cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Roem Syibly
Contact Email
roemsyibly@uii.ac.id
Phone
+628112505178
Journal Mail Official
editor.mawarid@uii.ac.id
Editorial Address
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim - Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 898462
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26561654     EISSN : 2656193X     DOI : 10.20885/mawarid
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by the Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of shariah and law challenges and beyond.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 3   4   5   6   7 
PENGADAAN TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 64 TAHUN 2021 MENURUT PERPEKTIF FIKIH AGRARIA Syibly, M. Roem; Ahsani, Muhammad Farhan
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 1 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss1.art1

Abstract

Tanah merupakan faktor penting dalam stabilitas dan krisis tatanan sosial umat Islam. Islam dan ajarannya yang berkeadilan akan menjadi solusi atas masalah penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber air oleh manusia termasuk di Indonesia. Hal ini karena Indonesia mengalami ketimpangan kepemilikan lahan dan sumber daya agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 menjadikan bank tanah sebagai suatu badan kelembagaan baru dalam upaya pemerintah telah memberikan pengaturan yang jelas tentang pertanahan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif yang mana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data penelitian ini berupa sumber data sekunder, yaitu Fikih Agraria karya Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Berdasarkan UUPA mengatur tentang dasar hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengadaan tanah adalah tindakan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk kepentingan umum, berdasarkan pertimbangkan untuk mencapai kesepakatan tentang pelepasan hak dan kompensasi sebelum mengambil hak pencabutan. Menurut hukum Syariah Pemerintah memberikan tanah kepada mereka yang membutuhkannya disebut al-iqtâ'. Pengadaan Tanah di Indonesia menurut PP No. 64 Tahun 2021, dijelaskan pada Pasal 18 UUPA yang menjabarkan 2 (dua) komponen penting pengadaan tanah jika negara “terpaksa” untuk memperoleh tanah dari masyarakat, yaitu hak dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum dan pemegang hak atas tanah harus di berikan ganti kerugian. Menurut Fikih Agraria terhadap Pengadaan Tanah di Indonesia menurut PP No. 64 Tahun 2021, menjelaskan bahwa negara dapat memberikan tanah kepada rakyat siapa yang membutuhkannya atau kepada orang-orang apa yang layak diberikan bisa dilakukan oleh pemerintah.
POTRET MAQASID SYARIAH PERSEPEKTIF ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-GHAZALI AT-THUSI AS-SYAFI’I Mu'alim, Aris Nur
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3

Abstract

Maqasid syariah jika ditelusuri dari perkembangannya, sudah ada sejak sejak masa rasullullah Saw. Meskipun pada waktu itu belum menyebut secara jelas tema maqasid syari’ah, tetapi setidaknya maqasid syari’ah telah memberikan warna dan kontribusi dalam legislasi hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran imam al Ghazali mengenai maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan termasuk dalam penelitian deskriptif serta termasuk jenis penelitian bibliografi karena berusaha mengumpukan data, mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Imam al Ghazali mengenai maqashid syariah. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pemikiran maqasidul syrari’ah Imam al-Ghazali dapat ditelusuri dari kitab-kitab karyanya, terutama dalam kitab al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. Ia mengklasifikasikan maslahat berdasarkan diterima atau tidak diterimanya syara’ menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Maslahat al-mu’tabarah (maslahat yang dibenarkan syara’), Maslahat mulgah (kemaslahatan yang ditolak oleh nashsyara’), dan Maslahah mursalah (maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’). Al Ghazali juga membagi tingkatan maqasid syari’ah menjadi 3 (tiga) yaitu tingkatan daruriyah (kebutuhan primer), al-hajjiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan darutat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. Maqasid sharia if traced from its development, has existed since the time of the Messenger of Allah. Although at that time the theme of maqasid shari'ah had not been clearly stated, at least maqasid shari'ah had given color and contributed to the legislation of Islamic law in accordance with the objectives of establishing Islamic law. This study aims to describe the thoughts of Imam al Ghazali regarding maqasid Syariah. This research is a literature research and is included in descriptive research and is included in the type of bibliographic research because it seeks to collect data, describe and analyze Imam al Ghazali's thoughts on maqashid sharia. In this study it was concluded that Imam al-Ghazali's maqasidul syarari'ah thought can be traced from his books, especially in the book al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. He classifies maslahat based on the acceptance or rejection of syara' into 3 (three) types, namely Maslahat al-mu'tabarah (benefits that are justified by syara'), Maslahat mulgah (benefits that are rejected by texts'), and Maslahah mursalah (benefits that are not justified and not canceled by syara'). Al Ghazali also divides the levels of maqasid shari'ah into 3 (three) namely daruriyah (primary needs), al-hajjiyat (secondary needs) and tahsiniyat (tertiary needs). Of the three levels, only at the emergency level can be a guide in determining Islamic law. Meanwhile, at the hajiyat and tahsiniyat levels, it cannot be used as a guide in determining the law unless it is strengthened by the evidence.
PERSINGGUNGAN KONSTITUSI, IDEOLOGI DAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INSONESIA PADA ERA REFORMASI Sukirno
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss2.art1

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), the ideology of Pancasila and Religion are the three main foundations of the life of the nation in Indonesia, each has a wedge that must be implemented synergistically and harmoniously. Historical facts prove that the intersection of the 1945 Constitution, Pancasila and Religion has always been a dialectic, even though the academic debate is considered finished and final. In the reform era, the clash of the 1945 Constitution, Pancasila and Religion resurfaced through the thoughts and real actions of community organizations and community groups, thus endangering the integrity of Republic of Indonesia. This paper is a normative juridical study with qualitative analysis to answer why in the reform era the intersection of the 1945 Constitution, Pancasila, and Religion (especially Islam) was still debated. This paper is a normative juridical study with qualitative analysis to answer why in the reform era the intersection of the 1945 Constitution, Pancasila, and Religion (especially Islam) was still debated. The results of this study prove that because it is an expression of the freedom of human rights and democratization guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, there are still radical and intolerant groups that consider Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to be contrary to religious teachings. Persinggungan konstitusi, ideologi dan agama seringkali diperdebatkan dan dibenturkan. Ketiganya merupakan landasan berbangsa dan bernegara, namun ideologi dan agama acapkali dianggap sebagai dua kutub yang saling bertentangan. Tulisan ini merupakan kajian yuridis normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan pendekatan historis-sosiologis terhadap masalah posisi UUD 1945,Pancasila, dan Agama (Islam), serta pola persinggungan ketiganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada Era Reformasi. Fakta historis membuktikan, persinggungan UUD 1945, Pancasila dan Agama selalu menjadi sebuah dialektika, meskipun perdebatan akademis sudah dianggap selesai dan final. Pada era reformasi, pembenturan UUD 1945, Pancasila dan agama mencuat kembali yang oleh Pemerintah kemudian ditindak tegas dengan alasan penegakan UUD 1945 dan Pancasila, serta menjaga keutuhan NKRI.
الشذوذ الجنسي بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان : دراسة مقارنة Ragab Mohamed Ahmed Ragab
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss2.art5

Abstract

This research “Homosexuality between Islamic Sharia and International Human Rights Law” A Comparative Study, presented as one of the conditions for obtaining a PhD in Islamic Law - Faculty of Islamic Studies - at the Islamic University of Indonesia - Yogyakarta, and it is a library research. The data collected and mentioned by the researcher are published on the scientific arena in books, research,scientific journals and official statements. The researcher followed the scientific method in research work, taking into account the scientific accuracy in the ratio of the sayings of their authors, and mentioning the references in the footnote. Because homosexuality has become the focus of international institutions, and many conferences have been held regarding it, on its legality and the possibility of its permissibility in Islamic Sharia and international law; This research was, and it included four intertwined topics: (1) the terms of homosexuality, its scientific reference and its harms (2) His ruling in Islamic law and the principles of governance, and its ruling in the most famous religions, and the Muslim’s position on homosexuality in the countries in which he lives (3) and his ruling in International law and its premises (4) international law and the cultural specificity of peoples. This research ends with several results, the most important of which are: The need to control terminology and the necessity to use them correctly is one of the most important rules in scientific research, especially if the term touches the core of the intellectual and moral characteristics of the nation, and is used in more than one sense. , including the term homosexuality. So the correct terminology for all illicit sexuality practices is the term "homosexuality", because it includes all that is contained in all the terms الله تعالى أنشأنا من الأرض واستخلفنا فيها، تشريفا وتكريما لنا نحن البشر لتحقيق الغاية من وجودنا قال تعالى ﴿.. قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ هود: 61. وقال تعالى ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، قال الإمام ابن كثير في تفسيره (.. أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ..﴾ الأنعام 165 وقال ﴿..وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ..﴾ النمل: 63 وأباح لعباده من النعم ما يساعدهم على هذا الاستخلاف، وما يحقق البقاء والانتشار في الحياة، وهي نعمة الزوجية، فجعلها سنة من سننه في الخلق والتكوين، وهي سنة كونية عامة ومطردة، لا يشذ عنها عالم من عوالم الدنيا سواء كان الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، قال الله عز وجل:(وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون) سورة الذاريات: 49، ويقول ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) سورة يس 36. (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذكر والأنثى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تمنى) النجم (46-45، واختص الله الإنسان بنظام الزوجية الراقي، وجعله من أعظم آياته، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ الروم: 21. فبالزواج بين الذكر والأنثى تحصل المودة والرحمة والسكن ويحصل الاستمتاع، وتتحقق عمارة الكون، في علاقة منظمة تقوم على التَّكامُل والعدالة بينهما، وليس على التماثل والتساوي، ﴿يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ سورة الأعراف: 26. فلا يتم اتصال بين الذكر والأنثى إلا وفق نظام محكم وطاهر. ومن إبتغى وراء ذلك كان معتديا وآثما وخارجا عن قانون من اهم قوانيين الله في الكون، وخرق هذا القانون يعني انه سوف يضر بباقي المخلوقات التي انضوت وفق هذا النظام. قال عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون(المؤمنون: 31:29، قال المفسرون: (فمن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة، ووقع في الحرمات، واعتدى على الأعراض) ( قطب -2003 م ) ، والعادي هو) المتجاوز ما أحله الله تعالى له إلى ما حرمه الله عليه.. لذا اعتبرت الشريعة الإسلامية جريمة الشذوذ من أعظم الجرائم؛ لما يترتب عليها من أعظم المفاسد، وهى الإسراف في تجاوز منهج الله)( - https://www.alukah.net/ 2016). والشريعة الإسلامية ترى أن الشذوذ الجنسي في صلب هذا الاعتداء. وأنه اعتداء على العرض والنسل التي سنت الشريعة الإسلامية؛ بل وكل الشرائع من التعاليم والقوانين ما يحميه من كل اعتداء؛ بل وعدته من الكليات الخمس التي يجب صيانتها. فالشذوذ الجنسي يتناقض مع الفطرة الإنسانية، فطرة الجسد؛ فضلا عن فطرة النفس، وفيه تناقض كبير مع السنن الكونية وأنه من ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN No.: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk TENTANG PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA EJAKULASI DINI Kharis Mudakir; Arfaizar, Januariansyah; Yusdani, Yusdani; M. Misbahul Mujib
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 1 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss1.art5

Abstract

The case decided number: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk, is one of the cases of annulment of marriage which is in the Jurisdiction of the Yogyakarta Religious Court. This marriage dispute is based on the fact that the Petitioner (wife) postulates that her husband (the respondent) has premature ejaculation, and the Petitioner feels cheated by her husband's condition, who considers her husband to be a male in general, so the author tries to seek the judge's consideration on the decision, and how should the case be filed. The method used in this research is qualitative with a juridical normative approach. The results of this study found that the judge's consideration was that there was a disgrace to the husband so that it was confirmed by the analogy of khiyar buying and selling, so it can be understood that the reason for the cancellation of the marriage was based on article 72 paragraph (2) and (3) compilation of Islamic law, and according to the author of the case it can also be filed in a divorce lawsuit and in accordance with article 39 paragraph (2) letter e of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning the marriage of Jo. Article 19 letter (e) of government regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (e) Compilation of Islamic law. Therefore, the actual concept of annulment of marriage regarding the occurrence of misunderstandings needs explanation and interpretation, so that there are no misunderstandings for both judges and society in general. Perkara yang diputus No.: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk, adalah salah satu perkara pembatalan perkawinan yang berada di wilayah Yurisdiksi pengadilan agama Yogyakarta. pembatalan perkawinan ini didasari bahwa Pemohon (isteri) itu mendalilkan bahwa suaminya (termohon) memiliki penyakit ejakulasi dini, dan Pemohon merasa ditipu oleh keadaan suaminya, yang menganggap suaminya adalah laki-laki pada umumnya, sehingga penulis mencoba mencari pertimbangan hakim atas putusan tersebut, dan bagaimana sebaiknya perkara tersebut diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yurisdis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangann hakim adalah terdapat aib pada diri suami sehingga diqiyaskan dengan analogi khiyar jual beli, sehingga bisa dimaklumi alasan pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada pasal 72 ayat (2) dan (3) kompilasi hukum islam, dan menurut penulis perkara tersebut juga bisa diajukan dalam gugatan perceraian dan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) huruf e UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (e) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (e) Kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu, sebenarnya konsep pembatalan perkawinan mengenai terjadinya salah sangka itu perlu penjelasan dan penafsiran, supaya tidak terjadi kesalahpahaman baik bagi hakim, ataupun masyarakat pada umumnya.
PERAN LEMBAGA FILANTROPI DALAM PEMBERDAYAAN PENERIMA MANFAAT USAHA MIKRO DI KOTA PADANG MELALUI PENDEKATAN CIBEST Hayati, Revi
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art1

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisis peran lembaga filantropi dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padang melalui pendekatan Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST). CIBEST adalah metode yang mengukur kemiskinan dari perspektif Islam dengan menyelaraskan aspek material dan spiritual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian penerima manfaat (PM) dari lembaga IZI, DDS dan LAZISMU Kota Padang dengan jumlah sampel sebanyak 58 orang. Teknik pengambilan sampel dengan probability sampling, sedangkan teknikpengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan hasil kuesioner kemudian dianalisis dalam bentuk kuadran CIBEST sebagai alat ukur keberhasilan pemberdayaan usaha mikro bagi penerima manfaat lembaga filantropi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum lembaga filantropi mampu mengubah PM (periode 2019-2021) dari miskin materi menjadi sejahtera sebesar 22%. Namun, hasil ini masih termasuk dalam kategori rendah. Tingkat keberhasilan lembaga DDS adalah 78% (tinggi) dengan 7 orang berhasil menjadi sejahtera. Kemudian lembaga IZI dengan tingkat keberhasilan 13% (sangat rendah) dengan 4 orang berhasil sejahtera. Selanjutnya LAZISMU dengan tingkat keberhasilan 12% (sangat rendah) dan hanya 2 orang yang berhasil sejahtera. The purpose of this study is to explain, describe and analyze the role of philanthropic institutions in empowering Micro Enterprises in Padang City through the Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) approach. CIBEST is a method that measures poverty from an Islamic perspective by aligning material and spiritual aspects. The approach used in this research is descriptive quantitative with research subjects the beneficiaries (PM) from the institutions IZI, DDS and LAZISMU Padang City with a total sample of 58 people. The sampling technique is by probability sampling, while the data collection technique is using the questionnaire method. Analysis of the data in this study by describing the results of the questionnaire then analyzed in the form of the CIBEST quadrant as a measuring tool for the success of micro-enterprise empowerment for the beneficiaries of philanthropic institutions. The results of this study indicate that in general philanthropic institutions are able to change PM (2019-2021 period) from material poor to prosperous by 22%. However, this result is still categorized in the low category. The success rate of the DDS institution is 78% (high) with 7 people succeeding in becoming prosperous. Then the IZI institution with a success rate of 13% (very low) with 4 people managed to become prosperous. Next up is LAZISMU with a success rate of 12% (very low) and only 2 people managed to become prosperous.
DERAJAT MAHAR DALAM PROSES PERKAWINAN TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT Hamdan Arief Hanif; Yunita, Yoni Irma
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2

Abstract

Sebagai pemenuhan atas ketetapan yang telah ditetapkan dalam agama, sebagai kewajiban calon pasangan dalam pemenuhan perjanjian pranikah yaitu mengenai mas kawin (mahar). Penelitian ini berfokus pada dua persoalan. Pertama, bagaimana pemberian mas kawin dalam proses pernikahan Kedua, bagaimana pemberian mas kawin dalam proses pernikahan dalam Fikih munakahat. Syariat Islam memudahkan pernikahan, yaitu memberikan mahar (mas kawin) sesuai dengan potensi calon pasangan, bukan sesuatu yang harus dipaksakan pada diri sendiri, dan mahar juga tidak boleh menjadi beban calon pasangan, karena Islam tidak. membatasi jumlah mahar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. As the fulfillment of the provisions set by Islam, as the obligation of the prospective partner in fulfilling the prenuptial agreement, namely regarding dowry (dowry). This research focuses on two issues. First, how to give dowry in the marriage process. Second, how to give dowry in the marriage process in fiqh munakahat. Islamic law facilitates marriage, namely giving a dowry (dowry) in accordance with the potential of the potential partner, not something that has to be forced on oneself, and dowry also cannot be a burden on the potential partner, because Islam does not. limit the amount of dowry. This study uses a qualitative method with a literature study approach.
أنواع الوقف واستخداماته المحتملة في إندونيسيا [Types of waqf and its potential uses in Indonesia] Muayyad, Deden Misbahudin; Tahir, Ibrahim Nuhu
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art4

Abstract

This paper aims to explain the types of waqf and its applicability in Indonesia. This paper uses the descriptive theoretical approach by exploring the theory of the endowment and its types in Islam. The results of this paper are that the types of waqf are very diverse, the number of waqf assets is very large in Indonesia, and the large Muslim population is an opportunity to develop waqf in Indonesia in a more diverse way. The endowment includes the good endowment, the civil endowment, the joint endowment, the permanent endowment, the temporary endowment, the investment endowment, the direct endowment, the real estate endowment, the movable endowment, and the cash endowment. تهدف هذه الورقة إلى شرح أنواع الوقف وإمكانية تطبيقه في إندونيسيا. تستخدم هذه الورقة المنهج النظري الوصفي من خلال استكشاف نظرية الوقف وأنواعه في الإسلام. نتائج هذه الورقة هي أن أنواع الوقف متنوعة للغاية، وعدد أصول الوقف كبير جدًا في إندونيسيا، والعدد الكبير من السكان المسلمين هو فرصة لتطوير الوقف في إندونيسيا بطريقة أكثر تنوعًا. يشمل الوقف وقف الخير، ووقف الأهلي، والوقف المشترك، والوقف الدائم، والوقف المؤقت، والوقف الاستثماري، والوقف المباشر، والوقف العقاري، ووقف المنقولة، والوقف النقدي.  
PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA WALI ‘ADHAL KARENA TIDAK SEKUFU PADA ADAT PERKAWINAN PAMEKASAN Maftuh Hidayatullah; Asyrof, Muhammad Najib; Krismono
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art3

Abstract

Ada kalanya faktor ekonomi tidak sekufu seperti belum mempunyai pekerjaan tetap dan tidak sederajat dengan keluarga besar menjadi salah satu penyebab ‘adhal nya wali. Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan wali ‘adhal ke Pengadilan Agama setempat yaitu PA Pamekasan dan uniknya sebagian besar dikabulkan oleh Hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah interelasi antara eksistensi adat perkawinan dan urgensi kafā’ah pada masyarakat Pamekasn dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap perkara wali ‘adhal karena faktor ekonomi tidak sekufu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objeknya adalah tokoh masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sedangkan metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan urgensi kafā’ah di Pamekasan terbagi menjadi dua kategori. Yakni, pertama; mayoritas masyarakat perkotaan menempatkan ekonomi sebagai kriteria utama kafaah dan kedua; masyarakat pedesaan yang tidak mempersoalkan tradisi tersebut. Meski demikian, karakteristik masyarakat yang sudah menjadi tradisi itu tidak dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum positif. Landasan hukum yang digunakan Hakim yaitu keterangan, alasan, bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan serta menimbang dari sisi sosiologis dan psikologis. Selain itu, Hakim berpatokan terhadap apa yang tertuang dalam KHI, hukum normatif, dan positif. There are times when economic factors are not as strong as they do not have a permanent job and are not on the same level as a large family to be one of the causes of the guardian's adhal. Responding to the guardian's attitude, the prospective bride can apply for a guardian 'adhal to the local Religious Court, namely PA Pamekasan, and uniquely, most of it is granted by the judge. This study was conducted to determine whether there is an interrelation between the existence of customary marriages and the urgency of kafā'ah in the Pamekasn community with the consideration of the Pamekasan Religious Court Judges on the wali 'adhal case because economic factors are not equivalent. This type of research is field research whose objects are community leaders and Pamekasan Religious Court Judges. The approach used is sociological juridical. While the research method in this thesis uses qualitative methods. The results of this study indicate that the existence and urgency of kafā'ah in Pamekasan are divided into two categories. Namely, first; the majority of urban communities place the economy as the main criterion of kafā’ah, and second; rural communities do not question the tradition. However, the characteristics of society that have become traditions are not justified by religious law or positive law. The legal basis used by the judge is information, reasons, and evidence presented in the trial process and considering it from a sociological and psychological perspective. In addition, judges are based on what is contained in the KHI, normative and positive law.
PRINSIP-PRINSIP KEADILAN BERBASIS RAMAH GENDER (MASLAHAH) DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA Ahyani, Hisam; Putra, Haris Maiza; Muharir, Muharir; Sa’diyah, Farhatun; Kasih, Dien Kalpika; Mutmainah, Naeli; Prakasa, Armelia
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6

Abstract

Pembahasan tentang kewarisan di Indonesia masih menjadi persoalan yang sering menjadi perbedatan. Dimana dalam hukum Islam sebagaimana disinggung dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 11 Pembagian waris yakni 1:2, namun hal ini dirasa belum adil, sehingga keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia perlu dikedepankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia. Melalui pendekatan teori maslahah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, peneliti memusatkan perhatian pada masalah pembagian waris yang berlaku di Indonesia dan pendistribusianya dilaksanakan secara berkeadilan (maslahah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia adalah konsep berdasarkan prinsip kesepakatan (musyawarah); 2) penerapan prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara menerapkan Prinsip kesetaraan gender secara Islami yakni dengan mengedepankan konsep rahmatan lil’alamin. Discussion of inheritance in Indonesia is still an issue that often becomes a matter of debate. Where in Islamic law as alluded to in the Qur'an letter an-Nisa verse 11 the distribution of inheritance is 1: 2, but this is felt to be unfair, so that gender-friendly based justice (maslahah) in the distribution of inheritance in Indonesia needs to be put forward. The purpose of this study is to discuss the principles of gender-friendly justice (maslahah) in inheritance distribution in Indonesia. Through the maslahah theory approach of Ibn Qayyim Al-Jauziyah, the researcher focuses on the problem of inheritance distribution that applies in Indonesia and its distribution is carried out in a fair manner (maslahah). This study concludes that: 1) the principles of gender-friendly justice (maslahah) in the distribution of inheritance in Indonesia are concepts based on the principle of agreement (deliberation); 2) application of the principles of gender-friendly justice (maslahah) in the distribution of inheritance in Indonesia can be carried out by applying the principle of Islamic gender equality by prioritizing the concept of rahmatan lil'alamin.

Page 5 of 10 | Total Record : 97

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 7 No. 1 (2025): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 1 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 2 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 1 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 1 (2021): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 2 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 1 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 1 No. 2 (2019): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 1 No. 1 (2019): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) More Issue