masa iddah masih tetap mendapatkan hak-hak perkwinanan seperti tempat tinggal pakaian dan makanan. Menggunakan metode observasi dan wawancara, tulisan ini mencoba mengkaji tradisi Talak yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat muslim Lombok. Tulisan ini memfokuskan masalah penelitian pada pemenuhan hak seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap wanita yang diceraikan dan masih menunggu masa iddah. Penelitian ini menemukan beberapa tradisi Talak muslim lombok, pertama,  pelaporan pihak laki-laki ke tokoh agama dan tokoh masyrakat tentang telah terjadinya perceraian.,  Keuda, Pecelekan (Pengembalian mempelai perempuan kerumah orang tuanya), Ketiga meniadakan kewajiban suami (menggugurkan hak istri) dalam nafkah tempat tinggal pakaian dan makanan. Dari tradisi ini khusus tradisi pertama layak di pertahankan karena banyak mendatangkan kemaslahatan, sedangkan tradisi kedua dan ketiga harus dihilangkan karena bertententangan dengan Al-qur’an dan merugikan perempuan. Strategi yang bisa di ikhtiarkan untuk mengganti tradisi Talak tersebut dengan hukum Talak Islam setidaknya dengan dua hal, pertama sosialisasi hukum yang intensif ditengah masyrakat, kedua, dengan peran aktif tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam mengawal Hak-hak Perempuan.
STUDI KOMPARASI PENANGGULANGAN COVID-19 DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM Sa'adah, Sayyidah Alifah
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 2 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkomparasikan upaya penanggulangan pendemi Covid-19 yang diberlakukan di dua negara jiran, yaitu Indonesia dan Malaysia. Terlebih hal ini ditinjau dari beberapa cabang ilmu hukum diantaranya adalah hukum pidana, hukum perbandingan mazhab, ilmu falak, hukum keluarga dan hukum ekonomi. Didapati hampir seluruh negara mengalami perubahan baik pada regulasi maupun berbagai aspek kehidupan akibat dari adanya wabah Corona Virus ini. Berdasarkan data yang ada, terdapat banyak sisi negatif yang timbul akibat pendemi ini. Diantaranya ekonomi negara menurun secara drastisnya akibat dari banyak perusahaan dan perniagaan yang terpaksa dihentikan seketika dikarenakan kerugian yang dialami. Tak hanya itu, masyarakat pun turut terkena dampak negatifnya, yakni dengan dirumahkannya para pekerja sehingga tidak adanya pemasukan secara signifikan. Selain itu, pelaksanaan ibadah juga terpaksa dialihkan sehingga tempat-tempat ibadah ditutup, majelis-majelis agama tidak diperbolehkan dan segala kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang dilarang. Kata Kunci : Komparasi, penanggulangan Covid-19, perspektif hukum,AbstractThis research is conducted with the aim to comparing the countermeasures of Covid-19 that was implemented in two neighboring countries, they are Indonesia and Malaysia. Moreover this is reviewed from several branches of legal such as criminal law, comparative study of madzhab, astronomy, family law and economic law. It was found that almost all countries changes both of regulation and aspects of life due to the impact of Corona Virus. Based on data, there are many negative effects as the impact of this pandemic. Such as the country’s economy decreasing drastically as a result of many enterprises and bussinesess that had to be stopped for a while due to losses suffered. Furthermore, the public are also affected by the negative impact such as laying off workers so that there is no significant income. Beside of that, the implementation of worship also had to be restricted and there are many houses of worship were closed for a while, even religious ceremonies were not allowed to be implemented and many more. Keywords : Comparation, countermeasures of Covid-19, legal perspective.
Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam Al Ghazali, Muhammad Nurkhalid
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 1 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Barang bekas banyak diburu dalam jual beli karena dirasa memiliki harga yang cukup rendah, namun kekurangan dan cacat sering ditemukan dalam barang bekas. Syariat islam melarang jual beli yang mengandung unsur kekerasan, penipuan, riba dan segala bentuk yang merugikan salah satu pihak. Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta merupakan pasar resmi milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Yogyakarta yang menjual berbagai barang bekas. Pasar ini terkenal sebagai pasar buangan barang hasil kejahatan. Penulis mencoba meneliti pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar tersebut. Analisis yang peneliti lakukan menyimpulkan bahwa jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta menurut hukum islam adalah sah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang terjadi tidak mengandung garar, melainkan pedagang memberi khiyar kepada pembeli untuk memilih barang secara langsung. Namun, jual beli ini mengandung syubhat, dikarenakan terdapat percampuran antara barang yang bersih dengan barang hasil kejahatan
Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017 Haryati, Sri
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 1 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Today, marriage is an engagement between a male and a femake to undergo the life as a couple, building a household, and regenerating in accordance with sharia provisions. However, in marriage a few problems might often occur and are caused by various things leading to a divorce and positioning the children as the victim of divorce occurred between their parents. Children have to know their parents’ problems and must follow one of their parents for care. In this research, the researcher used a field research method by taking data samples and interviews with the Judge in Religious Court Sleman appointed by the head of the Sleman Religious Court. Legal considerations in coping with the case of child custody right need to be learned in which the judicial authorities are expected to result in the qualified decision, so that the judges in Religious Court Sleman in resolving the cases will be based upon the positive legal rules and Islamic laws applied in Indonesia. However, the judges of Religious Court Sleman judge attempted (ijthad) to say that case of custody right is solely for the children in the future to prevent any disadvantages. Based on the data obtained in field, the judge decision in Religious Court Sleman in 2017 related to custody right case (hadhanah) was totally given for the mother based on a number of judgements of the judges.
Pandangan Mahasiswi FSU USIM dan FIAI UII Terhadap Perkembangan Tren Fashion Annisa, Firda
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 1 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Baik mahasiswi Fakultas Syariah dan Undang-undang, USIM maupun mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam UII memiliki tanggapan yang sama terkait tren fashion saat ini. Mereka setuju dengan adanya perkembangan tren fashion saat ini karena fashion itu sendiri kini telah merambah ke berbagai kalangan bahkan ke seluruh penjuru dunia. Terlebih dengan semakin berkembangnya media sosial yang memberi akses kepada umat Islam untuk mengetahui info terkini terkait fashion itu sendiri. Masing-masing mahasiswi juga telah mengetahui akan kewajiban mereka sebagai muslimah untuk menutup aurat. Terkait dengan regulasi dalam mengenakan busana muslimah, Fakultas Syariah dan Undang-undang, USIM maupun Fakultas Ilmu Agama Islam UII tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan. Perbedaan yang peneliti dapati terletak pada batasan dalam penggunaan jilbab. Jika mahasiswi FSU USIM secara keseluruhan menyatakan bahwa menggunakan jilbab, apapun ukurannya, yang terpenting adalah jilbab tersebut harus menutupi dada. Sementara itu, salah satu mahasiswi FIAI UII menyatakan jilbab itu pada dasarnya hanya sekedar tertutup, tidak harus hingga menutup dada. Mahasiswi FIAI UII lebih condong untuk menggunakan pakaian senyaman dan sesuai dengan tata krama atau sopan santun setempat yang merupakan karakter utama FIAI UII. FSU USIM sendiri tidak memperbolehkan mahasiswinya untuk mengenakan cadar selama aktivitas perkuliahan, sedangkan di FIAI UII belum ada kejelasan terkait regulasi penggunaan cadar bagi mahasiswanya
Menuju Fiqih Baru Karya KH. Husein Muhammad Nashr, Sutomo Abu
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 1 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sudah menjadi karakter manusia untuk menyukai pembaruan dan merindukan setiap hal yang baru.Demikian juga dalam studi fiqih atau hukum Islam. Apalagi permasalahan dalam kasus-kasus fiqih akan terus berkembang. Maka pembaruan sungguh merupakan satu hal yang benar-benar niscaya. Ini juga yang disampaikan KH. Husein Muhammad dalam pengantar bukunya. Demikianlah yang kita saksikan dalam sejarah fiqih yang membentang belasan abad lamanya. Setiap zaman akan menemukan para tokoh-tokoh penting yang melakukan pembaruan dalam beragam disiplin keilmuan termasuk juga fiqh atau hukum Islam.
Jejak Peradaban dan Hukum Islam Kerajaan Demak Fadhilah, Naily
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 1 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Demak, peran Raden Fatah hingga runtuhnya Kerajaan Majapahit. Poin pembahasan terletak pada peradaban dan Hukum Islam masa Kerajaan Demak, oleh karena itu selain membahas sejarah Kerajaan Demak juga membahas peradaban Islam serta penerapan Hukum Islam pada saat itu. Ketika berbicara tentang Kerajaan Demak, maka tidak akan lepas dari proses Islamisasi Pulai Jawa. Karena kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan sebagai tanda bahwa Islam sudah mulai terintegrasi kepada lembaga politik. Islam masuk ke Indonesia pada abad 8 Masehi melalui perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia perlahan mengubah kebudayaan Hindu-Budha yang sebelumnya menjadi pengaruh besar di Nusantara.Kehadiran dan penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa, terutama Kerajaan Demak pastilah meninggalkan peradaban dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian dasar yang bersifat kualitatif-normatif dengan pendekatan historis. Sistematika penulisan artikel ini dimulai dari pendahuluan yang berisi sejarah Kerajaan Demak, dilanjutkan pembahasan inti yakni tentang peradaban dan penerapan Hukum Islam masa Kerajaan Demak, kemudian yang terakhir ditutup dengan kesimpulan.
PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH Muhlisah, Siti Nurul
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 2 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang paling terpenting dan menjadi bukti tertulis yang sah dari adanya suatu perkawinan. Akan tetapi masyarakat Kota Samarinda sebagian besar masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah tangan. Untuk mendapatkan alat hukti yang sah terhadap suatu perkawinan yang belum dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, maka masyarakat setempat mengajukan permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Samarinda. Alasan pengajuan isbat nikah tersebut Dalam kajian fikih Islam, dengan adanya isbat nikah ini dapat memberikan mashlahat kepada masyarakat yang menikah secara sirri untuk mendapatkan akta nikah dan mempermudah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan persyaratan administrasi penting lainnya.Penelitian ini berfokus pada penetapan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Samarinda dengan pertanyaan penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah dan bagaimana isbat nikah dalam perspektif maqa>s}id syari’ah sebagai bentuk kemashlahatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan mengambil sampel penetapan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Samarinda. Dilakukan juga wawancara kepada Hakim dan Panitera Muda Hukum untuk memperoleh informasi penelitian yang kemudian dideskripsikan dan dianalisa melalui pendekatan yuridis-normatif.Dari hasil penelitian ini dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah dan isbat nikah dalam perspektif Maqas}id asy-Syari’ah sebagai kemashlahatan masyarakat setempat untuk mendapatkan akta nikah dan menghilangkan kemudharatan dari tidak adanya bukti perkawinan yang sah secara negara.Keyword: Isbat Nikah, Pengadilan Agama Samarinda, Maqa>s}id Syari’ah

Page 2 of 10 | Total Record : 97

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 7 No. 1 (2025): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 1 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 2 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 1 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 1 (2021): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 2 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 1 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 1 No. 2 (2019): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 1 No. 1 (2019): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) More Issue